Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.86
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi Abdi Jurnal Publikasi International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Medic Nutricia : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (jupenkei)
Rizki Fadilah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA) Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan qawaid fiqihiyyah sebagai dalil independent dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap kedudukan qawaid fiqhiyah sebagai penetapan hukum dan fatwa MUI sebagai lembaga penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan qawaid fiqihiyyah sebagai dalil independen dianalogikan dengan posisi hadist dalam al-Qur'an ketiga, yaitu ketika kaidah-kaidah fiqih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di mana tidak ada nash yang baik (fi mala nass fihi) al-Qur'an dan hadist. Qowaid Fiqihiyyah sebagai argumentasi yang berdiri sendiri atau independen dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum (redenering atau reasoning), yaitu metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh penggunaan Qowaid Fiqihiyyah di beberapa fatwa MUI harus sesuai dengan standar MUI untuk mengeluarkan pernyataan fatwa meliputi empat bagian, yaitu memperhatikan menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dalam penetapan fatwa, setidaknya ada enam kaidah fiqihiyyah sebagai dasar penetapan fatwa oleh MUI. Kata Kunci : Kedudukan, Qawaid Fiqhiyah, Hukum, Fatwa, MUI.
MEMAHAMI IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ DALAM FIQH SERTA URGENSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ijtihad sebagai sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti (taqlid) terhadap hasil ijtihad tertentu. Selain itu juga bertalfiq yaitu mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap perbedaan antara ijtihad, ta’lid dan talfiq serta aplikasinya dalam Islam Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi. sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Kata Kunci : Ijtihad, Taqlid, Talfiq, Urgensi, Islam.
KEDUDUKAN QAWAID FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HUKUM (STUDI TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA) Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan qawaid fiqihiyyah sebagai dalil independent dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap kedudukan qawaid fiqhiyah sebagai penetapan hukum dan fatwa MUI sebagai lembaga penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan qawaid fiqihiyyah sebagai dalil independen dianalogikan dengan posisi hadist dalam al-Qur'an ketiga, yaitu ketika kaidah-kaidah fiqih dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum di mana tidak ada nash yang baik (fi mala nass fihi) al-Qur'an dan hadist. Qowaid Fiqihiyyah sebagai argumentasi yang berdiri sendiri atau independen dalam metode penjelasan hukum disebut metode argumentasi atau metode penalaran hukum (redenering atau reasoning), yaitu metode penetapan hukum yang tidak diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh penggunaan Qowaid Fiqihiyyah di beberapa fatwa MUI harus sesuai dengan standar MUI untuk mengeluarkan pernyataan fatwa meliputi empat bagian, yaitu memperhatikan menimbang, mengingat, dan menetapkan. Dalam penetapan fatwa, setidaknya ada enam kaidah fiqihiyyah sebagai dasar penetapan fatwa oleh MUI. Kata Kunci : Kedudukan, Qawaid Fiqhiyah, Hukum, Fatwa, MUI.
MEMAHAMI IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ DALAM FIQH SERTA URGENSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM Rizki Fadilah; Dhiauddin Tanjung
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.19103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ijtihad sebagai sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang up to date yang sanggup menjawab tantangan zaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti (taqlid) terhadap hasil ijtihad tertentu. Selain itu juga bertalfiq yaitu mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap perbedaan antara ijtihad, ta’lid dan talfiq serta aplikasinya dalam Islam Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi. sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Kata Kunci : Ijtihad, Taqlid, Talfiq, Urgensi, Islam.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Rizki Fadilah; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16207

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Rizki Fadilah; Sukiati
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16207

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.
Pentingnya Penanaman Nilai - Nilai Karakter dalam Pendidikan di Era Modern Tiana Rahmadani; Rizki Fadilah; Juandi Juandi; Setiawati Setiawati
Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/jupenkei.v2i2.516

Abstract

This study aims to explain the urgency of instilling character values in education in the modern era, describe the strategies or approaches used in the educational environment, and identify challenges and solutions in their implementation. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation, with the research subjects consisting of teachers, students, and principals at primary and secondary education levels. The results show that the cultivation of character values such as honesty, responsibility, discipline, tolerance, and cooperation is very important to form learners who not only excel in academics, but also have moral integrity and emotional maturity. Strategies used in character cultivation include integration of character values in learning, habituation of positive attitudes, teacher role models, and extracurricular activities. The main challenges in implementing character education are the negative influence of digital media, the weak role of the family, and the lack of consistency in character development. Solutions include improving educators' competence in character education, strengthening cooperation between schools and parents, and creating a school environment that supports a positive culture. Thus, character education should be an integral part of the education system, through synergistic cooperation between schools, families and communities.
Blended Learning Method Using Google Classroom: Improving Students’ Conceptual Knowledge Rizki Fadilah; Aisyah, Aisyah; Evitamala Siregar
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 4 No. 2 (2025): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v4i2.1457

Abstract

The demand for the integration of technology to improve the quality of education in the 21st century, in order to achieve innovative leaning and enchance students’ understanding of subject, serves as the background of this study. The aim of this research is to examine the relationship between the Blended Learning method using Google Classroom and students’ conceptual knowledge ability. The population of this study consists of XI-1th-grade students at SMA Negeri 1 Siabu, Mandailing Natal Regency. The sampling method used in this study is purposive sampling, selecting 30 students froms class XI-1 as the research sample. The instruments used in this study are test questions and questionnaries. The data analysis technique employer is correlationa analysis with prerequisite testing. The results of study show a very strong positive relationship between Blended Learning using Google Classroom and students conceptual knowledge, as indicated by mulitiple correlation coefficient (R) of 0.9935 and a determination coefficient of 98.65%.
Moralitas dan Hukum Privat: Analisis Filsafat Hukum dalam Konteks Perjanjian Rizki Fadilah
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perjanjian, sebagai elemen fundamental dalam hukum privat, sering kali menuntut suatu keseimbangan antara kebebasan berkontrak dengan kewajiban moral pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengangkat pandangan klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum, artikel ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip moral, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi apakah dan bagaimana norma-norma moral harus diintegrasikan dalam hukum privat untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan kontraktual yang dapat merugikan pihak-pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Dengan pendekatan ini, artikel ini berusaha memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran moralitas dalam membentuk praktik hukum privat yang adil dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh, komprehensif, dan holistik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasikan narasi pada data visual secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara prinsip moralitas dan hukum privat, terutama dalam perjanjian. Meskipun hukum privat memberikan kebebasan berkontrak, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebebasan ini tidak sepenuhnya bebas dari kewajiban moral. Dalam hal ini, prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, dan integritas harus selalu dipertimbangkan agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah atau rentan. Kata Kunci: filsafat hukum; hukum privat; kebebasan berkontrak; moralitas.
Innovative Integrated Science Learning by Integrating Southern Tapanuli Traditions Nasution, Eni Sumanti; Kasmawati; Siregar, Evitamala; aisyah; Rizki Fadilah
International Journal of Educational Research Excellence (IJERE) Vol. 3 No. 2 (2024): July-December
Publisher : PT Inovasi Pratama Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/ijere.v3i2.1218

Abstract

The integration of local traditions into science education has the potential to enhance student engagement, cultural relevance, and academic performance. This study explores the development of an innovative integrated science curriculum that incorporates the rich cultural heritage of Southern Tapanuli, Indonesia. The research employs a qualitative approach, utilizing purposive sampling to select approximately 30 participants, including teachers, students, and community members. Data collection involves semi-structured interviews, classroom observations, and document analysis. Thematic analysis reveals five key themes: Cultural Relevance (107 mentions), Engagement (127 mentions), Community Involvement (71 mentions), Practical Applications (39 mentions), and Challenges (31 mentions). Content analysis further highlights the importance of cultural context (30.7%) and participant interaction (36.0%). Comparative analysis indicates significant differences between groups, with Group A demonstrating higher mean scores (82.5 vs. 75.2, p<0.05) and success rates (78% vs. 65%, p<0.01). Inferential statistics, including t-tests (t=2.45, p=0.018), ANOVA (F=4.67, p=0.012), and chi-square tests (χ²=10.30, p=0.015), support the existence of significant differences and associations between variables. These findings align with previous research emphasizing the benefits of interactive teaching methods and community engagement in education. The study concludes that culturally responsive teaching approaches and community involvement can significantly enhance student motivation and achievement in science education. Future research should further explore these relationships in diverse educational settings to validate and extend these findings.
Co-Authors Ahmad Royyan Aisyah Aisyah Aisyah Andri Irawan Anggita Uli Angel Gultom Ardani Ramdhan Thamimy Baehaqi Desi Sri Kelengna Surbakti Dhiauddin Tanjung Dini Syarafina Eni Sumanti Nasution Evitamala Siregar Fadil Ramadhan Fadjrur Rahman Hendro Subroto Ida Farida Juandi Juandi Kasmawati Mhd Yadi Harahap Muhammad Rahmadani Muhammad Rifal Junaidi Muhammad Rizky Nadhilah Nazwa Nurul Amelia Rahul Beget Pandapotan Purba Setiawati Setiawati Siregar, Evitamala Siti Aminah Suci Mulyani Sukiati Sumina Rambe Syaipuddin Ritonga Tiana Rahmadani Tina Mayasari Wicaksana, Bima Arya