Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Abdimas Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Yuridis Jurnal Jatiswara Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Risalah Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Uti Possidetis: Journal of International Law PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Dedikasi Hukum DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara RechtIdee Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Hukum
Orin Gusta Andini
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
MEMBEDAH LIVING LAW DALAM KUHP 2023 DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN DAN JENIS SANKSI Andini, Orin Gusta
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9348

Abstract

Penelitian ini ditujukan secara komperehensif membedah pengaturan living law pada KUHP 2023 dari perspektif pemidanaan dan jenis sanksinya. Melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, artikel ini menghasilkan temuan: Pertama, pengaturan living law dalam KUHP 2023 merupakan bentuk pengakuan terhadap bentuk sanksi pemenuhan kewajiban adat yang akan digunakan sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Kedua, sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat diatur sebagai jenis sanksi tambahan dalam KUHP 2023. Pelanggaran terhadap ketentuan living law atau hukum adat akan dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan apabila perbuatan yang melanggar hukum adat itu telah diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP 2023. Diaturnya sanksi pidana tambahan berupa kewajiban adat bertujuan untuk menampung jenis sanksi hukum adat atau sanksi hukum menurut hukum tidak tertulis. Selain itu, terdapat mekanisme substitusi bagi pelaku yang tidak dapat memenuhi kewajiban adat, yakni dengan substitusi ganti rugi sejumlah denda kategori II hingga pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.
Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum Arifudin, Nur; Furqoniah, Finnah; Alfian, Alfian; Wati, Agustina; Andini, Orin Gusta; Risco, Sofwan; Hetami, Adietya Arie; Putera, Muhammad Tommy Fimi; Sutopo, Tulus; Nur, Muhammad Subahan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18720

Abstract

Pembangunan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari upaya nasional untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kutai Kartanegara tahun 2024 dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan sistem hukum di daerah ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan IPH Kutai Kartanegara berada pada skor 0.64 dengan predikat baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil. Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan kelembagaan hukum, harmonisasi hukum adat dengan hukum formal, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel
Menelaah Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Andini, Orin Gusta; Yunus; Hamzah, Herdiansyah
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48492

Abstract

Research related to criminal responsibility for children who commit election crimes is necessary as an effort to minimize the misuse of children in committing election offenses and to strengthen legal certainty in the context of election law enforcement involving children as perpetrators. This study aims to describe the regulation of election crimes committed by children and analyze the criminal liability of children who commit election crimes through the implementation of diversion. The research method used is a normative research through a legislative approach and a case approach. This study concludes that the election law does not provide for the implementation of diversion for children who commit electoral crimes, while the SPPA Law only regulates diversion in general, whereby diversion can be implemented based on the consent of the victim/their family. Even though the resolution refers to the SPPA Law, the implementation of diversion for election crimes faces difficulties in terms of obtaining the victim's consent to implement the requirements for diversion. This article recommends that if a child commits an election crime that This article recommends that if a child commits an election crime that meets the requirements for diversion, then diversion should be implemented with the involvement of Bawaslu as the victim's representative to give consentfor diversion because Bawaslu is the state representative that represents the interests of the victim, whether the community, candidate pairs, or the state. Additionally, this study also recommends that future Election Laws should expressly regulate the authority to declare an agreement on the implementation of diversion. ABSTRAK Penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu diperlukan sebagai upaya untuk memperkecil celah penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu dan memperkuat kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum pemilu mellaui diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan menganalisis peneran diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang pemilihan belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi, sedangkan UU SPPA hanya mengatur diversi secara umum dengan syarat dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau keluarganya. Sekalipun penyelesaiannya merujuk pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada tindak pidana pemilu mengalami kesulitan dalam hal memenuhi syarat adanya persetujuan korban. Artikel ini merekomendasikan jika anak melakukan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, maka diversi dilaksanakan dengan melibatkan Bawaslu sebagai representasi korban untuk memberikan persetujuan diversi karena Bawaslu merupakan representasi negara yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat, pasangan calon, maupun negara. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan diperlukannya penyesuaian ius constituendum aturan kepemiluan mengatur secara expressive verbiss pelaksanaan pemenuhan syarat dalam pelaksanaan diversi yang telah diatur dalam UU SPPA.
Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda Orin Gusta Andini; Aqilza Alyaflah; Grizelda Grizelda
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1093

Abstract

This research is based on the increase in trafficking cases in the city of Samarinda involving children as victims. Restitution is one of the rights that must be obtained by child victims of sexual violence. Meanwhile, in reality, out of the 20 cases that occurred in the city of Samarinda, there was not a single case that applied Restisui. legal protection for children victims of trafficking in Samarinda still needs a lot of improvement, especially in terms of the implementation of restitution. This study aims to identify and analyze obstacles in the implementation of restitution for children of trafficking victims in Samarinda City. From this case, the problem was formulated, namely, how to implement restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda, and what are the obstacles faced in the implementation of restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda. This research is of the Socio Legal type which was carried out using the statue approach and the case approach. The results of this study reveal that the implementation of restitution for child victims of trafficking in Samarinda City is still far from optimal. Although Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking has regulated the right of restitution for victims, as well as the lack of clarity in procedures and the lack of standards in determining the amount of restitution are factors that hinder the implementation of restitution.
Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif HAM Reza Nurrahman; Orin Gusta Andini; Sulung Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan delik aduan tindak pidana perzinahan pada pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perluasan makna zina pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturnya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinaan membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah provasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta data pendukung berupa wawancara kepada Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan pada pengaturan tindak pidana perzinaan pada KUHP baru ini berimplikasi pada pelanggaran hak asasi individu berupa hilangnya rasa aman, damai, dan bahagia atas kehidupan berkeluarga pihak korban dalam hal ini pihak yang menjadi korban. Dengan mengadakan sosialisasi yang masif dan dialog publik yang inklusif hal ini dapat meminimalisir agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketakutan kriminalisasi yang berlebihan, terutama terhadap kelompok rentan.
Implementasi Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika : Studi Kasus: di Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Rani Aulia; Orin Gusta Andini; Sulung Nugroho
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2530

Abstract

This study aims to analyze the implementation of rehabilitation at the investigation stage for drug abuse cases and the integrated assessment mechanism in influencing decisions to continue or terminate legal proceedings against drug users in Samarinda City. Drug abuse remains a serious issue in Indonesia, with more than 60% of inmates in correctional institutions being convicted of narcotics-related crimes. This condition indicates that conventional punitive approaches have not been effective in reducing drug abuse; therefore, the application of rehabilitative legal policies, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 04 of 2010, is necessary. This research employs a socio-legal research method with a qualitative approach, conducted through in-depth interviews with investigators at the Samarinda City Police (Polresta Samarinda) and officers at the National Narcotics Agency (BNN) of Samarinda, as well as a literature review of relevant laws and legal materials. The findings reveal that the implementation of rehabilitation at the investigation stage in Samarinda City has not been fully effective, due to limited resources, lack of inter-agency coordination, and the persistence of a repressive paradigm in handling narcotics cases.
Co-Authors Adit TIarahman ALFARISI , SALMAN Alfian Alfian Alfian Anak Agung Gede Sugianthara Aqilza Alyaflah Arifurrahman arifurrahman, arifurrahman Arvita Hastarini Audrey, Nadya Boer, Muhammad Riyan Kchfoi Dayang Debby Aulia Hakim Dedy Irawan Eriansyah, Surya Eurian, Andreas Avelino Furqoniah, Finnah Gifari Riski Ananda Grizelda Grizelda Gusreyna, Lisa Aprillia Haris Retno Susmiati Hariyanti, Ditha Herdiansyah Hamzah Hetami, Adietya Arie Ivan Zairani Lisi Jurniati , Jurniati Muhammad Riyan Kachfi Boer Nadya Audrey Nilasari, Nilasari Noesti Nur Arifudin Nur, Muhammad Subahan Odelia, Marsha Pradana, Syafa’at Anugrah Putera, Muhammad Tommy Fimi Putri, Septyanda Annishafa Rani Aulia Reza Nurrahman Rika Erawaty Rini Apriyani Salman Alfarisi Salman Alfarisi Sofwan Rizko Ramadoni Sulung Nugroho Sutopo, Tulus Tanjung, Sisi A. Tiarahman, Adit Ulfah Norhani Wati, Agustina YUNUS