Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Bakti Saraswati Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS Sociological Jurisprudence Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Architectural Design and Development (JAD) Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Contrarius Series: Law & Social Justice
I Gusti Ngurah Anom
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA RISALAH LELANG DALAM PERSPEKTIF UU JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN I Komang Gede Cahaya Wiguna; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 15 ayat (2) huruf g, memberikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta lelang; Namun, standar tersebut tidak memberikan penjelasan rinci tentang proses atau batasan wewenang ini. Sebaliknya, Peraturan PMK dengan jelas menyatakan bahwa hanya Pejabat Lelang yang telah ditunjuk dan disumpah oleh Menteri Keuangan yang boleh membuat risalah lelang. Perbedaan struktur ini dapat menimbulkan ambiguitas hukum dalam praktik penyelenggaraan lelang, sehingga menimbulkan konflik standar yang memengaruhi berbagai interpretasi atas wewenang Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan risalah lelang perspektif UU Jabatan Notaris?, dan bagaimanakah kedudukan akta lelang yang dibuat oleh notaris dikaitkan dengan akta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang?. Penelitian hukum normatif ini bersifat legislatif dan konseptual. Berdasarkan penelitian, notaris baru dapat menyusun risalah lelang setelah menjadi Pejabat Lelang Kelas II. Akibat adanya konflik normatif antara UUJN dan PMK 213/PMK.06/2020, timbul ambiguitas hukum dan perbedaan penafsiran. Akta yang disusun oleh Pejabat Lelang memenuhi kriteria formil dan materiil Pasal 1868 KUH Perdata, meskipun notaris yang bukan Pejabat Lelang tidak dapat menyusun risalah lelang. Risalah lelang harus ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas II agar sah secara hukum sebagai akta asli karena hanya satu orang yang dapat menyusunnya.
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT ADANYA BIDANG TANAH TUMPANG TINDIH (OVERLAP) DI BPN BANGLI Gede Gangga Mahadhika; I Gusti Ngurah Anom; Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena sertifikat hak milik yang tumpang tindih bukanlah hal baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Banyak kasus tumpang tindih yang berujung pada sengketa hukum berkepanjangan. Beberapa kasus bahkan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, seperti pengembang perumahan, perusahaan besar, hingga pemerintah daerah. Ketika terjadi tumpang tindih, pemilik sertifikat yang sah sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk mempertahankan haknya. Tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama ketika tanah yang menjadi objek sengketa telah ditempati atau dikelola dalam jangka waktu yang lama. Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, diperoleh rumusan masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertifikat hak milik dan pelaksanaan pembatalan sertifikat hak milik akibat adanya bidang tanah tumpang tindih (overlap). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat hak milik disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pertanahan, ketidakjelasan batas fisik, dan data waris yang tidak akurat memperparah kondisi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan sertifikat dilakukan secara administratif oleh BPN melalui verifikasi data fisik dan yuridis, namun sering terhambat oleh keterbatasan data, prosedur rumit, dan sengketa hukum. Proses ini harus transparan, adil, serta mengutamakan mediasi untuk mencegah konflik lanjutan.
Reflection of Tri Hita Karana Philosophy as A Local Wisdom of Bali Communities in Responding to Social Conflict in The Global Reform Era I Gusti Ayu Suarniati; I Gusti Ngurah Anom; I Gusti Bagus Hengki
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.2.1246.127-133

Abstract

The development of science and technology, communication, transportation, and entering the era of global reform bring positive and negative effect to the world community, in community of developed country or developing country like Indonesia which has plural society that different language, etnic, customs, and religion which certainly brings the highest impact of social conflict in the intern or ekstern. Bali and the society that heterogeneousas from the territory of Indonesia can not avoid negative effect from global community, among them is social conflict in the name of ‘adat’. Reflection of philosophy ‘Tri Hita Karana’ as local wisdom in tackling social conflict in the name of ‘adat’ in the era of global reform, must be discussed, reviewed, analyzed through a scientific study can later be expected to become foundation in searching a right solution for the sake of solid NKRI that based on Pancasila ideology, UUD 1945 and Bhineka Tunggal Ika.
Polemik Kekerasan Dengan Legitimasi Bina Tradisi (Bintra) Dalam Pembentukan Mental Bintara Remaja: Tinjauan Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia I Made Cipta Haryasa; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 6 No. 01 (2026): EDISI APRIL 2026: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the controversy surrounding violence in Bina Tradisi (Bintra) in the mental formation of Junior Police Officers (Bintara Remaja) within the Indonesian National Police, based on Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2009 concerning Human Rights. The main issue lies in the vagueness of law, not a legal vacuum, as the prohibition of violence already exists but lacks clear operational guidelines. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that violent practices contradict the principles of legality, proportionality, and human dignity. Therefore, regulatory reformulation, strengthened oversight, and consistent sanction enforcement are necessary to ensure professional and humanistic training.
Reconstruction of Standard Agreement Ethics in Bank Credit Agreements: Integration of Human Rights and Local Wisdom of Bali I Gusti Ngurah Anom; I Gusti Bagus Hengki
Contrarius Series: Law & Social Justice Vol. 1 No. 1 (2026): Contrarius Series: Law & Social Justice
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/cslsj.v1i1.38

Abstract

Standard agreements in the banking world often create an imbalance in the position between banks and customers, thereby potentially ignoring the values of justice and humanity. This research aims to analyze the application of standard agreements in bank credit agreements from a Human Rights (HAM) perspective, a s well as offering a reconstruction of the ethics of standard agreements by integrating local Balinese wisdom values. The method used is a juridical-normative approach with a conceptual and reflective character. The results of the study show that standard agreement practices that are too rigid can lead to violations of hu man rights principles, especially the right to equality and justice in contracts. Balinese local wisdom value s such as Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Segilik- Seguluk, and Paras-Paros Sarpanaya can be the basis for reconstructing banking ethics that are humanist, inclusive, and socially just.
ANALISIS KONFIGURASI SPASIAL DAN HIERARKI PRIVASI PADA TIPOLOGI HUNIAN MENENGAH DI KOTA BATAM DENGAN PENDEKATAN SPACE SYNTAX (STUDI KASUS: AGUNG PERMAI RESIDENCE) Jeanny Laurens; Hendro Murtiono; I Gusti Ngurah Anom; Carissa Dinar Aguspriyanti
Journal of Architectural Design and Development (JAD) Vol. 7 No. 1: June 2026
Publisher : Program Sarjana Arsitektur Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jad.v7i1.12371

Abstract

The rapid development of cluster housing in Batam City is generally dominated by standard design typologies which have mass produced by developers. The aim of the mass produced is for construction efficiency. Design evaluation is often limited to facade aspects, neglecting the internal spatial configuration underlying social interaction and occupant privacy. This study aims to analyze the spatial configuration and privacy hierarchy of four standard house type in Agung Permai Residence, those are type 40, type 48, type 78 and type 108. A quantitative descriptive method was used through a space syntax approach by extracting floor plans into Justified Permeability Graphs (JPG) and also mathematical calculations focused on Mean Depth (MD) and Integration Value (i). The result indicates that an increase building area in single-story dwellings (type 40 to type 48) does not alter the shallow centralized graph structure pattern, resulting in high vulnerability to visual intrusion in private areas. On the contrary, a fundamental improvement in privacy hierarchy quality is only achieved in two-story dwellings (type 78 and type 108), where the vertical circulation element, be inform of stairs, successfully acts as a spatial filter creating a deep graph structure. These theoretical findings recommend a reorientation of circulation design in small type housing to secure family domestic boundaries.
The Leadership Model of Customary Village Based On Gender Equality Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom; Kadek Apriliani; Sandy Annisa Unzila; Gusti Ayu Eka Widiani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4478

Abstract

The leadership of Balinese customary village is highly patriarchal so the position of the women in the leadership system is merely a subordinate of the man. It is an issue since the leadership development of the modern era does not discriminate against gender. This discrimination leads this study to formulate a new concept concerning leadership in customary villages based on gender equality. This study used the social-legal method. An interdisciplinary study is a hybrid of a grand study concerning the jurisprudence and science of law from a societal perspective. This study formulated a customary village leadership based ongender equality. This formulation was formed by implementing functions of the customary village comprehensively in form of the Woman Association (Pakis) as a new organization which empowers Balinese women. Pakis should make programs to empower and develop leadership for Balinese women, especially in the customary village leadership. Besides that, the nyentana marriage system that transforms the role of purusa (man) to be predana (woman) must be implemented comprehensively in Banjar so the woman who conducts this marriage system takes the position as a man and her name is listed in Banjar. The final formulation is by duplicating the leadership pattern in sekeha teruna teruni which has concerned with gender equality.
KepastianHukum Dalam Pencabutan Surat Roya Pasca Pelunasan Kredit Perbankan Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan I Kadek Agus Marantika; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 6 No. 02 (2026): EDISI OKTOBER 2026: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The legal certainty in the revocation of the Roya Letter after the repayment of bank credit according to Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT) and the legal consequences for debtors if the creditor does not issue a Roya Letter. The type of research used is normative juridical with a statutory and analytical approach. The results of the study indicate that the UUHT does not regulate a strict time limit and sanctions for creditors who neglect to revoke the Roya Letter, thus creating legal uncertainty. The provisions of Articles 18, 19, and 22 of the UUHT only regulate the material elimination of mortgage rights without a coercive mechanism for creditors. As a result, debtors cannot transfer, inherit, or re-guarantee their land, and lose access to business capital. Preventive and repressive legal protection do not function, so that debtors who have acted in good faith are in a position without fair and equal legal protection
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari AA Sudharmawan, AA Aguspriyanti, Carissa Dinar Andayani Citra, Made Emy Gede Gangga Mahadhika Gusti Ayu Eka Widiani I Gusti Ayu Suarniati I Gusti Ayu Vina Widiadnya Putri I Gusti Bagus Hengki I Kadek Agus Marantika I Kadek Gustana Putra I Ketut Widnyana I Komang Gede Cahaya Wiguna I Made Budiartana I Made Cipta Haryasa I Made Kariyasa I Nyoman Natajaya I Putu Eddy Arnwan I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Eka Artajaya I Wayan Wahyu Wira Udytama Ida Ayu Indira Sita Dianti Ida Bagus Indra Brahmana Jeanny Laurens Kadek Apriliani Lis Julianti Made Emy Andayani Citra Murtiono, Hendro Ni Ketut Suniasih Ni Wayan Ekayanti Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja,MA . Putu Eka Pasmidi Ariati Sandy Annisa Unzila