Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Ilmu komputer JARI Jurnal Abdikarya Pembangunan HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Gandhi: Jurnal pengabdian kepada Masyarakat (G-JPM) Lughaat: Journal of Arabic Linguistics
Muhammad Anis
Departemen Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADA MARKETPLACE ONLINE LAZADA Sumarni Arny; Hadi Daeng Mapuna; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.21658

Abstract

AbstrakPokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur (library research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan jual beli pada marketplace online Lazada dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh Lazada, mulai dari melakukan pendaftaran, mengikuti persyaratan dan melakukan proses jual beli sehingga pembeli bisa berbelanja sesuai dengan jenis barang yang dipilih, sampai proses konfirmasi barang akan dikirim ke alamat dituju. Jika barang yang datang tidak sesuai dan/atau rusak maka konsumen boleh melakukan pengembalian dana atau penukaran barang. 2) menurut hukum Islam jual beli online khususnya jual beli yang dilakukan pada marketplace Lazada diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan jual beli secara hukum Islam berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma. Dalam sistem jual beli secara online sama dengan sistem jual beli salam atau biasa disebut dengan jual beli dengan sistem pemesanan terlebih dulu, dan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli salam serta transaksi dalam sistem jual beli online ini tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Online, LazadaAbstract: The main problem in this study is how to review Islamic law on buying and selling online. The type of research used in this study is a type of literature research (library research), using qualitative research methods with the research approach used is normative. The results of the study indicate that: 1) the implementation of buying and selling on the Lazada online marketplace is carried out in accordance with the provisions and procedures provided by Lazada, starting from registering, following the requirements and carrying out the buying and selling process so that buyers can shop according to the type of goods selected, to the process of buying and selling. Confirmation of goods will be sent to the destination address. If the goods that arrive do not match and/or are damaged, the consumer may refund or exchange the goods. 2) according to Islamic law, buying and selling online, especially buying and selling carried out on the Lazada marketplace, is allowed in Islamic law, because it is in accordance with Islamic law buying and selling based on the arguments of the Qur'an, as-Sunnah and ijma. The online buying and selling system is the same as the salam buying and selling system or commonly referred to as buying and selling with a pre-order system, and has fulfilled the pillars and conditions in the sale and purchase of greetings and transactions in this online buying and selling system do not contain elements of gharar or ambiguity. Keywords: Islamic Law, Lazada, Online Buying and Selling.
PELAKSANAAN ARISAN HANDPHONE SECARA ONLINE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Siti Rismayanti Basri; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21829

Abstract

AbstrakPenelitian Ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan handphone secara online dan bagaimana tinjauan hukum islam serta untuk mengetahui sistem yang dilakukan pada arisan handphone di akun instagram @arisanonline_mks. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu salah satu penelitian Kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk menngumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis empiris. Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pemilik arisan dan anggota arisan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 tahap, yaitu: 1). Pengelolaan data, analis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan handphone secara online pada @arisanonline_mks bertentangan dengan syariat islam dimana arisan ini menetapkan suatu persyaratan denda dan biaya admin diawal perjanjian, semua bentuk denda yang diberlakukan diawal perjanjian bertentangan dengan syariat islam dan disebut sebagai riba jahiliyah (riba nasi’ah) dan segala bentuk riba adalah haram dalam hukum islam, sementara di dalam al-qur’an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat islam, dan sebagai umat muslim yang beragama dan berilmu hendaknya menentukan suatu kegiatan dalam memperoleh harta yang tidak hanya menguntungkan di dunia tetapi bernilai pahala di sisi Allah swt dan mengantarkan kepada surga-Nya.Kata Kunci : Arisan Online, Hukum Islam, Pelaksanaan. AbstractThis research discusses the purpose of knowing the implementation of mobile social gathering online and how to review Islamic law and to find out the system carried out on mobile social gathering on the Instagram account @arisanonline_mks. The type of research used in this research is Field Research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approach used is: empirical juridical. The sources of data for this research are arisan owners and arisan members. Furthermore, the data collection methods used are: interviews, and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: 1). Data management, data analysis conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of online mobile social gathering at @arisanonline_mks is against Islamic law where this social gathering stipulates a requirement for fines and admin fees at the beginning of the agreement, all forms of fines imposed at the beginning of the agreement are contrary to Islamic law and are referred to as usury jahiliyah (riba nasi'). ah) and all forms of usury is forbidden in Islamic law, while in the Qur'an it has been explained how to obtain property according to Islamic law, and as Muslims who are religious and knowledgeable, they should determine an activity in obtaining wealth that is not only profitable in the world. but worth the reward in the sight of Allah swt and lead to His paradise.Keywords: Implementation, Islamic Law, Online Gathering.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RAHN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Mutmainna Mutmainna; Hamsir Hamsir; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Januari 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21889

Abstract

AbstrakSaat ini perkembangan dari produk-produk yang berbasis Syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali dalam dunia perbankan, khususnya pada perbankan Syariah. Perbankan Syariah atau bank Islam merupakan suatu sistem perbankan yang pada pengoperasiannya berdasarkan Syariah Islam. Fungsi bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Pendekatan Normatif (syar’i), yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap raktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dianggap telah sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam praktik rahn emas seperti gharar, maysir, dan riba. Karena Kesesuaian antara aplikasi rahn emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani dapat dilihat pada tiga hal yaitu rukun, syarat sah gadai, biaya-biaya serta mekanisme penyelesaian barang jaminan. Serta praktik rahn emas pada Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Hukum Islam, Praktik, Rahn Emas.AbstractNowadays, the development of Sharia-based products is increasing in Indonesia, not exception in the world of banking, especially in Sharia banking. Sharia banking or Islamic banks are banking systems that operate based on Islamic Shariah. The function of Sharia banks in general is no different from conventional banks, namely as an intermediation institution that connects the overfunded parties with the underfunded parties. When the need is urgent while finances are declining then some people choose by way of debt. They could have borrowed by pawning their valuables. The main problem that became the study in this study is how the review of Islamic law on the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani.The type of research used in this study is a qualitative type of field. The approaches used are two: Normative Approach (syar'i), juridical and empirical approach. The results showed that the Islamic Law view of gold rahn raktik in Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani is considered to be in accordance with Sharia principles because it does not contain 3 elements that are prohibited in the practice of gold rahn such as gharar, maysir, and riba. Because of the conformity between the application of gold rahn at Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani can be seen on three things, namely the rukun, the legal terms of mortgages, costs and the mechanism of settlement of collateral goods. As well as the practice of gold rahn in Bank Syariah Indonesia has been in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No.26/DSN-MUI/III/2002 on Rahn Emas.Keywords: Bank Syariah Indonesia, Islamic Law, Practice, Rahn Emas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hamzah; Nila Sastrawati; Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29684

Abstract

Abstrak Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di lakukan oleh Baby Laundry bentuk tanggungjawab tersebut dilakukan secara baik oleh Baby laundry, tanggungjawab yang berdasar atas ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha Baby laundry. Baby laundry akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan oleh Baby laundry Kerugian yang dialami oleh konsumen Baby laundry merupakan kerugian yang berdasarkan wanprestasi berupa kelalaian pelaku usaha Baby laundry yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Baby Laundry memberikan ganti kerugian atas kelalaiannya tersebut baik itu dengan bentuk pembayaran sejumlah uang atau penggantian barang yang sejenis. Perihal perlindungan konsumen pihak Baby laundry harus betanggung jawab atas kesalahan yang membuat konsumen mengalami kerugian., Hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa Lundry untuk bertanggung jawab atas segala kerusakan barang tersebut, sesuai aqad atau kesepakatan antara semuah. Dalam hal muamalah (ujrah al-„amah), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam pertanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa. Kata Kunci: Jasa Laundry, Konsumen, Perlindungan Hukum. Abstract The form of legal protection for consumers carried out by Baby Laundry is a form of responsibility carried out properly by Baby Laundry, the responsibility is based on the provisions made by Baby Laundry business actors. Baby laundry will be responsible for what is a mistake made by Baby laundry. Losses experienced by consumers. Baby laundry is a loss based on default in the form of negligence of Baby laundry business actors which results in losses for consumers. Baby Laundry provides compensation for the negligence, either in the form of payment of a sum of money or the replacement of similar goods. Regarding consumer protection, the Baby Laundry must be responsible for mistakes that make consumers suffer losses. Islamic law imposes the responsibility of the laundry service manager to be responsible for any damage to the goods, according to the contract or agreement between all. In the case of muamalah (ujrah al-„amah), Islam has laid out the lines for every rule of law, in this case regarding the responsibility for goods coverage between the management of the work and those who use the service. Keywords: Legal Protection, Consumers, Laundry Services.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA Dia Maya Sari; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.25439

Abstract

Abstrak Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani sudah benar dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan. Hal ini dapat dilihat dari sistem transaksi dan penetapan harga yang ada pada BSI. Adapun Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli garar ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait murabahah bi al-wakalah. Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani hendaknya istiqomah dalam menerapkan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada proses transaksi perbankan agar para nasabah selalu diperlakukan yang adil sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya serta hendaknya selalu menerapkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada proses penetapan harga produk. Dengan adanya fatwa MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan bank BSI dapat menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam. Kepada para pelaku BSI diharapkan agar mampu menjalankan menjalankan transaksi ini sebagaimana sesuai dengan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang sudah ada, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam bertransaksi. Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Hukum. Abstract Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani is correct in applying the Values ​​of Islamic Economic Law in the banking transaction process. This can be seen from the transaction and pricing system in BSI. As for the values ​​of Islamic Economic Law that cannot be applied, because the employees of Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani specifically do not understand the nature and legal consequences of buying and selling garar coupled with a lack of understanding of customers regarding murabahah bi al-wakalah Bank BSI Makassar KCP Ahmad Yani should be consistent in applying Islamic Economic Law Values ​​in the banking transaction process so that customers are always treated fairly in accordance with what they have done and should always apply the values ​​of Islamic economic law in the pricing process product. With the MUI fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 it is hoped that the BSI bank will be able to carry out the transaction in accordance with the provisions of Islamic Economic Law Values. The BSI actors are expected to be able to carry out this transaction in accordance with the existing Islamic Economic Law Values, so that no one is harmed in the transaction. Keywords: Islamic Bank, Islamic Economics, Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR Rizaldi; Muhammad Anis; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26865

Abstract

Abstrak Islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profersional demi kemaslahatan ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar dilakukan beberapa tahap yaitu perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya di bulan November atau Desember, dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa lokasi untuk mempermudah muzakki berzakat, setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan berdasarkan program-program, sasarannya terdapat dalam QS at-Attaubah ayat 60. Pendapat ulama serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf. Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat Abstract Islam recognizes the concept of zakat, which is the obligation of every Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and professionally for the benefit of the ummah. The main problem in this research is how the zakat management procedures and Islamic legal views on zakat management. The type of research used in this research is field research, with the approach used in this research is an empirical juridical approach and sharia. The results show that the zakat management procedure by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting zakat, infaq and alms (ZIS) together with the Zakat Collection Unit (UPZ) in several locations to make it easier for muzakki to pay zakat, after collection, distribution is carried out both consumptive and productive and evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based on programs, the target is contained in QS at-Attaubah verse 60. The opinions of scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf. Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG DI KABUPATEN MAROS Mita; Ashar Sinilele; Muhammad Anis
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28839

Abstract

Abstrak Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. jual beli, pinjam meminjam adalah bagian dari aktifitas ekonomi. Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang, dan Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktik utang piutang yang terjadi pada Masyarakat Nelayan Desa Pajukukang. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan sosiologis dan pendekatan muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan praktek utang yang terjadi di masyarakat nelayan di Desa Pajukukang merupakan praktek muamalah yang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan jaminannya tidak ada, tetapi memiliki bunga uang. Adapun faktor yang melatar belakangi praktek utang piutang yang terjadi adalah karena kemudahan dibandingkan dengan melakukan pinjaman pada Lembaga keuangan. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Pajukukang. sudah memenuhi rukun dan syarat yang merupakan syarat sahnya suatu akad. Meskipun praktik utang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syarat, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam (fiqh muamalah) karena adanya tambahan dalam utang piutang termasuk riba dan hukumnya haram, Yang disebutkan dalam (Q.S Ali-imran:130). Kata Kunci: Hukum Islam, Masyarakat, Utang-Piutang. Abstract Terminologically, debts and receivables are giving assets to people who will use them and return them in exchange at a later date. buying and selling, borrowing and borrowing are part of economic activity. The main problem of this research is how the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village, and how is the review of Islamic law on the practice of debt and credit that occurs in the fishing community of Pajukukang village. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical, sociological approach and muamalah approach. The results of this study indicate that the practice of debt that occurs in the fishing community in Pajukukang Village is a muamalah practice which is carried out orally with a mutual trust system, there is no black and white agreement, even the guarantee is not there, but it has money interest. The factors behind the practice of debt and receivables that occur are because of the convenience compared to making loans to financial institutions. If viewed from the perspective of Islamic law, the practice of debt and credit carried out by the Pajukukang Village community. has fulfilled the pillars and conditions which are a condition for the validity of a contract. Even though this practice of debt and credit has fulfilled the pillars and conditions, there is a discrepancy with Islamic law (fiqh muamalah) because of the additions in accounts payable including usury and the law is haram, which is mentioned in (Q.S Ali-imran: 130). Keywords: Debts, Islamic Law, Society.
Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa Nur Azizah; Muhammad Anis
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum SEPTEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i3.22245

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsungbagaimana prosedur dalam perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce danbagaimana hukumnya dalam Islam (Fiqh Muamalah/jual beli).Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi Islam kontemporer,keuangan dan perbankan syariah secara nasional, diperlukan upaya meneliti danmemperluas keilmuan ekonomi Islam tentang perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce sesuai dengan syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luaslebih khusus umat Islam dalam Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli tanahdalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut terjerumus riba dan kepastianhukum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam.Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalamhukumnya, bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasilanalisis sementara Hukum meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islamadalah mubah.Kata kunci : perjanjian, jual beli, E-commerce, hukum islam. 
SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH (TESENG) MENURUT HUKUM ISLAM syamsul arif; Andi Intan Cahyani; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27810

Abstract

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan sawah (teseng)?. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah para petani penggarapan sawah di kelurahan Sangiasseri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan Sangiasseri tentang bagi hasil penggarapan sawah (teseng) dibolehkan oleh syara’ karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah Muzara’ah dan Mukharabah, Dimana Muzara’ah yaitu mengelolah tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Adapun Mukhabarah sama seperti Muzara’ah hanya saja benihnya berasal dari pengelola. Kerjasama ini di bolehkan dalam Islam karena adanya saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Serta bagi hasil ini telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan para sahabat-sahabatnya. Implikasi dalam penelitian ini adalah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil seharusnya dilakukan perjanjian diatas kertas atau tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, karena kita tidak tahu adanya orang (antara kedua belah pihak) yang ingkar dalam perjanjian tersebut. Serta disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama mereka yang lahannya tidak terolah (lahan tidur) agar dapat memberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan produktifitasnya, sehingga dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi diri pemilik lahan sendiri. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Hukum Islam
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI KURSUS PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Andi Muhammad Muammar Qadafi; Hartini Tahir; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.26401

Abstract

The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. This research was descriptive qualitative research and also field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom before marriage as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Pre-marital courses have urgency because they contain positive values ​​(maṣlahaḥ) and strengthen and support the realization of hifẓ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is, it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, Keywords:Islamic Law, Pre-Marriage Course, Household Harmony.
Co-Authors Abd. Halim Talli Adhayanti, A Nurzafira Adiguna, M.Kom, Mochamad Adhari Ali Ridho Andi Agung Mallongi Andi Muhammad Nasri Andi Intan Cahyani Andi Muhammad Muammar Qadafi Any Meilani Apriyani, Nanda Hera Arniwati Ashar Sinilele Badi’atul Ulwiyah Bambang Wisnu Widagdo Basyirah Mustarin bayu saputra Dia Maya Sari Diky Syafitra ERLINA Hadi Daeng Mapuna Hamsir Hamsir Hamzah Hartalena Hartalena Hartini Tahir Imam Hadhori Irfanun Nisa Tsalis Hantanty Irsan Taufik Mayasari mawar Mita Mochamad Adhari Adiguna Muh Wahyudin Anugrah Muhammad Asri Muhammad Ikbal Ali Muhammadiyah Amin Musyfikah Ilyas Mutmainna Mutmainna Nadia Amalia putri Naning Puji Astutik Nur Azizah Nur Hijriah Nur Jannah Nur Taufiq Sanusi Rahmasari, A. Nina Rezky Amaliah Burhani Rizaldi Rizkah Hikmah Karliana Sastrawati, Nila Siti Rismayanti Basri Sohrah Sumarni Arny Suriyadi syamsul arif Tirto Prayitno Zahra Khoirijannah Zaqia Rezky Intan Saputri