Articles
<![CDATA[Regulasi Cryptocurrency dan Hak Asasi Manusia: Tinjauan Terhadap Hak Privasi, Keamanan, dan Kepemilikan Digital ]]>
<![CDATA[Adisurya]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2023): EL FAQIH ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58401/faqih.v9i2.1100
<![CDATA[This study aims to evaluate the impact of cryptocurrency regulations on human rights, with a particular focus on digital rights, privacy, and security. Cryptocurrencies, such as Bitcoin and Ethereum, have rapidly evolved as a new form of decentralized digital finance. However, this growth has raised questions about how cryptocurrencies affect individuals' rights, especially in terms of privacy and the security of personal data. This study employs a normative legal approach and conceptual analysis to explore existing regulations and trends related to cryptocurrency in various jurisdictions. Additionally, the research incorporates a theoretical perspective on human rights to identify potential implications of cryptocurrency regulation on privacy and digital security. The study's findings should shed light on how human rights are affected by the way cryptocurrencies are currently regulated and set the stage for any future legislative adjustments that would be required to strike a balance between personal safety and technological innovation. This research can also assist policymakers and regulators in tightening legal work practices, which will enable advancements in cryptocurrency while upholding individual rights. With the continuous growth in cryptocurrency usage and the growing concerns about privacy and security, this study is relevant in supporting ongoing discussions on how the law can accommodate this innovative technology without compromising human rights.]]>
<![CDATA[Profil Pelajar Pancasila: Internalisasinya Dalam Ekstrakurikuler Hizbul Wathan Di SMP Muhammadiyah 08 Batu ]]>
<![CDATA[Wibowo, Arif Prasetyo]]>;
<![CDATA[Mansur, M]]>;
<![CDATA[Ayudini, Ivanatasha Juwita]]>
<![CDATA[ Jurnal Civic Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jch.v9i1.32444
<![CDATA[This research aims to (01) Find out the Profile of Pancasila Students at Junior High School 08 Batu, (02) Find out further analysis of the application or internalization of elements regarding the ancasila Student Profile in Hizbul Wathan activities at Junior High School 08 Batu, (03) Foind out the inhibiting factors and suporting factors in the process of internalizing the elements of strengthening the Pancasila Student profile in Hizbul Wathan activities at Junior High Schol Muhamamadiyah 08 Batu, (04) Knowing the solutions that can be implemented in dealing with the inhibiting factors that occur in the process of internalising the elements of strengthening the Creative Pancasila Student Profile in Hizbul Wathan at Junior High School Muhammadiyah 08 Batu rock. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, with the aim of finding out and describing how the process of internalizing the elements of strengthening the Creative Pancasila Student Profile is implemented at Junior High School 08 Batu. Data Collection techniques through observation, interviews and documentation, and data validity techniques using data triangulation techniques. The result obtained from this research are that Junior High School 08 Batu is one of the driving schools for the Strengthening Pancasila Student Profile program which is implemented in the realm of intracurricular, extracurricular, school culture, and projects. The internalization of the Creative Pancasila Profile Elements in the Hizbul Wathan Extracurricular at Junior High School 08 Batu was instilled through several scouting activity programs such as pioneering, marching, rigging, and the creation of chants with the results of their implementation being carried out well.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami: (Analisis Putusan Ma Ri Nomor 266 K/Ag/2010) ]]>
<![CDATA[Sawitri]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.407
<![CDATA[Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila keduanya bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian harta bersama terhadap penghasilan istri lebih besar dibanding suami dalam Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 266 K/AG/2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta analisa bahan hukum menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pembagian harta bersama dalam Putusan MA RI Nomor 266 K/AG/2010 menjadi ¾ bagian untuk istri dan ¼ bagian untuk suami karena tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah keluarga dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan terakhir, saran dari penelitian ini penulis berharap agar masyarakat melakukan bimbingan sebelum pernikahan agar tidak ada lagi adanya perceraian.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN FUNGSI SAT INTEL POLSEK TLOGOSARI DALAM MENCIPTAKAN HARKAMTIBMAS (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Bondowoso) ]]>
<![CDATA[Mochamad Arifin]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.551
<![CDATA[Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan mencocokkan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Kedudukan Intelkam sebagai pelaksana fungsi intelijen keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman factual dapat ditangani secara professional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Intelkam polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Diperlukan analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi Intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigm kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Kata Kunci : Kedudukan; Fungsi; Sat Intel; Harkamtibmas.]]>
<![CDATA[Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro) ]]>
<![CDATA[Andrean Danu Arta]]>;
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.645
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima menurut Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, yaitu melihat bekerjanya peraturan-peraturan hukum di masyarakat. Data yang digunakan adalah Perundang-undangan yang berlaku, serta data yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang di gunakan adalah analisi kualitatif penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum efektif. Masih banyak Pedagang Kaki lima yang melawan peraturan hukum yang berlaku. Hal itu menggambarkan bahwasannya kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Perlu upaya tindakan tegas dan upaya hukum yang lebih efektif lagi, nantinya upaya hukum yang dilakukan pemerintah bojonegoro dalam menangani masalah pedagang kaki lima khususnya di alun-alun bojonegoro perlu melihat dari segala aspek yaitu Kemanfaatan Hukum dan Budaya Hukum.]]>
<![CDATA[Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018 ]]>
<![CDATA[Mochamad Mansur]]>
<![CDATA[ JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bojonegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56071/justitiable.v4i2.815
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kedudukan Paralegal selaku pemberi bantuan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2011 dan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018, serta untuk mengetahui perkembangan paralegal selaku pemberi bantuan hukum di Indonesia. Paralegal sering dikenal sebagai seseorang yang termasuk ke dalam profesi hukum yang melaksanakan prosedur atau tahapan secara semi otonom yang juga merupakan bagian dari sistem bantuan hukum. Paralegal juga sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum. Kedudukan Paralegal saat ini dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena keterbatasan bantuan hukum terutama bagi masyarakat menengah bawah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 mengenai perkara permohonan keberatan hak uji materil terhadap Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, dinyatakan bahwa pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini mengakibatkan sejumlah 2.250 Paralegal yang terdaftar dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi terhambat pekerjaannya. Kata Kunci: Kedudukan Paralegal; Bantuan Hukum; Putusan Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[UPACARA ADAT RAMBU SOLO’: ANTARA GENGSI DAN URGENSI ]]>
<![CDATA[Septiani, Ghana Aldila, G]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochammad]]>;
<![CDATA[Saputri, Salsabila Dwi]]>
<![CDATA[ Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Vol. 14, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rambu Solo’ is one of the most expensive traditional funerals in the world. This has created a general impression that Rambu Solo’ must always be lavishly performed, although in reality it can be adjusted to the bereaved family’s financial circumstances. This research seeks to explain how Rambu Solo’ can be motivated by both urgency and prestige using Abraham Maslow’s humanistic psychology theory. This research applied the qualitative method. Data were collected by interviewing a traditional leader named Ambe Tawang with the aid of a local interpreter, Baharuddin Palepong, who lived in Lembang Palesan, Tana Toraja, South Sulawesi. After collection, the data were then analyzed, reduced, presented, and verified. This study found that only few people still perform Rambu Solo’ to gain prestige, while most people in Lembang Palesan perform it because of urgency factor, that has been passed down from generation to generation.]]>
<![CDATA[UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO ]]>
<![CDATA[Hadi Purwanto, Gunawan]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>;
<![CDATA[Mutmainah, Lailatul]]>
<![CDATA[ Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SERTA BATASAN HUKUMAN OLEH GURU KEPADA MURID DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Mansur, Moch]]>;
<![CDATA[Mangar, Irma]]>;
<![CDATA[Kholifah, Ummu Nur]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10485
<![CDATA[In a review of recent empirical studies and research to assess whether punishment actually helps create a better learning environment or actually contributes to deeper behavioral problems. The impact of punishment on students psychologically and emotionally. The focus includes the short-term and long-term implications of harsh and inappropriate punishment on students' mental development and psychological well-being. This normative-empirical legal research method is basically a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. The government's efforts to protect educators in their work are referred to as legal protection for teachers. This includes protection in the fields of law, welfare, education, and society. In its implementation, punishment must be proportional to the violation or mistake made by the student. Punishment that is too severe or disproportionate to the violation can be considered unfair and can affect students' relationships with school and learning.]]>
<![CDATA[SUSTAINABILITY ANALYSIS AND THE ROLE OF ENFORCEMENT LAW RELATING TO THE SILAT COLLEGE MONUMENT IN BOJONEGORO DISTRICT, EAST JAVA ]]>
<![CDATA[Putra, Reza Ananda]]>;
<![CDATA[Handayani, Tri Astuti]]>;
<![CDATA[Mansur, Mochamad]]>
<![CDATA[ Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2025): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36805/jjih.v10i1.9379
<![CDATA[Pencak silat is a martial arts method created by the Indonesian people for protect yourself from danger. Pencak silat schools in Indonesia are synonymous with tugu universities which is the identity of a pencak silat school near the area with the symbol of a particular college. The existence of a martial arts monument can give rise to prolonged conflict between universities due to social jealousy and displeasure between other martial arts schools, to the detriment of civilians who live around the monument the martial arts. On the basis of frequent clashes due to pencak silat monuments made the governor of east java give an appeal to put in order the university monuments martial arts. Then the east java provincial government through the east java bakesbangpol issued an appeal for independently dismantle the martial arts school monument. The aim of this research is to determine the sustainability of the silat monument control program and to determine the role of law enforcement in controlling silat college monuments in Bojonegoro district, east java. The researcher used qualitative research methods with a type of empirical normative legal research.]]>
