Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming JUSTISI Transparansi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan (JPM-IKP) JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Bakti Cendana: Jurnal Pengabdian Masyarakat PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Journal of Law, Poliitic and Humanities Bacarita Law Journal Media Bina Ilmiah Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vyavahara Duta Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Consensus : Jurnal Ilmu Hukum
Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

 1 
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL Made Savitri Kiki Sasmita; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Bagus Gede Ari Rama
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7363

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa kontenpornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakanuntuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasikorban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yangberkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UUITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa kontendigital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi,peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untukmencegah dan melindungi korban secara lebih efektif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital
Co-Authors AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Desy Darmayanti Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi, Dewa Ayu Susanti Diputra, I Gusti Agus Deni Fauzi, Shellby Sabrina I Gede Agus Kurniawan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Gusti Ngurah Agung Dwi Putrawan I Ketut Angga Wiratama I Komang Ary Dharma Putra I Made Wira Bhawa I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Jaya, Krisna Adi Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani Kadek Julia Mahadewi Ketut Arya Amanta Wiguna Komang Anisya Susiladevi Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Savitri Kiki Sasmita Maharani, Luh Arini Yulia Maharani, Sandrina Darma Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Ni Kadek Fitri Noviani Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Nyoman Juwita Arswati Noviani, Ni Kadek Fitri Puspanegara, I Gusti Ngurah Dwi Putra, I Made Bagus Aldi Marantika Putra, I Wayan Dharma Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Putu Siska Rudiana Putu Sherly Chandra Sasmitha Rantisari, Putu Ayu Yukari Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Trisnayanti, Ni Komang Kumala Triyandani, Komang Arie Putri Wikantari, Ida Ayu Putu Withnall, Eric Gordon