Articles
<![CDATA[Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation: Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>;
<![CDATA[Mediawati , Noor Fatimah]]>;
<![CDATA[Mursyidah, Lailul]]>
<![CDATA[ Procedia of Social Sciences and Humanities Vol. 3 (2022): Proceedings of the 1st SENARA 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21070/pssh.v3i.339
<![CDATA[. Lemujut Sejahtera Village Owned Enterprise (BUMDesa) is a business entity owned by the Lemujut Village Government, Krembung District, Sidoarjo Regency which was established on the basis of village consultations between the village government, the community and the Village Consultative Body (BPD) as outlined in the Village Regulation (Perdes). This village regulation has become legal standing, meaning that it is the legal basis for the establishment of BUMDes, so since then BUMDes have had the status as legal subjects: legal entities (rechpersoon). This study aims to determine whether the BUMDes of Lemujut Sejahtera is a legal entity according to the laws and regulations in Indonesia? The method used in the research is legislation (statute approach). The results of this study conclude that the BUMDes of Lemujut Sejahtera is a legal entity according to the laws and regulations in Indonesia, especially as a private legal entity in terms of civil purposes. The implication of BUMDes as a legal entity is that it can carry out certain legal actions that give rise to legal relations between BUMDes and parties in the civil field or the business world.]]>
<![CDATA[Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa ]]>
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>;
<![CDATA[Mediawati, Noor Fatimah]]>;
<![CDATA[Mursyidah, Lailul]]>;
<![CDATA[Faizin, Moh.]]>;
<![CDATA[Fatthurahman, M. Aditya]]>;
<![CDATA[Siswapranata , Fadiana Zahra]]>
<![CDATA[ Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 6 No 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/ganaya.v6i4.2555
<![CDATA[The recent development of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) along with their business units must entail separation, which means that the business units of BUMDesa have their own legal entity as separate subjects of law from the main legal entity of BUMDesa. The purpose of the study is to determine the appropriate legal form for the business units of BUMDesa. The research method used in this study is the statutory approach, linking the regulations concerning BUMDesa with relevant legal theories. The findings of the study conclude that the legal standing of BUMDesa as a legal entity is established based on Village Regulations, both from the perspective of public and private law. The differentiation of BUMDesa's legal status from the perspective of public law is largely determined by the law, while from the perspective of private law, registration is required to fulfill the principle of publicity. The legal form of the business units of BUMDesa can be established as either a Cooperative or a Limited Liability Company (PT). The choice between a Cooperative or Limited Liability Company is based on the governance characteristics of the BUMDesa business units. The consequence of this independent legal status for the business units of BUMDesa allows them to effectively carry out their business activities to achieve profits as commercial enterprises, prioritizing the primary goal of optimizing the welfare of the village community. ]]>
<![CDATA[Konstruksi Participatory Rural Appraisal untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Asli Berbasis Agama ]]>
<![CDATA[Phahlevy, Rifqi Ridlo]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>;
<![CDATA[Faizin, Moh]]>
<![CDATA[ Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jayapangus Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37329/ganaya.v7i3.3447
<![CDATA[This study discusses the renewal of the Participatory Rural Appraisal (PRA) concept based on transcendental values and its conceptual implications for empirical legal research and governance policies. PRA is a participatory rural assessment method based on the assumption that villages should be developed from within through a participatory process. The objective of this research is to develop an effective PRA concept and perspective for rural communities with a religious orientation. The research method uses a qualitative approach through description and explanation of legal phenomena and thoughts related to PRA. The findings indicate that the application of PRA in rural assessment and empowerment requires adaptation and alignment of values to maintain the existence of local values and wisdom that shape the characteristics of villages. The integration of the concept of syuro (an Islamic principle) into PRA will result in a concept that respects the participatory nature of PRA and the religious norms of the community. This concept ensures that village governance and development are guided by religious and ethical considerations, creating a more holistic and culturally sensitive approach. In conclusion, PRA adapted with transcendental values can be an effective tool in the empowerment of religious-based rural communities.]]>
<![CDATA[Eksekusi Hak Merek UMKM sebagai Agunan dalam Praktik Perbankan ]]>
<![CDATA[Fifianah, Fifianah]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.2903
<![CDATA[Studi ini menyelidiki pelaksanaan hak merek sebagai jaminan di sektor perbankan ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gagal membayar pinjaman. Meskipun merupakan jaminan tambahan dan bukan jaminan utama, hak merek secara signifikan meningkatkan kepercayaan antara UMKM dan bank, memfasilitasi persetujuan pinjaman untuk modal usaha. Penelitian ini menyoroti peran penting hak merek dagang sebagai aset berharga bagi pemilik UMKM dan meneliti dinamika operasional dalam bank saat mereka mengelola dana masyarakat untuk mendukung bisnis masyarakat. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan prosedur dan dampak eksekusi agunan terhadap kreditur dan debitur dalam konteks perbankan. Studi ini menggarisbawahi perlunya kerangka peraturan yang jelas untuk mengatur praktik-praktik tersebut dan menyarankan cara-cara untuk melindungi kepentingan perbankan dan keberlanjutan UMKM.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum dari Tindakan Menyimpang dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Usaha dengan Pelaku UMKM ]]>
<![CDATA[Djati, Kharisma Nuriyaning]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3062
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki konsekuensi hukum dan tindakan perbaikan yang timbul dari ketidakpatuhan dalam perjanjian pembiayaan modal usaha, yang mengarah pada tindakan menyimpang yang merugikan berbagai pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan analisis deduktif, penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan primer, dilengkapi dengan sumber sekunder yang relevan seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap Pasal 1320 KUH Perdata dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal atau tidak sah. Studi ini merekomendasikan persyaratan agunan yang ketat dalam perjanjian pembiayaan sebagai hal yang penting untuk memastikan pembayaran utang dan menjaga kepercayaan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan langkah-langkah peraturan untuk melindungi kepentingan semua pihak dan meningkatkan stabilitas perjanjian pembiayaan.]]>
<![CDATA[Prosedur Perizinan UMKM sebagai Inti-Plasma pada Usaha Besar ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Muhammad Miqdad]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3070
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi prosedur perizinan hukum untuk penggunaan lahan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kerangka inti-plasma oleh perusahaan besar, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Mengakui UMKM sebagai komponen penting dalam rantai pasokan perusahaan besar, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan dengan menjelaskan aspek prosedural dan statuter dari perizinan penggunaan lahan UMKM berdasarkan Pasal 27, yang mengharuskan dukungan perusahaan besar dalam penyediaan lahan untuk UMKM. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statuter, studi ini mengungkapkan bahwa perusahaan besar memfasilitasi integrasi UMKM dengan menyediakan area depan supermarket untuk disewa. Temuan menunjukkan perlunya pedoman regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan UMKM, sehingga berdampak pada strategi pengembangan ekonomi.]]>
<![CDATA[Keabsahan Kontrak Verbal di Indonesia di Bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Nawakshara, Muhammad Verel]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3079
<![CDATA[Penelitian ini menginvestigasi perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kontrak kerja verbal di X Coffee Sidoarjo. Tingginya prevalensi kontrak verbal dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran tentang kepastian hukum dan hak-hak buruh. Studi ini mengadopsi metodologi yuridis-normatif untuk mengeksplorasi bagaimana kontrak-kontrak ini memengaruhi hubungan kerja, dengan mengungkapkan adanya ambiguitas dan ketidakpastian yang signifikan bagi karyawan. Meskipun perjanjian verbal kurang jelas dibandingkan kontrak tertulis dalam sengketa perdata, mereka tetap mengikat secara hukum dan dapat disubstansikan melalui berbagai bukti seperti bukti pengakuan dan kesaksian saksi. Rekomendasi meliputi merekam perjanjian verbal untuk meningkatkan dukungan bukti dan memastikan kehadiran saksi yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan implikasi kontrak kerja verbal, serta menyoroti perlunya kejelasan dan perlindungan hukum dalam perjanjian semacam itu.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Putri, Dea Rahmadani Kusuma]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2994
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip klausul baku dalam kontrak pintar pada platform Vyndao berbasis blockchain Vexanium. Penelitian ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai kejelasan dan keadilan klausul baku dalam kontrak pintar, yang pada dasarnya sepihak dan dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan legislatif dan metode studi kasus, penelitian ini menelaah kerangka hukum dan aplikasi dunia nyata, berfokus pada putusan Mahkamah Agung No. 278/Pid.B/2020/PN.SDA, terkait dengan pemalsuan sertifikat tanah. Studi ini menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis jual beli tanah warisan dan konsekuensi hukum dari transaksi tersebut berdasarkan hukum agraria Indonesia. Temuan menunjukkan adanya masalah signifikan dalam penegakan klausul baku, menyoroti kurangnya informasi yang jelas dan akurat dalam kontrak pintar, yang merusak keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Studi ini menyimpulkan bahwa ketentuan kontrak yang jelas, transparan, dan seimbang sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain.]]>
<![CDATA[Prinsip NIB dan 5C Menyederhanakan Persyaratan Pinjaman UKM ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Rizqi]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2999
<![CDATA[Studi ini menyelidiki dampak Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap proses pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) di perbankan, dengan berpedoman pada prinsip 5C - Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Metode yuridis normatif menyoroti kesenjangan dalam memahami bagaimana NIB mempengaruhi penilaian karakter peminjam dan kelayakan kredit secara keseluruhan. Temuan menunjukkan bahwa NIB secara signifikan meningkatkan evaluasi UKM/UMKM dengan memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai status hukum dan riwayat bisnis mereka, sehingga meningkatkan kemampuan bank untuk menilai komponen 'Karakter' dan 'Kondisi Ekonomi'. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya NIB dalam mendukung pertumbuhan UKM/UMKM melalui keputusan perbankan yang lebih terinformasi, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas untuk tata kelola keuangan dan fasilitasi pinjaman UKM.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain ]]>
<![CDATA[Hamidah, Amellia Fitria]]>;
<![CDATA[Purwaningsih, Sri Budi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Journal Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3065
<![CDATA[Studi ini mengeksplorasi implikasi hukum dari pembelian dan penjualan tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, praktik umum namun sering kali salah paham yang dapat menyebabkan potensi sengketa di antara ahli waris. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif terhadap prinsip-prinsip hukum mengungkapkan bahwa transaksi tanpa persetujuan sepenuhnya dari semua ahli waris dapat mengakibatkan hak kepemilikan yang dipersengketakan. Temuan ini menyoroti kemungkinan litigasi perdata di antara ahli waris yang enggan mengalahkan klaim warisan mereka. Studi ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dan kesepakatan di antara ahli waris dalam transaksi yang melibatkan aset warisan, dengan menekankan perlunya kejelasan dan ketaatan terhadap prosedur hukum untuk menghindari sengketa dan memastikan distribusi warisan yang adil.]]>
