Claim Missing Document
Check
Articles

Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang: Analisis Putusan NO.555/PID.SUS/2023/PNSTB Farhan, Muhammad Ridho; Abdullah, Arifin; Eriyanti, Nahara
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v6i1.7642

Abstract

This study discusses the acquittal verdict handed down by the Stabat District Court against Terbit Rencana Perangin Angin, former Regent of Langkat, in the case of the Crime of Human Trafficking (TPPO) as regulated in Law Number. 21 of 2007. The formulation of the problems raised in this study include: (1) What are the Legal Considerations for the Acquittal Verdict for the Crime of Human Trafficking? (2) What are the Judge's Considerations According to Law Number. 21 of 2007 for the Acquittal Verdict on the Eradication of the Crime of Human Trafficking? This study uses a qualitative method with a normative legal and empirical legal approach which aims to understand and analyze how the law is applied in the acquittal verdict based on the Stabat District Court decision Number 555/Pid.Sus/2023/PN Stb. This study aims to analyze how the judge's considerations for the acquittal verdict according to Law Number. 21 of 2007. This decision has received a lot of criticism because it is considered not to reflect justice for victims who experience exploitation, physical and psychological violence, and economic losses. And the analysis was conducted on Decision No. 555/Pid.Sus/2023/PN Stb and compared it with similar cases. The results of the study indicate that the judge's consideration in acquitting the defendant was based on the lack of valid evidence and the failure to fulfill the elements of proof as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. This study recommends the need for reform in the system of evidence and protection of victims of TPPO so that substantive justice can be realized.
The Role of Syi'ah Hadith in the Tarekat Syattariyah of Abu Peulekung in Aceh, Indonesia Yahya, Faisal; Mubarrak , Husni; Mustaqim, Riza Afrian; Abdullah, Arifin
Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis Vol. 9 No. 2 (2025): Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis
Publisher : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/diroyah.v9i2.39909

Abstract

This study explores the role of Syi'ah hadith in the Tarekat Syattariyah, particularly in the context of the Abu Peulekung community in Aceh, Indonesia. The Tarekat Syattariyah is one of the most prominent Sufi orders in Southeast Asia, known for its unique spiritual practices and teachings, which blend elements of both Sunni and Shia traditions. This research examines how Syi'ah hadith is integrated into the teachings and practices of the order, and how it influences the spiritual lives of its followers. The Abu Peulekung community, located in Aceh, has long been a center for the practice of Tarekat Syattariyah, with a strong emphasis on the teachings of Sufi saints. The use of Syi'ah hadith in this community is notable for its distinct emphasis on the spiritual dimensions of Islamic teachings, particularly in the context of love for the Prophet and his family, which aligns with Shia principles. Through a detailed examination of the hadiths used by the followers of this order, this study highlights the living tradition of Syi'ah hadith in a predominantly Sunni region. It also sheds light on how these hadiths contribute to the development of religious identity, spiritual practices, and inter-sectarian relationships in Aceh. The findings contribute to the broader understanding of the diversity of Islamic traditions in Southeast Asia
ANALYSIS OF MAQASHID SYARI'AH IN PRACTICE SETTING A 25% SERVICE FEE FOR UMKM CAPITAL REPAYMENT AT PNM MEKAAR SYARI'AH ACEH BESAR Marjani, Dhia; Abdullah, Arifin; Ramli, Misran
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v6i1.8257

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai prinsip hifzh al-maal (menjaga harta) dalam konteks penetapan uang jasa sebesar 25% pada program pembiayaan PNM Mekaar Syari’ah di Aceh Besar. Program ini merupakan bentuk pembiayaan usaha mikro yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera tanpa agunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Namun, adanya penetapan uang jasa sebesar 25% secara flat (tetap) setiap tahun menimbulkan persoalan tersendiri, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan maqashid syari’ah dan prinsipnya dalam kehidupan Masyarakat, bagaimana praktik pembiayaan modal dan pandangan pelaku UMKM terhadap penetapan uang jasa 25% oleh PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar, serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip hifzh al-maal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara langsung kepada nasabah dan pegawai PNM Mekaar Syari’ah Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini membantu akses modal usaha, penetapan uang jasa yang tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi pendapatan dinilai memberatkan sebagian nasabah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip hifzh al-maal. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengelola harta secara proporsional dan menghindari beban yang merugikan. Oleh karena itu, penyesuaian sistem pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasabah sangat diperlukan agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan nilai-nilai maqashid syari’ah dan benar-benar menghadirkan kemaslahatan.
Polarization of Judge Considerations in Waqf Disputes at Aceh's Syar'iyah Cour Abdullah, Arifin; Sholihin, Riadhus; Habibi, Muhammad
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.16999

Abstract

To protect waqf property, the Waqaf Law and KHI demand that waqf conflicts be settled peacefully to reach a win-win solution. However, Sharia Court judges still frequently decide waqf disputes in Aceh with a win-lose outcome; as a result, they do not protect waqf assets. This study evaluates Indonesian normative law using a qualitative method and court rulings. Field and library research yielded primary, secondary, and tertiary data. The study discovered three models of waqf conflicts in the Syar'iyah Court: waqf disputes that look at the parties' positions, which influences court evidence; waqf disputes that look at movable and immovable waqf assets; and models that look at both. Waqf property is either productive or unproductive. Second, the parties' reasons for settling the Waqf Dispute at Syar'iyah Court were: 1) Peace and 2) Interest factors to achieve legal certainty. Third, Syar'iyah Court judges only assess events, legal facts, and evidence in dispute settlement, not waqf asset protection. This research hopes to give Syar'iyah Court judges a legal umbrella to actively resolve waqf conflicts.Untuk melindungi harta benda wakaf, UU Waqaf dan KHI menuntut agar konflik wakaf diselesaikan secara damai untuk mencapai win-win solution. Namun, hakim Mahkamah Syariah masih sering memutuskan sengketa wakaf di Aceh dengan hasil menang-kalah; akibatnya, mereka tidak melindungi aset wakaf. Studi ini mengevaluasi hukum normatif Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan putusan pengadilan. Penelitian lapangan dan kepustakaan menghasilkan data primer, sekunder, dan tersier. Studi ini menemukan tiga model konflik wakaf di Mahkamah Syar'iyah: sengketa wakaf yang melihat posisi para pihak, yang mempengaruhi pembuktian di pengadilan; sengketa wakaf yang menyangkut harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak; dan model yang melihat keduanya. Harta wakaf bisa produktif atau tidak produktif. Kedua, alasan para pihak menyelesaikan Sengketa Wakaf di Mahkamah Syar'iyah adalah: 1) Perdamaian dan 2) Faktor kepentingan untuk mencapai kepastian hukum. Ketiga, hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menilai peristiwa, fakta hukum, dan bukti dalam penyelesaian sengketa, bukan perlindungan harta benda wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan payung hukum kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk secara aktif menyelesaikan konflik wakaf.
Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh) Abdullah, Arifin; Ismail, Siti Nursyafiqah Binti
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5565

Abstract

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa orang yang paling berhak dalam hal hadhanah adalah pihak ibu, karena ibu dipandang lebih mampu untuk merawat, menjaga, mendidik anak dan ibu juga lebih dekat dengan anak ketimbang ayah. Namun, terdapat beberapa beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah kepada ibu. Secara khusus penelitian ini, ingin mengkaji faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu menurut enakmen dan kajian fiqh. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana ketentuan Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang tentang gugurnya hak hadhanah dan bagaimana tinjauan fikih terhadap Enakmen No.5 tahun 2004 mengenai hadhanah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperolehi bahwa menurut kajian fiqh dan Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, terdapat persamaan dalam menetapkan hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu sebagai pengasuh anak. Menurut kajian fiqh, hal-hal yang bisa mengugurkan hak ibu adalah jika ibu dengan sengaja pergi tempat yang jauh, jika ibu mengidap penyakit yang merbahaya, dan jika ibu seorang yang fasik atau pengetahuan agamanya kurang dan jika ibu sudah menikah lagi. Dan menurut Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang, terdapat lima hal yang bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah. Pertama, jika ibu bernikah dengan seseorang yang bukan mahram anak tersebut. Kedua, jika ia berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka. Ketiga, jika ia menukar tempat tinggal dengan tujuan untuk mencegah bapak anak tersebut mengawasinya. Keempat, jika ia murtad. Kelima, jika ia tidak memperdulikan atau menganiaya anak tersebut. Jadi hal-hal ini bisa mengugurkan hak ibu sebagai hadhinah jika ibu dengan sengaja melakukan hal-hal tersebut. Maka dengan ini, dapat disimpulkan bahwa ketetapan enakmen ini mengikuti ketentuan fiqh Islam dan pendapat para ulama mazhab.
YURIDICAL ANALYSIS SYUF`AH RIGHTS IN LAND SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS (Case Study In Darussalam District) Nurhisam, Luqman; Abdullah, Arifin; Fauzan, Faisal; Nurdianti, Nurdianti
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 13 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.20466

Abstract

Land buying and selling transactions are closely related to people's lives which are a benchmark for whether or not the public understands land buying and selling transactions as regulated in Islamic law and Indonesian positive law. Disobedience in carrying out land sale and purchase transactions can lead to disputes which result in disputes in the future in society. Land buying and selling transactions that occur in the Darussalam sub-district community are the object of research conducted to see how the process of buying and selling land occurs whether there is an application of syuf`ah rights according to the provisions in fiqh muamalah and Islamic law. In this study, the main focus of the research is how the practice of buying and selling land in Darussalam sub-district, how is the existence of the application of syuf`ah rights that occur in society and how is the juridical analysis of syuf`ah rights in buying and selling land. The method used in this study is the method qualitative and sociological juridical with the type of field research (field research) and library research (library research). Research data were analyzed by means of descriptive analysis. Based on the analysis, it shows that land buying and selling transactions are in accordance with the applicable land sale provisions, in practice the community enforces syuf`ah activities in the process and becomes a necessity in land buying and selling transaction activities, but there are still those who do not carry them out due to a lack of understanding of syuf'ah rights . In this study, it was found that not all local people know the mention of syuf`ah rights in their daily lives, mention of syuf`ah rights in general is often referred to as "neighboring rights". The implementation of neighbor rights is still being used and continues to grow in society.Keywords: Islamic Law, Fiqh Muamalah, Syuf`ah Rights, Land Management, Land Purchase Transactions
IMPLEMENTING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUNDS AT LAMBHUK PETROL STATION: Analysing the fulfilment of government regulation and the concept of sadakah wajibah Afifah, Maisin; Arifin Abdullah
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v9i2.278

Abstract

This article examines the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) funds at the Lambhuk Gas Station (SPBU Lambhuk Banda Aceh) based on the principle of legal obligation as regulated by Government Regulation Number 47 of 2012. The implementation focuses on CSR funds allocated by SPBU Lambhuk, which constitute a legal obligation for limited liability companies operating in sectors related to or utilising natural resources. This study uses an empirical juridical approach, with data collected through interviews and documentation. It investigates whether the implementation of CRS at SPBU Lambhuk complies with applicable regulations and identifies the factors that hinder or support its execution. SPBU Lambhuk has previously carried out CRS activities, such as providing aid to surrounding communities during disasters, supporting religious activities, and contributing to the construction of worship facilities. However, these activities have not been carried out routinely and lack a well-planned annual work programme. The results show that the implementation of CSR funds at SPBU Lambhuk remains suboptimal. The absence of a consistent work programme, weak documentation, limited understanding of CS responsibilities, and insufficient oversight by relevant parties are key factors hindering the realisation of social responsibility. Therefore, efforts to strengthen accountability, transparency, and human resource empowerment are necessary to ensure that CSR truly functions as sadakah wajibah, fulfilling its role in achieving social justice and community welfare.