Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.187
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Media Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Jatiswara Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan SIASAT Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Malikussaleh Social and Political Reviews Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Solusi Masyarakat Dikara International Journal of Law and Society
Sulaiman Sulaiman
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Budaya Hukum Masyarakat Aceh Dalam Perjanjian Jual-Beli Sulaiman Sulaiman
Al-Risalah Vol 17 No 01 (2017): June 2017
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.609 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v17i01.26

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan budaya hukum masyarakat Aceh dalam melakukan perjanjian jual beli, dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dalam kenyataan di lapangan masyarakat Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam dan kaya dengan budaya, tetapi dalam transaksi jual beli obyek tanah dan rumah masih menggabungkan ketiga sistem hukum tersebut yaitu, hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata barat dalam melakukan transaksi jual beli. Pentingnya harmonisasi dalam penggunaan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Aceh dalam perjanjian jual beli. Bentuk otonomi yang diberikan khususnya dalam bidang agama dan adat, maka peluang untuk melahirkan produk hukum seperti Qanun yang mengatur bidang mua’malah banyak dipraktikkan ditengah-tengah masyarakat Aceh. Sistem nilai (value system) yang terkandung dalam unsur-unsur hukum Islam dan hukum adat mendapat peluang besar dilahirkan produk hukum dalam bentuk Qanun oleh pemerintah provinsi, Kabupaten dan Kota dalam wilayah hukum provinsi Aceh. Pembentukan qanun dalam bidang jual beli inipun harus diwarnai ketiga sistem hukum yang sudah hidup dalam masyarakat Aceh.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman Sulaiman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i2.9664

Abstract

Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks is carried out in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research was conducted at Bank Syariah Indonesia Pidie District Branch. Customer protection after the conversion of Conventional Banks to Indonesian Islamic Banks is very important. Aceh is a Muslim-majority area, making it easier to implement the Islamic banking system, especially after the birth of Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions.This legal research aims to identify and explain the regulation of conversion of conventional banks to Bank Syariah Indonesia, especially in Pidie District, Aceh. Then to find out and explain legal protection for customers after conversion from conventional banks to Bank Syariah Indonesia. This research is an empirical research with the type of qualitative research and the nature of descriptive research with data sources, namely primary data obtained by conducting field research (filed research), and secondary data obtained by conducting library research.The results of this study indicate that the Regulations concerning the Conversion of Conventional Banks to Indonesian Sharia Banks are regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, POJK Number 64/POJK.03/2016 concerning Changes in Business Activities of Conventional Banks to Sharia Banks, Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, besides that, various related laws are also regulated, including; OJK Law and Bank Indonesia Law. The legal protection provided to customers of Bank Syariah Indonesia, the Pidie Regency Branch is still weak, in the sense that there are still many complaints from the public regarding its services, for example the system often has errors that prevent customers from transacting. However, the Indonesian Sharia Bank of Pidie Regency has made maximum efforts in providing protection to its customers both in terms of trust, fund management, and also distributing education to its customers.It is recommended for the Government to socialize the conversion of Conventional Banks to Bank Syariah Indonesia. Customer protection must be provided from the start, namely by providing informative information on the existence of Bank Syariah Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH KONVERSI DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) (Studi Penelitian Pada Bank Syariah Indonesia di Kabupaten Pidie) Cut Nela Ulfira; Faisal Faisal; Sulaiman S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7129

Abstract

Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie. Perlindungan nasabah pasca konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat perlu dilaksanakan. Aceh merupakan daerah mayoritas muslim, sehingga mempermudah penerapan sistem perbankan syariah, apalagi setelah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan konversi bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie, Aceh. Kemudian untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah setelah konversi dari bank konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian deskriptif dengan sumber data yaitu data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (filed research), serta data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, di samping itu diatur juga dalam berbagai undang-undang yang terkait diantaranya; Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kabupaten Pidie masih lemah dalam artiannya masih banyak keluhan yang didapat dari masyarakat terkait pelayanannya, contohnya sistem yang sering eror sehingga menghambat nasabah untuk bertransaksi. Namun Bank Syariah Indonesia Kabupaten Pidie telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya baik dari segi kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga penyaluran edukasi terhadap nasabahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Indonesia. Perlindungan nasabah agar diberikan sejak awal yakni dengan adanya informasi keberadaan Bank Syariah Indonesia secara informatif.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ridwan Ridwan; Muhammad Nur; Sulaiman S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.7007

Abstract

Peretasan (hacking) adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut, ada perbedaan dalam penjatuhan putusan terhadap kasus yang sama apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuahan sanksi tersebut, dan selanjutnya melihat mengenai pertanggungjawaban didalam UU ITE mengenai terhadap tindak pidana peretasan (hacker). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang sama dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan peretasan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data primer, sekunder, dan tersier maka penelitian hukum normtif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pertanggugjawaban pidana dalam undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (dolus) dan kealpaan (culpa), bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan dalam penjatuhan sanksinya adanya pengabungan antara pidana penjara dan denda. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari kedua kasus yang diuraikan yaitu melihat dari segi ada perbedaan cara dalam meretas dimana dalam kasus pertama hanya meretas dan berjalan-jalan saja dalam situs web tersebut, dan kasus kedua dilakukan dengan cara merusak merubah tampilan dari web tersebut dan membuat perkataan yang tidak senonoh, dan setelah menyadari hal tersebut tidak langsung mengubah tampilan seperti semula. Disarankan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para Hakim sebagai batasan mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok, dan kepada legislatif yang diberi wewenang untuk membuat dan merancang undang-undang dapat mungatur secara khusus tindakan peretasan ini dalam UU ITE.
Bank Responsibilities in Guaranting Customer Data at Bank Syariah Indonesia of Lhokseumawe City Sulaiman Sulaiman
Malikussaleh Social and Political Reviews Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Master Program of Sociology, Universitas Malikussaleh,

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/mspr.v4i1.11047

Abstract

Leakage of customers' personal information data is a recurring problem in Indonesia, which impacts both state-owned and private banks. Leaks occur due to various internal and external factors, creating a significant data misuse risk. To overcome this problem, Law Number 27/2022 concerning the Protection of Personal Data emphasizes the importance of protecting personal information and ensuring proper use. This study investigates the responsibility of Bank Syariah Indonesia in the city of Lhokseumawe in protecting customer data, identifies factors contributing to data breaches, and proposes steps to mitigate the incident. By using empirical normative juridical research methods, this research used a law-based and case-based approach. The findings revealed that Bank Syariah Indonesia Lhokseumawe also experienced data breaches, mainly due to internal and external factors. The actions of bank employees cause internal leaks, while external factors include individuals involved in fraudulent activities to exploit customer data. Urgent action must be taken to effectively address data breaches, including comprehensive security protocols, staff training, and cooperation with relevant authorities. By adhering to these steps, banks can strengthen their data protection practices and effectively mitigate the risks associated with data breaches.
SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI GAMPONG PANTON RAYEUK A KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Jumadiah Jumadiah; Jamaluddin J; Muammar M; Sutriani s; Sulaiman S
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 2 (2023): Maret-April
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land has an important role in people's lives as infrastructure and resources forgampong communities, especially those in rural areas. Property rights are hereditary,strongest and fullest rights that people can have over land. Whereas regarding theimportance of the formal legality of land ownership it is necessary to provide anunderstanding to the gampong community, and on average the land owned by thesecommunities relies on the Keusyik Decree, according to positive law the legal force is verylow, so it is time for this socialization to be carried out so that the community knows andregister their lands so that they have a strong legal basis, this avoids disputes, so theproblem is how formal legality is in land ownership in Gampong Panton Rayeuk A, BandaAlam District, East Aceh Regency, as well as efforts to increase the knowledge and legalawareness of residents.The purpose of this socialization is for the land to obtain certainty, order and legalprotection for interested parties.The method used is the lecture and discussion method. TheLecture Method is used to provide participants with an understanding of the topic offormal legality service (land registration) related to land ownership. The lecture describedformal legality material related to land ownership in a clear, systematic manner so that itwas easy to understand. While the discussion method is used to provide more opportunitiesfor participants to discuss, question, provide input, and/or deepen the material provided.The output to be achieved is understanding of legal rules/ease for the community inobtaining legality of land
Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi Sulaiman Sulaiman; Muhammad Nasir
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v7i1.7570

Abstract

The purpose of this paper is to analyze more deeply responsive legal concepts developed by Nonet and Selznick, the differences between the types of responsive law to the type of autonomous laws and law as a social institutions that serve social needs in transition. The results obtained, responsive law types have prominent features, namely: a. The shift in emphasis from rules to principles and objectives; b. The importance of the character of populist either as a law purpose and how to achieve it. The main characteristics of an autonomous law types are: a. The emphasis on the rule of law as a major effort to oversee the formal and informal power. b. Free trial. c. Separation of law from politics. d. The Court can not guarantee but may seek the law is just. The law is a social institution, viewed more than a mere regulatory system and in transition meet social needs.
Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim Yang Berkelanjutan Di Aceh T Nazaruddin; Sulaiman; Yulia
Arena Hukum Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.2

Abstract

Until now there has not been an in-depth and comprehensive of spatial planning based on local wisdom as strengthening the specificity of the Aceh region based on Law Number 11 Year 2016 concerning Aceh Government and Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Government. The purpose of this study is to analyze the local wisdom of spatial planning for sustainable settlements in Aceh. This research is a normative-supported empirical law study. The results showed that in the preparation of the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) the Mukim/mukim was not involved. In fact, information regarding the RTRW documents was never shared with the Imeum Mukim. The results of research in the residential areas of Aceh Besar, Pidie Jaya and North Aceh districts found that generally Mukims submitted the same complaints where Mukim was not informed or involved in the preparation of the RTRW in their area. Mukim’s authority is only limited to the resolution of disputes arising among the residents of the village in the Mukim region.
PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (StudiPenelitian di SatuanLaluLintasPolresLhokseumawe ) Resky Adhitama Nasution; Muhammad Hatta; Sulaiman Sulaiman
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe, dan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat Iangsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah Satlantas dalam melaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yaitu yaitu: 1. Upaya PreEmtif (upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran) 2. Upaya Preventif ( pencegahan) dan, 3. Upaya Represif ( penindakan) sedangkan Hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah 1. kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan trasportasi umum, Namun ada upaya yang dilakukan aparat kepolisian Lhokseumawe berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera anak sekolah
SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI GAMPONG PANTON RAYEUK A KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Jumadiah Jumadiah; Jamaluddin J; Muammar M; Sutriani s; Sulaiman S
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 2 (2023): Maret-April
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land has an important role in people's lives as infrastructure and resources forgampong communities, especially those in rural areas. Property rights are hereditary,strongest and fullest rights that people can have over land. Whereas regarding theimportance of the formal legality of land ownership it is necessary to provide anunderstanding to the gampong community, and on average the land owned by thesecommunities relies on the Keusyik Decree, according to positive law the legal force is verylow, so it is time for this socialization to be carried out so that the community knows andregister their lands so that they have a strong legal basis, this avoids disputes, so theproblem is how formal legality is in land ownership in Gampong Panton Rayeuk A, BandaAlam District, East Aceh Regency, as well as efforts to increase the knowledge and legalawareness of residents.The purpose of this socialization is for the land to obtain certainty, order and legalprotection for interested parties.The method used is the lecture and discussion method. TheLecture Method is used to provide participants with an understanding of the topic offormal legality service (land registration) related to land ownership. The lecture describedformal legality material related to land ownership in a clear, systematic manner so that itwas easy to understand. While the discussion method is used to provide more opportunitiesfor participants to discuss, question, provide input, and/or deepen the material provided.The output to be achieved is understanding of legal rules/ease for the community inobtaining legality of land
Co-Authors . Zulfan Abdullah, M Adli Ahsani, Ichsan Aulia Arif Rahman Arifa, Rida Nur Arnita Arnita Aulia Aulia Azzahra, Ayasha Putri Br Sagala, Nurul Fadilah Budi Bahreisy Cut Nela Ulfira Cut Nela Ulfira Eka Intan Kumala Putri Eko Gani PG Elidar Sari Eva Yulia Faisal Faisal Faisal Faisal Farman, Eka Fatahillah, Fatahillah Fatma Zuhra Fitradin, Fitradin Hamdi Hamdi Hanisa, Hanisa Hapzi Ali Harahap, Irpan Rizaldi Hasan Basri Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Irma Irma Jamaluddin J Jamaluddin Jamaluddin Jamidi, Jamidi Jumadiah Jumadiah Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Lamkaruna, Rima Lubis, Ainun Syuhadah M. Rasyid, Laila Makka, Zulvia Manfarisyah, Manfarisyah Mardhatillah, Fitria Marsella, Dea Maulisya Wahdini Nst Miranda, Mira Muammar Muammar Muhammad Adli Abdullah, Muhammad Muhammad Hatta Muhammad Luthfi Djamil, Teuku Muhammad Nasir Muhammad Nur Muhammad Nur Muhammad Sayuni Muksalmina Muksalmina Muna, Zahratul Murdavutri, Beby Nisa, Rauzatul Nur Aksa, Fauzah Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Nurmalinda N Nurwijayanti Rahmadana, Rahmadana Rahmahtillah, Rahmahtillah Raihan Putri Ramziati, Ramziati Resky Adhitama Nasution Rida Nur Arifa Ridwan Ridwan Rizanizarli Rizanizarli Rizqi Hidayat Mizan Salsabila, Vania Saragih, Mas Juan Pratama Sastro, Marlia Sinaga, Ridana Sitepu, Adenan Sofyan Jafar Sofyan Sofyan Sumiadi, Sumiadi Suryadin, Suryadin Sutriani T. Nazaruddin Tarigan, Muhammad Azmi Tasyukur Tasyukur Teuku Muttaqin Mansur Teuku Muttaqin Mansur, Teuku Teuku Yudi Afrizal Usman, Musliadi Bin Wahyudin Wahyudin Widiasari, Chintya Yulia Yulia Yulia Yulia Yulia Yusrizal Hasbi ZIKRA, MAHLIL