Articles
<![CDATA[Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis ]]>
<![CDATA[Waras Putri Andrianti]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43801
<![CDATA[The most significant impact of physical distancing by government policy during Covid-19 pandemic is implementation of business contracts. The purpose of writing this article is to study Covid-19 pandemic as justification for force majeure in business contracts. The research method used in this article is normative juridical research. Based on the possible implementation of achievements in business contracts, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for relative force majeure. Based on the cause, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for force majeure due to government policies or regulations. Based on the subject, Covid-19 Pandemic can be categorized as a reason for subjective force majeure. Based on its nature, Covid-19 pandemic can be categorized as a reason for temporary force majeure. In addition, based on other criteria in contract law, Covid-19 pandemic can be categorized as force majeure due to impracticability. The Covid-19 pandemic is a relative force majeure, so it only postpones it or temporarily suspend the debtor's contractual obligations, not cancel the business contract. Therefore, the parties to a business contract should consider restructuring contract by re-scheduling related to achievement fulfillment.Keyword: Business Contracts; Covid-19 Pandemic; Force MajeureAbstrakDampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Tujuan penulisan artikel ini hendak mengkaji mengenai pandemi Covid-19 sebagai justifikasi force majeure dalam kontrak bisnis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak bisnis, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure relatif. Berdasarkan penyebabnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Berdasarkan subyeknya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure yang bersifat subyektif. Berdasarkan sifatnya, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai alasan force majeure sementara. Selain itu, berdasarkan kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure karena ketidakpraktisan (impracticability). Pandemi Covid-19 merupakan force majeure bersifat relatif, sehingga hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu, bukan membatalkan kontrak bisnis. Oleh sebab itu, para pihak dalam kontrak bisnis hendaknya mempertimbangkan upaya restrukturisasi kontrak dengan melakukan re-scheduling terkait pemenuhan prestasi.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Pandemi Covid-19; Force Majeure]]>
<![CDATA[Pemecahan Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane ]]>
<![CDATA[Bimo Satria Hutomo]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46057
<![CDATA[The agreement or contract has a relationship and relationship with the engagement, but the obligations that must be fulfilled in an engagement are not always fulfilled, resulting wanprestasi, including bad credit which can be settled using a Small Claim Court. Small Claim Court as one of the efforts to resolve bad debts were also filed at the Pengadilan Negeri Melonguane, including the Small Claim Court No. 19 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn and Small Claim Court No. 23 / Pdt.G.S / 2020 / PN. Mgn. For this reason, this article uses normative or doctrinal research methods that only use secondary data sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal experts which are then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, that is: First , The Small Claim Court Mechanism at the Pengadilan Negeri Melonguane is in accordance with the provisions of PERMA 2/2015. Second, the result of the two Small Claim Court against default of bad debts is that there is peace between the parties on the first day of the trial.Keywords: dispute; wanprestasi; small claim court; Pengadilan Negeri Melonguane.Abstrak Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, namun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan wanprestasi termasuk juga dalam kredit macet yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana sebagai salah upaya penyelesaian kredit macet juga dilakukan di Pengadilan Negeri Melonguane diantaranya Gugatan Sederhana No. 19/ Pdt.G.S/ 2020/ PN. Mgn dan Gugatan Sederhana No. 23/Pdt.G.S/2020/PN. Mgn. Atas hal tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: Pertama, Mekanisme Pemecahan Sengketa Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Melonguane sudah sesuai sebagaimana ketentuan PERMA 2/2015. Kedua, Hasil dari kedua gugatan sederhana terhadap wanprestasi kredit macet adalah adanya perdamaian diantara para pihak pada siding hari pertama.Kata kunci: sengketa; wanprestasi; gugatan sederhana; Pengadilan Negeri Melonguane.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemisahan Peraturan Perundangan Indikasi Geografis Dengan Peraturan Perundangan Merek Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rinda Fitria Tamara Puteri]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.38219
<![CDATA[AbstractAnalyze the urgency of separating geographic indication regulations from brand regulations in Indonesia. Discusses the urgency of establishing Geographical Indication regulations that are independent of the brand legislation. This type of juridical normative research uses a statutory approach, because this research intends to examine the laws and deficiencies in them. The specification of this research is descriptive analytical. For the type of data used in this study, the type of data used in this study is secondary data. Law Number 20 of 2016 actually requires renewal and the formation of separate regulations that are specific and separate from the trademark law. registering its geographic indication, considering that currently the registration of Geographical Indication is still relatively low due to the complexity of the existing registration process. Renewal of this statutory regulation is also deemed necessary in order to renew and improve the protection of Geographical Indications through the threat of sanctions and penalties which so far still use criminal threats in the trademark law.Keywords : urgency; geographical indication; brand AbstrakAnalisa urgensi pemisahan peraturan perundangan indikasi geografis dengan peraturan merek di indonesia. Membahas mengenai urgensi pembentukan peraturan perundangan Indikasi Geografis yang terlepas dari peraturan perundangan merek. Jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab penelitian ini hendak mengkaji peraturan perundangan serta kekurangan di dalamnya. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejatinya memerlukan pembaharuan serta pembentukan peraturan tersendiri yang khusus dan terpisah dari undang-undang merek, perlu sebuah peraturan khusus yang memiliki birokrasi pendaftaran yang lebih sederhana, agar dapat mendukung peran aktif masyarakat dalam mendaftarkan indikasi geografisnya, mengingat saat ini pendaftaran Indikasi Geografis masih tergolong rendah akibat rumitnya proses pendaftaran yang ada. Pembaharuan peraturan perundangan ini juga dirasa perlu guna memperbaharui dan meningkatkan perlindungan Indikasi Geografis melalui ancaman sanksi dan pidana yang selama ini masih menggunakan ancaman pidana dalam undang-undang merek.Kata kunci : urgensi; indikasi geografis; merek]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Oleh Hakim Dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl ]]>
<![CDATA[Selma Azama Shibghatillah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46024
<![CDATA[AbstractLand as one of the important objects in human life can be made transitional, one of which is traded which must be preceded by Deed. The practice of buying and selling land in fact allows for a dispute which results in Akta Jual Beli (AJB) that can be submitted for cancellation, one of which is AJB No.032 / 2012 with Decision No. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl. The research method in this article uses the normative juridical method, which is a study of the principles of positive law written in legislation with the technique of collecting literature study data from secondary data. The research results of this article include: first, the Judge's consideration of the cancellation of AJB No. 032/2012 because Defendant I was not known to exist and did not provide the remainder of the payment and fines to the Plaintiffs so that the Defendant I had broken its promise / default. Second, the legal consequences of canceling the deed of sale and purchase of land no. 73 / Pdt.G / 2013 / PN.Btl can be seen from the consequences for the parties, that is: for the Plaintiffs to get the return of SHM No.03763, for Defendant I could not own the plot of land on which the house building SHM No.03763, and for the Defendant II submission to the Plaintiffs the documents, receipts for taking SHM No. 03763. Key words: legal consequences; cancellation; deed of sale and purchase of land; judge. AbstrakTanah sebagai salah satu objek yang penting dalam kehidupan manusia dapat dilakukan peralihan, salah satunya diperjual belikan yang harus didahului dengan Akta. Praktik jual beli tanah kenyataanya memungkinkan adanya sengketa yang mengakibatkan Akta Jual Beli (AJB) bisa diajukan pembatalan, salah satunya AJB No.032/2012 dengan Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: pertama, Pertimbangan hakim atas pembatalan AJB No.032/2012 karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberikan sisa pembayaran serta denda kepada Penggugat dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi. Kedua, Akibat hukum pembatalan akta jual beli tanah putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Btl dapat dilihat dari akibat bagi para pihak, yaitu: bagi Penggugat berhak untuk mendapatkan pengembalian SHM No.03763, bagi Tergugat I tidak bisa memiliki tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah SHM No.03763, dan bagi Tergugat II penyerahan kepada Penggugat surat-surat, kwitansi untuk pengambilan SHM No.03763. Kata kunci: akibat hukum; pembatalan; akta jual beli tanah; hakim.]]>
<![CDATA[Peran PPAT Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli ]]>
<![CDATA[Sonya Putri Oktavia M Sarno,]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43802
<![CDATA[The existence of fraud and unlawful acts committed by PPAT when carrying out its duties so that it is detrimental to various parties requesting its services is of course a special concern. The responsibility of a PPAT should be given legal protection. This research method aims to determine, study, analyze the responsibilities of PPAT in providing legal protection of land rights during the sale and purchase. When the PPAT has carried out its duties in accordance with the procedures stated in the applicable law, the PPAT cannot be sued and held accountable. The fulfillment of the rights and obligations of both parties, both the seller and the buyer, is a form of the responsibility of a PPAT since the signing of the sale and purchase deed. In addition, PPAT is also obliged to oversee the registration process of land rights transferred until after the receipt of the land title certificate according to what was agreed at the beginning, until there is no lawsuit from the two parties involved. Claims in any form regarding changes to land rights in the future should not occur so that both parties feel safe on the agreed contract.Keywords: Land Titles Registrar (PPAT); Transfer of land rights; Land sale and purchase deed; Legal protection.AbstrakAdanya kecurangan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh PPAT pada saat melaksanakan tugasnnya sehingga merugikan berbagai pihak yang meminta jasa pelayanannya tentunya menjadi perhatian tersendiri. Tanggung jawab seorang PPAT seharusnya diberikan perlindungan hukum. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis tanggung jawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum hak atas tanah pada saat jual beli berlangsung. Pada saat PPAT telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, maka PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak, baik penjual ataupun pembeli merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang PPAT sejak ditandatanganinya akta jual beli. Selain itu, PPAT juga berkewajiban mengawal proses pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan sampai pada setelah diterimanya sertifikat hak atas tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal, hingga sampai pada tidak adanya gugatan dari kedua pihak yang terkait. Tuntutan dalam bentuk apapun terhadap perubahan hak milik atas tanah dikemudian hari sepatutnya tidak terjadi agar kedua pihak merasa aman atas akad yang telah disepakati.Kata Kunci: PPAT; Peralihan hak atas tanah; Akta jual beli tanah; Perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Oren Basta Anugerah]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46030
<![CDATA[Indonesia has a rich knowledge of traditional medicine and medicinal plants amounted to approximately 9605 (Nine thousand six hundred and five) species of medicinal plants. The problems are legal protection of traditional medicines according to Intellectual Property Rights, and the role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo District. The authors used an applied normative approach. Data collection in the writing of this research was carried out by means of literature study and document study. The data obtained were managed using qualitative analysis. Based on the results of the study showed that: (1) The Legal protection of traditional medicines according to intellectual property rights includes obtaining an invention and then seeking legal protection, as well as the process of commercializing the invention until it is profitable.(2) The role of the government in the use of traditional medicinal knowledge in the perspective of intellectual property law in Karo Regency, namely: the government has a role as an institution that supports the exclusive ownership of traditional knowledge by making intellectual property the part that determines who and how people or institutions can use it.Keywords: Legal Protection; Traditional Medicine; Traditional Knowledge AbstrakIndonesia kaya akan pengetahuan obat tradisional dan tanaman obat yang berjumlah kurang lebih 9.606 (Sembilan ribu enam ratus enam) spesies tanaman obat. Permasalahan adalah perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual, dan peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dikelola menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan hukum terhadap obat-obatan tradisional menurut Hak Kekayaan Intelektual baik itu memperoleh invensi untuk kemudian dicarikan pelindungan hukumnya, serta proses komersialisasi invensi sampai dengan memperoleh keuntungan. Peran pemerintah terhadap penggunaan pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Kabupaten Karo yaitu: pemerintah memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional dengan mejadikan kekayaan intelektual sebagai bagian yang menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.Kata kunci: perlindungan hukum; obat-obatan tradisional; hak kekayaan intelektual]]>
<![CDATA[Penggunaan Bahasa Daerah Dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Rafli Adlana Firstanier]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Adya Paramita Prabandari]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43795
<![CDATA[Humans are social creatures who live together and need one another. Interaction and communication are needed by humans as social beings in conveying their will. Apart from Indonesian, the use of regional languages is also used in everyday life by Indonesians. This article discusses the position of regional languages in the National Law System and the legal consequences that arise when a Notary Deed contains regional languages. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. From the research results, it is concluded that regional languages may be included in a Notary Deed as an explanation of the Indonesian language used in the Notary Deed. Furthermore, in preparing the deed, it is required to use the Indonesian language, in addition to using the Indonesian language it is declared null and void by lawKeywords: Indonesian language; local language; notarial deedAbstrakManusia adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama dan saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi dan komunikasi dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam menyampaikan kehendaknya. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah juga digunakan dalam kehidupan seharihari oleh masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas mengenai kedudukan bahasa daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan akibat hukum yang timbul apabila dalam suatu Akta Notaris terdapat bahasa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahasa daerah dimungkinkan dimuat dalam suatu Akta Notaris sebagai penjelas dari bahasa Indonesia yang digunakan dalam Akta Notaris. Lebih lanjut, dalam penyusunan akta diharuskan menggunakan Bahasa Indonesia, selain menggunakan Bahasa Indonesia maka dinyatakan batal demi hukum.Kata kunci: bahasa Indonesia; bahasa daerah; akta notaris]]>
<![CDATA[Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional ]]>
<![CDATA[Ruri Suci Muliasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i2.43788
<![CDATA[The analysis of the Supreme Court Decision Number:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 concerning Famous International Brand the urgency of the principle of good faith and Legal Effects on the Supreme Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in legislation by analyzing the Supreme Court Decision. Based on the specification, this research is descriptive-analytical. It used secondary data. The Urgency of Good Faith Principle Based on the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at the final stage, all the material for the lawsuit from PT Intigarmindo Persada was accepted by the Panel of Judges so that Agus Salim was declared defeated and had to bear all the consequences of his fraudulent acts.Keywords: violation; good faith; international famous brandAbstrakAnalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:789 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Pelanggaran Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis artikel yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan prinsip First To File System, yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik ADALAH tindakan yang sangat menyesatkan pelanggan. Berdasar pada beberapa bukti yang dihadirkan PT Intigarmindo Persada dipersidangan telah cukup meyakinkan bahwa PT Intigarmindo Persada merupakan pihak yang berhak atas merek LOIS. Sehingga pada sidang tahap akhir, semua materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan Agus Salim dinyatakan kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi dari tindak kecurangan yang dilakukannya.Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional.]]>
<![CDATA[Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG) ]]>
<![CDATA[Arnita Febi Maharani]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15087
<![CDATA[ AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pelanggaran hak ekonomi dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bersumber data dari sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingannya sendiri dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan PT Global Media Visual sudah mengupayakan perlindungan secara preventif maupun represif selaku pemegang hak cipta sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut analisis penulis telah memenuhi rumusan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi apabila bukan sebagai pemegang hak cipta yang sah. AbstractThis study aims to analyze the basis of judges' considerations in deciding cases regarding violations of economic rights in the case of broadcast fixation doubling in the Bandung District Court Decision Number 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. The research approach method in this research is doctrinal juridical. This research is a descriptive analytical research that is sourced from secondary data sources. The data that has been obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant took this action solely for his own interests in obtaining economic benefits, while PT Global Media Visual has sought preventive and repressive protection as the copyright holder of the 2019-2020 English League football season. Based on the legal facts revealed in the trial, according to the author's analysis, he has fulfilled the formulation in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because the defendant is aware of the legal consequences that occur if he is not the legal copyright holder.]]>
<![CDATA[Legal Consequences of Repurchase Agreement Transaction Against Buyer with Non-Good Faith Party in Civil Law ]]>
<![CDATA[Faris Satria Alam]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Yunanto Yunanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 11, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v11i2.33790
<![CDATA[Exchanges inside the community are commonly alluded to as securities financing exchanges or repos. In certain markets, this will moreover be seen as a prospects exchanging course of action whose essential reason is to lend or borrow cash. In any case, like all other exchange, a repo exchange isn't resistant to the chance of default, and the party who endures a loss due to default will be held at risk for the misfortune in great confidence. Shockingly, this is often not continuously the case. In a commentary titled "Legitimate Suggestions of Buybacks for Customers Who Have Misplaced Believe in Respectful Law," the creator analyzes different sources of data pertinent to entering into buyback understandings, counting the author's own composing fashion. The contention put forward by the creator is that for a substantial exchange the buyer must be a bona fide shopper who is unconscious of any surrenders within the products acquired and the exchange of title must be formalized in composing. That's what it implies. I concur with that as well. On the off chance that resources are utilized in exchanges such as promises, bona fide buyers must be fulfilled that the conditions are met. Agreeing to this ponder, future repurchase exchanges may have legitimate suggestions for noxious indebted individuals (buyers). Commercial exchanges and respectful contracts include dangers, particularly in the event that the resources included must be sold, are perpetual, cannot be exchanged or utilized to secure obligation.Keywords: Repurchase Agreement, Transaction, Good Intention]]>
