Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA) JURNAL EKSEKUTIF JURNAL ILMIAH SOCIETY
Johny Lumolos
Dosen Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Puasa, Rafly Rilandi; Lumolos, Johny; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewenangan diibaratkan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangkan kewenangan yang diambil tanpa melihat secara keseluruhan keberadaan masyarakat yang ada, kewenangan tersebut hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupataen Kepulauan Sitaro cukup baik, karena kewenangan pemerintah desa Mahangiang sudah terlaksana, seperti program Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), meskipun dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang terjadi tetapi pemerintah desa Mahangiang sendiri berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat desa. Masyarakat serta desa dapat merasakan manfaat dari kewenangan tersebut seperti respon masyarakat yang baik dan merasa senang karena dapat mempermudah dan membantu mereka dalam peningkatan perekonomian.Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, Perekonomian.
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WALANTAKAN KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Kotambunan, Jonathan Diando; Lumolos, Johny; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Esensi Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kualitas mutu-hidup masyarakat lewat pembangunan yang telah diaktulisasi di lapangan maupun program pola ketrampilan tanpa mengesampingkan aspirasi kebutuhan masyarakat untuk mengantarkan pada kemandirian. Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif meninjau hasil wawancara serta observasi yang di dekskripsi dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penatalaksanaan “Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa”. Hasil tinjauan di lapangan menyimpulkan bahwa kompleksitas problematika yang ada, diantara sebagai berikut : Pemerintah Desa Walantakan belum mengupayakan proses penyadaran dalam pembentukan perilaku masyarakat masih bersifat apatis maupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan, faktual di lapangan menunjukkan tindakan transformasi sebagai perwujudan pilar kualitas tatanan mutu-hidup dari individu ataupun masyarakat untuk tercapai kesejahteraan belum demikian akibatnya terhambat aktivitas roda perekonomian lewat pembukaan sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui jalan pemukiman masih bersifat buntu serta rerumpunan pohon besar bisa mengancam korban jiwa maupun dalam serangkaian aksi pembangunan berasaskan suara murni aspirasi masyarakat, demikian halnya tidak ada aktualisasi Pemerintah Desa Walantakan mengenai maksimalisasi kemampuan intelektual lewat konversi aksi tindakan nyata berupa bantuan dan pelatihan maupun pengembangan keterampilan bagi masyarakat petani dan kelompok tani.Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa.
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUSENGGO KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN Tatengkeng, Hopni; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di desa Batusenggo kecamatan Siau Barat Selatan ada indikasi menunjukkan BPD belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain penyaluran bantuan beras untuk kesejahteraan warga tidak professional, pengangkatan kepala lindongan ( kepala jaga) yang tidak sesuai, BPD dan Pemerintah desa tidak menjalankan program kerja bakti setiap hari jumat yang sebelumnya sudah disepakati bersama. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Batusenggo belum memahami sepenuhnya akan tugas dan fungsi BPD itu sendiri sehingga lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa.Kata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
UPAYA HUKUM TUA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PERANGKAT DESA (Suatu Studi di Desa Picuan Satu Kecamatan Motoling Timur) Langoy, Alan; Lumolos, Johny; Sendow, Yurnie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya meningkatkan disiplin kerja khususnya aparat desa maka salah satu faktor yang berperan adalah kepala desa karena, kepala desa merupakan pemimpin desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari masyarakat langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Upaya Hukum Tua Desa Picuan Satu Dalam Pengembangan Kapasitas Perangkat Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya aparat menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kualitas sumber daya yang ada di desa Picuan Satu masih rendah terlihat dari kualifikasi Pendidikan serta sudah ada upaya pimpinan yakni hukum tua untuk pengembangan kualitas, serta pengembangan keterrampilan dan pengembangan disiplin bagi perangkat desa di Picuan Satu sudah baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan telah ada upaya dari pihak desa dan kecamatan melaui workshop dan pelatihan-pelatihan seperti computer dan administrasi.Kata Kunci : Upaya, Hukum Tua, Pengembangan, Kapasitas, Perangkat Desa.
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Egeten, Hetwin; Lumolos, Johny; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Manado khususnya wilayah Kecamatan Malalayang memiliki lokasi yang strategis dimana banyaknya didirikan perguruan tinggi dan tempat-tempat komersial seperti Pabrik, Pasar, Hotel, Mall, Cafe, dsb., serta mempunyai potensi yang baik diberbagai sektor kehidupan dan didukung dengan situasi kota yang relatif aman untuk menunjang berbagai kegiatan berjalan dengan lancar. Kondisi ini merupakan daya tarik bagi penduduk dari daerah lain untuk berkunjung serta menetap dan bekerja di Kota Manado sehingga pertumbuhan penduduk terus bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengelolaan sampah Kota Manado khususnya di Kecamatan Malalayang dengan mengacu kepada teori Edward III yang terdiri dari faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian komunikasi yang terjalin anatara para Dinas Lngkungan Hidup Kota Manadodengan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, maupun lingkungan telah berjalan dengan baik. Dimana sudah ada kejelasan dan konsistensi dalam pemberian informasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan sampah, hanya saja masih terdapat perilaku beberapa pegawai yang kurang ingin memahami informasi mengenai petunjuk teknis pengolahan sampah secara keseluruhan. Penyampaian informasi kepada masyarakat sudah seringkali dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat masih belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah. Kata Kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006, Pengelolaan Persampahan.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TABANG KECAMATAN RAINIS KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tundunaung, Liong; Lumolos, Johny; Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat, Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan proses kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan rencana kegiatan dana desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, dan peraturan prosedur pelayanan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan rencana pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), di desa Tabang masih mengalami beberapa masalah. diantaranya dalam pembuatan Peraturan Desa (PERDES), tentang Anggarang Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dan peraturan-peraturan lain meskipun sudah berjalan dengan baik, karena BPD dan Pemerintah Desa sudah sejalan. alasan lainya semua anggota BPD itu lahir dari pendukung Kepala Desa waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, sehingga semua BPD selalu mengikuti perintah dari Kepala Desa.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
MOTIVASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Maloringan, Enjelita; Lumolos, Johny; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena dapat memuaskan keinginan mereka. Pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat menapai tujuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi kerja aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa motivasi Aparatur Sipil Negara yaitu pekerjaan itu sendiri yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, hal ini ditujukkan dari pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan selalu diselesaikan dengan baik, serta pekerjaan yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai sehingga dalam penyelesaian pekerjaan tersebut akan menimbulkan rasa menyukai dan bangga terhadap pekerjaan dengan hasil yang baik dan dapat dikatakan pekerjaan pegawai itu sendiri yang memotivasi mereka untuk bekerja.Kata Kunci : Motivasi Kerja, Aparatur Sipil Negara, Tugas, Fungsi.
KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM MANADO CERDAS (Studi di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado) Momuat, Jenly Victorandi Putra; Lumolos, Johny; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Manado telah menerapkan salah satu program unggulan yaitu mewujudkan Manado Kota Cerdas. Kota yang telah memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota layak huni, efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan atau green based environment sering disebut sebagai Kota Cerdas atau the Smart City. Dalam upaya mewujudkan Visi kota Manado periode kepemimpinan 2016-2021 di dasarkan pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado tahun 2005-2025 dan gambaran profil dan isu-isu strategis saat ini di Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja dari kepala lingkungan sudah mendukung program walikota yaitu Manado cerdas (smart city) atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendapati bahwa efektivitas kinerja dari kepala lingkungan untuk mensosialisasikan program Manado Cerdas saat ini belum berjalan maksimal sehingga banyaknya masyarakat yang ada di Kelurahan Malalayang satu belum mengenal dan tidak mengetahui tentang program Manado Cerdas, untuk itu pemerintah yang ada harus memaksimalkan kinerja untuk kepentingan masyarakat sehingga ada dampak positif yang didapatkan.Kata Kunci : Kinerja, Kepala Lingkungan, Program Manado Cerdas.
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dilago, Raflianto; Lumolos, Johny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa belum transparansi dalam pengelolaannya, karena dalam pengelolaan dana desa atau anggaran dana desa pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk menentukan program-program pembangunan yang dilakukan, karena partisipasi masyarakat adalah sangat penting dalam pembangunan, dalam hal ini masyarakat sebagai objek pembangunan yang harus diberdayagunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam hal ini pelaksaan dana desa melalui APBDes, masyarakat hanya mengetahui jumlah keselruhan APBDes tahun 2017 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 782.852.000 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.496.394, Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tani, instalasi air besesih dan jalan sirtu desa, serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebikjakan tidak diketahui oleh masyarakat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji adalah kesediaan dan aksebilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai pengelolaan dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat melihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanannya masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa.
Implementasi Kebijakan E-SAKIP Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado Sahoming, Priska; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi kebijakan SAKIP muncul dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik terhadap kuntabilitas kinerja. Pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan yang mulai diberlakukan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 22A Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Manado Dengan Aplikasi e-Musrenbang, e-Monev dan e-Sakip. Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Manado selama ini menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk Elektronik (E-Sakip) yang belum diketahui manfaat dan hasil capaian kinerjanya, sehingga penelitian ini menggunakan fokus teori implementasi kebijakan publik menurut George Edward III dengan variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat E-Sakip pada Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Manado ialah dapat mempermudah pemantauan dan pengendalian kinerja-kinerja sehingga telah sesuai dengan salah satu tujuan Sakip yakni menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, kemampuan dalam pengelolaan data pengukuran kinerja ASN yang ada di Dinas PPKB yang meningkat dapat di kategorikan Baik meskipun gengguan internet yang menjadi kendala dalam proses penginputan data. Diharapkan bagian organisasi dan kepegawaian sekretariat daerah Kota Manado mengadakan pelatihan seperti workshop agar manfaat dan pengukuran kinerja di instansi lainnya bisa terlihat.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SAKIP
Co-Authors Amna Diana Angellien J. S Pandi Aray, Marisstela Arpi Rondonuwu Conny Wilar Daud M Liando, Daud M Dilago, Raflianto Dipong, Yesau Egeten, Hetwin Ferry Markus Katang, Ferry Markus Frangky Kandioh, Frangky Gumolung, Olivia I. S. J. Tulangi Ishak, Rivaldi Julius Randang, Julius Kasenda, Ventje Kawung, Alive M. Kembuan, Kezia Tirsa Kotambunan, Jonathan Diando Langoy, Alan Lawongo, Vetty Ester Lengkong, Johny Lumunder, Anggreini Oktavianti M. M. Sendoh Mait, Agnesya Sisilia Maloringan, Enjelita Mamangkey, Anderson Mantiri, Michael Mantiri, Michael S Maria, Kurnia Markus Kaunang, Markus Michael D Korua Michael Mamentu, Michael Momuat, Jenly Victorandi Putra Monintja, Donald Neni Kumayas, Neni Ngongoloy, Venny Ria Pangemanan, Fanley Paputungan, Mustary Putra Pratama Patar Rumapea Pendong, Gemarya Asri Pinasang, Sandy Pontoh, Mar'ie Moh. Pua, Andre Puasa, Rafly Rilandi Rembaen, Benedictus Zepto Rorong, Marliyanti Rumlus, Reinaldo Runturambi, Merry Sahoming, Priska Sarah Sambiran, Sarah Sendow, Yurnie Sentinuwo, Endrow Alfin Sorongan, Yangwan Stefanus Sampe, Stefanus Suhing, Rico Sulangi, Glendy Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Sunda, Cliff M T. A. M. Ronny Gosal Tamawiwi, Fadly Tatengkeng, Hopni Theofilus Tumiwa Tompunu, Rithania Michelie Tundunaung, Liong Undap, Gustaf Walujan, Fernando Richard Waworundeng, Welly Waworuntu, Billy William A Areros, William A