Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.735

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Sosiohumaniora Jurnal Cita Hukum Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Unes Law Review BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Padjadjaran Law Research and Debate Society Bina Hukum Lingkungan LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi dalam Ilmu Tanaman JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)

Ida Nurlinda

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Author-ID : 335307

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS Mada Apriandi Zuhir; Ida Nurlinda; A. Dajaan Imami; Idris Idris
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKSebagai bentuk komitmen terhadap persoalan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui UU No. 16 Tahun 2016. Akan tetapi komitmen kontribusi pengurangan emisi GRK tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Atas dasar itu, artikel ini membahas isi dari Perjanjian Paris 2015 dan implikasinya, komitmen Indonesia serta kendala dalam pencapaian target emisinya. Penekanan utama akan difokuskan pada dua persoalan, yaitu kehutanan dan energi. 2 (dua) persoalan ini merupakan hambatan terbesar dalam memenuhi target komitmen Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data utama berupa data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan diskusi dan pembahasan disimpulkan bahwa peraturan terkait perubahan iklim di Indonesia dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial upaya pengurangan emisi GRK seperti yang diharapkan. Persoalan efektifitas khususnya penegakan hukum masih menjadi persoalan utama, bahkan beberapa kebijakan pemerintah memuat aturan yang bersifat kontradiktif dengan komitmen yang dicanangkan. Oleh karenanya, disarankan perlunya efektifitas aturan, penegakan hukum serta penyelarasan komitmen dengan kebijakan energi yang dijalankan.Kata kunci: Komitmen, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris 2015. ABSTRACTAs a commitment to climate change issues, the Government of Indonesia has ratified the Paris Agreement 2015 through Law No. 16 Year 2016. However, the contribution commitment of GHG emission reduction has problems in the implementation. On that basis, this article discusses the contents of the Paris Agreement 2015 and its implications, Indonesia’s commitment and obstacles in achieving its emission targets. The main emphasis will be focused on two issues, forestry and energy. These issues are Indonesia’s biggest obstacles to pursue its commitment targets. Research specification is analytical descriptive by using primary data consist of secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials) which then analyzed qualitatively. Based on the analysis and discussion, it is concluded that the regulation related to climate change in Indonesia is not yet capable of doing substantial transformation of GHG emission reduction efforts as expected. The issue of effectiveness, especially law enforcement, is still a major issue; even some government policies contain contradictory rules with the stated commitments. Therefore, it is suggested the need for effective regulation, law enforcement, and alignment of commitments with energy policies.Keywords: Commitment, Climate Change, Paris Agreement 2015.

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN DALAM PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Saeful Kholik; Ida Nurlinda; Zainal Muttaqin; Maret Priyanta
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.Kata kunci: hukum; perlindungan; pesisir; pembangunan.ABSTRACTThis study aims to find an overview concept of the protection and restoration coastal areas and watersheds (DAS) in the village customs village of Indramayu Regency due to the management salted fish waste in the principle environmentally sustainable development through community participation. The method in using this research is juridical-normative, namely legal research by using research from several source library materials or secondary data which are used as basic materials to be researched by conducting searches on regulations and literature that are closely related to the problem being studied. The problem of pollution coastal areas and watersheds (DAS) from salted fish industry waste (B3) is a problem that cannot be taken for granted. Based on the research results, the concept of 5 (five) principles environmentally sustainable development can be put forward. In addition, community participation in the recovery environmental pollution can apply 3 (three) approaches, one which is equal rights to play an active role.Keywords: law; protection; coastal; development.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA Nurlinda, Ida
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 1 (2016): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang.

INDONESIA PASCA RATIFIKASI PERJANJIAN PARIS 2015; ANTARA KOMITMEN DAN REALITAS Apriandi Zuhir, Mada; Nurlinda, ida; Imami, A. A. Dajaan; Idris, Idris
Bina Hukum Lingkungan Vol. 1 No. 2 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 1, Nomor 2, April 2017
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai bentuk komitmen terhadap persoalan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui UU No. 16 Tahun 2016. Akan tetapi komitmen kontribusi pengurangan emisi GRK tersebut memiliki persoalan dalam pelaksanaannya. Atas dasar itu, artikel ini membahas isi dari Perjanjian Paris 2015 dan implikasinya, komitmen Indonesia serta kendala dalam pencapaian target emisinya. Penekanan utama akan difokuskan pada dua persoalan, yaitu kehutanan dan energi. 2 (dua) persoalan ini merupakan hambatan terbesar dalam memenuhi target komitmen Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan data utama berupa data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier) yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan diskusi dan pembahasan disimpulkan bahwa peraturan terkait perubahan iklim di Indonesia dinilai belum mampu melakukan transformasi secara substansial upaya pengurangan emisi GRK seperti yang diharapkan. Persoalan efektifitas khususnya penegakan hukum masih menjadi persoalan utama, bahkan beberapa kebijakan pemerintah memuat aturan yang bersifat kontradiktif dengan komitmen yang dicanangkan. Oleh karenanya, disarankan perlunya efektifitas aturan, penegakan hukum serta penyelarasan komitmen dengan kebijakan energi yang dijalankan.

PENGATURAN PEMBANGUNAN FOOD ESTATE PADA KAWASAN HUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA Mutia, An Nissa Ayu; Nurlinda, ida; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor, utamanya pada sektor pangan. Ancaman krisis pangan menjadi hal yang paling dikhawatirkan saat ini. Pembangunan food estate sebagai penyedia cadangan pangan nasional menjadi solusi yang ditawarkan. Keterbatasan lahan pertanian yang ada menjadi hambatan pemerintah dalam mengembangkan program ini. Kawasan hutan menjadi salah satu area yang dapat digunakan untuk program food estate, sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 7 Tahun 2021 melalui skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai data sekunder mengenai program food estate dan kawasan hutan. Kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi menjadi dua kawasan yang dapat digunakan dalam skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Namun, Pemerintah masih perlu untuk memberikan batasan yang jelas terkait penggunaan kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung pada skema kawasan hutan untuk ketahanan pangan ini, karena dikhawatirkan akan berdampak kepada kawasan hutan lindung yang masih berfungsi lindung, mengingat area yang dibutuhkan oleh food estate ini sangat luas. Pemerintah juga perlu untuk memperhatikan hak-hak pemanfaatan sebelumnya agar persengketaan antar pemilik hak dapat terhindarkan.

PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN INDRAMAYU DARI LIMBAH IKAN ASIN BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Kholik, Saeful; Nurlinda, Ida; Muttaqin, Zainal; Priyanta, Maret
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran atau konsep perlindungan dan pemulihan kerusakan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) Desa Pabean Udik Kabupaten Indramayu akibat pengelolaan limbah ikan asin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan melalui peran serta masyarakat. Metode dalam penggunaan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan cara meneliti dari beberapa sumber bahan pustaka atau data skunder yang di jadikan bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara melakukan penelusuran kepada peraturan-peraturan atau litelatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti. Permasalahan penecemaran wilayah pesisir dan daerah aliran sungai (DAS) dari limbah industri ikan asin (B3) merupakan permasalahan yang tidak bisa di anggap biasa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan konsep 5 (lima) prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemulihan pencemaran lingkungan dapat menerpakan 3 (tiga) pendekatan salah satunya adalah persamaan hak untuk berperan aktif.

Co-Authors A. Dajaan Imami A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abdullah Azzam Alhudhaibi Amiruddin A.Dajaan Imami Ani Pujiwati Apriandi Zuhir, Mada Apriandi, Mada Ardhiwinda Kusumaputra Athallah, M. Nadhif Bambang Daru Nugroho Betty Rubiati Chay Asdak Herliani, Farah Idris Idris Idris Idris Imami, A. A. Dajaan Imamul Hadi Imamulhadi Indra Perwira Kholik, Saeful Kultsum, Fatia Lastuti Abubakar Lastuti Abubakar Marenda Ishak Marenda Ishak s Marenda Ishak S Maret Priyanta Maulida Hasanah, Nisa Mutia, An Nissa Ayu Nadia Astriani Nanda Aprilia Nurcahyaningrum Saeful Kholik Salsabila, Rewita Siswandi, Gusman Supardjo Supardjo Supraba Sekarwati Supraba Sekarwati W Syukron Salam, Syukron Tri Handayani Tri Handayani Trifosa, Shalomita W, Supraba Sekarwati Wahyu Nugroho Widyanto, Prima Rizki Wildan Siregar Yani Pujiwati Yani Pujiwati Yulinda Adharani, Yulinda Yusuf Saepul Zamil Zainal Muttaqin Zainal Muttaqin Zamil, Yusuf Saeful

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : Bina Hukum Lingkungan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : Bina Hukum Lingkungan