Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa
I Gusti Ngurah Parwata
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI SUARA LATAR VIDEO DI SITUS YOUTUBE Desak Komang Lina Maharani; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.125 KB)

Abstract

Youtube merupakan situs internet yang menyediakan berbagai macam konten video. Saat ini banyak pengguna Youtube dalam mengunggah video menggunakan suara latar lagu dengan tidak mencantumkan sumber lagu tersebut. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar dalam video di situs Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam video. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan karya cipta khususnya lagu di dalam penggunaannya sebagai suara latar dalam video yang diunggah di situs Youtube diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU Hak Cipta. Selain UU Hak Cipta, Youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan pemberian lisensi dan melalui lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan klaim Content ID apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pencipta dapat melakukan upaya hukum preventif dan upaya represif dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ciptaannya. Kata kunci : Perlindungan hukum, Hak cipta, Suara latar, Youtube
KEWENANGAN TIM INVESTIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM NOTARIS Gde Kosika Yasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.172 KB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Tim Investigasi ini dibentuk dengan bertujuan membantu tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan terjadinya banyak hambatan, penghentian dan tidak dilanjutkannya proses pelaporan ke MPW terkait permasalahan Notaris sehingga terjadinya banyak perkara yang hanya tertumpuk. Sehingga ini menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi, tujuan utamanya adalah Membantu kelancarkan fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang – undangan bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab tim investigsi permasalahan hukum notaris dalam membantu tugas dari Majelis Pengawas Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tim investigasi memiliki beberapa kewenangan antara lain; Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris, menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut. Tanggung Jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Notaris yaitu mencari inti dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh masyarakat. Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas dengan Majelis Pengawas," tegas Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Tim Investigasi
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN LAHAN DESA SUWUNG KAUH SEBAGAI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SUWUNG I Putu Oka Suyasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.942 KB)

Abstract

Keberadaan TPA Suwung sebagai tempat pembuangan sampah menampung kurang lebih 2.700 liter sampah perharinya, di sekitar TPA Suwung masih terdapat pemukiman penduduk Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, dan mereka memanfaatkan air tanah sebagai sumber mata air, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat, selain itu daerah pesisir pantai Desa Suwung Kauh merupakan kawasan hutan manggrove. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagamana pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh yang digunakan sebagai TPA menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031 dan apa saja prosedur yang menjadi dasar pembangunan TPA Suwung, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kelayakan lahan Desa Suwung Kauh sebagai TPA, dan untuk mengetahui prosedur yang digunakan sebagai dasar pembangunan TPA Suwung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, didapat bahwa pemanfaatan lahan Desa Suwung Kauh belum sesuai dengan kreteria pemanfaatan lahan untuk TPA, karena perlu diperhatikan pemukiman dan pohon mangrove yang ada di sekitar lokasi TPA Suwung. Dan prosedur pembangunan TPA Suwung adalah: (a) Berdasarkan Perda Kota Denpasar, (b) Jauh dari pemukiman (c) Dikelola dengan sanitari landfill, dan (d) Mendapatkan Izin lokasi pendirian TPA dari pemerintah kota denpasar serta Desa Suwung.
Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Villa The Dusun Di Kabupaten Badung Yudia Intan Permata Surya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.23 KB)

Abstract

Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di Villa The Dusun termasuk pekerjaan yang beresiko karena berkaitan dengan air, api dan listrik serta mengacu pada pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kerja”, hal ini mewajibkan Villa The Dusun di Kabupaten Badung untuk melaksanakan kewajibannya dalam managemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Dalam penelitian ini meneliti yaitu pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Villa The Dusun dan hambatan yang dialami oleh Villa The Dusun dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan pendekatan langsung yaitu wawancara pada Villa The Dusun. Hasil penelitian ini adalah Villa The Dusun belum efektif dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya hal ini diakibatkan oleh pekerja yang kurang sadar dalam mematuhi peraturan managemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kewajiban, Pekerja.
PELAKSANAAN PROGRAM DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (DESA DAUH PURI KANGIN, KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR) Putu Gede Kharisma Winanda Putra; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.827 KB)

Abstract

One of the tasks of assistance given to the village government is the Profile Villageprogram. Its legal basis is the Ministerial Regulation No. 12 Year 2007 on Guidelines forthe Preparation and Utilization Data Profile of the Village. The issue is how the ProgramImplementation Profile village in Dauh Puri Kangin Village in West Denpasar of DenpasarDistrict and what factors that effecting the Program Implementation Profile village inDauh Puri Kangin Village in West Denpasar of Denpasar District. This research isempirical legal research with interview data collection techniques. The implications of theresearch indicated that the implementation of the profile village program in the Dauh PuriKangin Village in West Denpasar of Denpasar District has not been effectively, Becausethere is no training or technical training to the preparation and utilization profile data ofthe village, The factors which becomes an obstacle in the Profile Village programs in DauhPuri Kangin Village in West Denpasar of Denpasar District taken from lack ofunderstanding of the village employee who was given the task of data recording proceduresprofile village.
UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI : PENGADILAN NEGERI GIANYAR) I Kadek Dwipayana; I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.807 KB)

Abstract

Domestic violence has been a distinctive discourse in everyday life. Women and children as the main victims of domestic violence, it requires absolute protection. Generally people believe that home and family is a safe place, a refuge from the danger outside the home, a place to share the warmth and love. But in fact a lot of a crime happen at home, within the family. next can be formulated about whether the efforts conducted by the Government of Gianyar regency in overcoming domestic violence cases and How to Sanctions of Law To The Domestic Violence. This writing use empiric juridical method to discuss the issue. Last it can be concluded that the efforts of the Government of Gianyar regency is making the policy or programs and preventive move by giving knowledge or category as well as the prohibitions contrary to the Law No. 23 of 2004 and for Sanctions Law To The Domestic Violence actors previously regulated in Law no. 7, 1984 on the Ratification of the Convention on All Forms of Discrimination To The Women and then updated by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence which is expected accommodative prevent the occurrence of domestic violence.
Hukuman Mati dan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan I Gede Agus Pande Wijaya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai hukuman mati dan eutanasia di dalam hukum positif Indonesia serta membandingkan antara hukuman mati dengan eutanasia dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan pelanggaran hak untuk hidup dengan adanya Putusan Mahkamah Kontistusi, sedangkan eutanasia masih merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup pasien. Walaupun eutanasia yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, tetapi untuk dokter dan keluarga pasien dapat dikenakan Pasal 344, Pasal 340, Pasal 304 jo Pasal 306 ayat (2) jika melakukan eutanasia aktif dan pasif. Diharapkan sebuah aturan yang jelas mengenai eutanasia yang dapat menjadi acuan tentang tindakan medis yang mana saja yang merupakan eutanasia. Kata Kunci: Eutanasia, Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati ABSTRACT The purpose of writing this journal are to find out the laws and regulations regarding the death penalty and eutanasia in Indonesian positive law and to compare the death penalty with eutanasia from human rights perspective. This journal is written using normative legal research methods with descriptive techniques through a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research, the laws and regulations show that the death penalty is not a violation of the right to life with the Constitutional Court Decision, while eutanasia is still a violation of the patient's right to life. Although eutanasia, which is in the laws and regulations in Indonesia, does not clearly regulate this matter, but doctors and patients' families can be subject to Article 344, Article 340, Article 304 in conjunction with Article 306 paragraph (2) if active and passive eutanasia is carried out. So it is hoped that a clear rule regarding eutanasia can be a reference for which medical actions are eutanasia. Key Words: Euthanasia, Human Rights, Death Penalty
SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) Luh Putu Ayu Diah Utami; I Ketut Mertha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.027 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggunjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.
POLA HUBUNGAN KONTRAK DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERHOTELAN DI BALI Shafira Rahmania Anindita; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.111 KB)

Abstract

Terdapat lima pola hubungan hukum, yaitu: a. pola hubungan hukum “pinjam nama”, b. pola hubungan hukum “kepercayaan”, c. pola hubungan hukum “pemasukan modal”, d. pola hubungan hukum “pemberian pinjaman dana”, dan e. pola hubungan hukum “penanaman modal asing”. Berkaitan dengan keabsahan kelima pola hubungan hukum diatas, hanya pola hubungan hukum “penanaman modal asing” yang dapat dikatakan sah menurut hukum karena berdasarkan UU tentang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2007, serta terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Karena pola hubungan hukum “penanaman modal asing” adalah sah menurut hukum maka dengan sendirinya pola ini yang dapat melindungi pihak penanam modal asing di Indonesia khususnya dalam pembangunan hotel di Bali. Kata kunci: Penyusunan Kontrak, Penanaman Modal, Orang Asing, Pembangunan Hotel.
Co-Authors Adika Tista Narendra, A.A.Gde Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Alfi Ardiansyah Harahap Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Andreas Siambaton Desak Komang Lina Maharani Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi Dewa Ayu Trisna Dewi Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Dwi Parta Pramana Gde Kosika Yasa Gde Made Swardhana Gede Bisma Mahendra Gusti Agung Adi Pramana Helsi Elviani Ndun I Gede Agus Pande Wijaya I Gusti Agung Wira Astina Putra I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Kadek Dwipayana I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Haribawa Setiawan I Made Sutrisna Setiawan I Noman Tri Sukma Yogantara I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Oka Suyasa Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Bagus Surya Dharma Jaya Idham Maula Tama Jan Andrew Aryesta Kitu Jesisca Ariani Hutagaol Kadek Herry Witarsa Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Prawira Nugraha Luh Putu Ayu Diah Utami Mauritius Gusti Pati Runtung Muhammad Nanang Fajri Nengah Antara Putra Ni Kadek Raimadani Ni Putu Indah Pebriani Ni Putu Maitri Suastini Putu Ayu Sega Tripiana Putu Bagus Darma Putra Putu Bagus Dian Ananta Putu Gede Kharisma Winanda Putra Putu Ninda Paramitha Dewi Putri Putu Prasmita Sari Satya Haprabu Hasibuan Shafira Rahmania Anindita Yudia Intan Permata Surya Yundari, Yundari