Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN FUNGSI SAT INTEL POLSEK TLOGOSARI DALAM MENCIPTAKAN HARKAMTIBMAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso) ]]>
<![CDATA[Mochamad Arifin]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.551
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kedudukan Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman factual dapat ditangani secara professional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigm kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Kata Kunci : Kedudukan; Fungsi; Sat Intel; Harkamtibmas.]]>
<![CDATA[Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Andrean Danu Arta]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.645
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu melihat bekerjanya peraturan-peraturan hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah Perundang-undangan yang berlaku, serta data yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang di gunakan adalah analisi kualitatif penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum efektif. Masih banyak Pedagang Kaki lima yang melawan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu menggambarkan bahwasannya kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Perlu upaya tindakan tegas dan upaya hukum yang lebih efektif lagi, nantinya upaya hukum yang dilakukan pemerintah bojonegoro dalam menangani masalah pedagang kaki lima khususnya di alun-alun bojonegoro perlu melihat dari segala aspek yaitu Kemanfaatan Hukum dan Budaya Hukum.]]>
<![CDATA[Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018 ]]>
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v4i2.815
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kedudukan Paralegal selaku pemberi bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, serta untuk mengetahui perkembangan paralegal selaku pemberi bantuan hukum di Indonesia. Paralegal sering dikenal sebagai seseorang yang termasuk ke dalam profesi hukum yang melaksanakan prosedur atau tahapan secara semi otonom yang juga merupakan bagian dari sistem bantuan hukum. Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum. Kedudukan Paralegal saat ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan bantuan hukum terutama bagi masyarakat menengah bawah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini mengakibatkan sejumlah 2.250 Paralegal yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi terhambat pekerjaannya. Kata Kunci: Kedudukan Paralegal; Bantuan Hukum; Putusan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[UPACARA ADAT RAMBU SOLO’: ANTARA GENGSI DAN URGENSI ]]>
<![CDATA[Septiani, Ghana Aldila, G]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochammad]]>;
<![CDATA[Saputri, Salsabila Dwi]]>
<![CDATA[ Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Vol. 14, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rambu Solo’ is one of the most expensive traditional funerals in the world. This has created a general impression that Rambu Solo’ must always be lavishly performed, although in reality it can be adjusted to the bereaved family’s financial circumstances. This research seeks to explain how Rambu Solo’ can be motivated by both urgency and prestige using Abraham Maslow’s humanistic psychology theory. This research applied the qualitative method. Data were collected by interviewing a traditional leader named Ambe Tawang with the aid of a local interpreter, Baharuddin Palepong, who lived in Lembang Palesan, Tana Toraja, South Sulawesi. After collection, the data were then analyzed, reduced, presented, and verified. This study found that only few people still perform Rambu Solo’ to gain prestige, while most people in Lembang Palesan perform it because of urgency factor, that has been passed down from generation to generation.]]>
<![CDATA[UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Lailatul]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.]]>
<![CDATA[SUSTAINABILITY ANALYSIS AND THE ROLE OF ENFORCEMENT LAW RELATING TO THE SILAT COLLEGE MONUMENT IN BOJONEGORO DISTRICT, EAST JAVA ]]>
<![CDATA[Putra, Reza Ananda]]>;
<![CDATA[Handayani, Tri Astuti]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>
<![CDATA[ Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36805/jjih.v10i1.9379
<![CDATA[Pencak silat is a martial arts method created by the Indonesian people for protect yourself from danger. Pencak silat schools in Indonesia are synonymous with tugu universities which is the identity of a pencak silat school near the area with the symbol of a particular college. The existence of a martial arts monument can give rise to prolonged conflict between universities due to social jealousy and displeasure between other martial arts schools, to the detriment of civilians who live around the monument the martial arts. On the basis of frequent clashes due to pencak silat monuments made the governor of east java give an appeal to put in order the university monuments martial arts. Then the east java provincial government through the east java bakesbangpol issued an appeal for independently dismantle the martial arts school monument. The aim of this research is to determine the sustainability of the silat monument control program and to determine the role of law enforcement in controlling silat college monuments in Bojonegoro district, east java. The researcher used qualitative research methods with a type of empirical normative legal research.]]>
<![CDATA[Integration of Islamic Law Regulation and Positive Law in Addressing Business Ethics Challenges in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 ]]>
<![CDATA[Adisurya Adisurya]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1108
<![CDATA[The era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 has brought significant changes in various aspects of life, including in the business world. The rapid development of technology and the integration of cyber-physical systems have changed the way businesses are conducted, giving rise to new and complex business ethics challenges. The normative juridical research method is employed in this study, which focuses on positive legal regulations related to legislation. Two approaches, the Statute Approach and the Conceptual Approach, are utilized. Primary and secondary legal sources are employed to understand and apply the law. Integrating Islamic Law and Positive Law regulations refers to the effort to combine their principles harmoniously. This integration involves identifying similarities and differences, considering contemporary aspects such as technology and globalization. Ethical challenges in business during the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 era include ensuring justice, sustainability, and humanity in business practices. Islamic and Positive Law regulations, such as usury and consumer protection prohibition, help guide ethical business behavior. Integrating Islamic and Positive Law regulations can address business ethics challenges. Collaboration among the government, society, and Islamic organizations is necessary to strengthen regulatory implementation. Education on Islamic values-based business ethics also needs to be reinforced to cultivate responsible business leaders for the future.]]>
<![CDATA[Customary Law Problems Against the Application of Santet from the Perspective of Indonesian Islamic Law ]]>
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Lesmana, Ryan Fachryan]]>;
<![CDATA[Mangar, Irma]]>
<![CDATA[ Journal of Development Research Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Number 1, May 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28926/jdr.v9i1.464
<![CDATA[In the modern era and the super sophisticated era like today, there are still many people who believe and use the so-called witchcraft and the increasing popularity of mass media, both print and electronic, related to it. This is because materialistic culture has distanced some of humanity from religious values and norms. This research uses a descriptive method of analysis, namely by collecting, studying, analyzing and interpreting and explaining data related to Customary Law Problems in the Application of Santet Reviewed from Indonesian Islamic Law, the belief in the existence of supernatural powers in Indonesia is a culture that has existed for a long time from the community. The belief in supernatural powers has caused many paranormal practices or shamans in people's lives, the results of this study show that in a community dominated by certain beliefs and religions, the members are not only residents of the village unit according to the law, but also traditional indigenous people and religious citizens who adhere to their respective beliefs, then it is clear that in customary law there is no room for magic acts (Santet).]]>
<![CDATA[UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DI DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Swastika Rahmania, Cindy]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v8i7.2910-2919
<![CDATA[Lembaga adat desa yang merupakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana amanat Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 419 Desa 11 Kelurahan yang tersebar di 28 wilayah Kecamatan. Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan saat ini telah membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, tertanggal 2 Januari 2023. Pembentukan Lembaga Adat Desa bertujuan menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya. Semakin masifnya pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar semakin berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat dengan cepat, dan hal tersebut dapat dicegah dengan mendorong pembentukan lembaga adat desa di masing-masing wilayah desa. Namun sejak dibentuknya Lembaga Adat Desa oleh pemerintahan Desa Trucuk perlu adanya upaya peningkatan yang signifikan baik peran serta masyarakat maupun penguaran kelembagaan dari lembaga adat itu sendiri.]]>
<![CDATA[STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190
<![CDATA[Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan]]>
