Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Akad Mukhabarah dan Fatwa DSN-MUI No 91 Tahun 2014 terhadap Kerja Sama Tanam Cabai di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Azka Dara Syahrani; Zaini Abdul Malik; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14047

Abstract

Abstract. Cooperation with a profit-sharing system has been widely practiced by the community based on the landowner not having the expertise to farm and not having the time to take care of his land. Many people in the chili plant agricultural business also do this profit-sharing cooperation as a way out for capital problems as well. This study aims to analyze the practice of applying the mukhabarah contract as a model of cooperation and to analyze the application of the MUI DSN Fatwa No. 91 of 2014 concerning Akad Mukhabarah in chili planting cooperation in Cihanjuang Village, Parongpong District, West Bandung Regency. This fatwa was issued to provide legal guidelines for business actors in implementing the mukhabarah contract, which is a form of cooperation in agriculture. This research method uses a qualitative method using a juridical-normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through observation, interviews, documentation, and library research. Then, the data obtained is analyzed using descriptive analytical method. The results showed that the mukhabarah contract in Cihanjuang Village was still not in accordance with the pillars and conditions as well as the principles regulated in Islamic law. The tenant farmers and landowners who work together do not understand and apply the provisions in Islamic law. This cooperation provides economic benefits for both parties, although there are still some obstacles such as a lack of understanding of the details of Islamic law related to the mukhabarah contract and fluctuations in chili prices that affect the results of cooperation. In addition to the profit sharing that is not in accordance with the initial agreement, the agreement they made was only verbal and not in writing. The validity period of the contract is also not in accordance with the terms of the mukhabarah contract because there is no certainty or clarity about how long they will work together. This profit-sharing practice causes disappointment and loss to the landowner. Abstrak. Kerja sama dengan sistem bagi hasil telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berdasarkan pemilik lahan tidak mempunyai keahlian untuk bertani dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahannya. Masyarakat pada pelaku usaha pertanian tanaman cabai pun banyak yang melakukan kerja sama bagi hasil ini sebagai jalan keluar untuk masalah permodalan juga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan akad mukhabarah sebagai model kerja sama dan untuk menganalisis penerapan Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014 tentang Akad Mukhabarah dalam kerja sama penanaman cabai di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan pedoman hukum bagi pelaku usaha dalam melaksanakan akad mukhabarah, yaitu suatu bentuk kerja sama dalam pertanian. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis – normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisi menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mukhabarah di Desa Cihanjuang masih belum sesuai dengan rukun dan syarat juga prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum Islam. Petani penggarap dan pemilik lahan yang bekerja sama kurang memahami dan menerapkan ketentuan yang ada dalam hukum Islam tersebut. Kerja sama ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman terhadap detail hukum Islam terkait akad mukhabarah dan fluktuasi harga cabai yang mempengaruhi hasil kerja sama. Selain bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, perjanjian yang mereka lakukan pun hanya secara lisan tidak secara tertulis. Masa berlaku akadnya juga tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah karena tidak ada kepastian atau kejelasan berapa lamanya mereka kerja sama. Praktik bagi hasil ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada pemilik lahan.
Implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lingkungan PT Timah Persero TBK Muhammad Rifqy Prabowo; Zaini Abdul Malik; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14150

Abstract

Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) implemented in PT Timah. The program aims to provide assistance to the surrounding community in the mining area affected by the losses, with that assistance the community can meet their needs both socially, economically, and environmentally. PT Timah still has not met the needs of the community in its environment. Thus, there are Bangka Belitung people who have difficulty getting clean water and quality education. The purpose of this study is to determine the implementation of Islamic Law on Corporate Social Responsibility in the environment of PT Timah Persero Tbk. The method used in this study uses Qualitative using a normative juridical approach. This type of field research uses descriptive analytical. The research data collection tool uses literature studies and documentation studies, secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study explain that there is an explanation of Corporate Social Responsibility in Islamic Law and Positive Law, in reports and news explaining that CSR at PT Timah consists of the implementation of three pillars of sustainability including social pillars such as assistance in building mosques, then the economic pillar in the form of assistance in the form of 25 ketinting engine units to the KUB Layang Mekar Berseri fishermen group, and in the environmental pillar PT Timah has provided assistance in the distribution of clean water and proper sanitation. From this program, Islamic Law explains that based on maqashid sharia in general, it has met the five main benefits and their priority scales. However, the program has not optimally met the needs of the community. Abstrak. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang diterapkan di lingkungan PT Timah. Program tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar di kawasan pertambangan yang terkena dampak kerugiannya, dengan bantuan itu kepada masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. PT Timah masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sehingga, terdapat masyarakat Bangka Belitung yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan pendidikan yang berkualitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkungan PT Timah Persero Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian lapangan ini menggunakan deskriptif analitif. Alat pengumpulan data penelitian menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat penjelasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam laporan dan berita menjelaskan bahwa CSR pada PT Timah yaitu terdiri dari penerapan tiga pilar keberlangsungan antara lain pilar sosial seperti bantuan pembangunan masjid, kemudian pilar ekonomi berupa bantuan bantuan 25 unit mesin ketinting kepada kelompok nelayan KUB Layang Mekar Berseri, serta pada pilar lingkungan PT Timah telah memberikan bantuan penyaluran air bersih dan sanitasi yang layak. Dari program tersebut Hukum Islam menjelaskan berdasarkan maqashid syariah secara umum sudah mencukupi lima pokok kemaslahatan dan skala prioritasnya. Namun program tersebut belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian pada Pohonnya Imam Mugi; Zaini Abdul Malik; Panji Adam Agus Putra
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15352

Abstract

Abstract. Buying and selling is an agreement to exchange objects (goods) that have value, on the basis of willingness (agreement) between two parties in accordance with the agreement or conditions justified by syara'. The practice of buying and selling contains elements of ghoror (obscurity). This violates the principles of Islamic law against buying and selling, where in Islamic law the practice of buying and selling one of the conditions must be clear. The reason for conducting this research is to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling durian on trees in the area of ​​Kampung Bojong Serang, Banten. This research belongs to the type of qualitative research, which is a process based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. This sale and purchase is said to be permissible or permissible if both parties know the terms and pillars of the legal sale and purchase, but it is said to be invalid if the sale and purchase of durian fruit is seen from Islamic law the pillars have been fulfilled while the terms are not fulfilled because the object is not clear the quality and the quantity. Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Praktik jual beli itu terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) hal ini melanggar perinsip hukum Islam terhadap jual beli, dimana dalam hukum islam praktik jual beli salah satu syaratnya harus jelas. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadao praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jual beli ini di katakan mubah atau boleh dilakukan apabila kedua belah pihak mengetahui syarat dan rukun sahnya jual beli, namun dikatakan tidak sah apabila jual beli buah durian dipohon di lihat dari hukum islam sudah terpenuhi rukunnya sementara secara syarat tidak terpenuhi karena objeknya tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.
Prinsip Muamalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik Muhamad Ilham Safari; Zaini Abdul Malik; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.15481

Abstract

Abstract. In Islam, humans are given the freedom to do business as long as the business is in accordance with the principles of muamalah and does not harm others. It is important to pay attention to this so that the business carried out not only generates personal profits, but also provides benefits to many people and the surrounding environment. Kampung Sindang Palay has three chicken farms that are very close to residential areas that are not in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 31/Permentan/Ot.140/2/2014 The contribution of cage owners who have the potential to provide benefits to the community's economy has a positive impact. Although this problem is often considered trivial, it is very troubling, so its solution requires the truth of the chicken farmers and the support of the local community. Then a qualitative method with an empirical normative approach was used as a research study, with the aim of comparing chicken farming practices with the related Muamalah Principles so that it can be concluded that in practice chicken farming is not carried out in accordance with the Muamalah Principles and Ministerial Regulation no. 31/Permentan/Ot.140/2/2014 which is not fulfilled inestablishing a chicken farm. Abstrak. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya. Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang belum sesuai dengan peraturan menteri pertenian nomor 31/permentan/Ot.140/2/2014 Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik peternakan ayam dengan Prinsip Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya peternakan ayam melaksanakan tidak sesuai dengan Prinsip Muamalah dan Permentan no 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang tidak terpenuhinya syarat dalam mendirikan peternakan ayam.
Strategi Pemasaran Produk Asuransi terhadap Pertumbuhan Peserta Asuransi di Prudential Syariah Shafa Luthfiah Nurlaeli; Zaini Abdul Malik; Eva Misfah Bayuni
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 3 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssb.v3i2.14125

Abstract

Abstract. Sharia insurance (ta’min, takaful, or tadhamun) is an effort to protect and help each other among a number of people or parties through investment funds in the form of assets or tabarru' that provide a return pattern to face certain risks through a contract (agreement) that complies with sharia principles. This study discusses the marketing strategy of sharia insurance products on the growth of insurance participants at Prudential Syariah. The case study was conducted at PT Prudential, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 60 Bandung. This research aims to analyze the effectiveness of the marketing strategies implemented by Prudential Syariah in attracting more customers. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The results of the study show that Prudential Syariah uses various digital and social media platforms, such as TikTok, Instagram, and Facebook, to expand market reach. This marketing strategy also includes educating potential customers about the benefits of sharia insurance and addressing the stigma that life insurance is haram. The use of digital technology for insurance registration and sales facilitates the process for customers. The effectiveness of this marketing strategy is proven by the increase in the number of customers and monthly income. Positive responses from customers to advertising campaigns indicate that the ideas conveyed have been well received by the market. This research concludes that Prudential Syariah's marketing strategy is very effective in increasing the number of insurance participants at a lower cost compared to traditional methods. Keywords: marketing strategy, sharia insurance, participant growth. Abstrak. Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapirisiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini membahas strategi pemasaran produk asuransi syariah terhadap pertumbuhan peserta asuransi di Prudential Syariah. Studi kasus dilakukan di PT Prudential, Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 60 Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pemasaran yang diterapkan oleh Prudential Syariah dalam menarik lebih banyak nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prudential Syariah menggunakan berbagai platform media digital dan sosial, seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi pemasaran ini juga mencakup edukasi kepada calon nasabah mengenai manfaat asuransi syariah dan mengatasi stigma bahwa asuransi jiwa itu haram. Penggunaan teknologi digital untuk pendaftaran dan penjualan asuransi mempermudah proses bagi nasabah.Efektivitas strategi pemasaran ini terbukti dengan peningkatan jumlah nasabah dan pendapatan bulanan. Tanggapan positif dari nasabah terhadap kampanye iklan menunjukkan bahwa ide-ide yang disampaikan telah diterima dengan baik oleh pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran Prudential Syariah sangat efektif dalam meningkatkan jumlah peserta asuransi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Kata Kunci: Strategi pemasaran, Asuransi syariah, Pertumbuhan peserta.
Analisa Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Garut Periode 2018-2022 Delia Anggraeni; Zaini Abdul Malik; Ifa Hanifia Senjiati
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 3 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssb.v3i2.14233

Abstract

Abstrak. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan OPZ berguna untuk menilai dan meningkatan kesehatan, performa, kinerja serta keberlanjutan organisasi pengelola zakat. Rasio keuangan digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat menunjukkan perubahan baik atau tidaknya dengan membandingkan rasio keuangannya. Rumusan Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 dengan menggunakan rasio keuangan OPZ. Indikator kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini kinerja BAZNAS Kabupaten Garut periode 2018-2022 dilihat dari Rasio aktivitas secara keseluruhan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut pada tahun 2018-2022 menunjukkan sudah efektif dan baik. Pada Rasio Efisiensi, untuk rasio biaya penghimpunan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut di interpretasikan efisien, namun untuk Rasio Biaya Operasional dan Rasio Biaya SDM menunjukkan tidak efisien. Rasio dana amil secara keseluruhan dilihat dari rata-ratanya menunjukkan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut tidak baik. Rasio likuiditas secara keseluruhan di lihat dari rata-ratanya menunjukan hasil kinerja BAZNAS Kabupaten Garut yang tidak baik. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan menunjukan kinerja BAZNAS Kabupaten Garut yang tidak baik. Abstract. Financial performance analysis using OPZ financial ratios is useful for assessing and improving the health, performance, performance and sustainability of zakat management organizations. Financial ratios are used to describe the relationship between the headings in the financial statements, so that it can show changes or performance of the OPZ in financial conditions over a certain period. However, the assessment of OPZ's financial performance can be said to be good or bad by comparing its financial ratios. Formulation This study aims to measure the financial performance of BAZNAS Garut Regency for the 2018-2022 period using the OPZ financial ratio. The financial performance indicators used in this study are the activity ratio, efficiency ratio, amil fund ratio, liquidity ratio, and growth ratio. The method used in this study is quantitative descriptive with a normative and empirical approach. The sample used in this study is the 2018-2022 Garut Regency BAZNAS financial report. The results of this study show that the performance of BAZNAS Garut Regency for the 2018-2022 period is seen from the overall activity ratio of the performance of BAZNAS Garut Regency in 2018-2022 shows that it is effective and good. In the Efficiency Ratio, the ratio of cost of collecting the performance of BAZNAS Garut Regency is interpreted as efficient, but for the Operational Cost Ratio and the Human Resources Cost Ratio, it shows that it is inefficient. The overall amil fund ratio seen from the average shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good. The overall liquidity ratio seen from the average shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good. The overall growth ratio shows that the performance of BAZNAS Garut Regency is not good and unaligned.
Strategi Peningkatan Inklusi Fintech P2P Financing Syariah dengan Metode Analytical Hierarchi Process Nuni Shilami; Zaini Abdul Malik; Mohamad Andri Ibrahim
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 3 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssb.v3i2.14561

Abstract

Abstract. Sharia Fintech P2P Financing in Indonesia has experienced rapid growth since being regulated by POJK in 2016. However, the level of fintech inclusion in Indonesia is still low, reaching only 2.56%. This study aims to formulate a strategy to increase the inclusion of Sharia Fintech P2P Financing and identify its priority targets. Using qualitative methods and a case study approach, this study involved experts from various sharia fintech sectors. Data analysis was carried out using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method supported by the Super Decisions application. The results of the study show that: 1) the results of the study show that the Strategy to increase the inclusion of Sharia Fintech P2P Financing includes an in-depth information campaign for education and awareness, with an expert value of 0.338947, and focuses on direct involvement through effective education for prospective borrowers and investors. In addition, the strategy involves partnerships with financial institutions, especially Sharia Commercial Banks, with an expert value of 0.378623. Product Development prioritizes financing for certain communities, with an expert value of 0.427811429, while still paying attention to compliance with sharia principles. Socialization of market literacy and branding is also needed to form a positive perception of sharia finance, with an expert value of 0.29678. In an effort to expand access in villages, a comprehensive strategy is needed with an expert value of 0.317335714, while partnerships with social and educational institutions, especially at the secondary education level, require a structured approach to strengthen cooperation and understanding of sharia finance, with an expert value of 0.388875714. 2) The results of the study show that funders are the main priority in socializing sharia P2P Fintech financing products, with a respondent approval rate reaching 39% (W = 0.39) and a consistent inconsistency value (0.015953429), supporting the strategy to increase FinTech inclusion. Abstrak. Fintech P2P Financing Syariah di Indonesia yang telah mengalami pertumbuhan pesat sejak diatur oleh POJK pada tahun 2016. Meskipun demikian, tingkat inklusi fintech di Indonesia masih rendah, hanya mencapai 2,56%. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan inklusi Fintech P2P Financing Syariah dan mengidentifikasi target prioritasnya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan pakar dari berbagai sektor fintech syariah. Analisis data dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang didukung oleh aplikasi Super Decisions.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) hasil penelitin menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan inklusi Fintech P2P financing syariah mencakup kampanye informasi yang mendalam untuk pendidikan dan kesadaran, dengan nilai pakar 0,338947, serta fokus pada keterlibatan langsung melalui edukasi efektif bagi calon peminjam dan investor. Selain itu, strategi melibatkan kemitraan dengan lembaga keuangan, terutama Bank Umum Syariah, dengan nilai pakar 0,378623. Pengembangan Produk lebih memprioritaskan pada pembiayaan komunitas tertentu, dengan nilai pakar 0,427811429, sambil memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sosialisasi literasi pasar dan branding juga diperlukan untuk membentuk persepsi positif terhadap keuangan syariah, dengan nilai pakar 0,29678. Dalam upaya perluasan akses di desa, strategi komprehensif diperlukan dengan nilai pakar 0,317335714, sementara kemitraan dengan lembaga sosial dan pendidikan, terutama di tingkat pendidikan menengah, membutuhkan pendekatan terstruktur untuk memperkuat kerjasama dan pemahaman tentang keuangan syariah, dengan nilai pakar 0,388875714. 2) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendana menjadi prioritas utama dalam mensosialisasikan produk-produk Fintech P2P financing syariah, dengan tingkat kesepakatan para responden mencapai 39% (W=0,39) dan nilai inconsistency yang konsisten (0,015953429), mendukung strategi peningkatan inklusi FinTech tersebut.
Pengaruh Program Microfinance terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada BAZNAS Kabupaten Lebak Muhammad Danu Attaraya; Zaini Abdul Malik; Ifa Hanifia Senjiati
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 3 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssb.v3i2.15291

Abstract

Abstract. Abstract. Baznas Microfinance is a program that utilizes zakat funds to empower the economy, and this is done through providing microfinance for business capital to mustahik. Zakat distribution is divided into two areas: distribution and utilization. In fact, even though they have received assistance from the BAZNAS microfinance program in Lebak Regency, the poverty level is still increasing. This research aims to determine the influence of the Microfinance program on the development of mustahik micro businesses at BAZNAS Lebak Regency. This research uses the theory of the effectiveness of mustahiq empowerment in managing productive zakat funds according to Kasis and Siswanto, namely increasing income and independence. This research uses quantitative research methods in the form of numeric data that can be measured. Research data collection was based on questionnaires, interviews and literature study. The data processing method in this research is structural equation modeling (SEM) with a quantitative analysis approach that adopts Partial Least Square (PLS). Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the Business Feasibility Study variable (X1), the Counseling variable (X2), the Supervision variable (X3), and the Capital variable (X5) do not have a significant effect on the Income Increase (Y1) and Independence (X2) variables. ), only the Evaluation variable (X4) has an effect on the Income Increase (Y1) and Independence (X2) variables. The conclusion that can be drawn is that the microfinance program has no effect on the development of mustahik micro businesses at Baznas Lebak Regency. Abstrak. Baznas Microfinance merupakan program yang memanfaatkan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi, dan ini dilakukan melalui penyediaan pembiayaan mikro untuk modal usaha kepada mustahik. Penyaluran zakat dibagi menjadi dua bidang: pendistribusian dan pendayagunaan. Faktanya, meskipun mereka sudah mendapatkan bantuan dari program microfinance BAZNAS Kabupaten Lebak namun tingkat kemiskinannya masih mengalami kenaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program Microfinance terhadap pengembangan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pemberdayaan mustahiq dalam mengelola dana zakat produktif menurut Kasis dan Siswanto yaitu Peningkatan Pendapatan dan Kemandirian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berupa data angka yang dapat diukur. Pengumpulan data penelitian berdasarkan kuisioner, wawancara dan studi pustaka. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan persamaan permodelan structural equation modeling (SEM) dengan pendekatan analisis kuantitatif yang mengadopsi Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Studi Kelayakan Bisnis (X1), variabel Penyuluhan (X2), variabel Pengawasan (X3), dan variabel Permodalan (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Peningkatan Pendapatan (Y1) dan Kemandirian (X2), hanya variabel Evaluasi (X4) yang berpengaruh terhadap variabel Peningkatan Pendapatan (Y1) dan Kemandirian (X2). Kesimpulan yang dapat diambil yaitu program microfinance tidak berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro mustahik pada Baznas Kabupaten Lebak.
Tinjauan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pengusaha Mikro Mely Kurniawati; Zaini Abdul Malik
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 3, No. 2, Desember 2024, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrps.v3i2.5054

Abstract

Abstrak. Penyusunan laporan keuangan bagi entitas UMKM menjadi pertimbangan keharusan entitas memiliki kemampuan tersebut. Alasan ini karena melalui laporan keuangan, entitas dapat melihat kondisi usahanya dan bagi stakeholder sebagai bahan pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kondisi eksisting saat ini para pengusaha mikro yang ada di binaan BMM Perwakilan Jawa Barat telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) terhadap penyusunan laporan keuangan. Selain itu, merekonstruksi laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kasus pada 8 pengusaha mikro binaan BMM Perwakilan Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi langsung kepada responden. Hasil penelitian menunjukan  bahwa para pengusaha mikro belum sepenuhnya memahami dan menerapkan SAK EMKM. Berdasarkan analisis rekonstruksi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM hanya untuk dua usaha mikro yaitu usaha Kacang Ebi dan Seroja. Rekonstruksi ini menunjukan bahwa dengan panduan dan pelatihan yang tepat, pengusaha mikro dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku Abstract. The entity's need to have this ability. This reason is because through financial reports, entities can see the condition of their business and for stakeholders as decision-making material for investing. The current existing conditions of micro-entrepreneurs under the guidance of LAZ BMM West Java Representative have attended training in preparing financial statements. Therefore, this study aims to look at the application of financial accounting standards for micro, small and medium entities (SAK EMKM) to the preparation of financial statements. In addition, reconstructing financial statements in accordance with SAK EMKM. The research method used is qualitative with a case study approach on 8 micro entrepreneurs assisted by LAZ BMM West Java Representative. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and direct documentation to respondents. The results showed that micro entrepreneurs did not fully understand and apply SAK EMKM. Based on the reconstruction analysis, the preparation of financial statements in accordance with SAE EMKM is only for two micro businesses, namely the Kacang Ebi and Seroja businesses. This reconstruction shows that with the right guidance and training, micro entrepreneurs can prepare financial reports in accordance with applicable standards.  
Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf di Indonesia Prima Rizki, Alfina; Zaini Abdul Malik; Redi Hadiyanto
Indonesia Journal of Zakat and Waqf Vol 3 No 1 (2024): Indonesia Journal Of Zakat And Waqf
Publisher : Department of Management Zakat and Waqf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/ijaza.v3i1.8835

Abstract

Penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan menggali kontribusi BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, kerangka hukum dan regulasi yang mengatur wakaf, serta proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus tentang sengketa wakaf spesifik yang berhasil diselesaikan oleh BWI, dengan fokus pada kriteria yang digunakan dalam proses penyelesaian. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kolaborasi antara BWI dan pihak eksternal, penerapan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Evaluasi kinerja BWI, tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan juga akan dibahas. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Terakhir, penelitian ini akan membahas prospek masa depan BWI dalam bidang penyelesaian sengketa wakaf.
Co-Authors 10010320024, Maisa Ulfa 10010321047, Lala Kartika Aam Siti Maryam Ahmad Ghazi Zhafiirin Ahmad Ghazi Zhafirin Aisyah Shohwatul Islam Aisyah Shohwatul Islam Annisa Iskandar Annisa Nurul Fauziah Azka Dara Syahrani Azkia Qurani Azmi Filhaq Delia Anggraeni Dzulhijjah, Liza Encep Abdul Rojak Esti Apriliani Permata Sari Eva Misfah Bayuni Fuad Malik Al Faqih Hanifah Dhamier Nurahman Himayasari, Neng Dewi Ibnu Muhammad Zibran ifa hanifia senjiati Imam Mugi Irma Yulita Silviany Irma Yunita Silviany Isfi Rizka Pitsyahara Iwan Permana Laola Urwatun Nisa Liza Dzulhijjah Liza Dzulhijjah Liza Muthmainah Khoeriyah Lusi Kholisiah Maman Surahman Maman Surahman Maulida, Ira Siti Rohmah Mely Kurniawati Mohamad Andri Ibrahim Mohamad Andri Ibrahim Muh. Ikbal Bh. Lewa Muhamad Ilham Safari Muhammad Danu Attaraya Muhammad Gandhi Darmawan Muhammad Mufti Syahrizal Muhammad Rayhan Fadhilah Muhammad Rifqy Prabowo Muhammad Yunus Naufal Aqil Anshari Naziel Bawarik Haslah Neng Dewi Himayasari Neng Dewi Himayasari Nuni Shilami Nuri Rufaidah Al Anshariyah Panji Adam Agus Putra Permana, Iwan Popon Srisusilawati Prima Rizki, Alfina Redi Hadiyanto Risma Mustika Fajaria Robbyatul Adawiyah Shouma sabila azzahra Salsabila Rafidah Septian Nugraha Shafa Luthfiah Nurlaeli Shakila Carisya Tsania Siti Albab Mardiyah Huwaida Sofura Alfia Dayana Sofura Alfia Dayana Sri Apriliyani Tia Fathiyah Tri Ambarwati Vikrama Waldani Vina Fazri Aryani Wijayanti, Intan Manggala Yayat Rahmat Hidayat Yayat Rahmat Hidayat Yolanda Fadilah Rafika Yusup, Akhmad