Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.257
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY TANJUNGPURA LAW JOURNAL Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Journal of Moral and Civic Education BILANCIA Jurnal Yuridis Jurnal Jatiswara Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jurnal Fundamental Justice Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Yuridika LEBAH SWARNA Commerce Law Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Wicara Desa
Abdul Atsar
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Positum

 1 
Daftar Proyeksi Pekerjaan sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Prinsip 5C Perbankan Jihan Khairunnissa; Abdul Atsar
Jurnal Hukum Positum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v4i2.3183

Abstract

Dalam pengajuan fasilitas kredit kepada bank harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, serta dalam pemberian fasilitas kredit bank umumnya sering di persyaratkan adanya penyerahan jaminan sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Salah satu bentuk jaminan ialah jaminan fidusia dan salah satu objeknya adalah piutang. Dalam praktik perbankan ditemukan daftar proyeksi pekerjaan sebagai objek jaminan fidusia yang dibuat secara sepihak oleh debitur, hal ini memungkinkan timbul ketidakpastian hukum bagi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa daftar proyeksi pekerjaan tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia apabila ditinjau dari prinsip 5C dan daftar proyeksi pekerjaan tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG PATEN DALAM HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Abdul Atsar; Aryo Fadlian
Jurnal Hukum Positum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang Paten dalam hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya adalah pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lain. Inventor dalam hal ini tenaga kerja yang menghasilkan Invensi berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan tenaga kerja/Inventor. Inventor juga mempunyai hak moral berupa hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertfikat Paten. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara tegas dan jelas terkait invensi yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam hubungan kerja. Hal ini berarti bahwa terkait kepemilikan hak paten tergantung pada perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. UUK mengatur secara umum, hanya Objek yang diperjanjikan berupa pekerjaan saja, mengenai pekerjaan yang dapat menghasilkan Invensi tidak diatur secara tegas. Kata Kunci: Perlindungan, Invensi, Hubungan Kerja ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of patent holders in an employment relationship in terms of Law no. 13 of 2016 concerning Patents and Law no. 13 of 2003 concerning Manpower. This type of research is normative research. The result of this research is that the Patent Holder for the invention produced by the Inventor in an employment relationship is the party providing the work unless agreed otherwise. Patent holders for inventions produced, both by employees and workers who use the data and/or facilities available in their work, are the parties providing the work unless agreed otherwise. The inventor, in this case, the worker who produces the invention, has the right to receive compensation based on the agreement made by the employer and the worker/investor. The inventor also has a moral right in the form of the right to keep his name included in the patent certificate. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower does not explicitly regulate inventions produced by workers in an employment relationship. This means that the ownership of patent rights depends on the work agreement made between the worker/laborer and the entrepreneur or employer. The UUK regulates in general, only the agreed object is in the form of work, regarding work that can produce an invention, it is not explicitly regulated. Keywords: Protection, Invention, Employment Relations.
Co-Authors Ade Mulada, Diman Alqadri, Bagdawansyah Alvina Satriawan, Hera Aryo Fadlian Azid Izuddin Dani, Baiq Onteng Purwe Diman Ade Mulada, Diman Ade Hawi, Fransiskus Marianus Hayanul Haq, Lalu Hirsanuddin Hirsanuddin Indriani, Desmi Agustira Irnawati Irnawati Jha, Saroj Jihan Khairunnissa Kurniawan Kurniawan Kusmala, ilvia Sri Lalu Achmad Fathoni Litah, Popyn Nur Mariadi, Maliki Muhaimin Muhaimin Muhammad Habiburrahman Muhammad Syafi'i Mulada , Diman Ade Munawarah, Jannatul Nadifa, Dzurratun Nadifa, Dzurratun Nadifa Nugraha, Lalu Guna Octari, Febby Pratama, Lalu Aditya Artha Putri, Ade Iasyah Rahmi Zubaedah Rani Apriani Raodah, Putri Reza Ardiantori Rina Khairani Pancaningrum Rinjani, Lydia Rispawati, Rispawati Rizkyantara, Eky Ruhu Zuhdi Ibnu Jauzi Sahrul Hidayatulloh Salsabilah, Nanda Sari, Sasmita Surya, Ida Tasum, Tasum Wahyudin Fitriyana Winda Pebriyanti Wisudawan, I Gusti Agung Yogatama, Firmansyah Yuliatin , Yuliatin Zainal Asikin Zunnuraeni, Zunnuraeni Zunnuraini, Zunnuraini