Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR: 33/PDT.G/2018/PN.SRP TENTANG SENGKETA TANAH WARISAN DI NUSA PENIDA DI KABUPATEN KLUNGKUNG I Komang Andi Wahyu Di Putra; I Wayan Gde Wiryawan; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp dan implikasi hukumnya. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 33/Pdt.G/2018/PN Srp terhadap perlindungan Hak Waris dan penguasaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Srp menilai perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek normatif, adat, dan sosiologis. Putusan ini menegaskan bahwa penguasaan tanah turun-temurun selama lebih dari 20 tahun dapat menjadi dasar kepemilikan yang sah. Pembuktian ahli waris dapat dilakukan melalui surat silsilah dan keterangan saksi. Klaim tanah sebagai kawasan hutan oleh Tergugat dinilai cacat prosedur Tergugat dinilai cacat prosedur dan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris yang beritikad baik.
ANALISIS YURIDIS SURROGATE MOTHER MENURUT HUKUM DI INDONESIA Yogi Yasa Wedha; I Wayan Eka Artajaya; Putu Lantika Oka Permadhi; Putu Angga Pratama Sukma
Jurnal Yusthima Vol. 5 No. 02 (2025): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v5i02.12714

Abstract

Praktek ibu pengganti (surrogacy) di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum memiliki regulasi yang jelas. Jurnal ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek hukum terkait ibu pengganti, ditinjau dari aspek hak asasi manusia, aspek hukum kesehatan, analisis berdasarkan hukum perjanjian, dan tinjauan dari perspektif moral dan etika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisis menggunakan teori hak asasi manusia dan teori utilitas dari Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberi kebahagiaan bagi umat manusia. Bahwa Praktik surrogate mother di Indonesia menimbulkan dilema hukum, etika dan moral untuk itu dibutuhkan kajian yang mendalam agar dapat menghasilkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat surrogate mother. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, moral dan sosial terhadap praktik surrogate mother.
MEDIASI PENAL DITINGKAT KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKANRESTORATIF JUSTICE NI Made Rai Sukardi; I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/53sedr67

Abstract

Penelitian ini berjudul, “Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Justice”.Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah Penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dan Faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan restoratif Justice. Metode penulisan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Normatif. Mediasi oleh pihak kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice. Penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana kepolisian. Peroses mediasi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., Faktor penghambat penerapan perisip restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah: Tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KUTA UTARA I Wayan Eka Artajaya
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/raadkertha.v9i1.605

Abstract

Restorative justice, as a means of peacefully resolving conflicts outside the courts, remains difficult to implement. In Indonesia, many customary laws can be used as restorative justice, but their existence is not recognized by the state or codified in national law. Customary law can resolve conflicts that arise in society and provide satisfaction to the conflicting parties. The idea of restorative justice emerged as a critique of the criminal justice system, which relies on imprisonment for resolving social conflict, which is considered ineffective. This is because the parties involved in the conflict are not involved in conflict resolution. Victims remain victims, and perpetrators are imprisoned, creating new problems for families, and so on.