Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN Skt) Riza Hanafi Abdul Aziz; Hadi Mahmud; Wahyu Beny Mukti Setiyawan
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.697 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.585

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan acara pemeriksaan cepat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan menjual minuman keras tanpa ijin Putusan Nomor: 91/Pid.C/2021/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisi interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan menjual minuman keras melanggar Perda Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972, terdakwa ANI SURYANI Bin SUJIYANTO, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp. 200.000,- apabila terdakwa tidak membayar maka harus mengganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari. Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan pembuktiannya tidak rumit, sesuai Pasal 351-352 KUHAP. Dalam memutus perkara ini, hakim telah mempertimbangkan bahwa keputusan ini diambil sebagai Pidana Perampasan Kemerdekaan (Kurungan) karena Terdakwa melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 ayat (1), jo Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perda Surakarta Nomor 4 tahun 1972, disamping hakim juga telah mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan, hakim juga berusaha menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), yaitu pertimbangan terhadap terdakwa dilihat dari faktor umur; berapa kali terdakwa berususan dengan hukum; jumlah kerugian terhadap korban; dan adanya ganti rugi yang telah disepakati, dan lain sebagainya. Kata Kunci: Pemeriksaan cepat, Tindak pidana, Minuman keras
ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU BISNIS Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Erifendi Churniawan; Rudatyo Rudatyo
RechtIdee Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v15i1.7703

Abstract

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang besar bagi pemenuhan kebutuhan manusia, salah satunya di bidang perdagangan online atau yang lebih sering disebut dengan e-commerce. E-commerce memberikan banyak kelebihan bagi masyarakat, salah satunya adalah masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Kompleksnya aktivitas dalam e-commerce tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa e-commerce akan menimbulkan berbagai macam sengketa. Oleh sebab itu, diperlukanlah model penyelesaian sengketa yang cepat dan aman yang melindungi kepentingan para pihak.Penelitian ini termasuk penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Untuk menyelesaikan sengketa e-commerce ini diperlukan suatu model penyelesaian sengketa yang cepat. Hal ini disebabkan apabila sengketa bisnis terlalu lama untuk dibiarkan maka akan menimbulkan menurunkan produktivitas serta menyebabkan terhambatnya kemajuan dan kesejahteraan ekonomi. Oleh sebab itu, gagasan untuk menggunakan sistem online dispute resolution (ODR) sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat dan melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dalam transaksi e-commerce.
Deconstruction and Normalization of Omah Rembug Adil as A Manifestation of Restorative Justice Based on the Local Wisdom of the Javanese People: Case Study of Sendang Village, Wonogiri Sub-District, Wonogiri District Wahyu Beny Mukti Setiyawan; Majora Nuansa Al-Ghin; Yadi Suryadi; Fathurrahman Prasetyo Aji; Muhammad Wildan Khunaefi
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i2.17661

Abstract

Solving problems through legal channels is a normal part of Indonesian cosmology today. Even so, the purpose of legal justice which should provide peace and justice to both parties has not really been realized. Therefore, taking the case study of Sendang Village as a pilot project for the Village Restorative Justice project from the High Court and the State Prosecutor's Office. Even though Sendang village has made good progress in implementing restorative justice through "Omah Rembug Adil", in fact "Omah Rembug Adil" is experiencing obstacles due to the cosmology of the people of Sendang and Wonogiri villages who are familiar with legal channels as a settlement solution. Thus, this study discusses Jacques Derrida's concept of deconstruction and Michel Foucault's normalization to create a normality of restorative justice cosmology. Using qualitative methods and Participatory Rural Appraisal (PRA) from April to June 2023 as an effort to map problems and potential local philosophies, this study has found that Javanese philosophy which is strong enough can be used as a tool in deconstructing and normalizing the cosmology of restorative justice for the people of Sendang village and Wonogiri. The implication can be carried out through the socialization of Javanese philosophy in the context of restorative justice. The form is seminars or FGDs targeting adults and youth, while [e-]comics for gen-z and millennials will be uploaded on various social media channels or formal education. Thus, this study succeeded in discussing the implication of solutions to the problems found by the "omah rembug adil"
Design and Development of Interactive Moodle using Design Thinking to Support Online Learning Abdillah, Yan Amal; Utami, Ika Qutsiati; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Pratama, Mochammad Rizal; Afani, Indra Resya; Pramesti, Ari Yohana
Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education) Vol. 9 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Department of Electronic and Informatic Engineering Education, Faculty of Engineering, UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/elinvo.v9i2.75255

Abstract

Moodle is an open-source learning management system (LMS) or e-learning platform that is designed to help educators create online courses with various features to facilitate learning. Interest in this research area has increased significantly in recent years, leading to an increasing number of schools employing this LMS. In the early stages of the development process, schools need to gain insights into user needs and generate new ideas for designing and developing interactive LMS. In this light, Design Thinking (DT) is viewed as an important approach. This study aimed to design and develop an online learning system based on Moodle to facilitate online learning for elementary school students. The objectives were to (1) design a system diagram, system architecture, and functional structure for facilitating online learning and (2) develop an interactive LMS using Moodle. The research methodology was conducted following the DT process. An evaluation was made to assess the usability of the system using the Computer System Usability Questionnaire (CSUQ). Across dimensions such as system quality, information quality, and interface quality, scores ranged between 5 and 7, highlighting a positive user perception across various aspects of the evaluation. These findings, therefore, offer practical guidance for educational stakeholders in adopting and promoting Moodle-based LMS.
Biopower Pendidikan Pembebasan Generasi Muda Untuk Melanggengkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Sendang Wonogiri Sumarto, Slamet; Beny Mukti Setiyawan, Wahyu; Khunaefi, Muhammad Wildan
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengkaji implementasi pendidikan pembebasan di Desa Sendang Wonogiri sebagai strategi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan membangun kewarganegaraan aktif. Studi sebelumnya umumnya fokus pada aspek regulasi dan kebijakan di tingkat pusat, sering mengabaikan dinamika implementasi lokal dan peran pendidikan dalam membentuk budaya transparansi. Berbeda dengan studi terdahulu, studi ini menyoroti peran pendidikan pembebasan dalam mempengaruhi nilai-nilai keterbukaan informasi di kalangan generasi muda desa, dengan mengintegrasikan teori Paulo Freire dan konsep biopower Michel Foucault. Studi ini menggunakan berbagai alat dalam metode peneliitian kualitatif dan teknik triangulasi untuk memastikan serta menghasilkan data yang valid. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pendidikan pembebasan tidak hanya meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam keterbukaan informasi, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan lokal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat strategis untuk memperkuat praktik transparansi di tingkat desa dan memperbaiki pandangan kita tentang bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk mendukung tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, studi ini memberikan wawasan baru tentang integrasi pendidikan pembebasan dalam konteks lokal dan menawarkan model untuk pengembangan lebih lanjut dalam kebijakan dan praktik pemerintahan desa
The Role of Local Politics and Social Bio-Power in Public Information Disclosure in Wonogiri Regency Sumarto, Slamet; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Angkoso, Yulius Willy Ciptadi; Khunaefi, Muhammad Wildan
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 10 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i10.1232

Abstract

This study aims to provide an in-depth understanding of the role of local politics and socio-cultural forces in public information disclosure and offer both theoretical and practical contributions to corruption prevention efforts in Indonesia. This study employs Michel Foucault's concept of biopower as a framework to analyze and assess the political and sociocultural forces at play in Sendang village's relationship with public information transparency. The results show that the village government can serve as an important model in the implementation of transparency and accountability, as well as increasing community participation in the decision-making process. In addition, the results of this analysis show that, when properly implemented, public disclosure can be an important mechanism to facilitate more responsive and participatory governance. The contribution of this study lies in providing new insights into how local governments can be integrated into village government structures and how communities can be empowered through access to information.
Strategy and Effectiveness of PKL Empowerment by Surakarta Government through Capabilities Regulation of the City of Surakarta Number 3 year 2008 Beny Mukti Setiyawan, Wahyu; Wildan Khunaefi, Muhammad
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i1.16044

Abstract

Studies on controlling street vendors (PKL in Indonesian) as a response from a city government, might be easy to find. Even so, studies on the strategy and effectiveness of street vendor empowerment by the City Government seem to be found little. Taking the case study of the Surakarta Government with a focus on the regional regulation of the Surakarta Number 3 of 2008 as the basis for empowering street vendors, this study aims to look at the strategy and effectiveness of the empowerment of street vendors implemented by the Surakarta government through the regional regulations (PERDA in Indonesian) of Surakarta in 2008. Using the method Qualitatively using a holistic approach and the theory of capability, empowerment and participation, this study concludes that although the five street vendor empowerment strategies of the Surakarta government experience challenges in the socio-cultural, economic, legal and policy fields, it cannot be denied that the street vendor empowerment strategy in Surakarta has made good progress. Thus this study gives consideration to the Surakarta government to see the inclusive sides of street vendors in order to increase the effectiveness of empowering street vendors in Surakarta. As a final result, this study has succeeded in providing a more inclusive and sensitive framework for viewing the empowerment of street vendors through the capabilities of urban regional regulations
Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat Zaelani, Muhammmad Aziz; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Dona, Fery
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i1.4877

Abstract

This article aims to examine the importance of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare and examine the form of responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially in the era of disruption that demands optimization of technology. Therefore, changes are needed with responsive land registration as a solution. This article includes normative legal research with a statutory and conceptual approach. The urgency is to show a prescriptive on what should be applied to the legal issues under study, especially finding a form of land registration that is responsive in the era of disruption. The results show: (i) The urgency of realizing responsive land registration in the era of disruption to support people's welfare is that there are still land conflicts, the need for an efficient land registration mechanism and maximizing technology; (ii) Responsive forms of land registration in the era of disruption to support people's welfare are realized by: efficiency of land registration by means of information technology, optimization of responsive land registration by expanding community participation facilities, and accountability of land registration by revitalizing land stakeholders.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji  pentingnya mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat, dan mengkaji tentang bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat. Pendaftaran tanah penting untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum pengelolaan tanah. Masih terdapat permasalahan pendaftaran tanah pada era disrupsi yang menuntut optimalisasi teknologi menghadapi perubahan. Diperlukan perubahan pendaftaran tanah responsif sebagai jalan keluar. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, analisis deduktif dengan pendekatan perundangan serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: urgensi mewujudkan pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat adalah maraknya konflik pertanahan, kebutuhan mekanisme pendaftaran tanah yang efisien dan memaksimalkan teknologi;   bentuk pendaftaran tanah responsif pada era disrupsi diwujudkan dengan efisiensi pendaftaran tanah dengan teknologi informasi, optimalisasi pendaftaran tanah responsif dengan memperluas partisipasi masyarakat, akuntabilitas pendaftaran tanah dengan revitalisasi stakeholder pertanahan.      
Implementation of Regional Regulation No. 12 of 2006 Concerning Boundary Line (Case Study of Boundary Line Violations in Tangerang Regency) Rahmawati, Dafina Putri; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 3 (2025): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i3.1796

Abstract

This research examines the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2006 concerning Building Boundary lines in Tangerang Regency, as well as factors influencing violations of these regulations. The method used is a case study with a qualitative approach through field data collection. The results show that the implementation of the regional regulation has not been optimal due to various obstacles in supervision, socialization, and rule enforcement. Additionally, social and administrative factors also contribute to the high number of violations. This research provides an overview of the challenges faced in implementing boundary line regulations and serves as an important reference for local governments to improve policies and supervision mechanisms to increase community compliance. It is hoped that the results of this study can serve as a basis for formulating more effective strategies in enforcing boundary line regulations in the future.
Analysis of the Honorary Council's Role in Enforcing Political Ethics in the Semarang City Regional House of Representatives (DPRD) for the 2024–2029 Period Firdausyi, Athaya Hanna Ayu; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 4 (2025): OCTOBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i4.1869

Abstract

Despite the presence of established ethical guidelines, disparities in ethical standards and their practical application persist among DPRD members, presenting an ongoing obstacle. This study examines the role of the Ethics Committee in enforcing the code of ethics in the Semarang City Council for the 2024-2029 period. The study aims to identify the Ethics Committee's efforts to improve effectiveness and to determine the supporting and inhibiting factors. The method used is a case study with a descriptive qualitative approach through field data collection. The results indicate that in its implementation, several violations related to political ethics are still found. This study provides an overview of the challenges faced by the Ethics Committee as the highest authority in the oversight mechanism to improve compliance with regulations among members of the Semarang City Council. Hopefully, the results of this study will serve as a basis for efforts to enhance the effectiveness of enforcing the code of ethics in the coming period.