Articles
<![CDATA[PKM Banjar Sari Desa Sidakarya Denpasar Selatan ]]>
<![CDATA[I Wayan Arthanaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sutama]]>
<![CDATA[ Community Service Journal (CSJ) Vol. 3 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/csj.3.1.2020.10-16
<![CDATA[Di Banjar Sari Desa Sidakarya tidak lagi mempunyai tebe yang dapat digunakan sebagai pembuangan dan pemrosesan sampah, sehingga total sampah terkumpul di TPS dan TPA semakin menggunung. Hal ini tidak bias dihindarkan walaupun sudah banyak kebijakan terkait pengelolaan sampah diberlakukan. Tim PKM ingin mendorong dan membangkitkan peran ibu rumah tangga (PKK) agar sampah dipilah mulai dari rumah tangga, jika hal ini berjalan dengan baik maka mekanisme pengelolaan sampah yang lain seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau pemrosesan akhir sampah akan mudah dilakukan. Solusi untuk mengatasi persoalan mitra tersebut adalah dengan penyuluhan dan pendampingan sehingga ibu rumah tangga (PKK) berperan lebih efektif dalam pengelolaan sampah, khususnya pemilahan sampah di mulai dari hulunya yaitu rumah tangga.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika ]]>
<![CDATA[Intan Permata Sari]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sujana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.104-109
<![CDATA[Narcotics are indeed badly needed for health care, but when its misused narcotics will make people become dangerous, let alone to make people dependent so hard it let go of that dependency in the body. Narcotics himself has become the enemy in the countries to be destroyed because the effect is so dangerous to human life and could weaken national resilience. Enforcement of criminal laws against narcotics not apart on principles of criminal law in order to realize a certainty of law from any form of settlement of the matter the crime of narcotics on the basis of the legal system of Indonesia. This research aims to find out how law enforcement undertaken against narcotics addicts, and to find out how law enforcement measures to prevent narcotic addicts. The research results obtained are law enforcement against narcotics addicts who where its application has not pursuant to section 127 subsection (3) and section 54 of the Act Number 35 Year 2009 About Narcotic addicts which is supposed to be in rehabilitation instead of prison, given the addicts are simply victims and sick people is not a hustler given jail sanctions. Narkotika yang memang sangat diperlukan untuk Kesehatan, tapi ketika narkotika yang disalahgunakan akan membuat orang menjadi berbahaya, apalagi untuk membuat orang tergantung begitu keras untuk melepaskan bahwa ketergantungan dalam tubuh. Narkotika sendiri yang menjadi musuh di negara-negara untuk dimusnahkan karena pengaruh jadi berbahaya bagi kehidupan manusia dan bisa melemahkan ketahanan nasional. Penegakan hukum pidana terhadap narkotika tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah kejahatan narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dilakukan terhadap pecandu narkoba dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah pecandu obat bius penegakan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hukum penegakan terhadap narkotika addict’s yang mana penerapannya memiliki tidak sesuai dengan bagian 127 ayat (3) dan bagian 54 dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika addicts yang seharusnya rehabilitasi sebaliknya penjara, mengingat pecandu hanya korban dan orang sakit tidak pengedar diberikan sanksi penjara.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penataan Toko Swalayan ]]>
<![CDATA[Ayu Putu Putri Shinta Dewi]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[Ni Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.46-51
<![CDATA[Abstract Representative Council (DPRD) is an element of regional government administering that is equal to the local government in making regional regulations in implementing regional autonomy, so that a good performance is needed between the executive and the legislative to create good governance. This study examines the mechanism of the implementation of the supervisory function, the follow-up to violations of a Regional Regulation, obstacles and efforts to overcome the obstacles that arise in carrying out the supervisory function carried out by the Tabanan Regency DPRD on the implementation of Regional Regulations. Approach to the problem used in empirical legal research is the legal sociology approach where legal research is taken from the facts in a society, legal entities or government, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of DPRD Tabanan Regency on the implementation of local regulations has been carried out properly in accordance with applicable regulations and mechanisms, and supervision of these regulations is carried out with the following mechanism: DPRD Conducts work meetings, field visits, hearings. The follow-up action of DPRD Tabanan Regency on violations in Regional Regulation number 14 in 2018 concerning the Arrangement of Supermarkets is by sending recommendations to the relevant OPD to provide shopkeepers with a warning letter that violates the provisions and if it is not heeded the shop must be closed. The obstacles that are often faced are the lack of understanding among council members about the limitations and scope of conducting supervision of the Perda and the lack of participation from the community. The step of the Tabanan Regency DPRD to overcome obstacles is by providing experts in order to support the smooth functioning of the DPRD in carrying out the oversight function. Keywords: Local Regulation ; Representative Council Tabanan Regency; Supervision Function Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemrintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, upaya hukum terhadap pelanggaran sebuah Perda, hambatan-hmbatan serta upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melakukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhada pelaksanaan Peraturan Daerah. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Perda dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat. Tindak lanjut DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelanggaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan adalah dengan cara mengirimkan rekomendasi kepada OPD terkait untuk memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik toko yang melanggar ketentuan dan apabila tidak diindahkan maka toko tersebut wajib untuk ditutup. Sedangkanyang menjadi hambatan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap ruang lingkup dan batasan-batasan dalam melakukan fungsi pengawasan dan kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat. Langkah DPRD Kabupaten Tabanan dalam mengatasi hambatan adalah dengan cara menyediakan tenaga ahli khusus dalam rangka mendukung kelancaran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kata Kunci: Perda; DPRD Kabupaten Tabanan; fungsi Pengawasan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi ]]>
<![CDATA[Rica Zakia Angelina]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[Ni Made Sukaryati Karma]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.125-129
<![CDATA[One of the natural resource wealth of the biodiversity that exists in Indonesia that is viewable from wildlife that exists, whether protected or not protected by the Government. But in fact there is a protected wildlife by the use by a person who is not liable to benefit himself regardless of the impact that will be brought about from his actions. The problems of this research were: 1) how setting criminal sanctions against perpetrators of trafficking protected wildlife and 2) what kind of accountability against perpetrators of trafficking protected wildlife. The research method used is the method of normative legal research so that issues approach used namely legislation, conceptual, and case law materials and using primary, secondary, and tertiary. So the legal materials collection techniques are used namely engineering documentation by processing and analyzing legal material has been collected with the use of legal argumentation. As for the results of this research it can be concluded that the arrangements regarding sanctions for perpetrators of trafficking protected wildlife is contained in section 40 of the Act number 5 Year 1990 about conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as form liability imposed upon the perpetrators of proven trade protected wildlife i.e. criminal liability in accordance with provisions of laws and regulations that govern these actions. Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia yaitu dapat dilihat dari satwa yang ada, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah diperjualbelikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab guna menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan mempergunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelaku tersebut yang telah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.]]>
<![CDATA[Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[I Putu Gede Bayu Sudarmawan]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.88-92
<![CDATA[In many societies, marriage customs, who married her partner of different nationality for example a man citizen of Indonesia who married women foreign nationals or otherwise. It is caused due to the influence of globalization today. Of course, the marriage will having problems in the determination of citizenship status if they have children, especially if they settled in Indonesia. This research intended to find answers about the determination of the status of citizenship of children born of mixed marriages and the legal protection of children of mixed marriages that result. This research uses research methods through a conceptual approach to normative. The author uses primary law binding and also secondary legal material as a reference. The results of this research is the child of a mixed marriage deserve the status of dual citizenship is limited and is also entitled to preventive legal protection to guarantee the certainty of the law as a citizen of Indonesia. Dalam melangsungkan perkawinan, banyak masyarakat yang menikah dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan misalnya seorang pria warga negara Indonesia yang menikah dengan wanita warga negara asing ataupun sebaliknya. Itu disebabkan karena pengaruh globalisasi saat ini. Tentu saja perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah dalam penentuan status kewarganegaraan apabila pasangan tersebut memiliki anak, terutama apabila pasangan tersebut menetap di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran terserbut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai referensi. Hasil penelitian ini adalah anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi ]]>
<![CDATA[I Made Arif Dwi Cahyadi]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sutama]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.218-222
<![CDATA[Legal issues against the presence of the action of the persecution in the community growing and complex, so it needs a regulation which expressly regulate and make the legal umbrella to protect the community itself for the apparatus law enforcement easy doing the application of penalties against the existence of the action for the persecution. Until this time the rule of law-related persecution in Indonesia have not been clearly arranged according to where the large Indonesian Language Dictionary of persecution that is is arbitrary against a hunt or a number of citizens and being hurt, compounded or the Chief. From the background of the above, the authors take the title research law enforcement Action Against the existence of Persecution. Formulation of the problem in this research, namely how the concept of persecution in positive law and how the law enforcement action against the existence of persecution. The type of research used in the writing of this thesis is the normative legal research. Normative research type that is based on the rule of law in order to answer the problems that exist. The concept of persecution in positive law are examined, namely the Constitution of the Republic of Indonesia year of 1945, the legislation of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on human rights and the Criminal law. Law enforcement by the police against the existence of the rule of law to use the persecution of action contained in the legislation of criminal law.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.) ]]>
<![CDATA[I Gede Kresna Udayana]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Arthanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.175-180
<![CDATA[The problem of village boundaries is indeed often a debate in several areas in Bali, especially those that occur in Tabanan Regency. In Tabanan, boundary problems occur between Bealalang Village, Kediri District, Tabanan Regency and Pangkung Tibah Village, Kediri District, Tabanan Regency. The chaos of the boundary between Belalang and Pangkung Tibah villages began to erupt in 2009. The conflict began with a claim of 18 hectares of land in subak Belong in the Pangkungtibah area. Claims from the locusts are based on ancestral inheritance. This action had ended in the fencing of disputed land. the formulation of the problem in this study is as follows: How to Resolve State Administrative Disputes Through the efforts of State Administrative Courts on Settlement of Village Boundary Cases (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) and How the Judges consider decisions in the Case of a Suit Against the Settlement of a Village Boundary Case (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.). The type of research used is the type of normative legal research. The results of the study in this discussion are as follows: State Administration Dispute Resolution Through the efforts of State Administrative Courts to Settle Village Boundary Cases (Case Study of Decision Number: 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) Has not fulfilled legal certainty and a sense of justice, this can be seen from the refusal by the Supreme Court. Consideration of the Judge in making a decision in the Case of the Claim Against the Settlement of the Village Boundary Case (Case Study of Decision Number 12 / G / 2011 / PTUN.Dps.) located in the Belong area, there is a lake pond located in the belong area and the existence of customary land rights in belonged land. Facts in terms of security, security and order in the belonged area. Administrative facts: the existence of land administration, namely land acquisition by investors.]]>
<![CDATA[Keberlakuan Hukum Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Pembuangan Sampah ke Sungai ]]>
<![CDATA[I Gusti Agung Ngurah Diego Arimbawa]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.187-191
<![CDATA[Change to habit of people to live clean and healty is difficult, the problem of dumping garbage into rivers is indeed not an easy problem to overcome, besides cultural factors there are also religious factors for the people in Bali. The community must continue to remind them how to treat waste properly and corectly, it requires direct education from the goverment, the provision of facilities and infrastructure, and law enforcement in an effort to overcome the dumping garbage into the river. Based on this background, the formulation of the problem was found in the form of 1. How is the enactment of Denpasar city regulation number 1 of 2015 concerning the prohibition of garbage disposal into rivers? 2. What factors influence the Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning the prohibition of garbage disposal into rivers? The reseach method used is an Empirical research type by conducting research directly into the field with a legal sociology approach which is analyzed using qualitative analysis techniques supported by primary and secondary data sources and used interview techniques, observation, inventory and location determination. Formed regulations must consider various aspects, one which is not in conflict with Pancasila as the philosophy and fondation of the state of Indonesia which reflect the value system both as a means of protecting values and as a means of a realizing public behavior and monitoring and dissemination of goverment overlap in terms of implementation. Recommendations from this paper require special goverment regulations from thr both the central and regional levels to better regulate the community in waste disposal.]]>
<![CDATA[Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Raka Wedatama]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Arthanaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.197-201
<![CDATA[This thesis has a background through democracy that its implementation with elections held by the KPU with its authority at each stage of its election can form KPU regulations and stipulate KPU regulations Number 20 Year 2018 and in the process is considered to violate the higher regulations namely Number Election Law 7 of 2017 here regulates the prohibition of former corruption inmates to become candidates for DPR and DPRD members so that they can explain to the public the noble intentions of the institution towards the noble ideals of the nation about eradicating corruption. This has been a debate in the community, political elites and state institutions. What is the background of the formation of KPU regulations Number 20 Year 2018 and what are the implications of the Supreme Court's decision Number 46 P / HUM / 2018 this study is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses a legal approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques in the form of library studies and data analysis techniques used are deduction with syllogism methods. Through scrutiny of laws and regulations related to the Election Law No. 7 of 2017. After the research material was obtained and collected, the material can be concluded if the background and moral factors of the KPU form the KPU Regulation is in order to obey the noble ideals of the nation in eradicating corruption and giving the public legislative candidates with integrity and being able to carry out the decisions of the Supreme Court through forming KPU regulations No. 31 of 2018 as a substitute.]]>
<![CDATA[Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Badung ]]>
<![CDATA[Agus Wandayuda]]>;
<![CDATA[I Gusti Bagus Suryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Sutama]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.136-141
<![CDATA[The Civil Service Police Unit is a regional apparatus organization in enforcing the Regional Regulation and holding public order as stipulated in the Republic of Indonesia Government Regulation Number 6 of 2010 concerning the Civil Service Police Unit having the authority to act in carrying out a non-judicial order for the community or a legal entity's violation of Regional Regulations and Regional Head Regulations. The formulation of the problems that can be used for this research are: (1) What is the duty and authority of the Civil Service Police Unit in the enforcement of Regional Regulations with the enactment of Government Regulation Number 6 of 2010 in Badung Regency; (2) Any possible factors that make obstacles in the Enforcement of Regional Regulations in Badung Regency carried out by the Civil Service Police Unit. This research was conducted using normative legal research. The source and type of material of this study are primary, namely looking at legislation and secondary materia,l written by experts and the results of the scientists are then processed and analyzed descriptively to obtain a conclusion. Based on the results of the study, it can be concluded that the Satpol PP officers are part of the Regional Apparatus who carry out their duties and authorities in accordance with statutory provisions, namely in Article 148 of Law Number 23 Year 2014, that the obstacles faced by Satopl PP in Badung Regency are many shops modern people who have not fulfilled the licensing requirements in full as the provisions set by Badung Regency, so that in carrying out their duties the Satpol PP often experiences clashes with relevant agencies and the community. Suggestions given by the authors are expected to have a synergy between the Satpol PP and the relevant agencies so that in terms of enforcing regulations and order will go well so that the impression of arrogance from Satpol PP officers in carrying out their duties does not develop in the community.]]>
