Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.9
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Veritas et Justitia INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jurnal Yuridis Media Iuris Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Supremasi International Journal of Business, Law, and Education Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) IBLAM Law Review Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Shinta Hadiyantina
Universitas Brawijaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLIKASI KEKOSONGAN REGULASI DALAM PRAKTIK PENYEBARAN KAMPANYE HITAM OLEH BUZZER DI MEDIA SOSIAL I Gede Mahada Arsadana; Dhiana Puspitawati; Shinta Hadiyantina
Jurnal Yuridis Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v12i1.10028

Abstract

Perkembangan teknologi mempengaruhi segala aspek, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang sangat terlihat pengaruhnya terhadap kampanye pemilu melalui media sosial. Dalam implementasinya kampanye pemilu terdapat adanya kampanye hitam (Black Campign) yang dilakukan oleh Buzzer dengan akun palsu untuk mempengaruhi opini public melalui berita bohong dan pencemaran nama baik. Penelitian ini secara yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasi penelitian ini perlu diaturnya secara tegas mengenai adanya pelanggaran pemilu yang utamanya dilakukan oleh Buzzer lewat media sosial dan dalam implikasinya kampanye hitam harus berdasarkan asas Juber dan Jurdil dalam pembentukan pengaturannya yang nantinya bila ditemukan suatu pelanggaran harus adanya delik aduan untuk ditindak lanjuti yang memerlukan waktu paling lambat 7 hari, bila lewat batas waktu tersebut adanya pelanggaran tidak dilanjutkan, maka dari itu dapat dikonsepkan dengan di temukannya pelanggaran pemilu dapat langsung di laporkan atau sebagai delik umum yang nantinya lembaga yang berwernang dalam menindak adanya kampanye hitam harus dapat bersinergi dengan baik mulai dari Lembaga Bawaslu, KPU, Kepolisian agar terciptanya pemilu damai dan berkeadilan. Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam UU Pemilu mengenai kampanye yang dilakukan oleh Buzzer, baik dari pengaturan, penyelenggaraan dan sanksinya harus disesuaikan.
Co-Authors Abdul Rachmad Budiono Alfira Yushardinar Sudrajad Amelia Ayu Paramitha Amir, Irfan Angga Dwi Prasetyo Anindita Purnama Ningtyas Arini Jauharoh Awaludin Nur Ihfan Bambang Sugiri Bayu Nando Prayoga Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari Dhiana Puspitawati Djumikasih Dwi Kukuh Verdyandika Endang Sri Kawuryan Ferio Wabarca Hutabarat Fery Rochmad Ramadhan Hendry Tholabah Ilman Naif I Gede Mahada Arsadana Immanuela Yolanda Indah Dwi Qurbani Intan Meitasari Istilam Istilam Muhammad Luthfi Ghifari Muhammad Zufar Aiman Nur Faisyah Prasetyo Nugroho Qurni Annamalia Reka Dewantara Riana Susmayanti Rini Purwandari Siti Anisa Fatmawati Siti Faridah Sudarsono Sudarsono Sudarsono Sukarmi, Sukarmi Syakir Prayoga Tiara Maharani Tunggul Ansari Setia Negara