Articles
Optimalisasi Intelijen Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penanganan Tangkap Buron Dpo Terpidana Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Denpasar)
Dwi Nova Indriyani;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.2.6795.166-171
Pencucian uang sangat erat kaitannya dengan kejahatan perdagangan gelap narkotika dan banyak kejahatan lainnya. Pencucian uang bertujuan untuk menyembunyikan sumber uang yang berasal dari kegiatan ilegal agar terlihat legal dan memperkuat posisi finansial pelakunya. Pencucian uang memiliki banyak metode dan bentuk, termasuk pemindahan uang melalui akun bank yang banyak, pembelian aset yang tidak dapat dikesan, atau melalui pembelian barang-barang mewah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi intelijen kejaksaan terhadap penanganan dpo terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri denpasar dan bagaimana hambatan dalam melakukan penanganan tangkap buron terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang di kejaksaan negeri denpasar. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai tangkap buron DPO dalam bidang intelijen. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh: Pengoptimalisasian yang dilakukannya oleh intelijen kejaksaann negeri denpasar dalam proses penangkapan pelaku kasus terpidana tindak pidana narkotika dan pencucian uang dan hambatan yang dialami oleh intelijen. Dapat ditarik kesimpulan, optimalisasi intelijen kejaksaan negeri denpasar dalam melakukan pengamanan DPO dan hambatan intelijen. Saran yang disampaikan perlu dilakukan nya adanya penambahan anggota dan bekerja sama dengan pihak terkait ataupun masyarakat.
Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan oleh Polisi Hutan di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana
Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.2.6797.178-183
Upaya pemerintah dalam terlindungnya hutan di negara ini tentu harus menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai, dengan memberikan peringatan tegas berupa sanksi jika ada yang melanggar kelestarian hutan di Indonesia. Polisi kehutanan mempunyai peran besar dalam mewujudkan upaya tersebut dengan wewenang dan tugas yang mereka emban dalam melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam rangka penegakan hukum yaitu dengan melakukan patroli rutin serta upaya preemtif, preventif, dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala yang dihadapi oleh polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan polisi hutan diwilayah KPH Bali Barat belum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal, jumlah polisi hutan tidak proposional serta tidak ada polisi hutan dengan kualifikasi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Ni Putu Eka Noviyanti;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Nyoman Sutama
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.2.6806.214-219
Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbincangan di antara mata pihak setuju dan tidak setuju. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami bagaimana penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia, Untuk mengetahui bagaimana jika pidana mati jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, Untuk mengetahui efektivitas penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pidana narkotika di Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian campuran yaitu gabungan antara metode penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara ke Kejaksaan Negeri Badung dan normatif yaitu dengan mengacu kepada Undang-undang yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keuletan pemerintah dalam hal menanggulangi kasus narkotika dengan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan pidana narkotika, walaupun yang nyatanya terjadi ialah semakin bertambahnya angka kasus peredaran gelap narkotika di Indonesia setiap tahunnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengenaan suatu hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika tidak menentang suatu norma tentang perlindungan hak terhadap asasi manusia sehingga dapat dipakai di dalam hukum Indonesia.
Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Tabanan
I Putu Aditya Pramana;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8049.307-312
Tindak pidana percobaan pembunuhan, yang dipicu oleh perasaan sakit hati, menggambarkan bahwa pelaku berniat memberikan racun serangga kepada suaminya, tetapi yang menjadi korban adalah istri pertama. Permasalahannya adalah bagaimana proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan dan apa saja hambatan pelaksanaan proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana percobaan pembunuhan di wilayah hukum Polres Tabanan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Proses penyidikan dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan kedatangan penyidik ke lokasi kejadian, pemeriksaan saksi-saksi, dan akhirnya penyidik dapat menentukan tersangka. Hambatan internal dalam kasus percobaan pembunuhan terletak pada jumlah penyidik yang kurang memadai secara keseluruhan. Hambatan eksternalnya adalah adanya upaya untuk merahasiakan kejadian sebenarnya oleh pihak keluarga.
Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar
Carmelita Juliana Putri Benny;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8053.321-328
Kompleksitas dalam mengungkap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi landasan bagi penelitian ini. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi wadah aman bagi mahasiswa dalam mengejar ilmu. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah tindakan yang tidak pantas, seringkali dilakukan terhadap mahasiswa, dan dapat berakibat pada trauma hingga depresi. Menghadapi kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa semakin banyak, penulis ingin mengeksplorasi dua aspek utama: 1) Apa faktor-faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa yang menjadi korban di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Makassar masih mengalami kendala, terutama karena belum semua Perguruan Tinggi memiliki Satuan Tugas serupa. Meskipun begitu, Satuan Tugas tetap berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa.
Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Ni Komang Triana Diah Mahadewi;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.3.8063.368-374
Tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang sering terjadi di ruang publik dan memiliki dampak yang berbahaya, bahkan dapat berujung pada kematian. Namun, ketidakjelasan dasar hukum dalam penanganan kasus bullying dengan penganiayaan terhadap anak seringkali membuat korban enggan melaporkan ke pihak berwajib, dan masyarakat pun masih sering meremehkan kasus bullying terhadap anak dengan alasan bahwa anak-anak masih terlalu muda untuk memahami benar dan salah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan bullying dengan penganiayaan untuk melindungi korban anak? Dan bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan sanksi tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak di Indonesia, dengan merujuk pada KUHP dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Karangasem
Ni Luh Putu Amanda Cahayani;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Made Minggu Widyantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8587.104-110
Restorative justice merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsungpelaku, korban, dan masyarakat. Melalui semua itu kerap menjadi solusi pemecah masalah yang terjadi tanpaharus menempuh pemidanaan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Restorative Justice padakasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Karangasem. Penelitian ini merupakan penelitianempiris yaitu penelitian yang mengkaji. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapatdisebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalamkenyataan di masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dua temu pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaanRestorative Justice di Polres Karangasem sudah baik tetapi belum terlaksana dengan cukup baik, masih terdapatberbagai hambatan atau kendala dalam pelaksanaanya. Kedua, idealnya dalam Restorative Justice pertemuanantara pihak pelaku dan korban harus pula melibatkan pihak lain. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahuiimplementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di polres karangasemdan untuk mengetahui kendala–kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice dalampenyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, sertapelaksanaan benar-benar dilaksanakan sesuai keinginan setiap pihak, tentunya dengan mengedepankan keinginankorban.
Efektivitas E-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Gianyar
Ni Luh Gita Saraswati;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I G A A Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8588.98-103
Hukum elektronik atau disebut juga dengan e-court merupakan Inovasi Mahkamah Agung yang membantu prosesperadilan menjadi cepat, mudah dan terjangkau. Rapat Pengadilan Elektronik dengan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan Perkara Peradilan yangmengeluarkan Keputusan No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Produk Elektronik. Pengenalan e-court ke dalamsistem hukum telah diterima dengan baik oleh masyarakat dan para petingginya, sejalan dengan tujuan e-courtuntuk mendorong terwujudnya puasa yang hakiki dan efektif. implementasi sederhana dan murah. Eksperimenpenerbitan Dalam karya ini, penulis mengkaji metode empirisme hukum, misalnya. Penelitian yang membantuuntuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan konsekuensinya di masyarakat. Fokus penelitian ini adalahPengadilan Negeri Gianyar yang berhasil meraih Penghargaan Manajemen Perkara Terbaik dan WebsitePengadilan/ Keterbukaan Informasi Publik Terbaik dalam Lomba Pelayanan Peradilan Pengadilan NegeriDenpasar. Berdasarkan hal tersebut, penulis menanyakan bagaimana penerapan E-court di Pengadilan NegeriGianyar dalam PERMA 1 Tahun 2019 bertujuan untuk memproses perkara dan beracara secara elektronik danseberapa efektifkah peradilan online di Pengadilan Negeri Gianyar? Pengadilan Negeri Gianyar perlumeningkatkan pelayanan kotamadya. Tujuan dari penelitian ini adalah implementasi e-court pengadilan negerigianyar sesuai dengan peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2019 dan efektivitas e-court pengadilan negerigianyar sebagai wujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam peradilan perdata.
Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia)
Kadek Dini Destianingsih;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Ida Ayu Putu Widiati
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8597.72-76
Kebijakan visa rumah kedua atau second home visa menimbulkan sejumlah kritik. Pada kebijakan visa rumahkedua atau second home visa akan resmi diberlakukan pada tanggal 24 Desember yaitu sejak 60 hari sejak suratedaran diterbitkan pada tanggal 25 Oktober lalu. Permasalahan dari penelitian ini mengenai bagaimana pengaturanhukum kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia dan bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakanvisa pada rumah kedua di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenispendekatan menggunakan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pun membuktikanbahwasanya pengaturan kebijakan visa ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 terkait pemberian visa dan kitas rumah kedua dinyatakan bahwasanya pemohonsecond home visa diwajibkan memenuhi syarat proof of fund setidaknya Rp. 2 Milyar. Adapun dampak yuridisdari kebijakan ini yaitu dampak langsung bagi perekonomian Indonesia berupa daya tariknya wisman untukberbelanja pada produk lokal di destinasi, dan dampak non yuridis dari kebijakan ini fenomena migrasi orangasing ke Indonesia.
Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak Kandung di Desa Tulikup Gianyar
Ni Made Ayu Trimayukti;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Ketut Sukadana
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2212.204-209
Sexual intercourse with children is a very cruel crime especially the perpetrators of the crime of sexual intercourse against the child is the biological father of the victim. The Criminal Law Code has regulated the act of sexual intercourse namely Article 284-288. The specific crime of sexual intercourse with children has also been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The people of Bali believe in the existence of a scale and noetic which, if something goes wrong, is believed to disturb the magical balance. In customary law, sexual intercourse with biological children is included in the Gamia Gemana offense and has been regulated in Awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod. Based on these problems, this study was made with the aim of uncovering the factors that caused the crime of sexual intercourse against biological daughter in the village of Tulikup Gianyar and how the application of traditional sanctions for perpetrator of intercourse against a biological daughter in the village of Tulikup Gianyar. This research employed empirical research methods by analyzing quantitative data. The results of the study stated that the sexual needs that were not fulfilled by the wife, the low awareness of the perpetrator in the application of religious teachings, and the condition of the house which was always quiet were the causes of intercourse against a biological daughter in the village of Tulikup Gianyar. In addition to being subjected to positive sanctions in the form of imprisonment and fines, the perpetrator of sexual intercourse against biological children in Tulikup Village was also subject to sanctions that have been regulated in Awig-awig Kelik Tulikup Adat Village namely in the form of Sangaskara Danda (sanctions in the form of ceremonies) which must be carried out by the perpetrator and also the victim.