Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Development Research Widya Yuridika Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Communitarian Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Hukum Pelita Jurnal Indonesia Sosial Sains Paradigma: Jurnal Kajian Budaya JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora PESHUM
Mochamad Mansur
Universitas Bojonegoro
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro Qurotul Aini; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7377

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah dan individu berlandasan pada hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan harus memperoleh izin resmi saat menggunkan infrastruktur publik seperti tiang PLN untuk membangun jaringan telekomunikasi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik di lapangan menujukan bahwa banyak penyedia jasa yang memasang jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemasangan kabel internet yang harus dipatuhi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian Pemasangan kabel internet Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro harus mematuhi persyaratan izin yang diusahakan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), izin usaha penunjang, dan izin persetujuan pembangunan gedung. Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghubungi penanggung jawab perusahaan yang berada di luar kota. Meskipun sudah terdapat mekanisme surat peringatan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.
Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik ditinjau dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro Rohman, M. Kholilur; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7401

Abstract

Perkembangan teknologi transportasi dengan hadirnya kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik, sebagai alternatif ramah lingkungan. Untuk mendukung keamanan, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 45 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan teknis, operasional, dan pengguna kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur khusus, serta ketiadaan sanksi hukum yang jelas untuk pelanggaran. Penegakan hukum oleh Satlantas Bojonegoro, yang didasarkan pada edukasi dan teguran, menghadapi keterbatasan akibat tidak adanya regulasi sanksi eksplisit dalam peraturan yang berlaku. Fenomena pelanggaran penggunaan sepeda listrik di luar kawasan yang diizinkan, seperti jalan raya, menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna, yang sering kali melibatkan anak-anak tanpa pengawasan. Dampaknya adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dengan beberapa kasus fatal yang tercatat.Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan sanksi yang jelas. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan preventif serta represif dapat meningkatkan kepatuhan pengguna. Dengan langkah ini, diharapkan regulasi mampu menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, sekaligus mendukung keberlanjutan transportasi berbasis kendaraan listrik di masa depan.
PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEMANANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Fatmawati, Rahmah; Junianti, Winda; Soleh, M. Khoirul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 6 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i6.2024-2030

Abstract

Dalam menghadapi persoalan pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks menyebabkan pemerintah desa sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat harus secara aktif menjadi garda terdepan dalam menghadapi maupun menyelesaikan setiap problematika yang timbul dalam masyarakat tersebut. Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa pungpungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi anggota masyarakat yang semakin produktif dan energik.
Integration of Islamic Law Regulation and Positive Law in Addressing Business Ethics Challenges in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 Adisurya, Adisurya; Mansur, Mochamad
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1108

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 has brought significant changes in various aspects of life, including in the business world. The rapid development of technology and the integration of cyber-physical systems have changed the way businesses are conducted, giving rise to new and complex business ethics challenges. The normative juridical research method is employed in this study, which focuses on positive legal regulations related to legislation. Two approaches, the Statute Approach and the Conceptual Approach, are utilized. Primary and secondary legal sources are employed to understand and apply the law. Integrating Islamic Law and Positive Law regulations refers to the effort to combine their principles harmoniously. This integration involves identifying similarities and differences, considering contemporary aspects such as technology and globalization. Ethical challenges in business during the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 era include ensuring justice, sustainability, and humanity in business practices. Islamic and Positive Law regulations, such as usury and consumer protection prohibition, help guide ethical business behavior. Integrating Islamic and Positive Law regulations can address business ethics challenges. Collaboration among the government, society, and Islamic organizations is necessary to strengthen regulatory implementation. Education on Islamic values-based business ethics also needs to be reinforced to cultivate responsible business leaders for the future.
Legitimasi dalam Menjawab Permasalahan Hukum Tentang Batasan Waktu Demonstran Mansur, Mochammad; Mangar, Irma
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.5735

Abstract

In the legal view, demonstrations or demonstrations are a tangible form of freedom of expression guaranteed by the constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28E, provides the basis that everyone has the right to express their opinions, assemble, and association. To ensure that these freedoms can run in an orderly and safe manner, the state then regulates its mechanism through Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom of Expression in Public. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms, which of course is descriptive. The time limit is often the reason for the dispersal of actions even though they are peaceful, thus causing the potential for abuse of authority by the authorities. In addition, the absence of a mechanism of flexibility or exceptions under certain conditions makes its implementation prone to conflict between demonstrators and law enforcement
Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang Kecamatan Trucuk: Socialization Program on the Role of the Community in Law Enforcement in Indonesia within the Legal Jurisdiction of Padang Village Trucuk District Mansur, Mochammad; Mangar, Irma; Pangestika, Pingkan Widya
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8941

Abstract

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang  digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.
Upaya Meningkatkan Pemahaman terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang pada Masyarakat Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro: Improving Community Understanding of Debt Agreement Practices in Trucuk Village Bojonegoro Regency Purwanto, Gunawan Hadi; Mansur, Mochamad; Izalia, Mida
DARMADIKSANI Vol 5 No 4 (2025): Edisi Desember
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v5i4.8954

Abstract

Salah satu konteks di bidang hukum perjanjian yang sering dilakukan oleh subyek hukum ialah perjanjian hutang piutang, baik antara perorangan dengan lembaga kredit maupun perorangan terhadap perorangan lainnya. Praktik perjanjian hutang piutang yang masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat desa Trucuk ialah masih rendahnya kesadaran untuk memahami kedudukan, tanggung jawab, dan segala akibat yang ditimbulkan dari peristiwa yang disepakati oleh para pihak. Masih ditemukan masyarakat yang ingkar tidak membayar sesuai kesepakatan, tidak kooperatif, menolak membayar dengan kekerasan, ketakutan terhadap kreditur saat ditagih, dan segala bentuk perbuatan lainnya terhadap kreditur (perorangan maupun lembaga kredit). Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian ini ialah memberikan edukasi atas permasalahan tersebut, sehingga kami dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum perjanjian memiliki tujuan melakukan peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum perjanjian hutang piutang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan memberikan edukasi secara komprehensif mengenai peristiwa perjanjian hutang piutang dan segala akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam kegiatan ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat desa Trucuk secara mayoritas belum memiliki pemahaman yang baik terhadap praktik perjanjian hutang piutang, terutama pada aspek akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut. Dengan penyuluhan ini masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap segala kemungkinan yang dapat timbul dari peristiwa perjanjian hutang piutang, serta masyarakat bisa mengambil keputusan tepat terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam hubungan hukum tersebut.
Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan Dea Nawang Wulandari; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4007

Abstract

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA MASYARAKAT DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Mutmainah, Lailatul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 10 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i10.3908-3915

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dasar atas rasa prihatin terhadap tingginya angka perceraian di Kabupaten Bojonegoro, karena perkawinan dibentuk bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Ketidakmampuan mengolah setiap permasalahan yang dihadapi sangat besar kemungkinan memutuskan untuk mengakhiri bingkai rumah tangga yang dijalin dengan ikatan suci harus berakhir pada gerbang perceraian meskipun peristiwa tersebut dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Melihat kondisi sulitnya mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga menjadi alasan tersendiri yang mendasari penulis untuk melakukan upaya pengabdian masyarakat dengan mewujudkan kesakinahan dalam rumah tangga. Dengan keadaan tersebut penulis bertujuan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah yang diliputi dengan kasih dan sayang dalam rumah tangga. Selain itu, mengenalkan kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan dalam keputusan menteri agama republik Indonesia agar setiap keluarga berupaya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga masing-masing ke arah sakinah I, sakinah II, sakinah III, dan sakinah III plus. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab terkait tema pembahasan, dan hasil kegiatan yang dicapai masyarakat memiliki pemahaman dan semangat untuk memperbaiki kualitas keluarga dengan standar yang diatur mengenai keluarga sakinah sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DPR RI Khurin Nadhiroh; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.64051

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan konstitusional karena tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengganggu prinsip checks and balances. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali pengaturan kewenangan DPR agar sejalan dengan prinsip negara hukum. Kata Kunci DPR RI, tata tertib DPR, penyalahgunaan kewenangan, checks and balances.   Abstract This study analyzes the implications of the implementation of Article 228 paragraph (1) of the Regulation of the House of Representatives of the Republic of Indonesia Number 1 of 2025 on the potential abuse of power within Indonesia’s constitutional system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that the evaluative authority granted to the DPR potentially exceeds its constitutional limits due to the absence of a clear legal basis in the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2014. The provision may also create overlapping authority and undermine the principle of checks and balances. Therefore, a reorganization of the DPR’s authority is necessary to ensure compliance with constitutional principles. Keywords: House of Representatives, rules of procedure, abuse of power, checks and balances.
Co-Authors Adisurya Adisurya Adisurya Adisurya, Adisurya Andrean Danu Arta Bambang Mudjiyanto Dea Nawang Wulandari Fatmawati, Rahmah Gunawan Hadi Purwanto Irma Mangar Izalia, Mida Junianti, Winda Khurin Nadhiroh Launa, Launa Lesmana, Ryan Fachryan M. Abdim Munib Mochamad Arifin Mutmainah, Lailatul Nur Aziz, Muhammad Pangestika, Pingkan Widya Putra, Reza Ananda Qurotul Aini Rohman, M. Kholilur Saputri, Salsabila Dwi Sawitri Septiani, Ghana Aldila, G Soleh, M. Khoirul Swastika Rahmania, Cindy Tri Astuti Handayani