Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelatihan literasi media untuk remaja Rahesli Humsona; Sri Yuliani; Rutiana Dwi Wahyunengseh; TA Gutama; Atmanto Heru
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 3 (2021): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.3.412-416

The use of digital media with pornographic video content will result in the disruption of adolescents both physically and mentally. Some conditions can also be experienced by teenagers, including: experiencing a dilemma, namely feeling guilty but feeling addicted, doing imitation (imitation), watching porn videos that encourage teens to imitate sexual acts, disrupted the process of sex education, difficult to concentrate on learning to disrupt their identity , and closed, inferior and not confident. The purpose of this training is to improve media literacy among teenagers. The method used is to adopt action research with 3 stages, planning, action, and fact finding. At the planning stage, the activity begins with identifying the knowledge and experiences of adolescents about the use of gadgets, as well as the experiences of adolescents related to pornographic content. Furthermore, in the action stage, they were given training to improve the correct understanding of the healthy use of media and how to avoid the dangers of pornography. The results of the activity showed that participants' knowledge of the media increased. Participants become aware of the dangers of pornography, they were more confident and empowered to avoid the negative impacts of using smartphones or gadgets. Participants also put forward some suggestions on the topics they are interested in for the next training. At the end of the activity at the fact finding stage, an evaluation is carried out to find out the shortcomings in the activity process.

Forum Konsultasi Publik : Aktivis Masyarakat Sipil atau Klient Penguasa Rutiana Dwi Wahyunengseh
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Forum Konsultasi Publik adalah bagian dari Musrenbang (Konsultasi Masyarakat Tahunan tentang Perencanaan Pembangunan) yang diintervensi sebagai bagian dari fase siklus perencanaan penganggaran daerah. Prosesnya dirancang untuk berorientasi pada pengambilan keputusan perencanaan pembangunan dengan format yang demokratis dan partisipatif. Dilihat dari dimensi akuntabilitas sosial, apakah mereka yang terlibat benar-benar anggota aktif atau klien? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perangkap "klien-komunitas aktif", karena perannya penting untuk kualitas dan output prosesnya. Hasil beberapa studi kasus di Kota Surakarta dan Magelang menunjukkan bahwa konsep komunitas aktif memiliki makna yang berbeda dilihat dari forum dan konteks fungsi akuntabilitas sosial. Pemerintah mengundang para peserta yang dianggap aktif berdasarkan penilaian birokrat. Atas nama forum yang lebih efisien, ada kooperasi forum melalui instruksi teknis pada organisasi forum. Akibatnya, pada dasarnya konsultasi publik membuat dialog semu untuk membuat keputusan secara akuntabel. Itu karena peserta aktif yang terlibat sebenarnya adalah klien yang dikooptasi sesuai dengan prosedur pemerintah. Kesimpulannya adalah bahwalingkungan budaya formalitas birokrat dan kebiasaan komodifikasi dalammasyarakat menghasilkan patologi yang mengaburkan makna "komunitasaktif" terhadap "klien aktif".

Isu Sustainable Development Goals Dalam Wacana Hasil Penelitian Grup Riset Sosial Humaniora (Kajian di FISIP Universitas Sebelas Maret 2019-2020) Rutiana Dwi Wahyunengseh; Addin Kurnia Putri; Tiyas Nur Haryani
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret memiliki 13 riset grup yang menggeluti isu-isu sosial humaniora, untuk menguatkan peran Tri Darma Perguruan Tinggi. Artikel ini disusun berdasarkan meta data topik-topik peneitian yang dilakukan oleh Riset Grup di FISIP kurun 2016-2020. Artikel ini bertujuan mempublikasikan daya tanggap riset grup Fisip pada kebutuhan lingkungan masyarakat dan memetakan respon dosen yang terwujud dalam topik penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Publikasi ini disusun menggunakan metode Discourse Network Analysis. Kerangka analisis menggunakan konsep Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil analisis akan divisualkan dalam dua bentuk. Pertama, peta isu, diolah dengan Nvivo, mendekripsikan kata kunci yang paling banyak disebut dalam topik penelitian Riset Grup. Kedua, peta kluster tematik (visualisasi jaringan), diolah dengan software dna.20-beta2.5, dan visone 2.18, untuk mendeskripsikan interkoneksi isu, metode penelitian, aspek sustainable development goals yang didukung dan basis program studi Riset Grup.

The Role of Discretion in Handling COVID-19 Alvian Rachmad Eko Purnomo; Didik G. Suharto; Rutiana D. Wahyunengseh
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 1 (2020): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i1.3136

Indonesia is now experiencing national disaster called covid-19 or corona outbreak. This case will be a kind of history in the future to become a lesson for central or regional government in making public policy in emergency state. By facing the covid-19 outbreak, public officials must quickly resolve the problem. Discretion gives the opportunity for public officials to do free action to solve the urgent case. Public officials are given alternatives to reach the aim of public service by using discretion even though there is no regulation upon it. Moreover, we know that the implementation of discretion still remains several problems. This research used the literature study method with a qualitative research approach. It was based on several references in order to give the description of the discretion role in handling covid-19 outbreak. Theoretical reference in discussing discretion role was based on the study of journals, books, dan others. Being deeply studied, the discretion implementation of social distancing in big scale belongs to regulatory policy that needs social planning discretion. This type creates more different interests and contains a relatively high complexity. The result of study shows that the implementation of discretion is important because the main function of government is to serve the citizens in emergency state. Therefore, discretion becomes the effective and efficient choice. The integrity of discretion makers becomes one of the variable indicators in creating successful discretion. The government accountability needs to be explained to the society. Moreover, it can be studied more fairly.

KKN Mandiri untuk Resiliensi Masyarakat di Masa Covid-19 Rutiana Dwi Wahyunengseh
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Universitas Sebelas Maret membuka kesempatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mandiri tanggap Covid19, untuk adaptasi situasi pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dieksekusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dengan melepas 12 kelompok KKN, dimana tiap kelompok berisi 9 mahasiswa dengan 1 Dosen Pembimbing Lapngan (DPL). Artikel ini disusun berdasarkan laporan kegiatan KKN dari 1 kelompok mahasiswa dibawah supervisi penulis. Artikel ini bertujuan mempublikasikan daya tanggap mahasiswa pada kebutuhan lingkungan masyarakat dan memetakan respon mahasisswa yang terwujud dalam program kerja KKN. Publikasi ini disusun menggunakan metode Discourse Network Analysis. Kerangka analisis menggunakan konsep resiliensi masyarakat, sebagai pengarusutamaan kebijakan pasca bencana, dalam hal ini bencana Covid19, yaitu (i) local knowledge, (ii) community networks and relationships, (iii) communication; (iv) health, )v) governance and leadership, (vi) resources, (vii) economic investment, (viii) preparedness, and (ix) mental outlook (Patel, et al, 2017). Hasil kegiatan KKN akan divisualkan dalam dua bentuk. Pertama, peta isu (wordcloud), diolah dengan Nvivo, mendekripsikan kata kunci yang paling banyak disebut dalam program kerja mahasiswa. Kedua, peta kluster tematik (visualisasi jaringan), diolah dengan software dna.20-beta2.5, dan visone 2.18, untuk mendeskripsikan interkoneksi isu, jenis kegiatan, kelompok sasaran dan gender mahasiswa KKN.

Challenges in Implementation of ICT for the Budget Accountability and Development of Budget Information Literacy Wahyunengseh, Rutiana Dwi; Hastjarjo, Sri
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 20, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the case of Karanganyar Regency, this study identify that although the public aspire to have an adequate understanding about the APBD, the access for obtaining the information is very limited. Data collection methods used in this research were: (1) documents study on the Local Government Development Plan (RKPD) and the Regional Budget (APBD); (2) semi open-ended questionnaires; (3) in-depth interviews; and (4) focus group discussions. The data then analyzed using descriptive analysis and interpretive analysis methods. This paper recognizes the potency of ICT in developing the forum for public access and deliberation related to the budget information; while also identifies the challenges facing the implementation of ICT for the local budget accountability and the development of budget information literacy among the public.

The Social Accountability Paradox in the Regional Democratic Budget Policy Making Wahyunengseh, Rutiana Dwi; Hastjarjo, Sri
BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 21, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Social accountability has been believed as an approach to overcome the deficit of the formal accountability (both horizontal and vertical accountability). Social accountability is percieved as a public accountability which is initiated by and aimed for the society. Several studies found the effectiveness of social accountability in encouraging a more transparent government and a wider public involvement. Those studies identified variables which contribute to the social accountability, i.e. the degree of government openness; the density of community organizations and their advocation capability; social, political, and cultural environment; and the public information accessibility. Data for this paper is collected through in-depth interviews and focused group discussion with the major players in the budget policy making process, including local government officers, members of local house of representatives (DPRD), and activists of the local community groups in the Regency of Karanganyar. This paper argues that despite its effectiveness, social accountability also produce some counterproductive excesses. The term social accountability paradox is used in this paper to represent the abuse of social accountability and it risks. This paper aims to identify the practices of social accountability abuse in the local budget policymaking process, with the case of the Regency of Karanganyar. Based on the study, there are some requirement to be fulfilled In order to increase the social accountability of the public budget policy making process, i.e. (1) revision of regulations to encourage a more transparency in the budget public information; (2) the development of community-based monitoring and dialogues forums; and (3) the increasing of the capability of community groups in conducting social accountability audit.

Masyarakat Digital dan Problematika Kesejahteraan: Analisis Isi Wacana Rutiana Dwi Wahyunengseh; Tiyas Nur Haryani; Priyanto Susiloadi; Lukman Fahmi
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v17i2.63520

Digital society is a necessity, not only requiring adjustments to aspects of physical infrastructure, but also social infrastructure. This article presents a digital discourse analysis of the study of 11 Research Groups at the Faculty of Social and Political Sciences in 2022. The method used is content analysis, to examine the “digital” discourse of 41 proposal titles, which won funding from the University Research and Community Service Institute. The results of the study found that digital concepts are compared with the terms online, internet, social media, applications, Big Data. The term digital is discussed in the context of: the pillars of digital lifestyle, digital citizenship, digital commerce, and digital connectivity. The obstacle to the development of digital society is the limited public literacy about digital utilities. The study of the pillars of digital identity and artificial intelligence contextualization from the social humanities aspect is still wide open for development. In the realm of community, it is still necessary to develop communication, information and education strategies for the use of digital device utilities for the welfare of an inclusive society. The development of a digital society will change the quality of conventional public service relationships. Suggestions for further research is to develop a risk assessment of digital community development from a social humanities perspective.

PELATIHAN REVIEW POHON KINERJA DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKJIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO Rutiana Dwi Wahyunengseh; Sri Hastjarjo; Didik Gunawan Suharto; Wahyu Nur Harjadmo; Sudarmo Sudarmo; Son Haji
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 4 (2022): Desember, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i4.40766

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran OPD dalam pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan yang dihadapi kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah adalah dalam tiga tahun terakhir berada di ranking paling bawah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir dan bertekad menaikkan posisi menjadi nilai B. Penanggung jawab pembinaan Perangkat daerah supaya nilai akuntabilitas kinerja baik adalah bagian organisasi Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, Tim Pengabdi bermitra untuk membantu meningkatkan kapasitas staf perencana di Perangkat Daerah. Metode yang digunakan adalah teknik “Participatory Community Problem Based Solving”. Teknik pelatihan terdiri dari: (i) penyampaian materi untuk membekali konsep; (ii) bedah kasus salah satu indikator kinerja utama daerah; (iii) praktik bersama menyusun pohon kinerjanya; (iv) praktik di tim kelompok kerja berdasar rumpun urusan; (v) peserta mempresentasikan hasil kerja; (v) narasumber (tim pengabdi) memberikan review atas hasil kerja kelompok. Output dari pelatihan adalah: (i) dihasilkan cascading kinerja; (ii) dihasilkan sampel narasi evaluasi capaian 1 indikator kinerja utama perangkat daerah tahun N-1. Simpulan, hasil pengabdian ini meningkatkan pengetahuan peserta tentang bagaimana menyusun pohon kinerja Perangkat daerah berbasis Logicl Framework. Disamping itu juga meningkatkan keterampilan peserta menyusun narasi capaian kinerja pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah.Government Agencies Performance Report is an instrument to account for the implementation of the duties, functions and roles of OPD in managing resources and sources of funds and existing authorities entrusted to the public in order to achieve organizational goals. The problem faced by Sukoharjo Regency, Central Java Province, is that in the last three years it has been at the bottom of the Central Java Government Performance Accountability System assessment for the past few years and is determined to increase its position to a B value. part of the Regional Secretariat organization. Therefore, the Service Team partnered to help increase the capacity of planning staff in the Regional Apparatus. The method used is the "Participatory Community Problem Based Solving" technique. The training techniques consist of: (i) delivery of materials to equip concepts; (ii) examine the case of one of the main regional performance indicators; (iii) joint practice of compiling a performance tree; (iv) practice in working group teams based on family of affairs; (v) participants present their work; (v) resource persons (service team) provide a review of the results of group work. The training materials consist of: (i) reviewing the logical framework of the performance tree and business processes for achieving regional strategic targets; (ii) measuring performance achievements; (iii) narrate the measurement results to a performance report document as a means of communication of accountability to the public. The outputs of the training are: (i) generated cascading performance; (ii) a sample narrative of the evaluation of the achievement of 1 main performance indicator of regional apparatus is produced in N-1. In conclusion, it is necessary to follow up in the form of regular desk evaluations for each OPD to ensure there is an improvement in skills in compiling narratives of performance achievements in the Performance Reports of Regional Apparatus Agencies.

The Role of Discretion in Handling COVID-19 Alvian Rachmad Eko Purnomo; Didik G. Suharto; Rutiana D. Wahyunengseh
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 1 (2020): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i1.3136

Indonesia is now experiencing national disaster called covid-19 or corona outbreak. This case will be a kind of history in the future to become a lesson for central or regional government in making public policy in emergency state. By facing the covid-19 outbreak, public officials must quickly resolve the problem. Discretion gives the opportunity for public officials to do free action to solve the urgent case. Public officials are given alternatives to reach the aim of public service by using discretion even though there is no regulation upon it. Moreover, we know that the implementation of discretion still remains several problems. This research used the literature study method with a qualitative research approach. It was based on several references in order to give the description of the discretion role in handling covid-19 outbreak. Theoretical reference in discussing discretion role was based on the study of journals, books, dan others. Being deeply studied, the discretion implementation of social distancing in big scale belongs to regulatory policy that needs social planning discretion. This type creates more different interests and contains a relatively high complexity. The result of study shows that the implementation of discretion is important because the main function of government is to serve the citizens in emergency state. Therefore, discretion becomes the effective and efficient choice. The integrity of discretion makers becomes one of the variable indicators in creating successful discretion. The government accountability needs to be explained to the society. Moreover, it can be studied more fairly.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search