Claim Missing Document
Check
Articles

Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar) Gusti Bagus Windu Sada; A.A. Sagung Laksmi Dewi; I Nyoman Sutama; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Subamia
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6186.35-39

Abstract

Indonesia adalah negara hukum sebagai mana bunyi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945, yang menjamin setiap orang di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan perlakuan di hadapan hukum tersebut berlaku bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, Agama, Ekonomi atau keturunan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perkara secara prodeo (studi kasus di pengadilan negeri Denpasar, dalam hukum acara perdata orang yang mengajukan perkara harus membayar biaya perkara yang harus di bayar pada waktu pendaftaran, namun tidak semua orang mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai. Dalam hukum acara perdata terdapat pengecualian bagi yang miskin dapat mengajukan perkara prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh kepala desa atau lurah. Dari latar belakang tersebut permasalahannya : (1) Apakah Faktor- faktor penyebab berperkara secara berprodeo di pengadilan negeri denpasar? Dan (2) Bagaimanakah proses melakukan prodeo di pengadilan negeri denpasar? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan penelitian secara langsung (Wawancara), mengkaji dari sumber data primer dan skunder.
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung) Ni Putu Eka Noviyanti; I Nyoman Gede Sugiartha; I Nyoman Sutama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6806.214-219

Abstract

Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbincangan di antara mata pihak setuju dan tidak setuju. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami bagaimana penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana jika pidana mati jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Badung dan normatif yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keuletan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus narkotika dengan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pidana narkotika, walaupun yang nyatanya terjadi ialah semakin bertambahnya angka kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengenaan suatu hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika tidak menentang suatu norma tentang perlindungan hak terhadap asasi manusia sehingga dapat dipakai di dalam hukum Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Air Sungai Ayung melalui Kegiatan Pemantauan Lingkungan di Kota Denpasar I Made Widagda Dharma Putra; Ketut Kasta Arya Wijaya; I Nyoman Sutama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8058.342-347

Abstract

Kerusakan dan pencemaran air terjadi, antara lain, sebagai akibat dari penggunaan lahan resapan air yang digunakan sebagai lokasi perumahan untuk pembuangan sisa-sisa kegiatan rumah tangga dan limbah industri ke daerah sekitar atau sungai yang berdekatan. Gaya hidup masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan karakteristik aliran sungai semuanya memiliki dampak yang signifikan pada kualitas aliran sungai tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan contoh pencemaran air sungai dan upaya perlindungan hukum lainnya yang diterapkan di Kota Denpasar, khususnya di Sungai Ayung. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah salah satu bentuk studi hukum yang mengggunakan data yang diperoleh melalui pengamatan perilaku manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin lingkungan digunakan untuk mengatur pengelolaan dampak lingkungan secara preventif, sebagai salah satu dari berbagai metode dalam penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan represif, terutama dalam aspek hukum perdata yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan memberlakukan hukuman terhadap mereka yang mencemari lingkungan, pemerintah bertujuan untuk menegakkan hukum.
Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Ni Putu Feggy Cintya Karna; I Ketut Sukadana; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2183.44-48

Abstract

In this era, urban areas have become a problem that is quite difficult to overcome, especially in the matter of utilization of green open space caused by land demand continuing to increase. The problems discussed in this study are the coverage of green open space and the legal consequences of constructing buildings in green open space in the city of Denpasar. The type of the research used in this study is normative legal research with two types of sources of legal materials, primary and secondary. Data collection was carried out using a literature study which was then analyzed qualitatively. The results show that green open spaces in cities belong to the spaces in the form of areas or paths dominated by plants functioning as protection of certain habitats, city facilities, infrastructure safety networks, and/or agricultural cultivation as regulated in Regional Regulation of Denpasar City Number 27 of 2011 concerning the Spatial Planning for the City of Denpasar in 2011-2031. Furthermore, the legal consequences for violations of erecting buildings in green open spaces or controlling spatial use of urban areas are in the form of administrative sanctions for supervision activities which result in obstruction of the implementation of the spatial utilization program, both carried out by the permit recipient and the licensor. Types of administrative sanctions for the community consist of warnings and/or reprimands, temporary suspension of administrative services, temporary suspension of development activities and/or use of space, revocation of permits relating to spatial use, restoration of functions or rehabilitation of spatial functions, demolition of buildings not in accordance with the plan spatial planning, licensing/whitening, and the imposition of fines. There are also other sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a maximum fine of IDR. 50,000,000.00, - (fifty million rupiah).
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok pada Tempat Wisata Karinka; I Ketut Sukadana; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2186.55-59

Abstract

Smoking belongs to the right of all people, but smoking can interfere with Human Rights because the distribution of cigarette smoke produced by smokers can interfere with the health of people around. In Bali, tourist attractions are one of the non-smoking areas. This is stated in the Regional Regulation of Badung No. 10 of 2017 concerning Non-Smoking Areas. Related to this, the study examines two things, that is, the regulation of No-Smoking Areas in the tourist attractions in Badung Regency and the implementation of the Regional Regulation of Badung No. 10 of 2017 on the tourist attractions. The research method used is empirical legal research that is conducting a direct research followed by analyzing data and presented in qualitative manner. In its regulation, Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of the regional regulation has conducted supervision on tourist attractions and sanctions given in accordance with the Article 21 Number (10) of 2017 of the Badung Regency Regional Regulation. Its application has been done through socialization to the manager of tourist attractions, but the lack of public knowledge about the non-smoking areas in tourist attractions has been appearing as an inhibiting factor.
Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar Ni Made Indah Krisna Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221

Abstract

The sale of imported secondhand clothing is prohibited by the Government because it is in violation and not in accordance with applicable laws and regulations. Regarding import trade, it is regulated in Article 47 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The imported secondhand clothing can be categorized as dangerous goods because it circulates freely and without prior checking. Based on the background of the problems that have been described, this research was conducted with the aim of outlining how the arrangements for the implementation of the sale of imported secondhand clothing in the City of Denpasar and how the implications of the sale of imported secondhand clothing for consumers in the City of Denpasar. This study was designed using an empirical research approach, in which this research was conducted according to the real situation in a community or the surrounding environment with the aim of finding facts or legal issues that exist. The results of this study indicated that the regulation of the sale of imported secondhand clothing is regulated in Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning Prohibition of Imported Secondhand Clothing, where the secondhand clothing is prohibited from being imported into the territory of the Unitary State Republic of Indonesia because it has an impact on people's health and economy. The implication of the sale of imported secondhand clothing is very detrimental to the community especially in terms of health and economics. The use of imported secondhand clothes can also cause diseases such as itching, tinea versicolor, flu, etc., due to microbial bacteria attached to the secondhand clothes. Therefore, there is a need for socialization regarding these rules to the public and sellers of imported secondhand clothing, as well as enforcement of the rules through Raids against container sheds that distribute imported secondhand clothing to sellers.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Panti Asuhan yang telah Berusia Dewasa Ida Ayu Prawita Utami Putri; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2448.122-126

Abstract

There are a lot of children who are less fortunate to be born without their parents for various reasons. An orphanage is a place where they live by self-taught in order to gain proper knowledge in order to reach maturity. With the existence of the orphanage, the government has helped facilitate all the needs of a child who is not fortunate because independently builds identity and knowledge. An orphanage is a place for children born without parents with the task of raising and providing proper education and accompanying children to adulthood and are able to sort out and choose the way forward. This research was conducted with the aim of describing the legal protection of adult orphanage children. The research method used in this research was a normative legal research method. The results of this study indicated that the orphanage guarantees child protection when the child is in the orphanage environment so that they are released from outside reach even though the child is an adult. Some orphanages make their own rules whereby a child who enters and joins as a foster child or resides in an orphanage gets a family card that is binding like a family card in general, especially if the child does not have parents, either father or mother, and a place to live.
Implementasi Perda Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar Putri Amelia Meirini; Wayan Wesna Astara; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2455.158-163

Abstract

Every founder of a tourism building in Gianyar Regency is required to have a Building Permit (IMB) and pay the levies according to the regional government (Bupati) of Gianyar Regency. The government establishes a procedure for the construction of tourism buildings because they are one of the business fields of providing accommodation which is supervised by the Supervisor of the Investment Service and One Stop Integrated Service of the Gianyar Regency area who is appointed by the Regent and employees who are assigned certain tasks in the area of ​​regional retribution according to applicable legal rules. The issues the present examines are the legal arrangement for permits for the construction of tourism buildings in Gianyar regency and the implementation procedures for the Gianyar Regency Regional Regulation Number 14 of 01 concerning Building Permit Retribution, especially for tourism buildings in the district. The type of research used is the empirical research, which requires the researcher to collect data by coming to the research locus which is in the One Stop Investment and Integrated Service Office and the Civil Service Police Unit Office (Satpol PPl) of Gianyar. The results of the study reveal that the permit to construct tourism buildings is granted by the local government through the application process for building a tourism building permit which must follow the principles of prime and affordable service in accordance with Regional Regulation No. 14 of 01. Law enforcement in granting building permits and paying IMB levies in Gianyar Regency is executed out by giving sanctions to legal entities or building owners who violate the applicable regulations.
Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Pengawasan terhadap Pramuwisata yang Tidak Berlisensi Putu Ananda Sari; Ida Ayu Putu Widiati; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2457.164-168

Abstract

Control of unlicensed tour guides is the authority of the Bali provincial government through Civil service police Unit (Satpol PP) as a form of oversight of all regional regulations, especially regional guide regulations. SatPol PP is granted the authority to supervise by the government and cooperate with court police and tourism institutions in the law enforcement system. This study discusses the authority of the Bali Provincial Government in supervising unlicensed tour guides and sanctions against unlicensed tour guides. The method used to achieve these goals is the empirical legal research method, which is to conduct field research through interviews and taking notice of the existing phenomena in society related to the problems being studied. The results of the data analysis show that the government is provided the authority by statutory regulations through Law Number 10 of 009 concerning Tourism and Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 of 2016 concerning Tour Guides. Supervision is carried out through preventive and repressive measures and is in the law enforcement system. Sanctions are applied to tour guides who are not licensed by imposing sanctions in the form of fines through court proceedings and tour guides who commit violations will be subject to tourism violations in the form of fines. The implementation is carried out through the secrets of the tour guides when carrying out their duties in each tourism area in Bali. Guiding secrets are executed through the control function in each working area.
Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar Anak Agung Sagung Nandya Pramesti; Ida Ayu Putu Widiati; I Nyoman Sutama
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18

Abstract

Denpasar City as the capital of Bali Province is currently struggling to overcome the problem of neglected children Data from the Denpasar City Social Service recorded that in 2019 there were 14 orphanages with 470 foster children. The problem raised in this study is to determine legal protection and its impact on neglected children who do not have a birth certificate in Denpasar City For neglected children in Denpasar City to get a birth certificate has a legal basis which is regulated in the applicable laws and regulations in accordance with the provisions governing the birth certificate of neglected children The Department of Population and Civil Registry of Denpasar City has issued birth certificates for all neglected children who are applied for by the orphanage where they live Neglected children who have received a birth certificate will have an impact on their right to identity.
Co-Authors A.A. Sagung Laksmi Dewi Agus Wandayuda Agustinus Bali Mema Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Nandya Pramesti Audia Priti Sarasvati Ayu Putu Mira Fajarini Cesaltina Angela Soares Cokorda Gede Agung Rama Yudha Dewi, A.A Sagung Laksmi Dwi Melia Nirmalananda Dewi Febriana Samsi Legiman Gde Deny Larasdiputra Gede Dius Waisnawa Cahyadi Gusti Bagus Windu Sada I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Ngurah Wira Sanjaya I Kadek Arya Andika I Ketut Adnyana I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Agus Edi Suryawan I Komang Pande Rayana I Made Arif Dwi Cahyadi I Made Gianyar I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Sepud I Made Suwitra I Made Widagda Dharma Putra I Made Yudi Artana I Nyoman Budiantara I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Nyoman Sumardika I Putu Ari Santika Putra I Putu Bagus Rizaldi Pramana I Putu Rama Aditya Prapta I Putu Sumardika I Wayan Agus Andika I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Wahyu Dinata I Wayan Wesna Astara I. A. Wulan Prawesti I. B. Komang Suarka Ida Ayu Prawita Utami Putri Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Ananta Kusuma Jon Samuel Sonbay Karinka Karma, Ni Made Sukaryati Kartana, I Wayan Klaustra Adhi Permana Komang Orba Ambara Yuda Komang Triana Ayunita Luh Putu Sudini Made Dwi Mahayuni Dharmayanti Made Dwija Pramana Ni Ketut Sinta Masdewi Ni Komang Ayu Darmayanti Ni Luh Made Mahendra Wati Ni Made Ina Sulastini Ni Made Indah Krisna Dewi Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti Ni Putu Eka Noviyanti Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri Ni Putu Feggy Cintya Karna Putri Amelia Meirini Putu Ananda Sari Putu Galang Widiantara Ws Ronaldo Ragowino Bira Sanjaya, I Gusti Agus Maha Putra Senastri, Ni Made Jaya Stanley Jonathanaelle Christanto Sugiartha, I Nyoman Gede Widiati, Ida Ayu Putu