Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
19.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Nyoman Gede Sugiartha
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Desa Jasri dengan Desa Perasi Melalui Upaya Mediasi I Kadek Dwipyana; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are still many border disputes that occur in Bali, especially in Karangasem Regency, which involves two neighboring villages, namely the Jasri Traditional Village and the Perasi Traditional Village. This is based on legal uncertainty related to existing boundaries and also because of social factors between community relations that cause conflict problems. The purposes of this study are to reveal the factors that cause boundary disputes between Jasri Traditional Villages and Perasi Traditional Villages and to resolve border disputes between Jasri Traditional Villages and Perasi Traditional Villages. This research is an empirical legal research with a sociological approach. Data collection techniques were carried out by interview and literature study. Sources of legal materials used are primary and secondary legal sources. In analyzing the data, the researcher used flow model analysis techniques. The results of the study reveal that with the existence of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration, Permendagri Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Establishing and Affirming Village Boundaries and Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, both parties need to know so that their rights rights and obligations are not violated according to existing regulations.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial Putu Diah Premana Putri; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in technology are increasingly taking over space in the field of human life to facilitate human activities. With the many facilities offered, it is easier for humans to do things that are not in accordance with what should be done, such as committing crimes of threats of violence and murder through social media that are rife in today's society. With this phenomenon, the Indonesian government has issued several rules for law enforcement against perpetrators of criminal acts of threats of violence and murder through social media as regulated in Article 335 paragraph (1) 369 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 45B of the ITE Law. Therefore, this study examines the causes of criminal acts of threats of violence and murder through social media and examines law enforcement against perpetrators of criminal acts of threats of violence and murder through social media. This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The material used is primary legal material, which is the main legal material that is the basis for reviewing the problems under study, then supported by secondary materials. To obtain valid data, researchers used library research techniques. Furthermore, the research data is processed and analyzed by means of legal interpretation based on deductive and inductive logic. The results showed that the cause of the perpetrators committing the crime was due to internal factors, namely uncontrolled psychology and emotions and economic factors. Then regarding the sanctions that will be imposed on the perpetrators in accordance with the Criminal Code and the ITE Law which will be decided in the trial process.
Peran Polri Sebagai Tracer untuk Memutus Penularan Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Bali Ni Luh Gede Nita Ary Widiani; I Nyoman Gede Sugiartha; I Nyoman Subamia
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

hhgg
Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur I Wayan Bayu Suryawan; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to discuss the legal regulation of criminal acts of terrorism by minors and how the accountability of perpetrators of criminal acts of terrorism by minors is based on Law No. 15 of 2003 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. This study uses a normative legal research type. Children are human resources who have a vital position in the development of the nation, but the phenomenon occurs that many children are involved and influenced by committing crimes of terrorism, where children are involved in criminal acts of terrorism. The results of the research on the legal regulation of criminal acts of terrorism committed by children have not been regulated by criminal provisions, they cannot be subject to capital punishment or life imprisonment. Cannot be held criminally responsible because there are conditions in the element of error that are not fulfilled, namely the requirement that those above a certain age can be held responsible. A child who has not been able to decide what he wants is said to be mentally immature, unable to make a decision correctly, even if the child commits a crime on his own consciousness. With the inability of children to be judged legally, special legal protection is needed for children.
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Dila May Sekarsari; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara,
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Penanganan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan pada 3 lembata yakni Kejaksaan, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga negara tersebut akan berpotensi memunculkan kekaburan terhadap peradilan korupsi di Indonesia dan ketimpangan hukum dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia karena pada hakikatnya setiap instansi hukum baik Kepolisian, Jaksa maupun Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) itu sendiri memiliki aturan tersendiri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang kepolisan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan, kasus. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni Pengaturan Hukum Penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana yang mengatur fungsi, tugas, serta wewenang penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan termasuk padanya tindak pidana korupsi serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 huruf g. Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi negara, tidak mudah untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif.
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Jyoti KaniaCri; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan pembunuhan berencana yang didakwa dengan hukuman pidana berat seperti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti tentang pengaturan dan akibat apabila bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum dan Dapat disimpulkan bahwa Legal Aid terfokus kepada bantuan hukum kepada warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum kepada semua kalangan warga masyarakat baik yang mampu dalam hal memberikan prestasi maupun kalangan masyarakat tidak mampu atau miskin dan Legal Service memiliki konsep yang lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat Metode yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis ahli hukum. Dalam hasil penelitian ini pemberian bantuan hukum diberikan bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku tindak pidana untuk bebas dari segala tuntutan tetapi untuk memenuhi hak pelaku tindak pidana dan juga untuk menjalankan fungsi UU dan apabila dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum maka dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void). Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG (Studi Kasus Putusan PN.Denpasar No.1080/PID.SUS/2019/PN DPS) I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya kasus penyalahgunaan merk beredar luas di pasaran maupun dalam dunia bisnis, karena merek merupakan nilai ekonomis suatu barang. Rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana proses pemeriksaan tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan (2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara pemalsuan merek sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1080/PID.SUS/2019/PN DPS. Dalam penelitian ini digunakannya metode penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang - undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap merek. hasil wawancara dengan selaku responden I Komang Darnayasa pada tanggal 18 Juli 2022 selaku masyarakat di Desa Adat Kerobokan yang melakukan pengangkatan anak, dalam penuturannya awalnya keluarga ini sepakat melakukan proses pengangkatan anak dikarenakan dalam pernikahannya yang berlangsung cukup lama namun belum dikarunia keturunan, sehingga sepakat mengangkat anak yang berasal dari garis keluarga purusa. Namun kurang lebih 8 tahun resmi mengangkat anak, I Komang Darnayasa dikaruniai keturunan laki-laki dan ia menyamaratakan kewajiban serta hak anak angkat mauoun kedudukannya dalam hal pewarisan antara anak angkat dengan anak kandungnya. I Komang Darnayasa belum melakukan pencatatan ke pengadilan atau permohonan secara administratif, karena beranggapan bahwa proses pengangkatan anak cukup dilakukan melalui prosesi adat setempat.Kesimpulan dari rumusan masalah yaitu para terdakwa tindak pidana pemalsuan merek berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/PID.SUS/2019/PN DPS tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU MIG Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Sanksi Pidana Penyimpangan Seksual Sesama Jenis Terhadap Anak Sebagai Korban Kadek Pageh Arimbawa; I Nyoman Gede Sugiartha; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Same-sex sexual deviance prohibited by Article 292 of the Criminal Code is only allowed if the victim is an adult and the perpetrator is a child. In relation to the issue of LGBT sexual deviance, the author views this as an odd norm. With this background, the author can formulate two problems: what are the criminal sanctions against same-sex deviant acts committed against children as victims? and how are legal arrangements for such acts made? This research method is normative legal research. Both a statutory approach and a conceptual analysis approach are used in this research. This tactic is also called the legal approach. The study findings revealed that Indonesia passed a law regulating same-sex crimes with minors as victims in 1946. Law of the Republic of Indonesia No. 2014 No. 35 on Modification. Law 23 of 2002 mostly regulates child protection. Criminal sanctions for same-sex sexual deviance refer to some of the severe penalties that can be threatened or imposed on people who commit or assist in committing crimes listed in Article 292 of Law No. Criminal law.
Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel I Made Ananda Hardiantha; I Nyoman Gede Sugiartha; I.B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Penglipuran Traditional Village, Kubu Village, Bangli Regency, Bali as a Cultural Tourism Village Based on Local Wisdom and Creative Economy I Wayan Wesna Astara; I Nyoman Putu Budiartha; I Wayan Rideng; I Nyoman Gede Sugiartha
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.1.4472.21-27

Abstract

The traditional village of Penglipuran Kubu, Bangli Regency has the potential as a tourist village. The potential of culture and natural resources can be managed into a tourism village product by collaborating with culture, natural resources, human resources, and tourism village management. In order for the management of the tourist village to be sustainable, the management strategy and laws related to the tourist village become the manager's reference. It was found that the management of the tourist village is still weak. The problem of tourist villages can use the absorption method from research results found both from service research results and from other researchers to be expected to provide solutions to the Penglipuran indigenous peoples who manage tourist villages. The role of the government after the development of the Penglipuran tourist village has decreased, it should remain a dynamist for the Penglipuran indigenous people. The methods used in legal issues in the management of tourism villages, focus group discussions (FGD), mentoring, lectures on legal science, dissect cases related to tourism village institutions, find potential strategies for local wisdom to strengthen tourism villages based on local wisdom, ensure continuity Penglipuran tourism village, assisting tourism awareness groups in managing tourism villages in growing the creative economy. The results of the service show that the Penglipuran tourist village, the lands that are used as tourist village objects are customary lands (Tanah Ayahan Desa). There is a legal problem that AYDs land is certified by Krama Adat. Another problem, which needs legal assistance, and legal counseling that the Penglipuran tourist village is managed by a tourism village management business entity, then a new problem arises with the Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning customary villages, that Traditional Villages have Utsaha, to be managed by BUPDA (Baga Utsaha Padruwen Desa adat) based on customary law.
Co-Authors . I Nyoman Putu Budiartha A. A. Risma Purnama Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi Aditya Ryan Hidayat Agus Yogik Palguna Alda Vidia Vergionita Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra Anak Agung Made Angga Harta Yana Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Arini, Desak Gde Dwi Charles Ferguson Lagaribu De Ornay Cokorda lstri Dharmasatyari Dendy Martono Prabowo Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewanti Arya Maha Rani Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dila May Sekarsari Dinda Dian Pratiwi Gaviota Adrian Yohan I Dewa Ayu Mira Pradewi I Dewa Gede Pramana adhi I Dewa Gede Pramana Adhi I G A A Gita Pritayanti Dinar I Gede Agus Dedy Andika I Gede Eka Suantara I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu Bagus Priyadi Wittadarma I Gede Windu Merta Sanjaya I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi I Gusti Made Jaya Kesuma I Gusti Ngurah Agung Bija Karang I Gusti Ngurah Wira Sanjaya I Kadek Agus Widiastika Adiputra I Kadek Ari Putra I Kadek Arya Sumadiyasa I Kadek Bayu Antara I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra Sugiantara I Kadek Dwipyana I Kadek Pasek Saputra I Kadek Windi Pranata Putra I Ketut Arya Darmawan I Komang Agus Edi Suryawan I Komang Arya Kusumantara I Made Ananda Hardiantha I Made Arya Kusuma Winata I Made Bramastra De Putra I Made Karnadi I Made Minggu Widyantara I Made Ode Dwiyana Putra I Made Suartana I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Rama Cahyadi Putra I Nyoman Subamia I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Putu Aldi Wira Kusuma I Putu Bayu Suryadinatha I Putu Gede Fajar Riski Andika I Putu Gede Seputra I Putu Krisna llham Wiantama I Putu Pande Juli Artana I Putu Rama Aditya Prapta I Putu Wahyu Putra Suryawan I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suryawan I Wayan Rideng I Wayan Wesna Astara I Wayan Yoga Pratama Putra I.B Gede Agustya Mahaputra Ida Ayu Made Wahyuni Dewi Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti Istadevi Utami Rahardika Jyoti KaniaCri Kadek Agus Indra Ana Putra Kadek Dicky Candra Mahendra Kadek Dini Destianingsih Kadek Pageh Arimbawa Karma, Ni Made Sukaryati Kevin Umbu Hiwa Ninggeding Khresna Wisantya Komang Ajus Nada Putra Komang Angga Pradana Komang Saeramessatya Purwadi Sastra Leonito Ribeiro Louis Muda Adam Gesi Radja Luh Made Mutiasari Luh Putu Sudini Made Mahadwiva Surya Krishna Made Minggu Widiantara Made Rai Diascitta Hardi Sentana Maudy Aulia Putri Mulyawati, Kade Richa Ngakan Gede Bagus Widyagraha Ngakan Made Wira Diputra Ni Kadek Candra Dewi Ni Kadek Febriana Ni Kadek Madya Yani Ni Luh Gede Nita Ary Widiani Ni Luh Gita Saraswati Ni Luh Putu Amanda Cahayani Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Suwari Ni Putu Eka Dharma Yanti Ni Putu P Novi Widiantari Ni Wayan Nita Dewi Nyoman Dita Ary Putri Pande Komang Satya Parama Hamsa Pande Nyoman Jaya Budiarta Putra Prawira Satya Utama Putu Adi Pratama Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Budiartha, I Nyoman Putu Diah Premana Putri Putu Nandita Dewi Putu Suryani . Putu Wisnu Nugraha Rai Bagus Cahyadi Wicaksana Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan Sang Bagus Nyoman Wahyuda Putra Simon Nahak suryawan, Gusti Bagus Tia Nur Larasati widia, ketut Widiati, Ida Ayu Putu