Articles
Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa
Yusrizal Yusrizal;
Sulaiman Sulaiman;
Mukhlis Mukhlis
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2011): Vol. 13, No. 1, (April, 2011)
Publisher : Universitas Syiah Kuala
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
ABSTRACT: Special courts are the courts having the authority o access, judge, and decide special cases that can only be established in one of the courts types under the supervision of the Indonesia’s Supreme Courts as regulated in the laws. Such court are the courts for children, trading court, human rights court, the court for corruption, the relantonship industrial court and fishery court under the first instance court and tax court under the supervision of administration court. The Authority of Islamic Courts in Aceh as the Special Courts in Settling the Disputes
Robbery and Bullying: Protection Through Pageu Gampong Customary Law, and Islamic Law
Abdullah, M Adli;
Mansur, Teuku Muttaqin;
Sulaiman, Sulaiman;
Usman, Musliadi Bin
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.22713
The social resilience system of the Acehnese people is rooted in the pageu gampong tradition. The values of pageu gampong are defined as how the people of Aceh protect themselves from the flow of criminal behavior, robbery, bullying and community supervision based on customary law. This research aims to reveal the facts, situations and phenomena of robbery and bullying behavior in Acehnese society through the protection of the pageu gampong customary system. Data was collected through interviews and analyzed using a juridical-sociological and phenomenological approach. The results of the research show that the practice of robbery and bullying is influenced by lifestyle demands accompanied by economic limitations and weaknesses in socializing in society, due to neglect of the values contained in the pageu gampong tradition. Pageu gampong as a customary law system has values that are integrated with Islamic values and is able to protect the community from all forms of robbery and bullying behavior. However, the tendency of the legal system to be oriented towards positivism and the current pressure for social change also contributed to the fading of the values of pageu gampong as the strength of the social structure of Acehnese society. The values of pageu gampong still survive in Acehnese society which is under the legal system of the Acehnese government.
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO LUES
Hanisa, Hanisa;
Sulaiman, Sulaiman;
Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.14950
This study aims to research the implementation of buying and selling land that has not been certified and to find out information and understand the legal results of buying and selling land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency. This research is empirical juridical research using a law and case approach that obtains data through field research and literature. Based on the results of the research, it is known that in the implementation of buying and selling for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, it was found that there was still a lot of buying and selling for land that had not been certified, according to the people of Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, that buying and selling was underhand for land that had not been certified and only It is felt that using a receipt is sufficient because processing the certificate requires expensive costs and a more complicated process. The legal consequences of buying and selling underhand for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency are still valid but the legality is not yet valid because there is no certificate so it can lead to settlements at a later date.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI ASUHAN NAMIRA SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUH DI WILAYAH RANTAUP RAPAT
Harahap, Irpan Rizaldi;
sulaiman, sulaiman;
Nasir, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17097
Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang yang berwenang termasuk pula sebuah yayasan yang dinamakan sebagai Panti Asuhan yang harus melakukan proses penetapan dan pengangkatan wali sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat, tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Namirang Kota Rantauprapat, Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab hukum panti asuhan sebagai wali di Panti Asuhan Namira Kota Rantauprapat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian di Panti Asuhan Putra Putri Namira sebagai Wali tidak melalui penetapan Pengadilan, perwalian dalam Panti Asuhan Putra Putri Namira hanya sampai mengurus anak asuh sampai selesai jenjang pendidikannya. Tanggung jawab hukum Panti Asuhan Namira berupa anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pendidikan, dan pemeliharaan terhadap anak asuh. Perlindungan anak asuh di Panti Asuhan Namira yaitu berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung apabila anak tersebut berhadapan dengan hukum, bertanggung jawab penuh atas kerugian apabila anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual, Panti Asuhan melindungi dan merehabilitasi anak asuh tersebut apabila menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perwalian dengan lebih jelas dan lebih rinci, karena aturan perwalian yang termuat di dalam KUH Perdata kerap kali diabaikan sedangkan aturan lain yang memuat tentang perwalian juga masih kurang, Seharusnya Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal dalam pengasuhan keluarga akan tetapi keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang.
Perlindungan hukum terhadap perjanjian endorsement (jasa promosi) yang dilakukan oleh selebgram pada media sosial instagram ditinjau dari perspektif kitab undang undang hukum perdata
Nisa, Rauzatul;
Sulaiman, Sulaiman;
Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16277
This research aims to find out what form of legal protection there is for endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media from a Civil Code perspective, as well as to find out what form endorsement agreements (promotional services) made by celebgrams on Instagram social media look from. Civil Code perspective. This research uses a normative juridical method which places the law as a norm. The result of this research is that the form of legal protection for endorsement agreements made by celebs on Instagram social media can refer to Article 1320 of the Civil Code, that the agreement is valid based on the conditions for the validity of the agreement. However, it can be detrimental to the online shop because of the imbalance in the position of the parties caused by the agreement mechanism which is only through agreeing to the terms and conditions made unilaterally by the celebgram, without any negotiation.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Syariyah Banda Aceh No.6 /JN/2023/Ms.Bna)
Rahmahtillah, Rahmahtillah;
Sumiadi, Sumiadi;
Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16783
Putusan No.6/JN/2023/Ms..Bna merupakan salah satu bentuk putusan yang belum memenuhi standar pembuktian. Hal ini berkaitan dengan alat bukti yang digunakan hakim sebagai pertimbangan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Permasalahan yang akan dibahas adalah standar pembuktian dari alat-alat bukti yang dihadirkan untuk membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki kekuatan pembuktian serta melihat kedudukan saksi a de charge di dalam Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penellitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum ialah studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu standar pembuktian pada Putusan No.6/JN/2023/Ms.Bna belum terpenuhi karena hakim mempertimbangkan kedudukan saksi testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kemudian dipersandarkan dengan putusan MK No.65/PUU-viii/2010, dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi fakta, artinya saksi yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa pidana dan memiliki kekuatan pembuktian. Kedudukan saksi A de Charge juga terpengaruh kekuasaan hakim untuk dapat menolak atau menerima.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi Penelitian di PT Mandala Multifinance Lhokseumawe)
Muhammad Luthfi Djamil, Teuku;
Sulaiman, Sulaiman;
Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14776
Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kreditur yang mengalami kredit macet dan hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi oleh PT Mandala Multifinance Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu sesuatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan eksekusi kredit macet di PT. Mandala Multifinance Lhokseumawe kepada debitur yang melakukan wanprestasi dengan cara dilakukannya lelang atas aset tersebut, agar pihak kreditur dan pihak debitur tidak mengalami kerugian yang lebih dalam. Upaya hukum kreditur pada saat melaksanakan eksekusi kredit macet tersebut apabila terdapat kendala-kendala seperti pihak debitur menggugat pihak kreditur pada saat dalam proses lelang berlangsung, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur pengadilan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Mandala Multifinance Lhokseumawe ketika pelaksanaan eksekusi pada umumnya disebabkan karena terjadinya pengalihan objek jaminan, disamping karena identitas dimanipulasi, debitur tidak menerima proses eksekusi, objek jaminan fidusia tidak ditemukan, kurangnya pemahaman masyarakat, objek sengaja dihilangkan atau disembunyikan dan objek jaminan tertahan kasus hukum. Kata Kunci: Eksekusi, Kredit Macet, Jaminan Fidusia
IMPLEMENTASI TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH)
Sitepu, Adenan;
Sulaiman, Sulaiman;
Yulia, Yulia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15291
Jenis penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif, dimana rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan kendala apa saja yang dihadapi kejaksaan dalam proses menuntaskan perkara keperdataan di luar pengadilan di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang mewakili negara dalam upaya penyelesaian pelaksanaan tugas kejaksaan di luar pengadilan di bidang perdata. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan sebanyak 50 perkara. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya aturan yang baku tentang tatacara penyelesaian non litigasi, dan institusi maupun lembaga pemerintah yang tidak siap sebagai mitra kejaksaan. Metode penyelesaian perkara secara non-litigasi untuk mencapai tujuan pemulihan keuangan negara menjadi alternatif yang sangat efektif jika dibandingkan dengan metode lain. Ini karena banyaknya kasus perdata yang saat ini masuk ke Pengadilan dan membutuhkan waktu yang lama untuk putusan. Disarankan hendaknya akses kejaksaan dalam menangani hal-hal keperdataan lebih didukung lagi dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Pemerintah mesti memperhatikan tentang peran kejaksaan terhadap hal keperdataan dan tata usaha negara disatu sisi dan dengan peran kejaksaan disisi lainnya.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH GEUCHIK ATAS HAK GUNA USAHA (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara)
Khalisha, Husnul;
Sulaiman, Sulaiman;
Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13054
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Plu Pakam diatas alas hak HGU milik PT. Satya Agung, mengetahui faktor-faktor yang mendasari dikeluarkannya surat keterangan tanah oleh Geuchik, dan menganalisis akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar surat keterangan tanah di atas alas hak HGU PT. Satya Agung. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SKT yang dikeluarkan oleh Geuchik Plu Pakam atas HGU PT Satya Agung berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan bukti fisik atas sebidang tanah. Namun ketika adanya Surat Edaran Mentri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, SKT tidak lagi memiliki kedudukan sebagai alas hak. Faktor-faktor yang mendasari dikeluarkannya SKT didasari dari dua perspektif utama, yaitu perspektif Geuchik sebagai pemberi SKT dan perspektif masyarakat sebagai penerima SKT. Akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar SKTdiatas hak guna usaha PT. Satya Agung adalah penggarap menghadapi ketidakpastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Surat Keterangan Tanah, Geuchik, HGU
EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Saragih, Mas Juan Pratama;
Sulaiman, Sulaiman
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16611
Secara teori persidangan yang dilakukan secara elektronik dapat menekan tingginya biaya perkara. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak perlu datang dan mengantri ke Pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan efesiensi waktu. Namun secara statistik masih sedikit perkara perdata yang diselesaikan melalui persidangan elektronik. hal ini dikarenakan Persetujuan para pihak adalah hal mutlak. Mengingat terdapat banyak kekurangan didalam pelaksanaan persidangan elektronik ini, Mahkamah Agung kemudian pada tanggal 11 oktober 2022 telah memperbarui Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Adanya pembaharuan di Peraturan Mahkamah Agung ini tentunya tidak serta merta dapat terlaksana dan efektif sesuai apa yang diharapkan.Penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan mengkaji efektivitas persidangan secara elektronik khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang Undang dan studi kasus yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.Hasil penelitian menunjukkan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peningkatan penggunaan persidangan secara elektronik naik signifikan dibuktikan oleh peningkatan penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik. Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dikatakan belum efektif karena faktor sarana masih terdapat kekurangan personil baik Hakim maupun staf di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, masih ada bagian dari bangunan yang belum selesai diperbaiki, dan masih terdapat kendala jaringan dalam proses persidangan secara elektronik walaupun telah diatasi dengan progresif oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.