Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.933
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Community Services Journal (CSJ)
Ni Made Puspasutari Ujianti
Faculty Of Law, Universitas Warmadewa
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Legal Protection for Village Credit Institutions as a Financial Business Entity Exploited to Resolve the Bad Credits in the Customary Village of Kerobokan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Desak Gde Dwi Arini; Ni Made Puspasutari Ujianti
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.1.985.41-45

Abstract

The existence of customary rule sanctions in the resolution of the issues of bad credits within village credit institutions in the customary village of Kerobokan has been included as one of banking laws that is legally entitled to receive legal. This research aimed to the positioning of customary law sanctions in resolving bad loans at VCI Kerobokan Customary Village and to know the forms of legal protection for VCI and how are the bad loans of customers from outside the traditional villages in Kerobokan. The method used in this research is normative legal research, namely to conduct library research by reviewing literature and analyzing statutory regulations relating to applicable provisions on VCI. This research found the settlement of the bad credit at the customary village of Kerobokan is manifested into ways. The first through preventive legal efforts, that is to say, the very moment of signing the contracts, the customers are sure to have all their incumbencies. The second is through repressive efforts that must be made on the basis of good faith. The implementation of the civil law is that the form of retribution and customary law from the customary village. Keywords: Bad Credits; Legal Protection; Village Credit Institutions; Village-Owned Enterprises
TINJAUAN YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Ni Made Puspasutari Ujianti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.133-139

Abstract

Pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah yang menyerap dana APBN/APBD hampir sebesar 60 % akan menciptakan lapangan pekerjaan yang direbut oleh para pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri karena bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan leberalisme perdagangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dan pihak penyedia barang/jasa (pengusaha), dengan kepentingan yang berbeda yang sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui tahapan proses pengadaan, yang akhirnya penyedia barang/jasa yang terpilih akan menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa. Kontrak tersebut memuat kesepakatan antara pengguna barang/jasa sebagai Pihak Pertama dan penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua. Dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang, karena apabila tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka dimungkinkan terjadinya salah satu pihak akan mendominasi pihak lain. Bagaimana prinsip keseimbangan diimplementasikan dalam kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak dibidang pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah di Kabupaten Badung ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa; pada kontrak pengadaan barang / jasa bagi keperluan pemerintah di Kabupaten Badung, pada awal kontrak (pra kontrak) memang terlihat bahwa posisi tawar para pihak adalah seimbang. Tetapi jika dicermati pada isi kontrak terlihat ada ketidakseimbangan kedudukan. Asas keseimbangan belum diimplementasikan secara baik di Kabupaten Badung. Procurement of goods / services for the needs of the Government that absorb funds APBN / APBD almost 60% will create employment seized by entrepreneurs both domestic entrepreneurs and foreign businessmen because the nation of Indonesia has entered the era of globalization and trade leberalisme. To anticipate this by issuing Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services. Procurement of goods / services basically involves two parties, namely the user of goods / services (government) and the provider of goods / services (entrepreneurs), with different interests that are difficult to meet if there is no mutual understanding and willingness to reach an agreement. Procurement of goods / services is done by going through the stages of the procurement process, which ultimately providers of goods / services selected will sign a contract with the user goods / services. The contract contains an agreement between the user of the goods / services as the First Party and the provider of goods / services as the Second Party. In making a contract, the parties should have a balanced position, because if it does not have a balanced position, then it is possible that one party will dominate the other. How is the principle of balance implemented in contracts signed by both parties in the field of procurement of goods / services for the purposes of the Government in Badung regency? From result of research known that; in the contract of procurement of goods / services for government purposes in Badung regency, at the beginning of the contract (pre contract) it is seen that the bargaining position of the parties is balanced. But if you look at the content of the contract there is an unbalanced position. The principle of balance has not been well implemented in Badung regency.
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan I Dewa Agung Gede Mahardika Martha; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ni Made Sukariyati Karma
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.45-50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari toko retail modern waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di tengah persaingan pasar retail modern dengan pasar retail tradisional dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh toko retail modern waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, yakni di Pasar Retail Modern (toko retail modern waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun Pasar Retail Tradisional (Toko kelontong dan Pasar tradisional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko retail waralaba dalam menjalankan usaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli sehingga segera perlu dibentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasar tradisional.Aturan-aturan perlindungan hukum preventif dari pemerintah perlu diterapkan guna menunjang keberhasilan perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha tradisional. Keyword : Persaingan Usaha, Pasar Retail, Waralaba This study aims to identify business actors including competitors from modern franchise retail stores in conducting business activities in the midst of modern retail market competition with traditional retail markets and to find out the behavior of modern franchise retail stores in conducting their businesses which can lead to monopolistic practices and/or unfair business competition, and to find out the legal protection provided by Law No. 5 of 1999 concerning the business continuity of business actors in traditional markets due to the increasingly widespread business in modern markets. Legal research is a type of empirical research, which is descriptive in nature. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research locations in Tabanan Regency, namely in the Modern Retail Market (modern retail stores Alfamart and Indomaret franchises) and Traditional Retail Markets (Grocery Stores and traditional Markets). The results of the study show that franchise retail stores carry out actions that can lead to monopolistic practices so that legal protection needs to be provided immediately for traditional markets. Preventive legal protection regulations from the government need to be implemented to support the success of preventive legal protection for business actors. traditional. Keywords: Business, Competition, franchises Retail market
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat I Gede Putu Sudiarta; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.85-89

Abstract

Abstrak Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan tidak sehat, yaitu adanya kedekatan para pelaku usaha dengan orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu. Sekelompok pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli seperti yang terjadi di bandara dimana taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantar penumpang masuk ke bandara. Dasar hukum dalam perjanjian kerjasama yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, pasal tersebut memberikan siapa saja dapat melakuka perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan pasal tersebut. Dalam usaha taksi daring pasal tersebut bertentangan dengan UU no 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.Perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha taksi daring dimana dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha taksi daring yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat diberi sanksi administrasi. Abstract One of the things that happens on the incidence of unhealthy business competition,the is the closeness of the business with people who have a higher level of power that can provide convenience to do something. A Group of businesses which cooperation with the business may be said to have been of a monopoly as happened at the airport where a taxi online can’t pick up and take passenger’s into the airport. The legality in the cooperation agreement which is set in article to 1320 KUHperdata, article is giving anyone can make the deal as long as it does not violate the provisions of article. Chasing a taxi online article is contrary to the law number 5 of 1999 on an unhealthy business competition. Protection of the law preventive against businesses for a taxi online in which the issuance of the law no 5 of 1999 on the restriction on the practice of monopolies and an unhealthy business competition. Protection of the repressive for the business for taxi online who commit acts of an unhealthy business competition were given administrative sanctions.
Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli Luh Putu Suryani; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.51-56

Abstract

The island of Bali is famous for its natural beauty. Likewise with Bangli Regency which is one of the regencies on the island of Bali which is famous for having water tourism destinations that are no less beautiful than other places on the island of Bali. Tibumana Waterfall is a tourist attraction managed by the traditional village through an agreement made between the traditional village and the Apuan village government through an agreement. On the basis of the agreement, the traditional village can better manage tourist objects and attractions, beautiful in accordance with the Hindu order, so that their uniqueness and beauty can be maintained and developed. The cooperation agreement between the Bendesa Adat Bangunlemah Kawan and the Perbekel of Apuan Village is in accordance with the anatomy of the contract which requires that the contract must include the scope, rights and obligations, provisions for force majeure and provisions for dispute resolution. The policy model in the distribution of the results of the management of tourism objects in the Tibumana waterfall does not reflect the principle of justice. To be more ideal, before the contract is drawn up, the Village Government forms a Village Regulation which regulates the management of tourism objects in the Apuan village area, because the opening of tourist objects to tourists will of course have a levy to be paid. For illegal levies, the retribution must go through a Village Regulation. After the village regulations are formed, contracts are drawn up to determine more concrete matters.
Pemberdayaan UMKM Bali Melalui Jejaring E-commerce I Gusti Agung Prama YOGA; Ida I Dewa Ayu Manik SASTRI; Ni Made Puspasutari UJIANTI
Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2022): Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober – Januari 2023)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dampak dari COVID-19 adalah kemrosotan ekonomi. Para pengusaha harus menemukan alternatif solusi untuk bisa memasarkan produk atau jasa mereka. Para pelaku bisnis mengoptimalkan pemasaran online dan digital branding sebagai sarana komunikasi dengan konsumennya. Bali sebagai daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19 dimana sebagian besar ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Gubernur Bali membuka satu terobosan penjualan online yang dipimpin oleh PT. Bali Unggul Sejahtera. Perusahaan ini menghimpun UMKM Bali yang penjualannya diarahkan ke situs online dengan payung bisnis online Bali Mall. Penjualan tidak hanya diarahkan ke konsumen umum, tetapi juga sudah dilinkkan ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sehingga UMKM berjualan kepada bendaharawan pemerintah. Tujuan PKM ini adalah membantu UMKM yang belum bergabung dengan Bali Mall menjadi bagian dari Bali Mall, sedangkan yang sudah bergabung diberikan pelatihan aspek perpajakan E-Commerce, sehingga UMKM tidak takut masuk ke pemasaran online dan digital branding ditengah pandemi COVID-19. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu UMKM Bali dalam memahami metode dan cara pemasaran online untuk dapat meningkatkan penjualan UMKM Bali secara bertahap. Metode kegiatan pengabdian dimulai dari survey lapangan dengan Bali Mall sebagai pemilik payung pemasaran online untuk mengidentifikasi kebutuhan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam memasuki pemasaran online. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pelatihan oleh tim pengabdi. Hasil yang didapatkan adalah pengetahuan peserta menjadi meningkat dari tidak memahami menjadi memahami pemasaran online dan bersiap memasuki pasar online.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX I Gede Putu J Gusnaedi; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.3.5640.480-486

Abstract

Salah satu dampak besar yang dihasilkan akibat munculnya globalisasi dewasa ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dari hari ke hari. Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus bertambah maka masa depan masyarakat akan kebutuhan hidupnya akan menjadi tidak terduga. Salah satunya adalah investasi, investasi adalah salah satu kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat menengah atas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis investasi yang digunakan dewasa ini oleh masyarakat adalah forex dalam hal ini merupakan salah satu investasi yang transaksinya tidak diperlukan pertemuan langsung melainkan dengan menggunakan sebuah perjanjian dari perantara yang disebut dengan broker. Maka dari hal tersebut timbul rumusan masalah Bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dalam penelitian ini mengenai trading forex agar masyarakat lebih mengetahui investasi jenis ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian buku–buku hukum yang mempunyai relasi dengan forex. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam trading forex dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan trading forex. Tujuanya adalah salah satu prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi.
BANK'S LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE THEFT OF BANK CUSTOMERS' MONEY Gede Putra Suardana; I Nyoman Sugiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.3.3.5649.473-479

Abstract

Kejahatan perbankan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini banyak ditemukan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terlibat di dalam bank, sehingga perlu segera diketahui faktor penyebab dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut permasalahannya yaitu: 1) Bagaimana kejahatan pencurian uang nasabah bank dapat terjadi; 2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bank jika terjadi pencurian uang nasabah Metode penelitian kali ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian Kejahatan dibidang perbankan yang dilakukan oleh pihak internal karyawan bank menurut UU Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuanya adalah tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman. Dengan hal tersebut bank sebagai pihak yang dipercaya sebagai tempat menyimpan uang agar memperketat apabila mengrekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan. Modus dari kejahatan perbankan yang dilakukan oleh oknum penjabat bank merupakan sebuah tindak pidana yang melibatkan dari pejabat bank itu sendiri secara struktural dan juga dengan keterlibatan dari nasabah, berkaitan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa sebuah tindak pidana perbankan.
Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan I Ketut Widia; Ni Made Puspasutari Ujianti; I Wayan Arthanaya
Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (895.76 KB)

Abstract

Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif industri kepariwisataan menjadi hal yang memprihatinkan dan menentukan jumlah wisatawan atau masyarakat yang berkunjung ke suatu negara. Banyak negara yang gagal mempromosikan potensi destinasi pariwisatanya karena adanya isu kekerasan terhadap perempuan. Negara-negara seperti Bangladesh, India Selatan, Negara-negara Afrika, dan lain sebagainya adalah kelompok negara-negara yang gagal menarik wisatawan karena terpengaruh isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dunia pariwisata memang rentan dan sensitive sekali terhadap isu. Bali sebagai tujuan wisata berkelas dunia, bertubi-tubi diserang isu. Berbagai isu pernah menerpa Bali antara lain, kekerasan terhadap anak dan perempuan, isu terorisme Bom Bali I dan II, isu SARS, isu Flu Burung, dan yang terakhir isu Virus Corona 19 yang mampu menjadikan pariwisata bali stagnan. Wisatawan Cina, Australia, dan dari negara lainnya dilarang masuk ke Bali, sehingga Bali secara regional menderita kerugian kehilangan devisa sebesar kurang lebih 3 Triliyun per-bulan. Permasalahan yang ingin diberdayakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah, meningkatkan kemampuan para pengurus Desa Adat se Kabupaten Jembrana, khususnya pengurus Desa Adat Tuwed ditingkatkan pemahaman, ketrampilan, dan kesadaran hukumnya untuk menjadi seorang paralegal. Metode yang dipergunakan adalah Focus Group Disscussions dan partisipasi terlibat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Simpulan yang dirumuskan adalah, pengurus Desa Adat Tuwed sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan kesadaran hukum dalam rangka menangani maalah kekerasan terhadap perempuan.
Co-Authors Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anggia Maharani Putri Arini, Desak Gde Dwi Aurora Mayawa Rissandjani Azizul Anwar Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dwitya Candra Yasa Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Bagus Andika Putra Gede Putra Suardana Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Gede Agus Dedy Andika I Gede Artadi Wira Guna I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Sudiarta I Gede Surya Pratama Putra I Gede Tirtayasa I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Agung Prama Yoga I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Ary Astrawan I Kadek Surya Juliarnawa I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Komang Gede Suwanjaya I Made Arjaya I Nyoman Budiartha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Putu Budlarta I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Puru Gede Seputra I Putu Angga Septayana I Putu Esha Wiryana Putra I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Wina Wirawan I Putu Yogi Saputra I Wayan Arthanaya I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Pertama Yasa I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widyati I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih Ida Ayu Mas lndriani Ida Ayu Putu Widiasti Ida Ayu Putu Widyati Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Kadek Agus Adi Mego Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Ramdhana Wija Dharma Kadek Yuda Kumala T.D Karma, Ni Made Sukariyati Kasirinus Jee Lua Kenneth De Lara Lim Ketut Arie Jaya Komang Adika Bayu Mahendra Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Luh Made Mahendrawati Luiter Lubalu M Syahrul Bahri M Syahrul Bahri Made Putri Laras Sapta Ananda Made Wisnuyoga Wardana Manik Sastri, I. I. D. A. Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika May Linda Iswaningsih Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Komang Arini Styawati Ni Luh Ayu Regita Cahyani Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Wismantari Ni Nyoman Oktaviani Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Gita Padmayani Putu Budiartha, I Nyoman Putu Indri Sri Giyanthi Putu Linda Juli Swandewi Putu Ryan Baskara Putu Suryani . Putu Trisna Witariyani Putu Widhiatmika Coryka Riadhi Tedi Putra Robertus Berli Puryanto Ryan Prastya Mariata Putra Sang Nyoman Angga Diputra Senastri, Ni Made Jaya Wayan Ardi Indra Jaya Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Yoshua Pramana Kawi