Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai Sofura Alfia Dayana; Zaini Abdul Malik
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.2027

Abstract. Non-Cash Food Assistance is food social assistance from the government to reduce the burden by fulfilling some food needs. The objectives of this research are: (1) Knowing the implementation of the distribution of the BPNT program in Bencoy Village. (2) Knowing the analysis of Islamic law principles and the Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021. This research method uses a qualitative research type with a normative juridical approach. The research data were obtained from the object to be examined by carrying out observations, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. Based on the research results, it was found that the distribution of the Bencoy Village Non-Cash Food Assistance (BPNT) program was channeled in cash through the Post Office, the assistance funds provided by the government were required to spend on food. According to Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021, the use of funds received by Beneficiary Families (KPM) is not fully in accordance with existing regulations. In terms of the principles of Islamic law and muamalah, they are not fully in accordance with the principles of trustworthiness and the principles of honesty. Abatrak. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan dari pemerintah untuk mengurangi beban melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) Mengetahui pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Bencoy.(2) Mengetahui analisis prinsip hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bencoy disalurkan secara tunai melalui Kantor Pos, dana bantuan yang diberikan pemerintah diharuskan untuk membelanjakan bahan pangan. Menurut Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021 dalam penggunaan dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dilihat dari segi prinsip hukum Islam dan muamalah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip kejujuran.

Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia Ahmad Ghazi Zhafiirin; Zaini Abdul Malik; Yayat Rahmat Hidayat
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.1806

Abstract Islam is a religion that regulates all lines of our lives, also in the field of muamalah. Muamalah is an important thing to do to fulfill the necessities of life. Muamalah or buying and selling is currently made easy by technology, which can be done online. Marketplaces actually have the same concept as traditional markets, namely providing a place for other people to sell and buyers. The difference in the buying and selling marketplace can be accessed on a computer or device making it easier. One of the most popular marketplaces in Indonesia is Tokopedia. Basically, transactions are permissible as long as they do not violate the principles of muamalah both from pillars, conditions, to additional conditions when buying and selling takes place. In muamalah, a Muslim needs to pay attention to the principles, pillars and conditions of buying and selling so that they are in accordance with Islamic law. The research aims to: 1. Know how to practice buying and selling on the Tokopedia marketplace, 2. Know how to analyze the muamalah principle in transactions on the Tokopedia marketplace. The research was conducted using a qualitative normative approach. The data collection technique was carried out by observing the Tokopedia application and studying the literature. The data analysis technique used is literature study. The results of the study show that when the transaction process is carried out, there are things that meet the principles of Muamalah and there are things that are not appropriate. The same goes for the pillars and terms of buying and selling. There are things that are suitable and not suitable. Abstrak. Islam adalah agama yang mengatur seluruh lini kehidupan kita, juga di bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah atau jual beli saat ini dipermudah dengan teknologi yakni dapat dilakukan secara online. Marketplace sebenarnya mempunyai konsep yang sama dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat agar orang lain dapat berjualan dan adanya pembeli. Perbedaan pada marketplace jual beli dapat diakses di komputer maupun gawai sehingga lebih memudahkan. Salah satu marketplace yang diminati di Indonesia adalah Tokopedia. Pada dasarnya bertransaksi diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip muamalah baik dari rukun, syarat, hingga syarat tambahan ketika jual-beli itu terjadi. Dalam bermuamalah, seorang Muslim perlu memperhatikan prinsip, rukun dan syarat jual beli agar sesuai dengan syariat Islam. Penelitian bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana praktik Jual-beli pada marketplace Tokopedia, 2. Mengetahui bagaimana analisis prinsip muamalah dalam bertransaksi di marketpalce di Tokopedia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi pada aplikasi Tokopedia dan studi literatur. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat proses transaksi dilakukan terdapat hal yang memenuhi prinsip Muamalah dan terdapat pula yang tidak sesuai. Demikian pula terkait rukun dan syarat jual beli. Terdapat hal yang sesuai dan tidak sesuai.

Efisiensi Zakat Infak Sedekah dan Wakaf Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Aisyah Shohwatul Islam; Zaini Abdul Malik; Popon Srisusilawati
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.2026

Abstract. Zakat, infaq, alms and waqf are supporters of economic growth, besides that ziswaf is an instrument of socio-economic equity that can be used to reduce contributors to poverty line. The Insan Dermawan Fondation is one of the ziswaf management institution in Bandung Regency. This study aims to find out how the practice of collecting ziswaf at the Insan Dermawan Institute, to determine the distribution practice at the Insan Dermawan Institute and to analyze the efficiency level of the Insan Dermawan Institute using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. This research uses descriptive quantitative research. The data obtained from the object to be studied using financial statements, observations, interviews and documentation. The financial statements used in this study are financial statements used in this study are financial statements for the period 2020-2022 wich are then calculated using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Based on the results of the research, it was found the Generous Personnel were efficient as an institution manages zakat, infaq, alms and waqf, this was indicated by efficienty value obtained, which was 100% or 1. Although, the Generous Personnel were still unable to pursue the predetermined collection and distribution targets. Abstrak. Zakat, infak, sedakh dan wakaf adalah pendukung pertumbuhan ekonomi, selain itu ziswaf merupakan instrument pemerataan sosial ekonomi yang bisa digunakan untuk mengurangi penyumbang garis kemiskinan. Yayasan Insan Dermawan adalah salah satu lembaga pengelola ziswaf yang berada di Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penghimpunan ziswaf di Lembaga Insan Dermawan, untuk mengetahui praktik pendistribusian di Lembaga Insan Dermawan dan untuk menganalisis tingkat efisiensi Lembaga Insan Dermawan menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti menggunakan laporan keuangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Laporan keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan periode Tahun 2020-2022 yang kemudian dihitung menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Insan Dermawan telah efisien sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf hal ini ditunjukan dengan perolehan nilai efisiensi yang didapat yaitu 100% atau 1. Walaupun Insan Dermawan masih belum bisa mengejar target penghimpunan dan pendistribusian yang ditentukan sebelumya.

Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai Sofura Alfia Dayana; Zaini Abdul Malik
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 2, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v2i1.2027

Abstract. Non-Cash Food Assistance is food social assistance from the government to reduce the burden by fulfilling some food needs. The objectives of this research are: (1) Knowing the implementation of the distribution of the BPNT program in Bencoy Village. (2) Knowing the analysis of Islamic law principles and the Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021. This research method uses a qualitative research type with a normative juridical approach. The research data were obtained from the object to be examined by carrying out observations, interviews, questionnaires, documentation and literature studies. Based on the research results, it was found that the distribution of the Bencoy Village Non-Cash Food Assistance (BPNT) program was channeled in cash through the Post Office, the assistance funds provided by the government were required to spend on food. According to Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2021, the use of funds received by Beneficiary Families (KPM) is not fully in accordance with existing regulations. In terms of the principles of Islamic law and muamalah, they are not fully in accordance with the principles of trustworthiness and the principles of honesty. Abatrak. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bantuan sosial pangan dari pemerintah untuk mengurangi beban melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) Mengetahui pelaksanaan penyaluran program BPNT di Desa Bencoy.(2) Mengetahui analisis prinsip hukum Islam dan Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari objek yang akan diteliti dengan melaksanakan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Bencoy disalurkan secara tunai melalui Kantor Pos, dana bantuan yang diberikan pemerintah diharuskan untuk membelanjakan bahan pangan. Menurut Peraturan Menteri Sosial no 5 tahun 2021 dalam penggunaan dana yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dilihat dari segi prinsip hukum Islam dan muamalah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah dan prinsip kejujuran.

Pengelolaan Zakat Dana Non Halal Baznas Kota Bandung Berdasarkan Prespektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Fuad Malik Al Faqih; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10671

Abstract. BAZNAS Bandung city in transactions cannot be separated from conventional financial institutions because conventional financial institutions dominate all financial transactions. There is no official ban on the use of conventional banks, so it is permissible and not something that constitutes a prohibition on its use. So this transaction is common and unavoidable. Sharia financial institutions fulfill some of their financial needs by transacting with conventional banks. For example, when receiving zakat through conventional banks, there is a part of the receipt that comes from income from current account services or interest from conventional banks and this according to Islamic sharia principles is haram. Baznas Bandung City accepts donations from donors originating from bank interest, but uses the precautionary principle that non-halal funds must be channeled for public purposes. This type of research uses field research, using primary and secondary data sources. Then data collection techniques use interviews and documentation. The results of this research are the factors of using conventional banks and receiving funds from conventional banks interest based on the purification of assets owned by donors to be used as well as possible for the public interest, and the analysis of Islamic Law and Positive Law is Positive Law. This policy is considered valid because it has not There are special regulations that prohibit the use of conventional banks taking into account the policies and regulations, but in Islamic law this policy is still considered to be detrimental. Abstrak. BAZNAS kota Bandung dalam transaksi tidak terlepas dari lembaga keuangan konvensional karena lembaga keuangan konvensional mendominasi seluruh transaksi keuangan. Belum adanya larangan secara resmi dari penggunaan bank konevnsional, sehingga diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang menjadi larangan dalam penggunaannya. Sehingga transaksi ini lazim dan tidak dapat dihindari Lembaga keuangan syariah memenuhi sebagian hajat keuangannya dengan bertransaksi pada bank konvensional. Misalnya saat penerimaan zakat melalui bank konvensioanal maka ada bagian penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Pada Baznas Kota Bandung menerima sedekah dari donatur yang bersumber dari bunga bank, namun dengan menggunakan prinsip kehati-hatian bahwa dana non halal tersebut harus di salurkan untuk kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor penggunaan bank konevnsional dan penerimaan dana dari bunga bank konvensional didasarkan pada pensucian harta yang dimiliki donatur untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umum, dan analisi Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Hukum Positif kebijakan ini dianggap sah saja karena belum adanya aturan khusus yang melarang penggunaan bank konvensional dengan pertimbangan kebijakan dan peraturannya, namun dalam hukum Islam kebijakan ini masih dianggap terdapat mudharat nya.

Analisis Pengawasan Pembiayaan Mudharabah pada Produk Mikro Syariah di BMT Tamzis Cabang Bandung Salsabila Rafidah; Zaini Abdul Malik; Intan Manggala Wijayannti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.10908

Abstract. Baitul Maal Wattamwil (BMT) is a microfinance institution whose operations are based on sharia principles. Financing in BMT involves the provision of funds by the institution to the community which must be returned in accordance with established sharia principles. Supervision is the process of observing all organizational activities. One of the sharia microfinance products owned by BMT Tamzis, especially in the mudharabah contract, has reached 600 members. Therefore, researchers are interested in knowing the suitability of supervision of Islamic microfinance products at BMT Tamzis. This study aims to analyze the mechanism and implementation of financing supervision on these products at BMT Tamzis Bandung. The research method used is qualitative with a normative juridical approach and uses a type of field research. Data were obtained through observation, interviews, literature studies, documentation, and analyzed using qualitative descriptive techniques. Research findings show that there are several factors that cause the lack of implementation of the supervision system with established SOPs. These factors include: the supervisory team only consists of account officers and marketing collectors, while supervision should involve various parties such as DPS, the finance team and the financing committee team. Not effective in the ball pickup system and the number of officers is less when compared to the number of customer members. Budget limitations for travel money. Lack of awareness of customer members paying financing installments. Then the lack of participation of customer members in the coaching program that has been organized by BMT Tamzin. Abstrak. Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan di BMT melibatkan pemberian dana oleh lembaga kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi. Salah satu produk pembiayaan mikro syariah yang dimiliki oleh BMT Tamzis, khususnya pada akad mudharabah telah mencapai 600 anggota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kesesuaian pengawasan terhadap produk pembiayaan mikro syariah di BMT Tamzis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi pengawasan pembiayaan pada produk tersebut di BMT Tamzis Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya implementasi sistem pengawasan pembiyaan dengan SOP yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tesebut meliputi : tim pengawas hanya terdiri account officer dan marketing kolektor saja, sementara seharusmya pengawasan harus melibatkan berbagai pihak seperti DPS, tim keuangan dan tim komite pembiayaan. Tidak efektif dalam sistem jemput bola dan jumlah petugas terbilang kurang jika dibandingkan dengan jumlah anggota nasabah. Keterbatasan anggaran biaya untuk uang perjalanan. Kurangnya kesadaran para anggota nasbah membayar angsuran pembiayaan. Kemudian kurangnya partisipasi anggota nasabah dalam program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BMT Tamzis.

Analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 terhadap Program Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid di Kopsyahmas Mungsolkanas Bandung Tri Ambarwati; Zaini Abdul Malik; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11024

Abstract. Empowerment is a development process that makes people take the initiative in social activities to improve their situation and conditions. MSMEs are business activities carried out by individuals or groups but with small businesses. Minister of Cooperatives and UMKM Regulation No. 3 of 2021 which explains the convenience and protection of Cooperatives and MSMEs. One of the Kopsyahmas Mosque Cooperatives has approximately thirty MSME business actors who provide financing and carry out empowerment, so the author wants to know about the empowerment practices carried out by the Mungsolkanas Cooperative and the analysis of Permenkop MSMEs No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. The aim of this research is to analyze Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach and the type of research is field research. The data collection methods used were interviews, literature study, observation and documentation. Research results The empowerment practice carried out is very easy both in terms of the terms and process and the contract used is explained in advance and mutually agreed upon by both parties. The analysis of Permenkop UMKM No. 3 of 2021 on the empowerment of MSMEs in the Bandung Kopsyahmas Mosque Cooperative is less than optimal because article 12 in Permenkop UMKM No. 3 of 2021 is not implemented comprehensively by the Kopsyahmas Mosque Cooperative. Abstrak. Pemberdayaan merupakan suatu proses pembangunan yang menjadikan masyarakat mempunyai inisiatif dalam kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok namun dengan usaha kecil-kecilan. Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 3 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang kemudahan dan perlindungan Koperasi dan UMKM. Salah satu Koperasi Masjid Kopsyahmas mempunyai kurang lebih tiga puluh pelaku usaha UMKM yang memberikan pembiayaan dan melakukan pemberdayaan, sehingga penulis ingin mengetahui praktik pemberdayaan yang dilakukan Koperasi Mungsolkanas dan analisis Permenkop UMKM No 3 Tahun 2021 tentang pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Permenkop UMKM No. 3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Praktek pemberdayaan yang dilakukan sangat mudah baik dari segi syarat dan prosesnya serta kontrak yang digunakan dijelaskan terlebih dahulu dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Analisis terhadap Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM pada Koperasi Masjid Kopsyahmas Bandung kurang optimal karena pasal 12 pada Permenkop UMKM No.3 Tahun 2021 tidak diterapkan secara komprehensif oleh Koperasi Masjid Kopsyahmas.

Analisis Putusan Hakim Nomor 86/PdtG/2023/PA Mrs tentang Pembebanan Biaya Operasional pada Pembiayaan Mudharabah di Pengadilan Agama Maros Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Esti Apriliani Permata Sari; Zaini Abdul Malik; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11283

Abstract. There are different views regarding the burden of operational costs in mudharabah financing between the DSN-MUI Fatwa and the Sharia Economic Law Compilation. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) What is the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) What is the analysis of the decision of the judge of the Maros religious court in decision Number 86/ Pdt.G/2023/PA Mrs. Researchers use qualitative research methods with data collection techniques using triangulation (combining various data sources). Data analysis was carried out inductively. The approach in this research uses a normative juridical approach. This type of research is a literature study. If analyzed in the context of the relationship between KHES and the DSN-MUI Fatwa, it appears that there is a lack of harmony in the regulations between the two. This of course can damage legal certainty. As a result, confusion will arise in determining the legal guidelines that must be followed. Furthermore, if we consider the roles of both, it can be seen that they have different focuses, where KHES is specifically aimed at resolving sharia economic disputes in the Religious Courts, while the DSN-MUI Fatwa focuses more on the operational arrangements of the system. Abstrak. Terdapat perbedaan pandangan mengenai pembebanan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah antara Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs (2) Bagaimana analisis putusan hakim pengadilan agama Maros pada putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA Mrs. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (penggabungan berbagai sumber data). Analisis data dilakukan secara induktif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Jika dianalisis dalam konteks hubungan antara KHES dan Fatwa DSN-MUI, terlihat adanya ketidakselarasan dalam regulasi di antara keduanya. Hal ini tentu saja dapat merusak kepastian hukum. Akibatnya, akan timbul kebingungan dalam menentukan panduan hukum yang harus diikuti. Selanjutnya, jika kita mempertimbangkan peran keduanya, terlihat bahwa mereka memiliki fokus yang berbeda, di mana KHES ditujukan khusus untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, sedangkan Fatwa DSN-MUI lebih menitikberatkan pada pengaturan operasional sistemnya.

Analisis Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap Penyewaan Lahan PT KAI Azmi Filhaq; Zaini Abdul Malik; Muhammad Yunus
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11304

Abstract. In Islam, muamalah is an activity or activity carried out by humans to fulfill their daily needs, one of which is through renting or ijarah. Ijarah is a contract whose object is the exchange of benefits for a certain period, namely ownership of benefits in return or what can be called selling benefits. A lease or ijarah can be said to be valid if it meets certain pillars and conditions. The people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, carry out activities for renting land belonging to PT KAI, so the author wants to know the suitability of the pillars and conditions according to muamalah jurisprudence or government regulations carried out by the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District.The aim of this research is to determine the practice of leasing land owned by PT KAI and to analyze muamalah jurisprudence and Government Regulation No. 28 of 2020 concerning Management of State/Regional Property regarding the leasing of government-owned land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. . The research framework focuses on the theory of ijārah contracts according to muamalah jurisprudence on the practice of leasing PT KAI land and the provisions of Government Regulation No. 28 of 2020 in Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency. This research uses a qualitative approach that is normative juridical in nature. The data sources for this research use primary data in the form of interviews and secondary data obtained from journals, articles, books and other sources.The research results found that in practice the people of Langonsari Village, Pameungpeuk District, Bandung Regency did not ask for permission to lease back PT KAI's land and did not pay rent to PT KAI, thereby causing losses to one of the parties, namely PT KAI. Therefore, the practice of leasing PT KAI's land in Langonsari Village, Pameungpeuk District, results in the ijāh contract being invalid according to muamalah jurisprudence as well as according to Government Regulations. Abstrak. Dalam Islam muamalah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan sewa-menyewa atau ijarah. Ijarah adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan atau dapat disebut menjual manfaat. Sewa-menyewa atau ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk melakukan aktivitas sewa-menyewa lahan milik PT KAI sehingga penulis ingin mengetahui kesesuaian rukun dan syarat baik menurut fikih muamalah ataupun peraturan pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa-menyewa lahan milik PT KAI dan untuk menganalisis fikih muamalah dan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terhadap penyewaan lahan milik pemerintah di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Kerangka pemikiran pada penelitian berfokus mengenai teori akad ijārah menurut fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan PT KAI dan ketentuan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat yuridis normatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam praktiknya masyarakat Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tidak meminta izin untuk menyewakan kembali lahan PT KAI dan tidak membayar uang sewa kepada PT KAI, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu PT KAI. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa lahan PT KAI di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk mengakibatkan akad ijarāh tidak sah menurut fikih muamalah begitupun menurut Peraturan Pemerintah

Analisis Akad Mukhabarah pada Perkebunan Bunga di Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Annisa Nurul Fauziah; Zaini Abdul Malik; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11453

Abstract. Islam emphasizes the importance of muamalah in accordance with the principles of sharia taught. One important aspect of muamalah is cooperation, which can be realized in various systems such as musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, and mukhabarah. In this research, there is a phenomenon of cooperation in Sukajaya village, Lembang subdistrict, the production sharing cooperation system in flower plantations, which is better known as paro plantation, generally uses a cooperation agreement. However, even though this collaboration was carried out verbally, it did not fully meet the requirements for cooperation. The formulation of the research problem is what the concept of mukhabarah is in Islam, what is the practice of paro cooperation in flower plantations in Sukajaya Village, and how to analyze the mukhabarah agreement on the profit sharing system. This research uses a qualitative descriptive method with a normative approach that views religion in terms of its basic and original teachings from God in which there is no human reasoning. Data was collected through interviews and observations. The research results show that the practice carried out by the community in Sukajaya Village is a cooperation system with a mukhabarah agreement. However, in practice, this collaboration is not fully in accordance with the concept taught by Islam, because there are conditions that have not been fulfilled, such as the distribution of results that is not in accordance with the initial agreement and the lack of specific time limits by the parties. Apart from that, the contract was carried out orally without any written evidence. Thus, the cooperation carried out by the community is not fully in accordance with the mukhabarah or fasid agreement. Abstrak. Islam menekankan pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang diajarkan. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah kerjasama, yang dapat diwujudkan dalam berbagai sistem seperti musyarakah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Dalam penelitian ini terjadi fenomena kerjasama di desa Sukajaya kecamatan Lembang, sistem kerjasama bagi hasil dalam perkebunan bunga, yang lebih dikenal dengan istilah paro perkebun, umumnya menggunakan akad kerjasama. Namun, kerjasama ini meskipun dilakukan secara lisan, belum sepenuhnya memenuhi syarat kerjasama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep mukhabarah dalam Islam, bagaimana praktek kerjasama paro dalam perkebunan bunga di Desa Sukajaya, serta bagaimana analisis akad mukhabarah terhadap sistem bagi hasil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Sukajaya adalah sistem kerjasama dengan akad mukhabarah. Namun, dalam praktiknya, kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, karena terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ketidakspesifikasian batas waktu oleh para pihak. Selain itu, akad dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan akad mukhabarah atau fasid.

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search