Articles
<![CDATA[HAK-HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN URGENSI TOETSINGSWET DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v3i1.575
<![CDATA[Problem HAM di negara-negara berkembang pada umumnya berkaitan dengan penerapan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil dan politik yang secara filosofis bercirikan kebebasan (liberty), secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. eksisnya beberapa undang-undang yang dalam praktek membatasi dan mengebiri hak-hak dasar, semakin menyadarkan kita akan perlunya “Lembaga Toetsingswet” dan “Ketetapan MPR yang bersifat mengembangkan hak-hak dasar”. Kehadiran toetsingwet dan Ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia semakin urgen, mengingat adanya kecenderungan masyarakat global yang menilai persoalan HAM bukan merupakan urusan domistik suatu negara semata, melainkan juga berdimensi internasional (horizontal/international accountability).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA PEJABAT ATAS TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 16, No 4 (2011): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.275 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v16i4.88
<![CDATA[Kuatnya arus demokratisasi sangat berpengaruh terhadap tuntutan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu segi positif dari tuntutan tersebut adalah dengan telah diadopsinya prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pejabat atas tindakan mal-administratif dalam penerbitan izin di bidang lingkungan. Atas dasar prinsip ini warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat mempersoalkan legalitas perizinan dan sekaligus meminta pertanggungjawaban hukum (pidana) kepada pejabat atas kerugian yang dideritanya.The democratic strengthen is very influencing to the demand of good governance in managing the government. One of the positive demand is it has been adopted the principle of accountability of the constitution of protection and management of environment for official functionary on the act of mal administration in establishing permit of environment field, Based on the principle community who become sacrifice of pollution of environment can appeal the legal permit and the responsibility of criminal case towards the official functionary of disadvantages they have got.]]>
<![CDATA[PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v8i4.316
<![CDATA[In developing interstate relationships, there frequently are different interests that develop into an international dispute. For the purpose anticipating the international dispute development turn into international instability then the International Law should facilitate for problem solving procedures such as involving United Nation. The role of the United Nation in solving international disputes can be done by applying the procedures of Security Board General Committee and Secretary General based on the their own proportion and authority.]]>
<![CDATA[PAKTA INTEGRITAS DI TENGAH SURAMNYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (708.676 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.31
<![CDATA[Korupsi di Indonesia saat ini mengindikasikan sistemik, endemik, dan dianggap mengancam terhadap kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintahan, sehingga upaya pemberantasannya telah dilakukan melalui cara-cara yang istimewa (extra-ordinary measures). Belum optimalnya perbaikan komponen legal substance dan legal structure mendorong Presiden untuk mengintervensi perbaikan legal culture terhadap aspek perilaku dan performen pejabat publik dalam bentuk Pakta integritas dengan digulirkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Namun demikian kebijakan Presiden yang terkesan sporadis, dan tidak konsisten dalam penerapan dan penegakannya telah memperpanjang problem pemberantasan korupsi di Indonesia.Corruption in Indonesia is currently systemic, endemic, and considered threatening to public trust (public trust) on the performance of government, so that eradication efforts have been made through special ways (extra-ordinary measures.) Component repair is not optimum legal structure and legal substance to encourage the President to intervene in the improvement of legal culture and performen behavioral aspects of public officials in the form of integrity pact with Instruki No. 5 of 2004. The policies of President who impressed sporadic, and inconsistent in application and enforcement has extended the problem of combating corruption in Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERANG TERHADAP BERLAKUNYA PERJANJIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v4i1.207
<![CDATA[Di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan dan kerjasama terasa semakin penting artinya. Dalam Hukum Internasional, instrumen yang dapat dimanfaatkan dalam menjalin kerjasama tersebut adalah perjanjian internasional. Dalam praktek, pelaksanaan perjanjian sering terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang kurang bersahabat atau bahkan perang diantaranya sesama peserta perjanjian. Secara yuridis implikasi perang terhadap berlakunya perjanjian internasional dapat bervariatif, sehingga kuranglah tepat jika dikatakan bahwa perang menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional.]]>
<![CDATA[PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT PEMBERI IZIN ]]>
<![CDATA[Fachreza Akbar Hidayat]]>;
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (766.066 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v19i2.12
<![CDATA[Prosedur dan Persyaratan penerbitan izin lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini penting, karena akan memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan. Dengan dijelaskannya prosedur dan persyaratan tersebut, maka pejabat yang berwenang telah diberi rambu-rambu dalam menerbitkan izin lingkungan.Procedures and Requirements for the issuance of an environmental permit has been regulated in Law-Law Protection and Environmental Management. This is important, because it will give an overview to the person or any legal entity that must be fulfilled if you want to submit an environmental permit. With the procedures and requirements are explained, the authorities had given the signs-signs in issuing permits.]]>
<![CDATA[PIDANA PENCABUTAN KEMERDEKAAN JANGKA PENDEK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN RESOSIALISASI NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v11i4.390
<![CDATA[Crime is reaction given by State to someone which have proven to make a mistake to conduct doing an injustice. As an instrument, crime dropped pursuant to and considerations of purpose selected so that will bring benefit for punished by self and for society. Therefore construction of crime person have to be given in execution of crime in institute of community. But the effort do not always in line with crime direction. Appearance of Inmate Subculture in convict community and also given by negative stigma is society is reality in life of diffraction convict become trigger of prisonisasi for convict. Side ejects execution crime in institute of community require to get special attention for convict repeal of freedom short-range. So that crime which isn’t it effective correct reach the target of expected crime, not on the contrary.]]>
<![CDATA[DAMPAK TRANSFORMASI PERAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN TERHADAP DINAMIKA SISTEM KEPENDUDUKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v7i1.371
<![CDATA[The change of social pattern from traditional agrarian into modern industry has impact in woman transformation role. The previously woman role in the ‘back side’ or ‘under the man shadow’ begins to start into questions. Egalitarianism motto becomes familiar together with the extension of woman role. Anyhow, such change should be responded with a clear and specific policy. Accordingly, law as a tool of social engineering should be able to accommodate them, as well as gives the guarantee for the extension of woman role that has been once pushed in a corner by feudalism tradition.]]>
<![CDATA[SENGKETA TENUREAL: REFLEKSI PERTENTANGAN SENTRALISME HAK MENGUASAI NEGARA DALAM UUPA DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT ADAT (Sebuah Catatan Menuju Reformasi Hukum Agraria yang Pluralis) ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v7i3.335
<![CDATA[Regulation of agrarian principles (UUPA) is one of traditional law product that is made to characteristic of agrarian colonial regulation into agrarian regulation that take place in accordance with the goal of Indonesian Republic. The regulation committee therefore underlines the importance of the rearrangement of ownership and exploitation agrarian resources. During the Orde Baru regime, The Right of Country control (HMM was mislead into power centralism several investors. Local community role and existence was disturbed. This,, no doubt. emerged so many tenureal dispute. To avoid such incident happening again. UUPA as an Umbrella Provision should be reformed into an accommodative agrarian regulation character which also ensure the local community interests.]]>
<![CDATA[OTONOMI DAERAH: ANTARA DEMOKRATISASI DAN POLITIK BIROKRASI ]]>
<![CDATA[Ahmad Basuki]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1320.154 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.125
<![CDATA[UU No. 5 Tahun 1974, sebagai indikator pengatur otonomi daerah tidak terlepas dari ambivalensi kepentingan. Di satu sisi hendak mengangkat kepentingan rakyat (daerah), disisi lain juga mencerminkan adanya kepentingan penguasa (pusat). Dus, tolak tarik semangat demokrasi dan birokrasi. Demokrasi merupakan sebuah konsep, ajaran sekaligus azas yang bersifat relatif, kontekstual dan dinamis. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan arah pemilihan politik dan kesatuan bangsa. Kadar penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diukur melalui variabel fungsi, diskresi dan variabel akses.]]>
