Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.246

P-Index

This Author published in this journals

All Journal EGALITA Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review SASI Journal Juridisch Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia

Amri Panahatan Sihotang

Universitas Semarang

Author-ID : 3366327

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

PERLUASAN KOMPETENSI PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Pamungkas, Regy; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10089

This artikel discusses the absolute competence of the State Administrative Court in positive fictitious cases after the enactment of the Job Creation Law, and its impacts. The approach method used in this research is normative jurisdiction, analytical descriptive specifications. The data collection method used was literature study, the data was then analyzed using qualitative analysis methods. The results of the author's research conclude that the absolute competence of the State Administrative Court in fictitious cases is positive after the enactment of the Job Creation Law, PTUN no longer has the authority to grant legal approval and will be further regulated in a presidential regulation, but to date a presidential regulation has not been issued. The event had an impact on legal uncertainty, because people did not submit positive fictitious requests which were legally granted. And legal certainty is one of the conditions for law enforcement. If the authority for positive fictitious applications is no longer under the authority of the PTUN, then there will be legal decline because it will eliminate the power of the judiciary, and will strengthen the executive's power to adjudicate a case and result in the executive power acting arbitrarily in adjudicating positive fictitious applications.AbstrakArtikel ilmiah ini membahas tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, beserta dampaknya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridsi normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan mengabulkan secara hukum dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa berdampak pada ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili permohonan fiktif positif.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM Galih Atmaja, Yefta Damar; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Tujuan dalam penelitian ini berusaha menganalisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, dan implikasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM, merujuk kepada pendapat Friedrich Julius Stahl menunjukkan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan atas hak asasi manusia, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun menurut John Rawls prinsip kebebasan dalam hak asasi manusia perlu adanya sebuah kebebasan yang berkeadilan, artinya pemerintah memberikan jaminan payung hukum yang jelas, dan ruang lingkup batasannya dalam koridor keadilan, sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir. Implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat meliputi tiga hal yaitu sosial, politik dan psikologi.

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG Marzuki, Akhmat; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Artikel ilmiah ini membahas tentang pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadapkelaikan BRT Trans Semarang, kendala dalam pengawasan serta upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, medote penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling, metode pengumpulan data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, metode analitis data dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pehubungan Kota Semarang terhadap kelaikan BRT Trans Semarang. Pengawasan kelaikan BRT Trans Semarang dibantu oleh Divisi Operasional dalam BLU UPTD Trans Semarang. Adapun kendala pengawasan meliputi, armada BRT Trans Semarang mogok/ kecelakaan upaya mengatasinya disiapkan armada SGO BRT Trans Semarang. Pengemudi BRT Trans Semarang keluar rute koridor upaya mengatasinya dikenakan sanksi SP3 ke pengemudi tersebut. Penerapan PKM Kota Semarang untuk memutus pesebaran covid-19 upaya mengatasinya dilakukan penerapan social distance dan penyemprotan disinfektan pada armada BRT Trans Semarang setelah beroperasional maupun sebelum beroperasional.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN INFORMASI TENTANG DATA PASIEN PENDERITA COVID-19 TERHADAP PUBLIK DI PUSKESMAS DEMAK III BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN Widhiastuti, Retno; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3443

Puskesmas Demak III salah satu bentuk pelayanan Publik dalam bidang pelayanan kesehatan termasuk covid-19.Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat permasalahan bagaimana implementasi pemberian informasi tentang data pasien penderita Covid-19 terhadap publik di Puskesmas Demak III berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kendala dalam implementasi dan upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologi, dengan spesifikasi penelitian deskriftif analitik dan metode analisa menggunakan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implemantasi pemberian informasi data pasien Covid-19 ke Publik selama masa pandemi dilaksanakan berdasarkan SOP yang dibuat oleh Kepala Puskesmas berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 36 tahun2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Untuk kendalanya ada 2 hal yaitu: pertama, tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan, dalam hal ini dapat diupayakan dengan cara menyusun SOP; kedua, kurangnya SDM, diupayakan dengan cara membuat SK Pelimpahan Tugas dan mengusulkan tenaga dokter umum.

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SEMARANG Fatma Pitaloka, Aenida; Nuswanto, A. Heru; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 2 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang, dalam upaya pelaksanaan penataan dan ketertiban para pedagang (PKL) yang berada di kawasan Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis. Menggunakan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling, sedangkan dalam metode pengumpulan data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Adapun terdapat metode analisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 pada lingkup Kabupaten Semarang terutama di Alun-Alun Lama Ungaran dan Pasar Bandarjo Ungaran, sudah cukup terlaksana dengan baik. Pedagang (PKL) sudah banyak mengetahui dan memahami adanya Perda Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Semarang. Kendala dalam melaksanakan penelitian yaitu saat melakukan penelitian di kantor Satpol PP, peneliti mendapatkan informasi melalui pesan whatsapp. Dan kendala saat di lapangan pada pedagang (PKL) yaitu pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru, pelanggaran lokasi yaitu menempatkan dagangannya di trotoar dan di sepanjang jalan atau kawasan tertib, untuk PKL yang berdagang di trotoar belum disediakan tempat dari pemerintah. Aturan ini berlaku pada siang hari, kalau malam hari diperbolehkan.

KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU Febria, Ria; Heryanti, Rini; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

ABSTRAK Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Dalam rumusan masalah akan membahas mengenai pelaksaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau yang sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau dilaksanakan dengan beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Prosesi perkawinan tersebut disebut dengan istilah Baralek. Begitu pula pelaksanaan perkawinan sesuku atau perkawinan yang dilarang adat pun memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan para tetua dan pemuka adat karena adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencarikan solusi bagi pelaku perkawinan sesuku yang akan dilaksanakan secara adat. Disamping itu akan diterapkannya sanksi kepada si pelaku perkawinan sesuku, sesuai dengan ketentuan adat setempat, seperti dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku, dikucilkan oleh masyarakat, membayar denda sesuai kesepakatan bersama.

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Nugroho, Prio; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v3i2.5672

Instansi pelaksana pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan di Kota Semarang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan terbagi atas 2 ( dua ) jenis pelayanan, yaitu, Pertama ; Pelayanan terhadap peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi penerbitan biodata penduduk, Kartu Keluarga ( KK ) , Kartu Tanda Penduduk elektronik ( KTP- el ); Kedua ; Pelayanan terhadap peristiwa penting yang berkaitan dengan penerbitan akta pencatatan sipil. Dalam memberikan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kepada masyarakat Kota Semarang maka diperlukan sebuah inovasi pelayanan administrasi kependudukan, yaitu pelayanan akhir pekan dan malam hari. Di dalam penelitian ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan akhir pekan dan malam hari, serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, dengan lokus dari pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah pelayanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan malam hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengimplementasikan asas asas, tujuan, dan standar pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

IMPLEMENTASI PENERBITAN E-KTP BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN KENDAL Debi Marsanda, Regita; Mulyani, Tri; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 1 (2023): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i1.7004

Artikel ini membahas tentang implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan E-KTP bagi warga negara asing di Kabupaten Kendal pada bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 tercatat ada 11 warga negara asing yang membuat E-KTP didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun kendalanya meliputi 4 hal yaitu: Pertama, jaringan pada komputer sering eror, hal ini dapat diupayakan dengan cara Dispendukcapil Kabupaten Kendal terus mengupayakan yang terbaik dengan tetap berusaha melayani warga negara asing yang ingin melakukan pembuatan E-KTP; Kedua, kurangnya pemahaman bahasa asing dari para staf, dapat diupayakan dengan cara para warga negara asing yang ingin melakukan proses pengurusan E-KTP haruslah didampingi oleh sponsor atau penjamin agar saat proses pengisian data tidak terjadi miscommunication dengan petugas; Ketiga, warga negara asing yang belum melaporkan ke pihak Dispendukcapil Kendal, hal ini dapat diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada warga negara asing terkait pentingnya pelaporan penduduk baru; Keempat, belum pahamnya pihak RT/RW terkait cara pelaporan adanya warga negara asing, dalam hal ini dapat diupayakan dengan pemberian sosialisasi rutin dan pembinaan kepada ketua RT/RW setempat agar mengetahui terkait bagaimana cara pelaporan adanya orang asing yang ingin menetap di daerahnya.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA DEMAK KELAS IB Safitri, Erika; Yulistyowati, Efi; Sihotang, Amri Panahatan
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7394

Posbakum merupakan layanan pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin di dalam mencari keadilan di pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat memberikan jaminan dan kesamaan terhadap masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan yang tidak adil. Penelitian ini akan mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB, kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB tahun 2014 sampai 2022. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB terdiri dari pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan dalam penyelesaian kasus perceraian, itsbat nikah, permohonan wali afdhol, hibah, waris, perwalian anak, dan harta bersama. Kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum tersebut adalah : (1) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum di Posbakum, (2) Masyarakat saat meminta bantuan hukum di Posbakum merasa takut, sehingga kurang terbuka dalam memberikan keterangan, berbelit-belit dan kadang-kadang tidak jujur mengenai duduk perkara yang sedang dialami. Kendala tersebut diatasi dengan cara (1) melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai bantuan hukum di Posbakum, (2) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tidak takut, sehingga petugas dapat menggali lebih dalam terhadap kasus yang dihadapinya.

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG Yehezkiel, Yuan; Sihotang, Amri Panahatan; Heryanti, B. Rini
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.8775

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But basically, daughters still get gifts or beautiful arians that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get. AbstrakAdat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), diper-tahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupa-kan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunkan metode deskriptif analisis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menanalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahawa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak peremmpuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau indah arian yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar denga napa ang di dapatkan oleh anak laki – laki.

Co-Authors -, Ariyono Abib, Agus Saiful Abib, Agus Saiful Ariyono Ariyono Ariyono, Ariyono B. Rini Heryanti Chansrakaeo, Ruetaitip Corda Lebda Purnama Debi Marsanda, Regita Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Diah Sulistyani Ratna Sediati, Diah Sulistyani Efi Yulistyowati Endang Setyowati Endira, Bramedika Kris Fatma Pitaloka, Aenida Febria, Ria Galih Atmaja, Yefta Damar Heryanti, Rini Izziyana, Wafda Vivid Julian, Fajar Prima Khaidar Alifika El Ula Listiyanto, Ikhwan Mac Thi Hoai Thuong Mahmud, Bahrudin Marzuki, Akhmat Muhammad Junaidi Mukharom Mukharom Mukharom Mukharom Natalis, Aga Nugroho, Prio Nuswanto, A. Heru Pamungkas, Regy Retno Widhiastuti RS, Diah Sulistyani Safitri, Erika Sarkanto, Sarkanto Soegianto, Soegianto Subaidah Ratna Juita Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Sukimin Supriyadi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Tarantung, Yosep Tri Mulyani Tri Mulyani Triwati, Ani Udianto - Udianto ulistyowati, Efi Y Yehezkiel, Yuan Yulistyowati, Efi Zaenal Arifin

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Semarang Law Review

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Semarang Law Review