Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Suara Hukum Jurnal Analisis Hukum Risalah Hukum Jurnal Independent UNES Journal of Swara Justisia PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jambura Journal Civic Education Notary Law Journal ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Emilda Kuspraningrum
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia Flambonita, Suci; Emilda Kuspraningrum; Suartini
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i1.82

Abstract

The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.
Pelindungan Tari Ganjur Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara Dwiputri, Nafila Maulani; Emilda Kuspraningrum; Khairunnisa Noor Asufie; Lily Triyana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3373

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan Hak Cipta terhadap Tari Ganjur, yang merupakan seni budaya tradisional adat Kutai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tari Ganjur memiliki nilai historis dan budaya yang penting, terutama dalam konteks upacara adat Erau yang diselenggarakan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Tari Ganjur dalam perspektif hukum kekayaan intelektual serta mengevaluasi perlindungan hukum yang telah dilakukan terhadap tarian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tari Ganjur belum diakui sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pengembangan dan perlindungan hak cipta bagi kreasi tari Ganjur yang dilakukan oleh sanggar-sanggar tari di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kebijakan daerah dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual seni budaya, serta mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam menjaga warisan budaya tradisional.
Penyusunan Pedoman dalam Pemberian Beasiswa Melalui Program Gerbang Cerdas Mahakam Ulu Gafur, Abd.; Kuspraningrum, Emilda; Masitah, Masitah; Rauf, Abdul; Subhan, Muhammad; Syafruddin, A. Ummu Fauziyyah; Anwar, Fahrizal; Djalipa, Dedy
ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/abdimu.v4i2.15517

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menyusun draf Pedoman Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa melalui Program Gerbang Cerdas Mahakam Ulu (GCMU). Program beasiswa ini merupakan inisiatif penting Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Namun, implementasi program memerlukan kerangka aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan beasiswa tersalurkan secara tepat sasaran kepada mahasiswa yang berhak. Metode pelaksanaan PKM meliputi analisis regulasi terkait beasiswa pemerintah daerah, diskusi terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan pihak terkait, serta perumusan dan penyusunan draf pedoman beasiswa GCMU. Hasil kegiatan ini adalah draf Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa Program Gerbang Cerdas Mahakam Ulu yang mencakup kriteria penerima (akademik dan ekonomi), mekanisme pendaftaran, proses seleksi, penetapan penerima, hingga kewajiban dan sanksi bagi penerima beasiswa. Pedoman yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan resmi bagi tim pelaksana beasiswa, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyaluran dana, serta mengoptimalkan dampak positif Program GCMU terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi bagi generasi muda Mahakam Ulu. Rekomendasi lanjutan adalah sosialisasi dan uji coba pedoman sebelum ditetapkan secara resmi.
LEGAL PROTECTION AGAINST UNAUTHORISED USE OF CULINARY ACCOUNT VIDEOS ON THE INSTAGRAM PLATFORM Primalianda, Ayu Tri; Kuspraningrum, Emilda; Hediati, Febri Noor
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 2 (2025): Vol.5 No.2 November 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v6i2.34574

Abstract

The aim of this research is to explore the legal safeguards against theunauthorized use of culinary account videos on Instagram. Asdigitalization and social media content distribution trends grow, theunauthorized reuse of culinary videos without the original owner'sconsent is becoming more prevalent, raising concerns aboutcopyright and the legal standing of content creators. This studyemploys a doctrinal research approach, utilizing normative legalresearch methods through statutory and conceptual frameworks.The research draws on primary legal materials, including LawNumber 28 of 2014 on Copyright, Law Number 1 of 2024 amendingLaw Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions,and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. Additionally,secondary legal materials were sourced from legal journals, books,and Instagram's internal policy documents related to intellectualproperty rights and digital content usage. The findings indicate thatvideos created and posted by culinary accounts are classified asvideographic works, thus receiving legal protection under LawNumber 28 of 2014 on Copyright. Provisions in Law Number 1 of2024 and Instagram's internal policies further reinforce the legalprotection for culinary content creators against unauthorized use.However, in practice, violations frequently occur due to low userawareness, commercial interests in culinary content, and ineffectivereporting mechanisms on the platform. Consequently, the existinglegal protection is not fully optimal and requires enhancement inboth regulatory and implementation aspects.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK (STUDI PUTUSAN PK NO. 95/PK.AG/2021) Denada Futri Talia; Emilda Kuspraningrum; Erna Susanti
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3124

Abstract

Latar Belakang: Putusan Pengadilan Agama yang final dan mengikat menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan isteri, akan tetapi putusannya tidak dilaksanakan dikarenakan mantan suami menahan kedua anaknya untuk bertemu ibunya. Sehingga, putusan tersebut dalam pelaksanaannya tidak memberikan kepastian hukum terhadap penerima putusan, secara putusan sudah terpenuhi hak asuhnya jatuh ke tanga ibu. Metode Penelitian: Jenis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji kedudukan hak asuh anak berdasarkan regulasi di Indonesia serta apakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak telah terpenuhi pada Putusan PA No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn. Hasil Penelitian: Dalam menentukan hak asuh anak, hakim pada awalnya mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku untuk kasus tersebut, dengan bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak. Akibatnya, kedua orang tua berkewajiban untuk mendukung dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia dewasa, secara ekslusif demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Putusan PA No. 1073/Pdt.G/2017/PA.Cbn, ibu memiliki hak asuh yang sah, namun kepastian hukum masih belum terpenuhi karena Putusan Pengadilan belum dieksekusi oleh mantan suami, baik secara sukarela maupun melalui intervensi negara, khususnya terkait eksekusi hadhanah. Kesimpulan: Perlu dibentuk suatu peraturab yang secara tegas menjamin terlaksananya suatu Putusan Pengadilan dan apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan diberikan sanksi secara tegas maupun akibat hukum lainnya. Serta menerapkan teori kepastia hukum dari Jan M. Otto dan Sudikno Mertokusumo, yang secara garis besar bahwa kepastian hukum merupakan jaminan hukum tersebut harus dijalankan dengan baik dan dilaksanakan secara tegas demi menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta yang Ditokenisasi di Marketplace Non-Fungible Token Ronggo Warsito; Emilda Kuspraningrum; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4636

Abstract

Ronggo Warsito, NIM 2108016229, Program studi Ilmu Hukum, Minat Studi Hukum Perdata, Skema Kontrak Elektronik Pada Karya Cipta Yang Ditokenisasi Dan Di Marketplace Non-Fungible Token  di bawah bimbingan Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum S.H., Kn, M.H. dan Bapak Sofwan Rizko Ramadoni S.H., M.H. Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan Non-Fungible Token sebagai instrumen baru dalam transaksi digital, termasuk perdagangan karya seni. Namun, praktik di Indonesia masih menghadapi problematika yuridis, terutama terkait absennya kontrak elektronik yang sah sebagai dasar legitimasi hukum dalam proses tokenisasi karya. Marketplace seperti OpenSea hanya menggunakan smartcontract untuk mengatur transfer token dan pembayaran, tanpa mengatur substansi hukum penting seperti lisensi hak cipta, identitas para pihak, maupun mekanisme ganti rugi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana terlihat pada kasus Kendra Ahimsa (Ardneks) vs Twisted Vacancy, di mana karya ditokenisasi tanpa persetujuan pencipta dan tetap diperdagangkan secara global. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum kontrak, dan perlindungan hukum menurut Utrecht. Analisis difokuskan pada konstruksi hukum ideal transaksi Non-Fungible Token melalui kontrak elektronik yang sah menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smartcontract dalam transaksi Non-Fungible Token sah secara teknologi, tetapi cacat secara yuridis karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan standar kontrak elektronik nasional. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dalam bentuk model “dua lapis kontrak”, yaitu kontrak elektronik tertulis sebagai dasar lisensi dan smartcontract sebagai instrumen eksekusi teknis. Dengan model ini, transaksi Non-Fungible Token dapat menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.
Konsep Penyelesaian Sengketa Tayangan Iklan yang Menyesatkan di Sosial Media Rizqi Amalia Azizah; Emilda Kuspraningrum; Febri Noor Hediati
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2549

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to product marketing and advertising patterns, particularly through social media platforms such as Instagram, which enable the rapid and wide dissemination of information. On the one hand, digitalization provides opportunities for business actors to promote their products in a more creative and interactive way. On the other hand, it also creates the potential for advertisements that may mislead consumers. In practice, there are still business actors who promote products that do not correspond to their actual conditions. Such misinformation can cause losses and raise issues related to consumer rights and the responsibilities of business actors. This study also analyzes dispute resolution related to misleading advertisements on social media. The method used is doctrinal legal research with a statutory approach (statute approach) and a case approach. The results of the study indicate that there are still advertising business actors who neglect consumers’ rights to truthful information about product conditions, and who fail to fulfill their obligations of good faith, providing accurate and honest information, and complying with standards stipulated in laws and regulations. Therefore, it is necessary to strengthen supervision of the implementation of advertising ethics and enforce stricter law enforcement so that consumer rights can be protected and advertising practices on social media can be carried out responsibly.
Co-Authors Abdul Gafur Abdul Rauf Afifah, Hautami Nadia Zahratul Agustina, Gina Al Banjari, Muhammad Akbar Amriana, Nur Aulia Andiki, Garin Bintang Anwar, Fahrizal Aryo Subroto Astarina, Yennita Asufie, Khairunnisa Noor Budhaeri, Lida Khalisa Cahyani, Puput Cholil, Yuliati Denada Futri Talia Denada Futri Talia Deny Slamet Pribadi Denya, Nazywazahra Prameswari Dewinta, Hikmah Djalipa, Dedy Dwinindita, Aldira Dwiputri, Nafila Maulani Erna Susanti Erna Susanti Febri Noor Hediati Flambonita, Suci Fortuna, Gloria Maya Gunawan, Andi Lolo Hediati, Febri Noor Jedi Aleksander Khairunnisa Noor Asufie Lily Triyana Maharani, Citra Ayu Deswina Masitah Masitah Muhammad Subhan Noor Asufie, Khairunnisa Paerunan, Olivia Gloria Pranata, Purba Wendy Pribadi, Ghanis Bintang Desyanur Primalianda, Ayu Tri Regita, Pramestya Rizqi Amalia Azizah Ronggo Warsito Sejati, Risky Arum Setiyo Utomo Shabrina, Qatrunnada Assyifa Sofwan Rizko Ramadoni Suartini Suriadi, Lilis Mutiara Syafruddin, A.Ummu Fauziyyah Trinitan, Audry Triyana, Lily Yuliana, Rahma