Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.62
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Management Review Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Jurnal Artefak Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Case Law Jurnal Ilmu Pendidikan (SOKO GURU) Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Yat Rospia Brata
Universitas Galuh
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMANFAATAN TENAGA MATAHARI SEBAGAI PENGGERAK TURBIN AIR MENGHASILKAN PEMBANGKIT LISTRIK HIDRO BUATAN DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS Ida Farida; Yat Rospia Brata; Zenal Abidin
Abdimas Galuh Vol 3, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i2.6082

Abstract

Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam penerapan Program Teknologi yang Didiseminasikan kepada masyarakat (PTDM) ini, adalah kelompok Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gasma yang berada di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu meningkatnya beban dan pembayaran listrik di masyarakat sehingga banyak diantarnya warga yang mengalami pemutusan listrik dari pihak Perusahan Listrik Negara (PLN). Selain itu, adanya pendirian industri besar yang senantiasa banyak menimbulkan pencemaran berupa polusi di masyarakat. Berdasarkan atas analisa situasi tersebut, selanjutnya solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan memberikan penguatan terhadap kelompok pencinta lingkungan dan pemanfaatan sinar matahari untuk energi listrik di lingkungan masyarakat. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penerapan Program Teknologi yang Didiseminasikan kepada masyarakat (PTDM) meliputi: 1) Tahap Survey Kegiatan; 2) Tahap Pendampingan 3) Tahap Diseminasi Teknologi berupa praktek penerapan IPTEK 4) Tahap Evaluasi dan tindaklanjut. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah mitra telah mengalami perubahan berupa peningkatkan kapasitas dan kemampuan diri atau live skill  khususunya dalam perakitan dan pembuatan teknologi Listrik Hidro Buatan dengan memanfaatkan energi matahari, sekaligus sebagai kesempatan dan peluang untuk mitra dalam mengembangkan hasil teknologi yang lebih memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan tarap sosial masyarakat.
ANALISIS PERKARA NOMOR 278/Pid.B/2020/PN Tsm BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PASAL 303 bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fahmi Zulkipli Lubis; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti; Rachmatin Artita; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8603

Abstract

Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2). Sebagai salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara peradilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, dan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 bis KUHP.Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Pembuktiannya dapat menggunakan teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif yaitu jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Kesulitan terhadap penerapan Pasal tersebut adalah pemenuhan alat bukti. Terhadap Pasal 303 bis KUHP telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya dengan teori pembuktian yang sama. Penentuan terhadap kedua Pasal tersebut menggunakan asas in dubio pro reo yang menurut kamus hukum diartikan yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
ASSESSING LOCAL TAX CONTRIBUTIONS TO LOCAL OWN REVENUE: EVIDENCE IN ONE REGION IN INDONESIA Dendy Syaiful Akbar; Yat Rospia Brata; Elin Herlina; Benny Prawiranegara; Faizal Haris Eko Prabowo
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 19 No. 1 (2019): April
Publisher : LEMBAGA PENERBIT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRISAKTI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.874 KB) | DOI: 10.25105/mraai.v19i1.3881

Abstract

The purpose of this study is to analyze the size of the contribution of local taxes to the Ciamis Regency local own revenue. In this study, the formula for the ratio of local tax contribution to local own revenue was formulated. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. Measurement of contributions of local taxes on local own revenue is drawn from the local own revenue structure which consists of local taxes, regional levies, separated regional wealth results, and other legitimate regional income. The results of the study show that the contribution of local taxes to local own revenue is in the very low and low category, because during the 2013-2015 fiscal year the figure was below 26%, while in the 2016-2017 fiscal year it reached a number of 26% -50%. The low contribution of local taxes to local own revenue is due to restaurant taxes stipulated through regional regulation No. 5 of 2011, namely the imposition of a 10% tax on each transaction with consumers is still a lot of rejection from most restaurant managers, with the reason of fear of a decline in consumers.
PENYULUHAN TENTANG ARTI PENTINGNYA PENETAPAN CAGAR BUDAYA BAGI JURU PELIHARA DI KABUPATEN CIAMIS Yat Rospia Brata; Yeni Wijayanti; Sudarto Sudarto
Abdimas Galuh Vol 4, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v4i2.7689

Abstract

Penetapan cagar budaya sangat penting bagi perlindungan hukumnya. Obyek yang diduga cagar budaya selama belum mendapatkan penetapan, maka kedudukannya lemah dimata hokum. Hal inilah yang perlu disampaikan pada juru pelihara yang notabene memiliki kewenangan lokal dan berkontribusi dalam lestari kembangnya situs yang menjadi tanggungjawabnya. Perlu diketahui bahwa situs-situs di Kabupaten Ciamis yang sudah teregistrasi nasional sekitar 444 situs, namun baru empat situs yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu, Situs Karangkamulyan, Situs Astana Gede Kawali, Situs Gunung Susuru, dan Situs Samida. Empat situs lagi akan ditetapkan pada tahun 2022 ini. Sasaran kegiatan mencakup para juru pelihara di Kabupaten Ciamis.Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan juru pelihara (jupel) di Kabupaten Ciamis tentang pentingnya penetapan Cagar Budaya sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian cagar budaya dan kecintaan terhadap tanah air. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi. Materi terkait undang-undang yang menauingi cagar budaya disampaikan melalui penyuluhan, sedangkan permasalahan dan rencana tindak lanjut serta solusi didiskusikan bersama. Hasil yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman jupel serta bertambahnya penetapan cagar budaya secara signifikan di Kabupaten Ciamis dengan dorongan dari para jupel. Perlindungan hukum terhadap kawasan cagar budaya yang menjadi sengkata semakin kuat.
EKSISTENSI SITUS PASIR LULUMPANG DI DUSUN CITEUREUP DESA GOLAT KECAMATAN PANUMBANGAN 2000- 2020 Ira Karmina; Yat Rospia Brata; Agus Budiman
J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Vol 3, No 3 (2022): OKTOBER
Publisher : FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/j-kip.v3i3.8746

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asal usul dan keberadaan Situs Pasir Lulumpang tahun 2000-2020. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil  penelitian ini menunjukan bahwa Situs Pasir Lulumpang ditemukan oleh aki Altaip di warga Dusun Kasorogok, yang tinggal diperbatasan antara Dusun Citeureup dan Dusun Kasorogok. Nama Pasir Lulumpang sendiri berasal dari tempat situs Pasir Lulumpang yang berada di atas. Kondisi dari tahun 2000-2010 situs Pasir Lulumpang sudah dibuat sebuah saung dinding yang terbuat dari bambu dan atap dari dedaunan, Keberadaan dari Situs Pasir Lulumpang keberadaanya hanya dikenal oleh masyarakat sekitar. Pada tahun 2018, situs ini mengalami perubahan dari segi bangunan dinding yang sudah di tembok, lantai dengan menggunakan keramik, atap menggunakan genting, dan terdapat pagar pembatas area Situs Pasir Lulumpang. Kemudian jalan menuju lokasi sudah di cor. Keberadaan dari Situs Pasir Lulumpang sebuah jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu seperti riezeki, kesehatan, maupun kelanggengan jabatan. Berbekal dari kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan mistik yang ada.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH POLRES KABUPATEN CIAMIS: Array Yat Rospia Brata; Rachmatin Artita; Dadang Kusdinar; Alan Dahlan
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2515

Abstract

Pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menyerang kehormatan kesusilaan anak. Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa jelas pencabulan terhadap anak sangatlah dilarang. Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA Polres Kabupaten Ciamis; mengetahui kendala dan upaya Unit PPA dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bentuk pencabulan anak di Unit PPA Polres Ciamis umumnya merupakan tindakan persetubuhan baik oleh pelaku anak dan pelaku dewasa yang masing-masing disebabkan oleh beberapa faktor-faktor internal (penyebab di dalam diri si pelaku) dan eksternal (keadaan di luar diri si pelaku) yang mempengaruhi pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dilakukan melalui kebijakan penal dan non penal. Secara penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana dan UUPA. Sedangkan secara non penal dilakukan dengan upaya-upaya penanggulangan seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Kendala penegakan hukum tindak pidana pencabulan anak oleh Unit PPA dalam hal saksi tindak pidana dan menemukan pelaku. Sehingga dilakukan upaya-upaya seperti melakukan Visum et Revertum kepada korban dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR Nana Suryana; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2843

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan karena karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis. fenomena sosial dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil Asep Hendi Suhendi; Yat Rospia Brata; Ida Farida; Fahmi Zulkifli Lubis
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3069

Abstract

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil. untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Farij Ihza Fadilah; Yat Rospia Brata; Herman Katimin
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i2.3265

Abstract

Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan serius, namun penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan perlu aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadian dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dana retribusi dihubungan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda No 12 tahun 2020 yaitu 60 % untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40 % Desa Panjalu akan tetapi selama periode 2015–2018 telah menyalagunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi Pasal 3 UUPTPK karena jabatannya dan bukan Pasal 2 UUPTPK. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu.
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisi Ruwahan Desa Sindangsari - Banjarsari Kabupaten Ciamis Neli Rahmawati; Yat Rospia Brata; Agus Budiman; Sudarto Sudarto
Jurnal Artefak Vol 10, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ja.v10i2.12232

Abstract

This study aims to determine the implementation and reveal the values of local wisdom in the Ruwahan Tradition in Sindangsari Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The method used in this study is historical qualitative, namely 1) heuristics, 2) criticism, 3) interpretation, and 4) historiography. Besides that, it also uses the Anthropological Method, a Socio-Cultural research method (culture domain), by using triangulation or several methods when collecting and analysing analyses simultaneously (observations, interviews, literature studies, and field notes). The data collection used in this research is 1) a Literature Study and) a Field Study. The results of this study indicate that the Ruwahan Tradition is still being preserved to this day. At the same time, the local wisdom values of the Ruwahan Tradition can be seen from the Relationship between Humans and humans (hablum minannas), Human Relations with Nature (hablum minalalam), Human Relations and God (hablum minallah). The benefit of this research is as information material about the Ruwahan Tradition in Sindangsari Village, Banjarsari District, Ciamis Regency, and it is hoped that the community will feel proud and continually preserve it as a local cultural entity in a region.
Co-Authors Agus Budiman Agus Budiman Agus Budiman Akbar, Dendy Syaiful Alan Dahlan Anisa Nurazizah Yahya Asep Hendi Suhendi Dadang Kusdinar Dani Usmar, Dani Delevi, Grady Grifandi Egi Nurholis Elin Herlina, Elin Euis Yulianti R Fadilah Fadilah, Fadilah Fahmi Maulana Fahmi Zulkifli Lubis Fahmi Zulkipli Lubis Farij Ihza Fadilah Gustina, Rina Dwi Harpinah Berkah Hilma Hanifa Hudzaefi Assyifaul ‘Aziz Ida Farida Ira Karmina Irfanul Hakim, Muhammad Fadlan MARLINA NUR LESTARI Maulana, Fahmi Mohamad Thibyan Muhamad Rizal Antoni Mulyanti, Dewi Musadad, Nur Anwar Nana Suryana Neli Rahmawati Nia Nuraini Prabowo, Faizal Haris Eko Prawiranegara, Benny R. Herman Katimin Rachmatin Artita Rifan Alfarizi Rizki Ahmad Ramdani Sarah Nafisatul Janan Siti Nuraini Sudarto Sudarto Sudarto Sudarto Tatang Parjaman Toni, Toni Yeni Wijayanti Zenal Abidin