Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pelaksanaan Hak Prakarsa BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Setiawan, Indra; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3670

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan untuk mengetahui pelaksanaan hak prakarsa BPD dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Sikur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan medote pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hak prakarsa BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sudah terlaksana dengan baik. Di dalam melaksanaan hak prakarsanya tersebut BPD tidak terlepas dari beberapa kendala yaitu faktor internal BPD dan warga masyarakat setempat seperti sumber daya manusia para anggota BPD dan masyarakat setempat yang masih membutuhkan pembekalan khusus seperti pelatihan yang berkaitan dengan pentingnya hak prakarsa tersebut. Demikian juga kemauan yang sungguh kuat dari elemen masyarakat sehingga tidak dapat mengembangkan potensi Desa melalui kepentingan peraturan Desa.
Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Ahmad Fauzi, Ismi; Khair, Abdul; Sarkawi, Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan bangunan di Kota Mataram sebagaimana telah diatur secara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan metode pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sesuai dengan temuan penelitian ini, penegakan hukum atas ketentuan garis sempadan jalan dalam mendirikan banngunan di Kota Mataram belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dari fakta empirisnya masih terdapat bangunan-bangunan rumah, toko/kios yang tidak mematuhi mengenai harus tersedianya ruang sempadan jalan. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh faktor keasadaran hukum, pemahaman fungsi dari garis sempadan jalan, bangunan-bangunan yang sudah ada terlebih dahulu terbentuk dari peraturan tersebut.
Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Muhazzir, Ahmad; Khair, Abdul; Johny Koynja, Johannes
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3677

Abstract

Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.
UPAYA PENGEMBANGAN HOME INDUSTRY OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA Habibi, Mustafha; Khair, Abdul; Ihsan, Reza Noor
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 3 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v3i1.7595

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelaku usaha rumahan yang mengalami penurunan penjualan dan sulitnya pemasaran masa covid-19. Peran pemerintah daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sangat penting dalam pengembangan usaha yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada peran dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam pengembangan home industry melalui DPUKMP Kota Palangka Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Subjek penelitian ini Kabid UMKM, Kasi Pengembangan UMKM, dan Kasi Pemberdayaan Industri. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPUKMP Kota Palangka Raya melaksanakan program pengembangan usaha melalui pelathan seperti pemasaran digital, manajemen usaha dan keterampilan serta bantuan langsung tunai (BLT), peralatan usaha, sertifikasi merk dan halal. Meskipun telah dilakukan berbagai program, pemerintah daerah belum maksimal dalam pengembangan usaha ini disebabkan oleh sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas serta penurunan penjualan bagi pelaku usaha. Pemanfaatan media sosial merupakan solusi untuk melakukan strategi pemasaran dan kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk bantuan sosial serta merekrut pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian diberbagai bidang usaha.
Model Inovasi Sumber dan Media Pembelajaran PAI Berbasis TI: Kajian Literatur A, Mery.; Khair, Abdul; Safitri, Yuanda Dwi; Rahmadani, Ikrimah; Azis, Abdul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.38358

Abstract

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih didominasi secara konvensional, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses belajar belum optimal. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan model inovasi sumber serta media pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis teknologi informasi. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif melalui studi literatur, menganalisis berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumber belajar digital seperti pembelajaran daring, website, media sosial edukasi, serta perpustakaan digital, termasuk media berbasis teknologi seperti multimedia interaktif, pembelajaran gabungan, mobile learning, video pembelajaran, dan pembelajaran berbasis permainan. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan fleksibilitas, interaksi, dan motivasi belajar peserta didik. Kesimpulannya, keberhasilan inovasi dalam pembelajaran sangat bergantung pada kesiapan guru dalam merancang pembelajaran dan kemampuan mereka menggunakan teknologi secara efektif dan tepat.
Efektivitas Tugas dan Tanggung Jawab Jurusita pada Pengadilan Agama Palu Kelas I A Khair, Abdul; Malarangan, Hilal; Raden, Sahran
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/jz420q53

Abstract

This study examines the effectiveness of the duties and responsibilities of court bailiffs (jurusita) at the Palu Class IA Religious Court. Using a qualitative approach with juridical-empirical methods, data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show that jurusita at the Palu Religious Court carry out their duties in accordance with applicable procedural law, including conventional summons within the jurisdiction, summons for absent parties (ghaib), and electronic summons via the e-court system. Two legal requirements must be met for a summons to be valid: it must be official (resmi) and proper (patut). The barriers faced include limited human resources, geographic challenges, and inadequate information technology infrastructure. This study recommends strengthening jurusita capacity through training and policy improvement to support a simple, fast, and low-cost judicial process.