Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) JCES (Journal of Character Education Society) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Jatiswara GANEC SWARA JURNAL ILMIAH ADVOKASI Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter JAMIN
Lelisari, Lelisari
Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Cyber Pada Transportasi Online Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Yulias Erwin
Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i2.396

Abstract

Sektor kerja berbasis daring saat ini menjadi salah satu alternatif dan menjadi incaran bagi para pekerja. Banyak pelaku bisnis yang merambah ke kanal online dan membuka kesempatan kerja baru. Pekerja cyber memang masih asing dan jarang digunakan dalam dunia kerja dan masih minim perlindungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja cyber pada transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan pendekatan perundang-undang (statue approach), dianalisis dengan menggunakan logika hukum, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan eksplanasi. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang menggunakan perjanjian kerja cyber, seperti pengemudi taxi online dilindungi oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Hubungan kerja cyber yang tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan, maka segala hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan, disamping itu Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum pekerja cyber pada transportasi online yang mepunyai hubungan kerjasama cyber seperti pengemudi GOJEK dilindungi oleh KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
THE MBOJO LOCAL WISDOM AS AN ALTERNATIVE FOR THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTES Asri Wijayanti; Lelisari; Indah Kusuma Dewi; Chamdani; Satria Unggul Wicaksana Prakasa
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v7i2.151

Abstract

This study addresses the inability of workers to resolve industrial relations disputes, thus eliminating their rights. Being unable to settle industrial relations disputes can result in losses jobs, strikes, lockouts, demonstrations, defamation, destruction of property, or even the loss of one's life. These negative impacts greatly affect the peace and comfort of work, national security, and stability. These problems, among others, can be overcome through advocating for workers who are dealing with industrial relations disputes. Mechanisms for resolving industrial relations disputes often do not give satisfactory results or fail if they are carried out based on formal regulations. However, the advocacy model for workers in industrial relations disputes based on the local wisdom of the Mbojo Tribe, Bima, Nusa Tenggara, can be an alternative solution for both anticipating industrial relations disputes that cannot be resolved and for achieving social justice for workers without harming employers. The purpose of this study is to describe the substance and procedure for resolving industrial relations disputes based on the local wisdom of the Mbojo Tribe, Bima, Nusa Tenggara, which is based on Islamic sharia. This legal research uses a conceptual and historic legislative approach. The results of the research find that the local wisdom of the Mbojo tribe written in the BO book can be the basis for alternative solutions that can build an industrial relations dispute resolution system that is closer to the sense of community justice than the current system. Abstrak: Problem dalam penelitian ini, yaitu adanya ketidakmampuan pekerja dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial yang menghilangkan haknya. Tidak dapat terselesainya sengketa hubungan industrial, dapat mengakibatkan kerugian, terjadinya mogok, lock out, unjukrasa, demonstrasi, pencemaran nama baik, pengrusakan barang milik orang lain sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Dampak negatif ini, sangat mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan kerja, keamanan dan stabilitas nasional. Problem ini diantaranya akan dapat diatasi melalui advokasi kepada pekerja dalam menghadapi sengketa hubungan industrial. Mekanisme upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial, seringkali belum memberikan hasil yang memuaskan atau gagal apabila dilakukan berdasarkan kebenaran formal. Model advokasi pada pekerja dalam sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara, akan dapat menjadi alternatif solusi atas antisipasi terjadinya sengketa hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan, serta untuk mencapai keadilan sosial bagi pekerja tanpa merugikan pemberi kerja. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan substansi dan prosedur penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis kearifan lokal Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara, berdasarkan syariah Islam. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual dan sejarah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kearifan lokal suku Mbojo yang tertulis dalam kitab BO dapat menjadi dasar alternatif solusi untuk membangun sistem penyelesaian sengketa hubungan hubungan industrial yang lebih dekat dengan rasa keadilan masyarakat. Kata Kunci: Sengketa Hubungan Industrial, Suku Mbojo, Kearifan Lokal, Kitab BO, Hukum Islam
Implications of the Constitutional Court Decision Number 91/Puu-Xviii/2020 Toward Job Creation Law in The Mineral and Coal Mining Sector Lelisari Lelisari; Ridho Aulia Tanjung; Zainal Abidin Pakpahan; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1132

Abstract

This study aims to analyze and examine the juridical implications of the decision of Constitutional Court Number 91/PUU XVII/2020 on the job creation law in the mineral and coal mining sector. The research method used is a normative legal research method with approach legislation. The results illustrate that the juridical implication of the Job Creation Act in the mineral and coal mining sector is that in its decision the Constitutional Court stated that the Job Creation Act was still valid as long as the law-makers made improvements in the procedures for establishing Job Creation Law. In this case, the Constitutional Court has given two years for the legislators to revise the procedure for the formation of the Job Creation Law since the decision was pronounced. If no improvements are made, the Law can be declared unconstitutional permanently. Thus, if Law Number 11 of 2020 concerning job creation is unconstitutional, namely permanently removing coal incentive opportunities, the elimination of coal incentive opportunities must indeed be carried out due to the targets of coal utilization in Article 128A, not power optimization towards clean energy and will increase the portion of coal in the national energy mix and overall will systematically overlap with climate adaptation and mitigation targets and programs as well as the Articles in the Job Creation Act are also infiltrated by the interests of mining and dirty energy businesses.
Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Lelisari Lelisari; Hamdi Hamdi; Imawanto Imawanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.907

Abstract

Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN KELAPA SAWIT Hengki Syahyunan; Khairuddin Hasibuan; Hilaman Arfandy Siregar; Edy Pane; Lelisari Lelisari
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v10i2.4179

Abstract

There are different points of view that cause unrest in the community related to the certainty of law enforcement of palm oil theft in Indonesia. The weak law enforcement against palm oil theft is due to the issuance of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning the Adjustment of the Limits for Minor Crimes which translates the value of currency in article 364 of the Criminal Code and others which was originally IDR 250 read into IDR 2,500,000. Laws, Theft, Plantations. This has become a polemic in the community because it has implications for the many acts of palm oil theft whose loss value is not more than the provisions mentioned above so that it does not entangle the perpetrators and does not provide a deterrent effect to the perpetrators of palm oil theft. On the other hand, this Supreme Court Regulation can be overridden by Law Number 39 of 2014 concerning Plantations which can ensnare perpetrators of oil palm theft if the perpetrators harm the Legal Entity Plantation. It is reviewed in several decisions of the Rantauprapat District Court, that there is a verdict against the perpetrators of palm oil theft whose loss value is not more than Rp 2,500,000, but the verdict is sentenced to 6 months in prison. This consideration refers to article 107 letter d of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.Keywords: Law Application, Theft, Plantation
PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM ASPEK PERKAWINAN DI MASYARAKAT TEBING LINGGAHARA BARU BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 Zainal Abidin Pakpahan; Lelisari Lelisari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.14761

Abstract

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dimana pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung. Setiap mahluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari dari adanyanya perkawinan pasti akan menuntut untuk terjadinya perceraian diakibat adanya faktor-faktor yang mendasari akan terjadinya perceraian itu sendiri, namun perceraian yang sedini mungkin terjadi sehingga terjadinya berpisahan antara suami dan istri akan sulit dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Agama bagi orang muslim dan Pengadilan Negeri bagi non muslim, hal ini karena adanya sistem penerapan kamar di Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sesuai yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Kamar  menjadi instrumen untuk mewujujkan tujuan tersebut oleh Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut, hal ini yang menjadi mendasar untuk dilakukannya pengabdian pada masyarakat di desa Tebing Linggahara Baru atas lahirnya surat edaran mahkamah agung tersebut mulai membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya perpisahaan antara suami dan istri yang bisa dikabulkan perceraiannya oleh pengadilan setempat.
UPAYA PENCEGAHAN PENJUALAN BARANG ILEGAL YANG TIDAK DAPAT IZIN EDAR DARI PEMERINTAH DI DESA TEBING LINGGAHARA BARU, KECAMATAN BILAH BARAT, KABUPATEN LABUHANBATU Lelisari Lelisari; Zainal Abidin Pakpahan
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 2 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i2.14468

Abstract

ABSTRAKBarang illegal merupakan barang atau produk yang tidak dijual atau diedarkan di sebuah wilayah karena berapa alasan tertentu, barang illegal barang yang tidak memiliki keabsahan hukum, dilarang pengedaran dan penjualannya karena alasan hukum. Permasalahan yang terjadi di desa Tebing Linggahara Baru adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang barang illegal, dimana dampak dari hasil penjualan barang illegal adalah kerugian bagi Negara, perusahaan tidak mendapat keadilan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan barang (garansi). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat desa Linggahara Baru tentang pentingnya sosialiasi mengenai pencegahan penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa Tebing Linggahara Baru tentang pentingnya mencegah penjualan barang ilegal yang tidak dapat izin dari pemerintah. Kata Kunci: Barang; illegal; izin; edar ABSTRACTIllegal goods are goods or products that are not sold or circulated in a region for a certain number of reasons, illegal goods that do not have legal validity, prohibited distribution and sale for legal reasons. The problem that occurs in Tebing Linggahara Baru village is about the low knowledge of the village community about illegal goods, where the impact of the proceeds from the sale of illegal goods is a loss for the State, the company does not get justice and consumers do not get protection of goods (guarantee). This service activity aims to provide understanding and knowledge to the people of Linggahara Baru village about the importance of socialization regarding the prevention of the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government. The result of this activity was an increase in the understanding of the people of Tebing Linggahara Baru village about the importance of preventing the sale of illegal goods that cannot be licensed by the government. Keywords: goods; illegal; permits; circulation
PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA PROGRAM MBA MAYA (MEMBINAN DAN MEMBERDAYA) KEPADA MASYARAKAT KELOMPOK KREDITUR MEKAR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Bliker Butar-Butar; Santi Rambe; Lelisari Lelisari; Zainal Abidin Pakpahan; Muhammad Yusuf Siregar
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 3 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i3.20147

Abstract

ABSTRAKKondisi Masyarakat pada Kelompok Kreditur Mekar dalam pengembangan UMKM di Desa Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan masih terbilang lemah. Minimnya keberanian para pedagang untuk mengajukan pinjaman ke bank karena pola pikir masyarakat selama ini bahwa prosedur dan persyaratan pinjaman kredit bank itu sulit serta minimnya pengetahuan tentang pengaturan keuangan dalam usaha. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pentingnya kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha Program Mba Maya (Membinan Dan Memberdaya) Kepada Masyarakat Kelompok Kreditur Mekar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat desa Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tentang pentingnya pentingnya kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha Program Mba Maya (Membinan Dan Memberdaya) Kepada Masyarakat Kelompok Kreditur Mekar Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kata Kunci: UMKM; pengembangan; Mba Maya ABSTRACTThe condition of the community in the Mekar Creditor Group in developing MSMEs in Hapesong Village, Batangtoru District, South Tapanuli Regency is still relatively weak. The lack of courage of traders to apply for loans to banks is due to the mindset of the public so far that bank credit loan procedures and requirements are difficult and lack of knowledge about financial arrangements in business. The purpose of this community service is to provide understanding and knowledge to the people of Hapesong, Batangtoru District, South Tapanuli Regency about the importance of Mba Maya Program (Building and Empowering) Business Capacity Building activities to the community of Mekar's creditor group in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The result of this activity was an increase in the understanding of the people of Hapesong village, Batangtoru District, South Tapanuli Regency about the importance of business capacity building activities for the Mba Maya Program (Building and Empowering) to the community of Mekar's creditor group in the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Keyword: MSMEs; development; Mba Maya
Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Teggara Barat No 5 Tahun 2021 Siti Atika Rahmi; Lelisari Lelisari; Selva Selva; Rohana Rohana; Rosada Rosada
JURNAL ABDI MASYARAKAT ILMU PEMERINTAHAN (JAMIN) Vol 1, No 1 (2022): Februari
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jamin.v1i2.7870

Abstract

Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Perda Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Masa pandemic Covid 19 berdampak pada meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan anak serta baru diberlakukannya perda yang mengatur tentang pencegahan pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat. Hal ini yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang peraturan daerah nusa tenggara barat terkait pencegahan pernikahan anak. Mitra dalam kegiatan ini adalah kepala desa dan perangkat desa Bagiq Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang perda yang mengatur pencegahan pernikahan anak dan segera merumuskan peraturan desa tentang pencegahan pernikahan anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.
Co-Authors -, Ibrahim - Abd. Rasyid Syamsuri Arif Arif Asri Wijayanti Bliker Butar-Butar Chamdani Edy Pane Hamdi Hamdi Hengki Syahyunan Hilaman Arfandy Siregar Imawanto Imawanto Imawanto Imawanto Imawanto IMAWANTO, IMAWANTO Indah Kusuma Dewi Khairuddin Hasibuan Linda Sekar Utami Mas,ad, Mas,ad Muhammad Yusuf Siregar Nurin Rochayati Nurjannah S Ridho Aulia Tanjung Rohana Rohana Rosada Rosada Rukimin Rukimin Santi Rambe Satria Unggul Wicaksana Prakasa Selva Selva Siti Atika Rahmi Yulias Erwin Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan Zainal Abidin Pakpahan