Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.544
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Prosiding Seminar Nasional Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sociological Jurisprudence Journal Awang Long Law Review Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Inovasi Penelitian Sidoluhur Kajian Hukum Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Leges Privatae
Ariy Khaerudin
Universitas Islam Batik Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penerapan Cyber Law Terhadap Kasus Retas Jual Beli Online Bambang Triyono; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Ariy Khaerudin; Amir Junaidi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9283

Abstract

Kemajuan teknologi informasi terus mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi tersebut, khususnya internet. Salah satu kegiatan di dunia maya adalah transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). i. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan secara hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil sebagai respons terhadap tindakan melawan hukum dalam transaksi jual beli berbasis internet. Dengan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang melibatkan transaksi ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mengenai potensi penyelesaian hukum. Fokusnya adalah memastikan bahwa keadilan dilayani dan kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dapat diatasi dengan tepat dalam kerangka hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum dalam menanggapi tindakan melawan hukum dalam transaksi e-commerce. Dengan mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum, penelitian ini membuka jalan untuk tindakan hukum yang efektif, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi online, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.  
Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan Prista Prasiwi; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto; Ariy Khaerudin; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9286

Abstract

Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.  
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhamad Fredianto Boro Anugerah; Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan; Ariy Khaerudin; Muhammad Muhtarom
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9290

Abstract

Globalisasi dunia berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas, cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat Globalisasi perdagangan bebas adalah munculnya fenomena Electronic Commerce di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.   
Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber Alfany Fitria Wijaya; Amir Junaidi; Ariy Khaerudin; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9456

Abstract

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya contraption dan web yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di period sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau menganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.
Penerapan Asas Nebis in Idem yang Diajukan di Peradilan Berbeda Berdasarkan Asas Contante Justitie: (Studi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Skh) Setiawan, Andi; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy; Yudanto, Dika
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7636

Abstract

This research aims to analyze the application of the principle of nebis in idem in the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. which corresponds to the principle of contante Justitie and to know and analyze the handling of cases carried out by judges who examine, hear, and decide cases handled by the Sukoharjo Religious Court, by looking at the considerations of judges in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research, using secondary data which is processed using qualitative techniques. The results of this study indicate that: (1) the handling of civil case Number 287/Pdt.G/2023/PA.Skh. in its decision is appropriate and has applied the principle of nebis in idem properly, because the elements of nebis in idem as required in the Civil Code have cumulatively been fulfilled; (2) the considerations given by the panel of judges in giving the decision are appropriate and correct based on applicable legal principles. (3) cases containing elements of nebis in idem must be filed an exception and an exception can only be filed in the first answer along with a rebuttal to the subject matter. It is recommended that in the future a dismissal process can be carried out before cases related to nebis in idem are examined and tried like the mechanism in the state administrative court, in order to provide legal certainty for justice seekers as well as implement the principles of fast, simple, and light costs.
Implementasi Pengaturan Standar Perhotelan dalam Mendukung Kepariwisataan Daerah: Studi Kasus pada Ommaya Hotel di Kabupaten Sukoharjo Hettyning, Hettyning; Khaerudin, Ariy; Dewi, Nourma
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i2.7817

Abstract

This study aims to determine the regulation of hospitality standards in supporting regional tourism and how the implementation of hospitality standards at Ommaya Hotel in supporting regional tourism in Sukoharjo Regency. The research is qualitative with a normative-empirical legal approach, using primary data and secondary data. The results of the study concluded that the regulation of hospitality standards that support tourism includes the regulation of the Tourism Business Registration Certificate (TDUP) in the field of business of providing hotel business type accommodation, the feasibility of building functions, water quality feasibility, hotel class management assessment, and tourism business certification. Ommaya Hotel has fulfilled several hotel standardizations in accordance with applicable regulations such as having a Tourism Business Registration Document (TDUP) in the field of business of providing hotel business type accommodation, water quality feasibility, hotel class classification assessment and Ommaya Hotel including two-star hotels. However, there are several hospitality standards that Ommaya Hotel does not yet have such as a certificate of the feasibility of building functions called the Certificate of Good Function (SLF), a certificate of good health, and a certificate of tourism business in the hotel sector.
Analysis of Cybercrime Potential in E-Commerce Buying and Selling Transactions Elisanti, Evi; Khaerudin, Ariy; Junaidi, Amir; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 6 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4910

Abstract

The research aims to analyze the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions. The research method used is normative juridical. The type of primary data is interviews and discussions related to e-commerce, and secondary data is library literature. Data collection techniques used literature studies, interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly, including minimal knowledge, waste of money, being tempted by fake gifts, high levels of unemployment and poverty, and less strict government security policies. Forms of cybercrime in e-commerce include hacking, identity theft, data breach, phishing, spamming, pharming, pretexting, qui pro quo, and contacting the victim directly. Specific solutions are needed to overcome the cybercrime problem of e-commerce buying and selling, namely Backup, Use of SSL Certificates, Firewall, E-Commerce Security Plugin, Multilayer security, User and Staff Education. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in e-commerce buying and selling transactions has increased significantly so it is very necessary to prevent specific solutions in resolving cybercrime problems in e-commerce buying and selling transactions.
Reconstruction of Administrative Fine on Population Administration in Regional Regulation Khaerudin, Ariy; Suharno, Suharno
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1029

Abstract

Law Number 24 of 2013 Concerning Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration provides a burden based on “Active Stelsel” registration principle. This means that the registrar who must proactively record residence document. However, population registration dealing with the provision of administrative fines to residents who are late in registering their population documents. Inconsistency between principle and the norm raises a number of issues in their implications, especially on the regulation of fines as administrative sanctions. Disharmony between principles and norms in the administrative fine of population still regulated in the regional regulations and cause problems in its application both for local government and the population. This research aims to reconstruct regional regulation on administrative fine that should be determined for legal certainty.Based on the principles in the formulation of legislation by synchronizing and harmonizing to achieve orderly system. By Law Number 12 of 2011 Concerning the Drafting of Legislation regulates that the provisions of the higher Law should be guided by the lower regulations. Therefore, a local regulation should not conflict with higher regulations.
LEGAL ANALYSIS OF THE PRACTICE OF TRANSFER OF RIGHTS BY FINANCING INSTITUTIONS THROUGH AN ABSOLUTE POWER OF POWER: A REVIEW OF VIOLATIONS OF LAW AND ITS LEGAL IMPACT Rohmawati, Indah; Khaerudin, Ariy; Yudanto, Dika
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.1036

Abstract

This research aims to examine unlawful practices committed by financing institutions in the process of transferring rights by using absolute power of attorney and examine the legal consequences of using absolute power of attorney against the law. The research uses a statutory approach and applicable regulations along with legal principles used to examine the problem under study. The conclusion obtained is that in practice there are still many financing institutions in collaboration with authorized officials who still practice debt and credit mixed with buying and selling, therefore the use of absolute power of attorney in the transfer process is a legal act prohibited by laws and regulations which can be canceled and null and void and is a form of abuse of circumstances and vigilante efforts. The legal consequences of the practice of unilateral transfer of rights using an absolute power of attorney are a form of legal smuggling where when the conditions for the validity of the agreement are not met, which include subjective conditions in the form of an agreement containing elements of unlawful acts and objective conditions regarding legal causes because they violate the Civil Code and Presidential Instruction Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney as a Transfer of Land Rights which was later replaced and refined in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration.
CONSIDERATION OF JUDGES IN DECIDING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE CRIMES COMMITTED BY HUSBANDS TO WIVES COMMITTED BY HUSBAND TO WIFE Saputra, Mahendra Agnur; Putri, Hanuring Ayu Ardhani; Khaerudin, Ariy
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i2.1283

Abstract

The purpose of this study is to examine the law enforcement and judges' consideration of the perpetrators of the crime of Domestic Violence committed by husband to wife in decision No. 233/Pid.Sus /2023/PN Ktg. This type of research uses descriptive qualitative with a normative juridical approach. Data collection using literature study. This research uses qualitative analysis with an interactive model. The results showed that law enforcement against perpetrators of domestic violence crimes that the defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years. The judge's consideration in imposing a sentence on the crime of domestic violence was the beating committed by a husband to his wife in Decision No. 233/Pid.Sus/2023/PN Ktg is based on the testimony of witnesses, evidence and the testimony of the defendant, where the proof is sufficient if it is based on at least 2 (two) pieces of evidence plus the judge's belief.
Co-Authors Ahmad Naim Bin Che Pee Alfany Fitria Wijaya Amir Junaidi Amir Junaidi Andi Setiawan Anis Mashdurohatun Astuti Widyawati Bagus Wijayanto Bambang Triyono Darmawan, Muh Taufik Evi Elisanti, Evi Femmy Silaswaty Faried Firayani Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hamzah Asyrani Bin Sulaiman Hanuring Ayu Ardhani Putri hanuring ayu ardhani putri Hettyning, Hettyning Ida Aryati Dyah Purnomo W Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan Ismiyanto Ismiyanto Izzatul Umami Junaidi, Amir Muhamad Fredianto Boro Anugerah Muhammad Muhtarom Muhammad Muhtarom Nancy Oktyajati Nasim, Abu Sahman Nourma Dewi Nourma Dewi Nugraheni, Chyntia Regita Nur Widayati Prasetyo, Teguh Prista Prasiwi Rohmawati, Indah Rosalia, Olyvia Saputra, Mahendra Agnur Sri Mayasari Sri Purwati Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suharno Suparwi Suparwi Triyono Adi Saputro Yudanto, Dika