Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Rohmawati, Indah; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16811

This research aims to analyze the urgency of regulations specifically addressing the misuse of deepfake technology as a form of legal protection for victims of Online Gender-Based Violence (GBV). Artificial intelligence (AI)-based deepfake technology can create highly realistic visual content but is also prone to misuse, especially for non-consensual pornography and the dissemination of false information that damages individuals' reputations. This research employs normative legal methods, examining Indonesian laws and regulations such as the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), the Pornography Law, the Personal Data Protection Law (PDP Law), and the Criminal Code (KUHP). The results indicate that, although there are existing regulations that could apply, there are no specific regulations addressing deepfake technology, resulting in suboptimal victim protection. Specific regulations are necessary to provide preventive protections, restrict the creation and dissemination of illegal deepfake content, and enforce stricter sanctions. Additionally, increasing digital literacy and public legal awareness is crucial as a preventive measure. With comprehensive regulations, it is hoped that the rights of GBV victims will be better protected and the misuse of deepfake technology minimized.

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BATIK INDONESIA MELALUI WORKSHOP DAN SEMINAR PERTUKARAN BUDAYA DARI EMPAT NEGARA ASIA Nancy Oktyajati; Sri Mayasari; Ariy Khaerudin; Ida Aryati Dyah Purnomo W; Sri Purwati
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Sidoluhur Vol 3 No 02 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SIDOLUHUR
Publisher : Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahaankan dan melestarikan budaya batik karena batik merupakan warisan dunia asli Indonesia. Hal ini berlaku sejak UNESCO menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity tahun 2009. Upaya melestarikan budaya batik dilakukan dengan kegiatan presentasi dan workshop tingkat internasional untuk pertukaran budaya batik. Teknik proses membatik telah berkembang seiring perkembangan teknologi, sehingga jika negara Indonesia tidak aktif terlibat maka akan tertinggal dari negara lain. Workshop dan presentasi diikuti oleh empat negara sebagai narasumber presentasi dan workshop. Tim Universitas Islam Batik menjadi delegasi dari Indonesia yang dipercaya untuk menyampaikan materi dalam presentasi dan workshop. Presentasi dan workshop dilaksanakan dalam acara â€œThe 1st International Conference Batik Creative Workshop and Presentation â€œCulture Heritage : Batik Asean Mutual Culturalâ€ di Phuket Thailand. Hasil kegiatan ini adalah: 1) semua negara sepakat bahwa budaya batik harus dilestarikan 2) Perlu adanya inovasi khususnya dalam proses membatik sehingga proses lebih efisien 3) Inovasi tetap harus menjaga nilai batik sebagai warisan budaya 4) Setiap negara memiliki ragam motif yang menjadi ciri khas 5) Terdapat perbedaan teknik, alat dan bahan untuk proses membatik dari empat negara.

Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht) Widayati, Nur; Muhtarom, Muhammad; Khaerudin, Ariy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1252

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di media sosial melalui studi kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kerugian korban; (2) Putusan pengadilan telah memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan teori Gustav Radbruch; (3) Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying masih memerlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait cyberbullying dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence di Indonesia Darmawan, Muh Taufik; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1257

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan teknologi deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi konten digital secara realistis, termasuk untuk pembuatan konten ilegal seperti pornografi anak. Fenomena ini memunculkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama di Indonesia yang menghadapi peningkatan kasus eksploitasi anak secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait deepfake pornografi anak di Indonesia, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan implementasi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data yang dianalisis meliputi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur pornografi dan transaksi elektronik, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mencakup deepfake pornografi anak. Tantangan utama meliputi keterbatasan teknologi di pihak penegak hukum, kesulitan identifikasi pelaku, serta pengumpulan dan pembuktian bukti digital di pengadilan. Sebagai rekomendasi, diperlukan pembaruan regulasi yang mencakup kejahatan berbasis AI, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan teknologi, dan kampanye literasi digital untuk masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menghadapi tantangan global ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan upaya penegakan hukum terhadap deepfake pornografi anak di Indonesia.

Responsibility of E-Commerce Platforms to Consumers for illegal Products in Indonesia khaerudin, Ariy; Rosalia, Olyvia; Firayani; Nasim, Abu Sahman
Leges Privatae Vol. 1 No. 5 (2025): FEBRUARY-JOY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ebwg8t95

The expansion of e-commerce in Indonesia has significantly transformed digital transactions, offering unparalleled convenience while simultaneously giving rise to pressing legal concerns regarding the distribution of unauthorized goods. Items such as unregulated pharmaceuticals, harmful beauty products, and counterfeit merchandise are increasingly prevalent on online marketplaces, endangering consumer safety. This research adopts a normative juridical framework, incorporating legislative, theoretical, and case-study approaches to examine the extent of liability e-commerce platforms bear in facilitating the trade of illegal products. Under Indonesia’s Consumer Protection Law, Trade Law, and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, these platforms are expected to regulate and oversee transactions, yet in practice, accountability predominantly falls on individual vendors. The principles of strict liability and vicarious liability provide a legal basis for evaluating platform responsibility in such cases. Findings suggest that enforcement mechanisms remain insufficient, allowing gaps in regulatory oversight. To address this, robust policies must be introduced, including stringent verification protocols for sellers and products, alongside stronger governmental supervision of digital commerce. Strengthening these regulatory frameworks will not only enhance consumer rights but also curtail the proliferation of illegal goods across e-commerce platforms, ensuring a safer and more accountable online marketplace.

Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms Nugraheni, Chyntia Regita; Khaerudin, Ariy; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.294

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has led to the rise of self-regulatory practices, particularly in the form of standard clauses unilaterally imposed by digital platforms. This development presents potential risks to the protection of consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law. This study aims to examine the presence of standard clauses within self-regulation, identify potential violations of consumer rights, and assess the effectiveness of existing legal protection mechanisms. A normative juridical method is employed, utilizing a statutory approach and case studies involving major e-commerce platforms in Indonesia. The findings reveal that many standard clauses fail to uphold the principles of fairness, transparency, and consumer safety. Moreover, the internal dispute resolution mechanisms provided by these platforms are often ineffective and tend to favor business actors. In conclusion, regulatory intervention and enhanced oversight of self-regulatory practices are necessary to ensure the optimal protection of consumer rights.

Weak Regulations, Harmed Consumers: An Evaluation of Digital Consumer Protection Mechanisms Nugraheni, Chyntia Regita; Khaerudin, Ariy; Dewi, Nourma
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.294

The rapid growth of e-commerce in Indonesia has led to the rise of self-regulatory practices, particularly in the form of standard clauses unilaterally imposed by digital platforms. This development presents potential risks to the protection of consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law. This study aims to examine the presence of standard clauses within self-regulation, identify potential violations of consumer rights, and assess the effectiveness of existing legal protection mechanisms. A normative juridical method is employed, utilizing a statutory approach and case studies involving major e-commerce platforms in Indonesia. The findings reveal that many standard clauses fail to uphold the principles of fairness, transparency, and consumer safety. Moreover, the internal dispute resolution mechanisms provided by these platforms are often ineffective and tend to favor business actors. In conclusion, regulatory intervention and enhanced oversight of self-regulatory practices are necessary to ensure the optimal protection of consumer rights.

Legal Protection of Copyright as a Digital Asset in Technology-Based Commercial Transactions in Indonesia Ariy khaerudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.6736

The development of digital technology has driven the transformation of the global economy, including in Indonesia, through the commercialization of digital assets such as creative works, Non-Fungible Tokens (NFTs), and e-commerce platforms. However, the national legal system is still unable to accommodate these dynamics comprehensively. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection of CopyrightCopyright as a digital asset in technology-based transactions, using normative legal methods and legislative, conceptual, and comparative legal approaches. The results of the study show that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and related regulations still has a gap in norms in dealing with new forms of digital intellectual property, weak law enforcement, and limited technical understanding by law enforcement officers. In addition, the less-than-optimal regulation in the financial, taxation, and personal data protection sectors increases the legal risks for digital economy actors, especially MSMEs and content creators. Therefore, responsive legal reforms are needed to strengthen the digital justice system, integrate technologies such as blockchain and AI, and increase legal literacy and coordination between institutions. This reform is important to create a fair, safe, and sustainable digital ecosystem that supports the growth of the national creative economy.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search