Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa
I Gusti Ngurah Parwata
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM KAITANNYA DENGAN KONTROL SOSIAL (SOCIAL CONTROLLING) Ni Putu Maitri Suastini; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan masyarakat terhadap gagalnya penegak hukum untuk merepresentasikan keadilan masyarakat dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Main hakim sendiri seringkali berakhir dengan kerugian bagi korbannya, berupa luka-luka bahkan kematian, maka perlu adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku main hakim sendiri untuk mengontrol tingkah laku dalam bermasyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, adapun permasalahan yang dikaji, yakni unsur, penyebab, ancaman pidana, serta hubungan antara penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri, dengan teori tujuan pemidanaan dan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (social controlling). Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengkualifikasian perbuatan main hakim sendiri sebagai suatu tindak pidana beserta ancaman pidananya, dan pentingnya penjatuhan pidana bagi pelaku main hakim sendiri guna mengatur kembali tingkah laku masyarakat. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif guna menganalisis norma hukum serta putusan pengadilan terkait, maka dapat diperoleh hasil bahwa perbuatan main hakim sendiri disebabkan oleh faktor emosi kepada penegak hukum dan terduga pelaku tindak pidana serta pelaku main hakim sendiri dapat diancamkan pidana penjara sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP dimana kaitan antara pemidanaan dengan teori penjatuhan pidana dan hukum sebagai kontrol sosial adalah untuk mengembalikan tingkah laku masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Pemidanaan, Eigenrichting, Social Controlling
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Idham Maula Tama; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Bali atau lebih sering disebut Pulau Dewata yang merupakan satu Pulau di Indonesia dan sering dikunjungi wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi, menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya, dengan adanya pergesekan dua kultur menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wilayah subur peredaran narkotika baikdari tingkat regional maupun internasional. Namun narkotika juga dapat dijadikan bahan atau obat, yang dalam penggunaannya di dalam masyarakat di atur dengan ketentuan hukum tertentu.Permasalahan yang ditemukan dalam karya tulis adalah: Apakah penuangan ide dasar perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika sudah tertuang di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap korban penyalahgunaan narkotika.Metode pendekatan yang di gunakan adalah secara normatif, yaitu metode pendekatan perundangundangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penuangan ide dasar perlindungan hukum terhadapkorban penyalahgunaan narkotika sudah tertuang di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 jo SEMA No 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 bawa korban penyalahgunaan narkotika di Rehabilitasi secara Medis dan Sosial. SEMA ini diperkuat dengan Pasal 13 – 14 PP No. 25 Tahun 2011, pasal 21 ayat (4) KUHP, dan Pasal 54-59 Undang – undang No. 35 tahun 2009.
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR I Made Haribawa Setiawan; I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 1 butir 2 menegaskan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Adapun rumusan masalah pertama Bagaimana proses yang dilakukan Polsek Kuta dalam penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana? Kedua Apakah faktor-faktor yang menghambat Polsek Kuta dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, dikarenakan belum berlaku secara maksimal antara peraturan dengan penerapannya dilapangan. Kesimpulan yang diperoleh adalah kendala proses dari penyidikan serta factor-faktor penghambat dari penyidikan itu sendiri diantaranya tidak tersedianya ruang tahanan khusus anak dan tidak adanya penyidik khusus anak.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS FRANCHISE Putu Prasmita Sari; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.241 KB)

Abstract

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis Franchise. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak franchisor dan franchisee yang terlibat dalam hubungan hukum perjanjian bisnis franchise. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah bisnis franchise termasuk perjanjian yang tidak ternama atau innominaat dan perlindungan hukum yang dilakukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mentri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Pelaksanaan Pasal 7 (Huruf b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Konveksi Nusantara di Kota Denpasar Putu Ninda Paramitha Dewi Putri; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.499 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p10

Abstract

Berkembangnya usaha konveksi sangat pesat di Kota Denpasar, terbukti banyak kita jumpai usaha seperti garment, tailor, maupun konveksi. Pengusaha pun tidak kehabisan akal untuk berinovasi untuk daya tarik bagi pariwisata, karena fashion sering dipergunakan sebagai pembuatan dalam rangka untuk menjamin kepuasan konsumen dan ganti rugi pada konsumen. Maka dalam Pasal 7 (huruf b) UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan informasi karena kurang pengetahuan pelaku usaha dengan alasan efisiensi sering kali kewajiban itu diabaikan.Penyusunan jurnal ini membahas kewajiban pelaku usaha pada Konveksi Nusantara dan kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha Konveksi Nusantara di Denpasar. Penulisan jurnal dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Penulisan jurnal ini menautkan dua jawaban bahwa pertama terkait Usaha Konveksi Nusantara telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah tertera pada Pasal 7 Undang- Undang Perlindungan Konsumen; yang kedua pelaku usaha Konveksi Nusantara menjelaskan bahwa sebelum melakukan kesepakatan telah ditegaskan jika bahan kain tidak tersedia maka dari pihak pelaku usaha akan menginformasikan secepatnya kepada konsumen. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui dasar hukum pada kewajiban pelaku usaha konveksi nusantara dan mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban pelaku usaha konveksi Nusantara di Denpasar. Kata Kunci: Kewajiban, Pelaku Usaha, Konveksi.
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.582 KB)

Abstract

The title of this writing is The Function of Law in Economic Development thatalso becomes the main problem to be discussed. The writing is based on a research ofnormatif using primary and secondary materials. The problem is analyzed throughstatue and analytical conceptual approach.Based on the library research, it can be concluded that the function and therole of law is very strategic in economic development. The law realized in theregulations functions to guide, provide references, and become tools for reaching thegoal of the development being desired.
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS LKS BIPARTIT TERKAIT PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Dewa Ayu Trisna Dewi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.63 KB)

Abstract

Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Susunan Keanggotaan dan Tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Terkait Penyelesaian Hubungan Industrial. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit terkait penyelesaian hubungan industrial yang terjadi dalam perusahaan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah susunan keanggotaan dan tugas LKS Bipartit diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit Nomor PER. 32/MEN/XII/2008.
KEDUDUKAN HAK RETENSI BENDA GADAI OLEH PT. PEGADAIAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI Mauritius Gusti Pati Runtung; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.811 KB)

Abstract

This research aims to know the rights of retention of pawn object by PT Pegadaianin case the debtor defaults, while the approach is conducted legally, i.e. normative researchmethod with guided the legislation. Retention rights are rights that provide security withhis master before a debt repaid. In the pledge of rights of retention which are owned by thelender or mortgage recipients is used in executing the debtor's collateral or pledge giverthat is by conducting an auction. The auction was conducted due to the debtor or creditorparty givers pledge suffered defaults. The results showed PT. Pegadaian as the borrower orrecipient of a pawn has the authority or right to make the execution directly against objectsthat are to be guaranteed in case of debtor default or pawn giver.
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PASAR ATAS PENJUALAN HASIL PRODUK YANG MELANGGAR HAK CIPTA Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.285 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p07

Abstract

Pelaksanaan aktifitas dagang merupakan sebuah upaya pemenuhan kebutuhan hidup seorang manusia. Aktifitas dagang tersebut melibatkan beberapa tokoh yakni konsumen, penyalur, produsen. Aktifitas dagang juga dapat dimanifestasikan melalui pelaksanaan kerjasama antara pengelola pasar melalui kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi atas penjualan produk yang melanggar hak cipta melalui adanya penggandaan barang. Dalam jurnal ini terdapat pemasalahan pertama yang membahas tentang bagaimana pengaturan dan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta; serta permasalahan kedua membahas pada bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh pengelola pasar yang menjual hasil barang pelanggaran hak cipta. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan dari bentuk pengaturan maupun tanggung jawab yang berkaitan dengan penjualan produk yang melanggar hak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini menunjukan adanya pengaturan dan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta terkait pelaksanaan konsinyasi; serta bentuk pertanggungjawaban yang sepatutnya diberikan oleh salah satu pihak pengelola pasar yang menjual hasil barang pelanggaran hak cipta. Kata Kunci: Konsinyasi, Hak Cipta, Pengelola Pasar, Pelanggaran
PENGATURAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP USAHA KECIL I Gusti Agung Wira Astina Putra; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.237 KB)

Abstract

Salah satu penghasilan terbesar negara ini melalui pembayaran pajak yang di bayarkan wajib pajak khususnya pajak pertambahan nilai dijatuhkan kepada pengusaha terkecuali pengusaha kecil. Pembayaran pajak adalah iuran wajib bagi masyarakat yang harus dibayarkan kepada negara berdasarkan dengan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang dianalisis dalam jurnal imiah ini bagaimana kriteria usaha kecil dalam Undang-Undang UMKM dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan bagaimana akibat hukumnya. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang yang terkena pajak dan juga jasa yang terkena pajak dengan jumlah peredaran suatu barang atau penerimaan suatu barang tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), namun sebaliknya jika pengusaha memiliki omset lebih besar dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pengusaha diwajibkan untuk mendaftarkannya. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang UMKM memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta ruoiah) Dalam PPN untuk pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk melaporkan usahanya, namun jika pengusaha ingin melaporkan usahnya dapat mengajukan laporannya karena pengusaha kecil dapat dikukuhkan dalam pengusaha kena pajak. Pemerintah diharapkan melakukan pembaharuan dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengusaha kecil. Kata Kunci: Pajak pertambahan nilai, Kriteria usaha kecil, Dampak hukum
Co-Authors Adika Tista Narendra, A.A.Gde Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Alfi Ardiansyah Harahap Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Andreas Siambaton Desak Komang Lina Maharani Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi Dewa Ayu Trisna Dewi Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Dwi Parta Pramana Gde Kosika Yasa Gde Made Swardhana Gede Bisma Mahendra Gusti Agung Adi Pramana Helsi Elviani Ndun I Gede Agus Pande Wijaya I Gusti Agung Wira Astina Putra I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Kadek Dwipayana I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Haribawa Setiawan I Made Sutrisna Setiawan I Noman Tri Sukma Yogantara I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Oka Suyasa Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Bagus Surya Dharma Jaya Idham Maula Tama Jan Andrew Aryesta Kitu Jesisca Ariani Hutagaol Kadek Herry Witarsa Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Prawira Nugraha Luh Putu Ayu Diah Utami Mauritius Gusti Pati Runtung Muhammad Nanang Fajri Nengah Antara Putra Ni Kadek Raimadani Ni Putu Indah Pebriani Ni Putu Maitri Suastini Putu Ayu Sega Tripiana Putu Bagus Darma Putra Putu Bagus Dian Ananta Putu Gede Kharisma Winanda Putra Putu Ninda Paramitha Dewi Putri Putu Prasmita Sari Satya Haprabu Hasibuan Shafira Rahmania Anindita Yudia Intan Permata Surya Yundari, Yundari