Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat MAQASIDI El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah Jurnal Government of Archipelago
Arifin Abdullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris Arifin Abdullah; Lispaini Lispaini
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.2132

Abstract

This research is motivated by the problem of Waqf Land which has been built by the Religious Affairs Office in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City, which one of its heirs wants to take back, due to personal interests. So researchers are interested in researching, how are people's perceptions of waqf land in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City and what are the provisions of Islamic Law regarding Waqf Land Reclaimed by Heirs in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City. The research method used in the preparation of this thesis is field research and interviews. The results in this study are the public's perception of the land donated by Pak Udin, so the community does not agree if the heirs take back the waqf land because the waqf land is still being used properly and properly, so there is no strong reason for the heirs take the waqf land again. However, the scholars of the Imam school of thought differ in terms of understanding the waqf itself, Imam Abu Hanifah is of the opinion that the assets that have been donated remain the property of the person who has made the endowment and may be withdrawn. Imam Maliki may give waqf for a certain period of time, and when the specified period passes, it is permissible for the person giving the waqf to take back the property that has been donated. Imam Syafi'i is of the opinion that the assets that have been donated are completely independent of the beneficiary who has donated them, and belong to Allah. And the Hambali school says that the waqf releases the waqf property from the ownership of the waqf property. So the Waqf Land that has been donated in Teladan Baru Village, may not be taken back by the heirs with the opinion of the previous scholars and with the reason that the heirs are not acceptable to the community and the Ministry of Religion.
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN INCREASING SALT PRODUCTION IN GAMPONG CEBREK PIDIE DISTRICT ACCORDING TO ISLAMIC LAW Armaya Halidasari; Arifin Abdullah
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 2 (2020): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v4i2.26

Abstract

Production is a tiered work that requires human earnestness, great sacrifice, and centralised power in a certain environment to realise material and spiritual usability. The purpose of this study is to see what obstacles salt farmers face and how the government's role in overcoming these obstacles, as well as how the Islamic economic perspective on the role of government in salt production activities. The role played by the government must be in line with the rules of sharia. The method used in this research is a qualitative method. The results of the study found that the obstacles faced by salt farmers in Cebrek village must be addressed immediately by the relevant agencies for the sake of smooth production and produce the best quality salt. The government involved in this salt production business is the Department of Marine Affairs and Fisheries. Based on the research results, so far the marine and fisheries service has not fully carried out the obligations that must be carried out to increase salt production in Gampong Cebrek. In the perspective of Islamic economics, the government, which has the power to regulate the people including in economic activities, must be able to hold firmly to the foundation of the Qur'an and Sunnah in carrying out its authority to be fair in accordance with the rules and norms that apply in the frame of Sharia.
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI GAMPONG CEBREK KABUPATEN PIDIE MENURUT HUKUM ISLAM Armaya Halidasari; Arifin Abdullah
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 2 No 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2013

Abstract

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Pidie, terdapat usaha produksi garam yang terletak di gampong Cebrek, dalam menjalankan usaha tersebut tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kendala apa yang di hadapi petani garam dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Peran yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan aturan syari’at. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek harus segera ditangani oleh dinas terkait demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Adapun pemerintah yang terkait dalam usaha produksi garam ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini dinas kelautan dan perikanan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan terhadap peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dapat memegang kokoh pada landasan Al-Qur’an dan Sunnah dalam menjalankan kewenangannya berlaku adil agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam bingkai Syari’ah.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Arifin Abdullah; Almiftahul Ramadhan
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017

Abstract

Kepastian Hukum pada transaksi jual beli online menurut Undang-Undang dan tinjauan dari hukum islam terhadap Hak Konsumen pada transaksi jual beli online. Penelitian ini dilakukan di Onlineshop Hadia Collection. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Penjual Terkait Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Di Era Digital pada Online Shop Hadia Collection, Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Tanggung Jawab Penjual Terkait Pemenuhan Hak Konsumen Dalam Jual Beli Di Era Digital Pada Online Shop Hadia Collection, Data penelitian ini dihimpun melalui metode penelitian lapangan (field research), wawancara (interview) dan dokumentasi, selanjutnya dihimpun dari metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu memaparkan dan memberi penilaian apakah penerapannya tersebut sesuai dengan undang-undang dan dalam perspektif hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum perlindungan konsumen pada transaksi jual beli online Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online menurut Undang-Undang diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli online, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen, dan melindungi hak dan kewajiban konsumen. Bentuk perlindungan hukum jual beli online menurut hukum Islam adalah berupa larangan dalam Al-Quran dan hadis tentang jual beli gharar, praktik penipuan dan larangan berbuat curang. Pembatalan jual beli online dan ganti rugi serta penerapan hak khiyar dalam jual beli online juga merupakan bentuk dari perlindungan konsumen jual beli online
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN PENCURIAN : OLEH DIREKTORAT SAMAPTA POLDA ACEH Abdullah, Arifin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v1i2.1401

Abstract

KAJIAN YURIDIS SUMBER-SUMBER HUKUM : studi normatif Abdullah, Arifin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v2i2.1409

Abstract

Dalam karya ilmiah ini sedikit menbahas tentang sumber hukum dalam arti formil dan dalam arti matril, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran hukum dan macam, macam penafsiran hukum, artikel ini masih jauh sekali dari sempurna, karena keterbatasan pemakalah, namun dari itu saya sadari bahwa demi kesempurnaan makalah ini mohon krikan dan saran dai teman-teman semua, terkhusu kepada dosem pengasuk Mata kuliah ini. Dilihat secara normatif yuridis, melihat aturan-aturan dan pendapat ahli tentang sumber-sumber hukum
REVIEW OF ISLAMIC LAW OF THE WAGE SYSTEM LABOR : Study At The Adee Kak Nah Cake Production House Of Meuraksa Gampong, Meureudu District Abdullah, Arifin; Akbar, Hajarul; Husna, Asmaul
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v3i2.2363

Abstract

The amount of wages should be known clearly by the workforce, but at the cake production house Adee kak Nah Gampong Meuraksa, Meureudu District, in practice there is no agreement regarding the amount of wages that will be received by the workers at the beginning of the contract between the employer and the workforce does not state how much the amount is the wages that will be given for the Adee cake pan that is produced, the pillars of ijarah in the wage system at the Adee cake production house have not been fulfilled, one of which is because it does not mention and explain the amount of wages that will be received. not infrequently there are differences in wages between one worker and another worker. Therefore, the author is interested in further researching the wage system that exists at Adee kak Nah's cake production house. The purpose of this study is to find out how the labor wage system is at the Adee kak Nah cake production house in the village of Meuraksa, and to find out how Islamic law reviews the labor wage system at the Adee kak Nah cake production house. This research is a qualitative research using a descriptive analysis research approach through interviews, observation, and documentation techniques. From the results of the research, the authors found that the wage system that existed at the Adee kak Nah cake production house was a piece wage system in which the wage system could be assigned to jobs that could be measured such as the amount of weight, number and area. If viewed from the point of view of the legal pillars of ijarah, the contract is canceled because there is one pillar that is not fulfilled. However, the practice of wage labor at the Adee kak Nah cake production house has become a custom and habit of the local community and contains benefits. Therefore, the practice of remuneration for labor at the Adee cake production house, sis. Well, this is permissible.
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN NEGARA: Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Khalidi, Muhadi; Abdullah, Arifin
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.3001

Abstract

The study of sharia economic law examines how the state can protect and promote shariaeconomic principles in its legal system. This abstract discusses several forms of stateprotection that can be applied in the context of sharia economic law. These forms ofprotection include the application of laws and regulations governing the principles ofIslamic economics, the establishment of a special supervisory institution to oversee Islamiceconomic activities, the granting of certification and accreditation to Islamic financialinstitutions and their products and services, efforts to increase public understandingthrough education and awareness programs. , consumer protection in sharia economictransactions, as well as providing incentives and support to the sharia economic sector.This form of state protection aims to ensure that the Islamic economy operates inaccordance with its principles and provides guarantees to the public regarding thelegitimacy and fairness of economic transactions. However, it should be noted that the formof state protection in sharia economic law can vary depending on the context of the countrythat applies it.
ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM OLEH PT.BPRS HIKMAH WAKILAH : Studi Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Yahya, Faisal; Arifin, Khairul; Abdullah, Arifin; Wahyuni Muhammad, Sri
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i1.4910

Abstract

Penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis penerapan bagi hasil terhadap pembiyaan UMKM oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang menggunakan revenue sharing sehingga berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO:15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan revenue sharing menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian.
Review of Islamic Law Regarding Waqf Land Taken Back by Heirs (Case Study in Teladan Baru Village, Rundeng Subdistrict, Subulussalam City): Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam) Abdullah, Arifin; Lispaini, Lispaini
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i1.2132

Abstract

This research is motivated by the problem of Waqf Land which has been built by the Religious Affairs Office in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City, which one of its heirs wants to take back, due to personal interests. So researchers are interested in researching, how are people's perceptions of waqf land in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City and what are the provisions of Islamic Law regarding Waqf Land Reclaimed by Heirs in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City. The research method used in the preparation of this thesis is field research and interviews. The results in this study are the public's perception of the land donated by Pak Udin, so the community does not agree if the heirs take back the waqf land because the waqf land is still being used properly and properly, so there is no strong reason for the heirs take the waqf land again. However, the scholars of the Imam school of thought differ in terms of understanding the waqf itself, Imam Abu Hanifah is of the opinion that the assets that have been donated remain the property of the person who has made the endowment and may be withdrawn. Imam Maliki may give waqf for a certain period of time, and when the specified period passes, it is permissible for the person giving the waqf to take back the property that has been donated. Imam Syafi'i is of the opinion that the assets that have been donated are completely independent of the beneficiary who has donated them, and belong to Allah. And the Hambali school says that the waqf releases the waqf property from the ownership of the waqf property. So the Waqf Land that has been donated in Teladan Baru Village, may not be taken back by the heirs with the opinion of the previous scholars and with the reason that the heirs are not acceptable to the community and the Ministry of Religion.
Co-Authors Abdul Halil Hi Ibrahim Achmad Noerkhaerin Putra Afifah, Maisin Akbar, Hajarul Alfahran Almiftahul Ramadhan Almiftahul Ramadhan Amri, Aulil Arifin, Khairul Armaya Halidasari Armaya Halidasari Armaya Halidasari Armiyadi Armiyadi Asmaul Husna Asmaul Husna Binti Hassan, 'Affaf Deva Sari, Putri Faisal Yahya Farhan, Muhammad Ridho Fauzan Fauzan Fauzan, Faisal Hajarul Akbar Hardi Alunaza Ikram Pratama Ismail, Siti Nursyafiqah Binti Jabbar Sabil Lispaini Lispaini Lispaini, Lispaini Marjani, Dhia Maulana, Farid Mira Hayami Mubarrak , Husni Muhadi Khalidi Muhadi Khalidi Muhammad Abrar Muhammad Habibi Multazam Multazam Muslem Muslem Muslim Nadia, Varatun Nahara Eriayanti Ningsih, Pria Nufus, Hayatul Nur Mahdi, Muhammad Nurdianti Nurdianti nurhisam, luqman Ramli, Misran Riadhus Sholihin Rina Maulidia Rispalman Rispalman Riza Afrian Mustaqim Rizkaul Hasanah Saiful Aris Munandar Siti Nursyafiqah Binti Ismail Suaib, Rahmat Ti Safur Ulfa, Delia Wahyuni Muhammad, Sri Zaiyad Zubaidi