Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PASAI

Praktek Persekongkolan Tender Dalam Proses Penjualan Saham (Analisa Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Kasus Penjualan Saham PT. Indomobil International, Tbk) Kurniasari, Tri Widya
PASAI Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

At the end of 2001, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) trough PT.Holdiko Perkasa sold PT.Indomobil Sukses International, Tbk’s shares. However, in the process of shares purchase there is a presumption of the collusion between PT.Holdiko Perkasa as the purchase tender organizer with PT.Cipta Sarana Duta Perkasa as the tender winner which caused this country lost hundred billion rupiahs. This research is using the qualitative methode, not only with the document and the policy study but also in depth interview with the people who are directly involved in this case. Therefore, this research attempts to analyze if there was any violation of Article 22 the Act Number 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Supreme Court’s verdict as the final finishing case could be the law reference for the same cases. Not only that, this verdict also showed us that we must make the revision to the whole of our policies, especially in the business sector in order to creating a conducive and fair economical condition in the country. 
Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perubahan Perspektif dalam Undang-Undang Anti Korupsi di Era Reformasi) Kurniasari, Tri Widya
PASAI Vol 7, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam  sociological jurisprudence, hukum adalah salah satu sarana perubahan sosial di dalam masyarakat (law as a tool of social engineering). Hukum diharapkan dapat merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fenomena korupsi di Indonesia telah bersifat sistemik atau telah “melembaga”. Oleh karenanya maka peran hukum sebagai sarana perubahan sosial sangat signifikan. Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi telah ada sejak NKRI ada. Regulasi dan lembaga pemberantasan korupsi juga telah dibentuk, namun hingga kini korupsi tetap menjadi bahaya laten yang selalu hidup di tengah bangsa ini. bahkan Pemerintahan Soeharto yang bertahan hingga 32 tahun pun berhasil digulingkan akibat korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar kroninya. Padahal saat itu pun telah dilakukan pemberantasan korupsi yang dulu dikenal sebagai pungli (pungutan liar). Di era Reformasi pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan menjadi agenda utama di seluruh sektor pembangunan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mendorong keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasar hukum dan lembaga pelaksana ini sesungguhnya merupakan penerus dari kebijakan yang pernah ada di era Soeharto. Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis ingin membahas tentang perubahan perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi di era Reformasi dengan perbandingan era Orde Baru. Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk melihat inovasi apa saja yang ada dalam aturan hukum yang saat ini berlaku dan efektifitasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dibandingkan kebijakan serupa di era Orde baru.