Claim Missing Document
Check
Articles

Integration of Islamic Law Regulation and Positive Law in Addressing Business Ethics Challenges in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 Adisurya Adisurya; Mochamad Mansur
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1108

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 has brought significant changes in various aspects of life, including in the business world. The rapid development of technology and the integration of cyber-physical systems have changed the way businesses are conducted, giving rise to new and complex business ethics challenges. The normative juridical research method is employed in this study, which focuses on positive legal regulations related to legislation. Two approaches, the Statute Approach and the Conceptual Approach, are utilized. Primary and secondary legal sources are employed to understand and apply the law. Integrating Islamic Law and Positive Law regulations refers to the effort to combine their principles harmoniously. This integration involves identifying similarities and differences, considering contemporary aspects such as technology and globalization. Ethical challenges in business during the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 era include ensuring justice, sustainability, and humanity in business practices. Islamic and Positive Law regulations, such as usury and consumer protection prohibition, help guide ethical business behavior. Integrating Islamic and Positive Law regulations can address business ethics challenges. Collaboration among the government, society, and Islamic organizations is necessary to strengthen regulatory implementation. Education on Islamic values-based business ethics also needs to be reinforced to cultivate responsible business leaders for the future.
Customary Law Problems Against the Application of Santet from the Perspective of Indonesian Islamic Law Mansur, Mochamad; Lesmana, Ryan Fachryan; Mangar, Irma
Journal of Development Research Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Number 1, May 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/jdr.v9i1.464

Abstract

In the modern era and the super sophisticated era like today, there are still many people who believe and use the so-called witchcraft and the increasing popularity of mass media, both print and electronic, related to it. This is because materialistic culture has distanced some of humanity from religious values and norms. This research uses a descriptive method of analysis, namely by collecting, studying, analyzing and interpreting and explaining data related to Customary Law Problems in the Application of Santet Reviewed from Indonesian Islamic Law, the belief in the existence of supernatural powers in Indonesia is a culture that has existed for a long time from the community. The belief in supernatural powers has caused many paranormal practices or shamans in people's lives, the results of this study show that in a community dominated by certain beliefs and religions, the members are not only residents of the village unit according to the law, but also traditional indigenous people and religious citizens who adhere to their respective beliefs, then it is clear that in customary law there is no room for magic acts (Santet).
UPAYA PENGUATAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DI DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Swastika Rahmania, Cindy
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 7 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i7.2910-2919

Abstract

Lembaga adat desa yang merupakan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana amanat Pasal 95 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 419 Desa 11 Kelurahan yang tersebar di 28 wilayah Kecamatan. Desa Trucuk yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang sampai dengan saat ini telah membentuk Lembaga Adat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/69/KEP/412.411.003/2023 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2026, tertanggal 2 Januari 2023. Pembentukan Lembaga Adat Desa bertujuan menghidupkan kembali tradisi lokal, seperti upacara adat dan seni budaya, sekaligus mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda melalui kegiatan edukasi berbasis budaya. Semakin masifnya pengaruh kebudayaan dari masyarakat luar semakin berpotensi menghilangkan budaya lokal masyarakat dengan cepat, dan hal tersebut dapat dicegah dengan mendorong pembentukan lembaga adat desa di masing-masing wilayah desa. Namun sejak  dibentuknya Lembaga Adat Desa oleh pemerintahan Desa Trucuk perlu adanya upaya peningkatan yang signifikan baik peran serta masyarakat maupun penguaran kelembagaan dari lembaga adat itu sendiri.
DEMOKRASI KONTESTASI PEMILU DALAM PANDANGAN ISLAM Taufikurrahman, Taufikurrahman; Wijaya, Aditya Satria; Mansur, M; Wiyono, Ahmad
IQTISODINA Vol. 7 No. 1 (2024): JUNI
Publisher : LPPM IAI Nazhatut Thullab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35127/iqtisodina.v7i1.7507

Abstract

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang telah menjadi landasan bagi banyak negara di seluruh dunia dalam melaksanakan pemilihan umum. Sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka, sehingga suara setiap individu dianggap bernilai dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Namun, dalam konteks masyarakat Muslim, pertanyaan seputar penerapan demokrasi dan sejauh mana hal ini sesuai dengan ajaran Islam telah selalu menjadi perdebatan yang menarik. Pemilu merupakan tonggak penting dalam terciptanya demokrasi dalam suatu negara. Sebagai negara dengan pemeluk agama islam terbanyak, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memadukan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam tulisan ini, penulis akan mengais informasi tentang bagaimana demokrasi islam diterapkan dalam Pemilu, dengan fokus pada perspektif Islam. Penulis akan membahas isu-isu kunci yang berkaitan dengan demokrasi dalam Islam, mengulas pandangan para ahli dan pemikir di civitas perguruan tinggi tentang pemilu, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menjalankan demokrasi secara sesuai dengan nilai-nilai syariah. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam tentang nilai demokrasi islam yang terkandung, yang meliputi As Syura, Al ‘Adalah, Al musawah, Al Amanah, Al Masuliyyah, dan Al Hurriyyah dalam pemilihan umum di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama Islam yang berguna untuk khalayak umum khususnya umat muslim.
STATUS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN (P4) PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN Purwanto, Gunawan Hadi; Mansur, Mochamad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1190

Abstract

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan maka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas yang diberikan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Penghulu yang merupakan pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan. Dalam melaksanakan pencatatatan perkawinan tersebut Penghulu dapat dibantu oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yaitu anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas penghulu. Perubahan yang terbesar terjadi sejak terbitnya surat edaran Kementerian Agama Nomor Kw.06.02/1/kp.01/160/2015 Tentang Pelaksanaan Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat NIkah (P3N atau P4) tanggal 26 Januari 2015 menginstruksikan penghapusan tugas P4 dan segala urusan pernikahan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KUA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Sosiologis, artinya sebuah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pada status dan kedudukan hukum Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis status dan kedudukan hukum yang ingin didapatkan oleh Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan (P4) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci: Status, Pencatatan Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Pengawasan Terhadap Penyedia Jasa Telekomunikasi Wi-Fi Tanpa Izin Dalam Infrastruktur Pada Dpmptsp Bojonegoro Qurotul Aini; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7377

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua tindakan pemerintah dan individu berlandasan pada hukum, termasuk dalam sektor telekomunikasi yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penyedia layanan harus memperoleh izin resmi saat menggunkan infrastruktur publik seperti tiang PLN untuk membangun jaringan telekomunikasi. Meskipun terdapat regulasi yang ketat, praktik di lapangan menujukan bahwa banyak penyedia jasa yang memasang jaringan internet Wi-Fi tanpa izin dalam infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemasangan kabel internet yang harus dipatuhi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian Pemasangan kabel internet Wi-Fi oleh penyedia jasa telekomunikasi di Kabupaten Bojonegoro harus mematuhi persyaratan izin yang diusahakan melalui Sistem Online Single Submission (OSS), izin usaha penunjang, dan izin persetujuan pembangunan gedung. Pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi, namun mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan kesulitan dalam menghubungi penanggung jawab perusahaan yang berada di luar kota. Meskipun sudah terdapat mekanisme surat peringatan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.
Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik ditinjau dari Permenhub No. 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro Rohman, M. Kholilur; Tri Astuti Handayani; Mochamad Mansur
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7401

Abstract

Perkembangan teknologi transportasi dengan hadirnya kendaraan listrik, khususnya sepeda listrik, sebagai alternatif ramah lingkungan. Untuk mendukung keamanan, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 45 Tahun 2020 yang mengatur persyaratan teknis, operasional, dan pengguna kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Namun, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya infrastruktur khusus, serta ketiadaan sanksi hukum yang jelas untuk pelanggaran. Penegakan hukum oleh Satlantas Bojonegoro, yang didasarkan pada edukasi dan teguran, menghadapi keterbatasan akibat tidak adanya regulasi sanksi eksplisit dalam peraturan yang berlaku. Fenomena pelanggaran penggunaan sepeda listrik di luar kawasan yang diizinkan, seperti jalan raya, menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna, yang sering kali melibatkan anak-anak tanpa pengawasan. Dampaknya adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, dengan beberapa kasus fatal yang tercatat.Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan sanksi yang jelas. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan preventif serta represif dapat meningkatkan kepatuhan pengguna. Dengan langkah ini, diharapkan regulasi mampu menciptakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, sekaligus mendukung keberlanjutan transportasi berbasis kendaraan listrik di masa depan.
PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEMANANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO Hadi Purwanto, Gunawan; Mansur, Mochamad; Fatmawati, Rahmah; Junianti, Winda; Soleh, M. Khoirul
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 6 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i6.2024-2030

Abstract

Dalam menghadapi persoalan pada masyarakat pedesaan yang semakin kompleks menyebabkan pemerintah desa sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat harus secara aktif menjadi garda terdepan dalam menghadapi maupun menyelesaikan setiap problematika yang timbul dalam masyarakat tersebut. Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberagaman jenis organisasi pencak silat mulai dari Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Kera Sakti, maupun Pencak Organisasi. Keberadaan organisasi pencak silat tersebut sedikit banyak juga menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat hingga akhirnya timbul perkelahian antar individu organisasi. Belum lagi banyaknya persoalan ketertiban lainnya di masyarakat semacam banyaknya pengamen, sales yang keluar masuk rumah masyarakat membuat semakin tidak nyaman lingkungan masyarakat di Desa Pungpungan. Selain itu, pada masyarakat desa juga masih banyak yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, sungai, maupun fasilitas umum lainnya menyebabkan kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah desa pungpungan berinisiatif untuk menyusun regulasi di tingkat desa berupa peraturan desa yang setidaknya dapat dijadikan dasar hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat desa. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah desa agar masyarakat merasa nyaman dengan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi anggota masyarakat yang semakin produktif dan energik.
Integration of Islamic Law Regulation and Positive Law in Addressing Business Ethics Challenges in The Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 Adisurya, Adisurya; Mansur, Mochamad
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1108

Abstract

The era of the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0 has brought significant changes in various aspects of life, including in the business world. The rapid development of technology and the integration of cyber-physical systems have changed the way businesses are conducted, giving rise to new and complex business ethics challenges. The normative juridical research method is employed in this study, which focuses on positive legal regulations related to legislation. Two approaches, the Statute Approach and the Conceptual Approach, are utilized. Primary and secondary legal sources are employed to understand and apply the law. Integrating Islamic Law and Positive Law regulations refers to the effort to combine their principles harmoniously. This integration involves identifying similarities and differences, considering contemporary aspects such as technology and globalization. Ethical challenges in business during the Fourth Industrial Revolution and Society 5.0 era include ensuring justice, sustainability, and humanity in business practices. Islamic and Positive Law regulations, such as usury and consumer protection prohibition, help guide ethical business behavior. Integrating Islamic and Positive Law regulations can address business ethics challenges. Collaboration among the government, society, and Islamic organizations is necessary to strengthen regulatory implementation. Education on Islamic values-based business ethics also needs to be reinforced to cultivate responsible business leaders for the future.
Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan Dea Nawang Wulandari; M. Abdim Munib; Mochamad Mansur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4007

Abstract

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.