Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa
I Gusti Ngurah Parwata
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEDUDUKAN UMKM YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DI KOTA DENPASAR Adika Tista Narendra, A.A.Gde; Ngurah Parwata, I Gusti
Kertha Desa Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan para pelaku usaha UMKM tidak mengurus izin usahanya, dan memberikan penjelasan terkait dengan kedudukan suatu UMKM yang tidak memiliki izin usaha/SIUP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu dengan turun langsung kelapangan dan sumber data sekunder berasal dar sumber-sumber kepustakaan.. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan di Kota Denpasar diwajibkan untuk memiliki SIUP seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002. Namun terdapat pengecualian terhadap usaha mikro, dimana memiliki Surat Izin Usaha (SIUP) tidak diwajibkan terhadap setiap perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai usaha mikro. Dimana apabila melanggar akan dijatuhkan sanksi pidana berupa Kurungan selama 3 bulan (paling lama) dan denda Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kata Kunci: Perusahaan, UMKM, Izin Usaha ABSTRACT This study aims to provide an overview of the reasons why MSME business actors do not apply for their business licenses, and provide an explanation related to the position of an MSME that does not have a business license/SIUP. The method of analysis of this research is an empirical legal research method using primary data sources, namely by direct descent from the field and secondary data sources coming from library sources. The results of this study are that as a result of every company that conducting trading activities in Denpasar City is required to have a SIUP as stated in the Denpasar City Regional Regulation Number 13 of 2002. However, there are exceptions for micro businesses, where having a Business License (SIUP) is not required for every company that meets the criteria to be classified as a business. micro. Where a violation will be imposed a criminal sanction in the form of confinement for 3 months (the longest) and a fine of Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah). Keywords: Company, MSME, Business Permit
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR KHUSUSNYA BALAPAN LIAR (BERDASARKAN DATA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR) Dewa Kadek Dwi Naro Sigito; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Khususnya Balapan Liar (Berdasarkan Data Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)”. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum empiris, Balapan liar merupakan salah satu wujud pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur, yang apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat maka akan menjadi masalah besar. Balapan Liar ini adalah merupakan “perbuatan yang dilarang” dan pengaturannya terdapat dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang bersumberkan pada data primer dan data sekunder. Dalam hal ini terapat permasalahan yaitu apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur khususnya balapan liar di wilayah  Kota Denpasar dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya balapan liar di wilayah Kota Denpasar.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS PEMBUNUHAN DI JALAN BY PASS NGURAH RAI NUSA DUA) Gusti Agung Adi Pramana; Gde Made Swardhana; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak sangatlah meresahkan masyarakat dalam kasus ini membuktikan bahwa tidak selamanya orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang berada dalam keadaan ekonomi yang rendah tetapi juga orang yang berada dalam keadaan tingkat ekonomi yang tinggi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak dan upaya penanggulangannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Simpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembunuhan adalah faktor internal yakni faktor kesalahpahaman, faktor emosi yang labil. Faktor rendahnya budi pekerti, dan faktor rendahnya iman dan faktor eksternal yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor pemakaian alkohol, faktor terlantarnya anak-anak, faktor lingkungan keluarga dan faktor kedudukan keluarga. Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak adalah upaya preventif dan upaya represif. Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Pembunuhan, anak
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN “PENYAYATAN PAHA” YANG DILAKUKAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR Kadek Herry Witarsa; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355.Aturan dan sanksi walaupun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi. Kasus penganiayaan yang terjadi diwilayah hukum Polresta Denpasar yang paling menjadi sorotan adalah kasus tindak pidana penganiayaan penyayatan paha. Karenanya didalam aksi pelaku hanya melukai korban saja dan tidak ada perampasan barang berharga milik korban.Adapun didalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan “penyayatan paha” yang dilakukan terhadap pengendara sepeda motor. Faktornya meliputi faktor psikologi dan faktor minuman beralkohol.
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Jesisca Ariani Hutagaol; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah kurangnya kecermatan dan kecakapan masyarakat dalam mengelolah perkembangan teknologi ini sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan khususnya melalui sarana internet. Tujuan tulisan ini adalah memahami kekuatan hukum pembuktian pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial dalam persidangan di pengadilan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undangundang dan literature terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kekuatan hukum pembuktian pidana melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sah secara hukum di dalam persidangan dengan menggunakan fasilitas surat, dimana surat yang dimaksutkan tersebut merupakan dari hasil cetak layar (Print Screen).Hal ini diatur dalam Pasal 184 huruf (c) KUHAP.
KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Anak Agung Gede Triyatna; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan produk peninggalan Belanda yaitu KUHP, sehingga adanya perbuatan pidana yang belum diatur dalam KUHP, salah satunya dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP dalam hal ini mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak ada pengaturan yang jelas, sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dimasa mendatang pembaharuan hukum pidana terus dilakukan untuk mengatur secara jelas mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan mengetahui pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks komersial di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, karena terdapat kekosongan norma dalam KUHP. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu pengaturan mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan kekosongan norma, hanya Perda tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut dan dimasa mendatang dengan adanya pembaharuan hukum pidana yaitu dengan dibentuknya RUU KUHP 2015 telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial yaitu dikenakan sanksi pidana denda. Kata Kunci: Kriminalisasi, Perbuatan, Pekerja Seks Komersial, Pembaharuan, Hukum Pidana.
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Jesisca Ariani Hutagaol; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Hukum Pembuktian Pidana Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah kurangnya kecermatan dan kecakapan masyarakat dalam mengelolah perkembangan teknologi ini sering kali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan khususnya melalui sarana internet. Tujuan tulisan ini adalah memahami kekuatan hukum pembuktian pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial dalam persidangan di pengadilan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kekuatan hukum pembuktian pidana melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sah secara hukum di dalam persidangan dengan menggunakan fasilitas surat, dimana surat yang dimaksutkan tersebut merupakan dari hasil cetak layar (Print Screen).Hal ini diatur dalam Pasal 184 huruf (c) KUHAP.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA TOTO GELAP (TOGEL) DI POLRESTA DENPASAR Putu Bagus Dian Ananta; I Ketut Rai Setiabudhi; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjudian dianggap salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus susah payah bekerja. Kasus perjudian togel di Denpasar saja dari tahun ketahun 2013 sampai 2015 mengalami naik turun. Faktor yang menyebabkan dan upaya penanggulangan perjudian togel di Denpasar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Tindak pidana perjudian togel disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi,pangangguran,iseng-iseng/coba-coba,pendidikan,lingkungan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah penanggulangan secara preventif dan represif. Faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor iseng-iseng/coba-coba dan upaya penaggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.
PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYELIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polres Gianyar) Satya Haprabu Hasibuan; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Function of fingerprint in the identification process is as an indication evidence to find the perpetrators of crime, particularly crimes of theft. In article 184 paragraph (1) Indonesian law of criminal procedure, legal means of evidence shall be : the testimony of a witness, the testimony of an expert, a document, an indication, the testimony of the accused. Age of increasingly sophisticated led to the rise of crime and in the identification process requires an indication evidence, for example fingerprint.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II A KEROBOKAN I Noman Tri Sukma Yogantara; Anak Agung Ngurah wirasila; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap warga binaan dimaksudkan untuk menunjukan bagaimana kinerja petugas di dalam Lembaga Permasyarakatan. Pemerintah RI melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakkan HAM kepada narapidana yang berada di RUTAN dan LAPAS melalui Sistem Pemasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Saat ini Lapas Klas IIA Kerobokan memiliki kapasitas hunian sebanyak 323 orang, namun dihuni oleh 1488 orang kondisi dari Lapas yang sudah over kapasitas tersebut, sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan antar napi, karena petugas Lapas kesulitan memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan Napi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga binaan dari tindak pidana di lapas Klas IIA Kerobokan dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga binaan dari tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan Perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan sudah dilaksanakan, namun keamanan dan ketertiban warga binaan belum efektif karena petugas tidak dapat menjangkau semua warga binaan,petugas sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kendala-kendala yang ada agar perlindungan hukum terhadap Napi dapat terwujud Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penganiayaan, Warga Binaan
Co-Authors Adika Tista Narendra, A.A.Gde Agung Ngurah Galang Widura Pandji Akrom, Akrom Alfi Ardiansyah Harahap Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Andreas Siambaton Desak Komang Lina Maharani Dewa Ayu Made Kresna Puspita Santi Dewa Ayu Trisna Dewi Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Dwi Parta Pramana Gde Kosika Yasa Gde Made Swardhana Gede Bisma Mahendra Gusti Agung Adi Pramana Helsi Elviani Ndun I Gede Agus Pande Wijaya I Gusti Agung Wira Astina Putra I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Agung Brahmandya I Kadek Dwipayana I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Made Haribawa Setiawan I Made Sutrisna Setiawan I Noman Tri Sukma Yogantara I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Oka Suyasa Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Bagus Surya Dharma Jaya Idham Maula Tama Jan Andrew Aryesta Kitu Jesisca Ariani Hutagaol Kadek Herry Witarsa Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Prawira Nugraha Luh Putu Ayu Diah Utami Mauritius Gusti Pati Runtung Muhammad Nanang Fajri Nengah Antara Putra Ni Kadek Raimadani Ni Putu Indah Pebriani Ni Putu Maitri Suastini Putu Ayu Sega Tripiana Putu Bagus Darma Putra Putu Bagus Dian Ananta Putu Gede Kharisma Winanda Putra Putu Ninda Paramitha Dewi Putri Putu Prasmita Sari Satya Haprabu Hasibuan Shafira Rahmania Anindita Yudia Intan Permata Surya Yundari, Yundari