Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Johny Lumolos
Dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Rumlus, Reinaldo; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat di atur dalam Undang – undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, di situ sudah sangat jelas bahwa yang bertanggung jawab mengenai pemberdayaan masyarakat desa adalah pemerintah desa setempat dan setiap warga desa wajib mendapat pemberdayaan terlebih khusus kelompok – kelompok di desa entah itu kelompok nelayan ataupun kelompok lainnya. Permasalahan mengenai penberdayaan masyarakat di Desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat diantaranya Pemberian bantuan yang kurang memadai, pemberdayaan yang pernah di lakukan tidak di rasakan sebagian besar kelompok masyarakat khususnya kelompok nelayan, pemberdayaan belum di lakukan selama masa kepemimpian kepela desa yang sekarang dan pemberdayaan yang di lakukan kepala desa lama tidak tepat sasaran juga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta di lapangan. Data diperoleh dengan wawancara yang berjumlah sebanyak 10 orang. Pemberdayaan masyarakat di desa Trikora Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat semogah dapat berjalan sesuai waktu yang di tentukan dan juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Desa trikora yang mayoritasnya masyarakat setempat bermata pencaharian adalah nelayan dan petani, dengan tingkat pendidikan dikategorikan rendah karena sebagian besar dari masyarakat didesa trikora hanya menempu pendidikan sampai ditingkat SMP dan juga masih ada masyarakat yang belum mengenal pendidikan atau tidak bersekolah. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada, peneliti merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skipsi ini dengan judul, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora Kec. Kaimana Kab. Kaimana Prov. Papua Barat).Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa Trikora
EFEKTIFITAS PROGRAM TIFF ( TOMOHON INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TOMOHON Waworuntu, Billy; Lumolos, Johny; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKota Tomohon memiliki beberapa destinasi wisata yang menarik, hal ini membuat pemerintah Kota Tomohon berupaya untuk mengembangkan pariwisata yang ada dengan strategi promosi wisata bertaraf international melalui program TIFF (Tomohon International Flower Festival) yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan international untuk datang dan berwisata di kota Tomohon, namun terdapat masalah dalam penyelenggaraannya selama beberapa tahun yaitu tidak dapat menarik banyak wisatawan international dilihat dari kurangnya partisipasi negara-negara lain dalam event yang diselenggarakannya begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang jarang dijumpai selama event berlangsung padahal ini adalah festival berskala international yang memakan anggaran yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan mengenai efektivitas dari program TIFF dalam pengembangan pariwisata di kota Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TIFF belum sepenuhnya efektif, dari segi ketepatan sasaran, peserta mancanegara atau negara sahabat masi sedikit yang terlibat dalam penyelenggaraan program TIFF, pemerintah berupaya untuk melaksanakan perbaikan pelaksanaan program dan perbaikan destinasi wisata sebagai upaya memperhatikan peserta program TIFF, tetapi dampak yang masyarakat rasakan tidak meningkatkan taraf kesejahteraan hidup.Kata Kunci: Efektifitas, Program TIFF, Pariwisata.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNACE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RAINIS KABUPATEN TALAUD Tamawiwi, Fadly; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPrinsip penerapan good governace yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting, praktek-praktek good governance mampu di terapkan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengenai good governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi good governance dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilatas dikantor kecamatan Rainis di katakan belum terlalu maksimal terlaksana, karena banyak pegawai yang tidak mematuhi perintah atasan, pertanggung jawaban kerja tidak ada, kurangnnya laporan yang dibuat mengenai kerja apa yang pegawai lakukan sehari-hari. Ketika ada masyarakat yang datang, ataupun mtidak ada masyarakat yagn datang. Pelaksanaan transparansi kerja pegawai dalam pembuatan laporan-laporan mengenai kerja mulai dari sub bagian, sampai dengan kepala seksi yang ada itu, tidak transparan dilaksanakan. Pelaksanaan responsivitas, dari pegawai terhadap kerja pelayan terhadap masyarakat, dan juga perintah dari pimpinan tidak sepenunya dilaksankan oleh pegawai tepat pada waktunya.Kata Kunci: Implementasi Good Governance, Kinerja, Pegawai.
GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA Sulangi, Glendy; Lumolos, Johny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakGaya kepemimpinan yang relatif baru dalam studi-studi kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan trasnformasional. Kepemimpinan transformasional mencakup dua unsur yang bersifat hakiki, yaitu “relasional” dan “berurusan dengan perubahan riil”. Kepemimpinan transformasional terjadi ketika seorang (atau lebih) berhubungan dengan orang-orang lain sedemikian rupa sehingga para pemimpin dan pengikut saling mengangkat diri untuk sampai kepada tingkat-tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Bahwa Gaya Kepemimpinan Hukum Tua belum sepenuhnya menunjukan Gaya Kepemimpinan Transformasional, Hal itu dilihat dari Gaya Kepemimpinan seorang Hukum Tua yang seharusnya memimpin secara demokratis namun seringkali masih Otoriter atau mengambil keputusannya sendiri tanpa mengadakan musyawarah mufakat. Dilihat juga dari segi memotivasi para Perangkat Desa, Hukum Tua belum bisa sepenuhnya memberikan motivasi kepada Perangkat Desa, dapat dilihat juga dari SDM yang ada di Desa dimana belum ada pelatihan khusus untuk para Perangkat Desa agar dapat meningkatkan kinerja Para Perangkat Desa dan Hukum Tua juga masih kurang dalam melakukan inovasi-inovasi baru yang membangun untuk kinerja para Perangkat Desa, Hukum Tua juga masih kurang dalam hal memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kinerja
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 Rorong, Marliyanti; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEfektifitas pembangunan yang dilakukan baik skala nasional, daerah dan Pembangunan pedesaan merupakan proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program yang dijalankan berimplikasi pada hasilnya. Dengan adanya dana desa maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango kecamatan wori kabupaten minahasa utara tahun anggaran 2015 dengan menggunakan teori Makmur yang mengukur efektivitas dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu Ketepatan perhitungan biaya Ketepatan dalam pengukuran dan Ketepatan berfikir Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa tersebut dengan tepat.Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Pontoh, Mar'ie Moh.; Lumolos, Johny; Gosal, T.A.M.Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 tahun 2009 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, kebutuhan akan legalitas administrasi mendorong, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kecamatan hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri mengingat kecamatan adalah SKPD yang mendapat legitimasi dari kabupaten, sehingga semakin menambah beban bagi aparat. Penelitian ini melihat bagaimana peran dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil yang didapat dilapangan dapat dilihat dari beberapa indicator yang digunakan dalam melihat pelayanan yang diberikan dapat disimpulkan pelayanan dikantor Kecamatan Bolangitang barat belum berjalan maksimal.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kecamatan, Pelayanan Publik
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TALIKURAN KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA Sunda, Cliff M; Lumolos, Johny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSumber daya manusia adalah aset atau unsur yang paling unik sekaligus penting diantara unsur-unsur organisasi lainnya. Hal yang membuat Sumber daya manusia disuatu organisasi atau perusahaan unik karena manusia itu sendiri makhluk yang memiliki akal budi,punya kemampuan untuk berkembang, dan memiliki keinginan-keinginan berbeda dengan alat produksi lain yang tidak dapat berkembang kemampuannya serta tidak memiliki keinginan-keinginan. Oleh Karena itu tidak sama dengan alat produksi lain maka pengelolaan manusia pun bersifat unik. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara pada pasal 1 disebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya Aparatur sipil Negara harus bersikap professional dan berintegritas.Penelitian ini menggunakan mentode penelitian kualitatif, dengan teori dari agus dwiyanto mengenai penilaian kinerja yang meliputi : produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas responsibilitas dan responsivitas. Dari hasil penelitian Dari beberapa indicator tersebut, menunjukkan kinerja aparat dalam melaksanakan pelayanan public di Kelurahan Talikuran dapat dikatakan baik.Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
PERANAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN (Studi di Desa Goruang Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Dipong, Yesau; Lumolos, Johny; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBadan Permusyawaratan Desa atau yang di singkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi di kaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah desa kurang maksimal dalam melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa di desa goruangtidak bermanfaat karena BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung,menyalurkan dan membuat peraturan desa, Badan Permuyawaratan Desa juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan bentuknya Badan Permustawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tidak membawa perubahan mendasar dalam penyelengaraan pemerintah desa Goruang.Kata Kunci: Peranan, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa.
PROFESIONALISME KPU DALAM PROSES VERIFIKASI PENCALONAN PADA PEMIIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2017 (Studi di KPU Provinsi Gorontalo) Ishak, Rivaldi; Lumolos, Johny; Lengkong, Johny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme KPU dalam Verifikasi pencalonan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Gorontalo selalu memberikan pelayanan dengan hak yang sama kepada seluruh pasangan calon dan seluruh elemen pemangku kepentingan dalan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Hal ini ditunjukan berdasarkan keterangan narasumber yakni pasangan calon atau tim pemenangan calon yang datang ke kantor KPU Provinsi Gorontalo untuk diskusi atau berkonsultasi dengan anggota Kpu Provinsi Gorontalo terkait dengan tata kelola pencalonan selalu mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa melihat afiliasi politik, serta Konsep Profesionalisme penyelenggara pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut, Karena sistem pemilu yang berkeadilan juga mengacu terhadap KPU bagaimana memulihkan dan melindungi hak pilih setiap warga Negara.Kata Kunci : Profesionalisme, Komisi Pemilihan Umum, Verifikasi, Pemilihan Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PEDESAAN DIPULAU KABARUAN (Studi dikantor Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaud) Rembaen, Benedictus Zepto; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara integral dan menyeluruh untuk itu usaha-usaha pembangunan dalam tiap-tiap wilayah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai kesegala bidang. Peran sektor transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara baik melalui pembangunan jangka panjang. Peran transportasi dapat memberikan pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia, dan cukup tersedia secara baik serta terjangkau oleh daya beli masyarakat yang ada di Pedesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pengembangan trasportasi pedesaan di Pulau Kabaruan (Transportasi Laut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan pelabuhan dan pengoperasiannya harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan di awasi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial di lingkungan sekitar yang baik secara langsung atau tidak langsung akan terpengaruh dengan keberadaan pelabuhan nantinya. Sebagai contoh ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, fasilitas air bersih yang masyarakat perlukan, serta aktivitas pelabuhan yang menimbulkan udara kotor, dan suara bising. Hal ini merupakan masalah yang kurang diperhatikan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, khususnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemerintah cenderung memperhatikan aspek internal untuk menunjang pelabuhan tersebut, namun hal itu juga belum dilakukan secara maksimal, sehingga pelabuhan tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peran pemerintah pusat dalam mengontrol pengeluaran alokasi dana dan pengawasan pembangunan pelabuhan, disertai dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengoperasiannya Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pengembangan, Transportasi, Pedesaan.
Co-Authors Amna Diana Angellien J. S Pandi Aray, Marisstela Arpi Rondonuwu Conny Wilar Daud M Liando, Daud M Dilago, Raflianto Dipong, Yesau Egeten, Hetwin Ferry Markus Katang, Ferry Markus Frangky Kandioh, Frangky Gumolung, Olivia I. S. J. Tulangi Ishak, Rivaldi Julius Randang, Julius Kasenda, Ventje Kawung, Alive M. Kembuan, Kezia Tirsa Kotambunan, Jonathan Diando Langoy, Alan Lawongo, Vetty Ester Lengkong, Johny Lumunder, Anggreini Oktavianti M. M. Sendoh Mait, Agnesya Sisilia Maloringan, Enjelita Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Maria, Kurnia Markus Kaunang, Markus Michael D Korua Michael Mamentu, Michael Momuat, Jenly Victorandi Putra Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Ngongoloy, Venny Ria Pangemanan, Fanley Paputungan, Mustary Putra Pratama Patar Rumapea Pendong, Gemarya Asri Pinasang, Sandy Pontoh, Mar'ie Moh. Pua, Andre Puasa, Rafly Rilandi Rembaen, Benedictus Zepto Rorong, Marliyanti Rumlus, Reinaldo Runturambi, Merry Sahoming, Priska Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Sentinuwo, Endrow Alfin Sorongan, Yangwan Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sulangi, Glendy Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Tamawiwi, Fadly Tatengkeng, Hopni Theofilus Tumiwa Tompunu, Rithania Michelie Tundunaung, Liong Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Waworuntu, Billy William A Areros, William A