Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.989
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Islam Futura LAW REVIEW Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Konstitusi Jurnal Bina Mulia Hukum Recital Review International Journal of Supply Chain Management Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Comparative Law Review Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Cepalo SIGn Jurnal Hukum Eksekusi : Journal Of Law The Kalimantan Social Studies Journal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Jurnal Impresi Indonesia COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Comprehensive Science Media Bina Ilmiah Eduvest - Journal of Universal Studies Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HUMANIORASAINS Referendum Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Ulil Albab Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan INLAW Recital Review
Bambang Daru Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Transportation Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Asrifa Zahrah Ramadhanti Kusumah; Bambang Daru Nugroho; Linda Rachmainy
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1275

Abstract

Kadangkala suami istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian. Salah satu alasan untuk mengajukan perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 931/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bdg, namun, hakim kerap menjatuhkan putusan pada kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh cacat badan atau penyakit dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dan menentukan bagaimana pertimbangan hukum terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilatarbelakangi cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yakni berupa deskriptif analitis. Metode ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum yang dilengkapi dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai adanya kewajiban biologis yang tidak dijalani. Kebutuhan biologis di sini dapat terhalangi apabila salah satu pihak menderita impoten atau kista, maka apabila pemenuhan nafkah batin oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya tidak tercapai, dengan alasan tersebut hubungan rumah tangga mereka dapat retak dan menyebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Pertimbangan hakim untuk tidak menggunakan Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf e KHI karena karena dinilai tidak sesuai dengan moral dan cacat badan atau penyakit hanya sebagai alasan dari perselisihan atau pertengkaran terus menerus
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
Beyond Vows: Unraveling Sundanese Customary Marriages by The Parental/Bilateral Kinship System Karwiyah, Karwiyah; Nugroho, Bambang Daru; Kusmayanti, Hazar
Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir Vol. 4 No. 1 January-March 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/yta.v4i1.23523

Abstract

This research investigates the intricate relationship between customary marriage laws and the unique kinship systems prevalent among indigenous communities, with a focus on the Sundanese people in West Java, particularly the Karawang Regency. In the captivating landscapes of West Java, Sundanese societies adhere to a parental/bilateral kinship structure, where familial ties intricately shape their customs.This paper explores the nuanced interplay between legal regulations and cultural practices in Sundanese customary marriages. Beyond procedural adherence, these unions are deeply rooted in both legal frameworks and community traditions. The research adopts a juridical normative approach, utilizing descriptive-analytical methods. Primary, secondary, and tertiary legal materials undergo scrutiny through extensive literature research, complemented by on-the-ground observations. The study aims to provide a comprehensive overview of the legal dynamics and sanctions associated with customary marriages within the Sundanese parental/bilateral kinship system. By intertwining legal insights and cultural nuances, this research contributes to a deeper understanding of how the Sundanese community navigates the delicate balance between legal requirements and cherished traditions in the realm of matrimony.
Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Rifaa’ Adelya Herdiawan; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 12: November 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v1i12.1090

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil serta untuk memperoleh gambaran pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik tanah dan penggarap. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil yang masyarakat Desa Cileungsi dilakukan masih secara lisan, tidak dibuat dihadapan kepala desa, berdasar pada kata sepakat kedua belah pihak, dan tidak dihadirkannya saksi dalam perjanjian.
Implementation of the Principle of Legal Equality in Making Deeds of Gifts and Wills Originating from Joint Property Reviewed Based on Relevant Legislation Karamina, Elvani; Nugroho, Bambang Daru; Kusmayanti, Hazar
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 5 No. 1 (2025): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v5i1.1322

Abstract

Applying the principle of equality in law plays a vital role in protecting husbands and wives from the making of wills or deeds made without their consent. This can be examined through three main legal instruments: the Civil Code (KUH Perdata), the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. This study applies a normative legal approach, namely a method that analyzes written legal norms that officially apply to the national legal system. In the context of managing joint property in marriage, the existence of consent from both parties—husband and wife—is an essential requirement that cannot be ignored. This is based on the principle that all forms of wealth obtained during the marriage bond are joint property, so they cannot be transferred, sold, donated, or used as collateral unilaterally without the consent of the spouse. Every legal action concerning joint property must be based on the agreement of both parties as a form of recognition of each party's rights to ownership. This provision aims to create justice and balance in household relationships and prevent the possibility of abuse of authority by one party. Therefore, the active involvement of the spouse in giving consent is an essential aspect to ensure the validity of a legal action and the proportional protection of rights over joint assets.
Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian Amara Roona Zahira; Bambang Daru Nugroho; Betty Rubiati
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.296

Abstract

The dissolution of a marriage bond due to divorce is a situation that marks the end of the husband and wife relationship in a marriage. Divorce can only be carried out if it is based on strong reasons, as contained in Article 39 paragraph (2), one of which is adultery as in the case of Decision Number 3466/Pdt.G/2021/PA.Dpk. This study aims to analyze and obtain an overview of the implementation of the principle of making divorce difficult in this case and examine the legal protection for the wife of her rights. This research employs a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications, this research consists of two stages, which are library research and field research through literature study research data and interviews. This research employs a qualitative juridical data analysis method. Based on the results of the research, the term “principle of making divorce difficult” is a principle that is applied in the context of an effort to restore the household so that this principle emphasizes that the breakup of marriage due to divorce can only be done, if it has a valid reason, namely the legal reasons contained in the relevant regulations. The dissolution of a marriage due to divorce on the grounds of adultery will certainly have various impacts including negative impacts so that a legal protection is needed for him, in this case one of which is the Judge ex officio according to his position can exercise his rights and authority on matters that are not demanded or requested by the wife such as maintenance.
Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Zahrah Ramadhanti Kusumah, Asrifa; Daru Nugroho, Bambang; Rachmainy, Linda
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 12 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i12.1275

Abstract

Kadangkala suami istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian. Salah satu alasan untuk mengajukan perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 931/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bdg, namun, hakim kerap menjatuhkan putusan pada kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh cacat badan atau penyakit dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dan menentukan bagaimana pertimbangan hukum terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilatarbelakangi cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yakni berupa deskriptif analitis. Metode ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum yang dilengkapi dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai adanya kewajiban biologis yang tidak dijalani. Kebutuhan biologis di sini dapat terhalangi apabila salah satu pihak menderita impoten atau kista, maka apabila pemenuhan nafkah batin oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya tidak tercapai, dengan alasan tersebut hubungan rumah tangga mereka dapat retak dan menyebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Pertimbangan hakim untuk tidak menggunakan Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf e KHI karena karena dinilai tidak sesuai dengan moral dan cacat badan atau penyakit hanya sebagai alasan dari perselisihan atau pertengkaran terus menerus
Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda Karwiyah, Karwiyah; Daru Nugroho, Bambang; Kusmayanti, Hazar
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.30724

Abstract

This paper provides an overview of the legal dynamics and legal sanctions of customary marriage in the parental/bilateral kinship system against the Sundanese community. The approach method applied is in the form of normative juridical or literature law research. The research specifications used are descriptive analytical. Stages of research with literature research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method is then carried out through literature studies and observations (observations). The method of data analysis is carried out in a qualitative juridical manner. The results showed that customary marriage law in the parental/bilateral kinship system for Sundanese people, including the Sundanese Community in Karawang Regency, applies kinship relations from husband and wife, and so on until their descendants' children later. The marriage is accompanied by a series of traditional marriage ceremony processions from before to after the marriage contract, although some still follow the whole and some adjust. The practice in the Karawang Regency community that a series of marriage customs if there are things that are considered lacking and not in accordance with the customs that should be sanctioned only comes from the surrounding response.  
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia Paulus Hutasoit, Yohanes; Daru Nugroho, Bambang; Utarie Nasution, Fatmi
Journal of Comprehensive Science Vol. 1 No. 5 (2022): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v1i5.165

Abstract

Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. Namun, dalam kasus yang terjadi pada penulisan ini yaitu dalam suatu keluarga suku Adat Batak Toba yang beragama non muslim (Keluarga Bapak Parsaoran Hutasoit), terdapat anak tiri laki-laki (Bapak Rudolf Lumban Tobing), yang mengklaim memiliki hak waris dari pernikahan ayah tirinya (Bapak Parsaoran Hutasoit), dengan ibu kandungnya (Ibu Delima Nainggolan). Maka penulisan ini ditujukan untuk mengetahui hak waris anak tiri laki-laki pada Masyarakat Batak Toba yang beragama non muslim, berdasarkan Hukum Adat Batak Toba dan Hukum Positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Metode penulisan yang digunakan dalam memorandum hukum (legal memorandum) ini adalah penulisan hukum normatif. Dikarenakan penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pada penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder atau bahan-bahan hukum Penulis menggunakan Buku, Jurnal, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bersengketa beserta dua Tokoh Adat Batak Toba. Berdasarkan penulisan yang diperoleh bahwa menurut Hukum Adat Batak Toba kedudukan anak tiri laki-laki dalam hal mewaris tidak sama dengan kedudukan anak kandung laki-laki. Akan tetapi, kedudukan anak tiri laki-laki hampir sama dengan anak angkat laki-laki. Dikarenakan anak yang diangkat dari perkawinan sebelumnya masuk ke dalam perkawinan ibu atau ayahnya yang baru, merupakan anak yang sah dan di akui dalam lingkungan Masyarakat Adat, dengan cara dilakukan beberapa prosesi Adat. Jika tidak diangkat dilingkungan Masyarakat Adat secara Adat, maka kedudukan anak tiri atau Bapak Rudolf Lumban Tobing tidak memiliki hak mewaris dalam kasus ini. Kedudukan hak waris anak tiri, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 832 dan 852. Kedudukan hak waris anak tiri menurut Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu tidak dapat mewaris dari harta peninggalan orang tua tirinya, Pasal 55. Akan tetapi memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua kandungnya, Pasal 29 dan 36 Ayat 2
EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Febriana, Dina Triana; Kusmayanti, Hazar; Nugroho, Bambang Daru
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30827

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aisyah Syafa Carolina Aldi Julianto Amara Roona Zahira Amirul Adli Asrifa Zahrah Ramadhanti Kusumah Betty Rubiati Dede Mulyanto Djanuardi, Monica L. Efa Laela fakhriah Efa Laela Fakhriah Eidy Sandra Eidy Sandra Emia Regita Enni Soerjati Fadhilahi, Farah Farah Fadhilah Fatmi Utarie Fatmi Utarie Nasution Febriana, Dina Triana Fikri Naufal Uyun Ginora Roma Ida Sinaga Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar HC, Intan Netty Ida Nurlinda Imamul Hadi Jeanice Chrisadi Jeremy Aidianto Naibaho Jocelyne Ordelia Abigail Julianto, Aldi Karamina, Elvani Karwiyah, Karwiyah Karwiyah, Karwiyah Kilkoda Agus Saleh Kusmayanti, Hazar Lestari, Putri Wartina Linda Rachmainy Linda Rachmainy Linda Rachmainy, Linda Lora Purnama Maulani Maulani, Lora Purnama Mr Imamulhadi Muhammad Rifqi Rafi Drajat Nisabilah Anjani Paulus Hutasoit, Yohanes Pramanthana, Salsabila Putri, Rainaisty Puspa Kencana Ranti Fauza Mayana Renny Supriyatni Bachro Rifaa’ Adelya Herdiawan Sari Wahjuni Selly Riawanti Sheila Eldi Azzahra Sonny Dewi Judiasih Stefani Jolanda Indya Lorensa Syifa Raisa Nurinsani Tarsisius Murwadji Teguh Tresna Puja Asmara Utarie Nasution, Fatmi Wahyu Nugroho Yani Pujiwati Yusuf Saepul Zamil Zahrah Ramadhanti Kusumah, Asrifa