Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN Muhamad Rudi Wijaya
Journal of Community Development Vol. 2 No. 1: April 2023
Publisher : Najah Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia yang semakin maju dan berkembang ternyata tidak dapat mengatasi semua masalah di setiap lini kehidupan seperti kemiskinan, Alquran memberikan solusi terhadap kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan ekonomi umat, tetapi dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Alquran menjelaskan tentang ekonomi dan mengetahui bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi umat dalam Alquran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode mauḍu’i (tematik). Adapun teknik analisis penelitian ialah analisis deskriptif. Jenis penelitian bersifat studi kepustakaan (library research). Sumber data primer penelitian ini ialah kitab Tafsir al-Mishbah, Tafsir Alquran Tematik, Departemen Agama RI. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relavan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi dalam Alquran yang disebut dengan iqtiṣad mempunyai arti sederhana atau sifat seimbang, maknanya lebih pada hubungan fungsional dan esensial. Namun substansi ekonomi dalam Alquran digambarkan dalam bentuk aktivitas atau kegiatan ekonomi seperti menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dituntun Alquran terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata yang dilakukan dengan baik dan benar. Menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta, ada dua ketentuan yang diuraikan dalam Alquran, yang pertama berupa perintah dan anjuran sehingga timbul langkah
Sale and Purchase of Agricultural Fertilizer with a Debt System with an Islamic Law Perspective in Andalas Cermin Village, Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency Kholidin; Hidayatullah, Kholid; Wijaya, Muhamad Rudi
Journal Tafkirul Iqtishodiyyah Vol. 1 No. 1 (2021): JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/10.63761/.2021.v1.i1.a9

Abstract

There are two problem formulations that the author will discuss in the practice of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village, Rawa Pitu District Tulang Bawang Regency. That is how the system of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village, whether buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village is in accordance with Islamic law. This research aims to increase knowledge of Islamic law for sellers and buyers of agricultural fertilizers in implementing buying and selling using a debt system, so that their business can run in accordance with Islamic law. The research conducted is field research that collects qualitative data. That is data obtained directly from primary data both from the seller and the buyer, and also from secondary and tertiary data. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques, then all the data will be analyzed inductively to draw conclusions The results showed that: The practice of buying and selling agricultural fertilizers on debt in Andalas Cermin village is that some people use the Pay harvest system payment, due to the economic conditions of most of the underprivileged people and also other needs, including school fees, rice field maintenance costs, and other needs. other. The sale and purchase of agricultural fertilizers with a debt system in the village of Andalas Cermin when viewed from the practice has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, and is in accordance with Islamic law. The value contained in Islamic law is the value of maslahah because it can facilitate and help farmers, and buying and selling this system is also included in 'urf because the system of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system has become a habit for most people in the Andalas Cermin village. note-taking system is not in accordance with sharia economic law
Pemanfaatan Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Pembangunan Islam Rudi Wijaya, Muhamad; Habibi Ritonga , Anas
Journal Tafkirul Iqtishodiyyah Vol. 1 No. 2 (2021): JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/10.63761/.2021.v1.i02.a21

Abstract

With the Village Fund, the village government is required to manage village funds effectively. What is meant is the extent to which the targets (quantity, quality, and time) have been achieved by the village government in the utilization of village funds. The Village Fund is prioritized to finance development expenditures and empower village communities. The development in question is the construction of physical facilities and infrastructure such as roads, bridges, reservoirs and so on. In the view of Islamic economics, the main capital of economic development is human resources who work with noble character, honesty, intelligence, hard work and innovation. The Islamic view of economic development is focused on (a) the benefit of mankind from extinction; (b) human resources (good HR, reflecting Halal Income Sources (SPH); (c) protecting and maintaining natural ecosystems from damage; (d) maximizing land use and paying taxes to the state.
YUSUF AL-QARDLAWI'S PERSPECTIVE CONCEPT OF EMERGENCY (Study on Application of Emergency Concept to Abortion Law) M. Syekh Ikhsan Syaifudin; Muhamad Rudi Wijaya
Journal Tafkirul Iqtishodiyyah Vol. 2 No. 2 (2022): JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/10.63761/.2022.v2.i2.a38

Abstract

Yusuf al-Qardlawi sering menetapkan hukum dengan alasan atau hujjah berupa dlarurat, sehingga fatwa-fatwanya banyak yang kontroversial. Seperti fatwa mengenai hukum bekerja di bank, fatwa bolehnya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan asing, dan fatwa tentang hukum melakukan aborsi hasil perkosaan. Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang batasan-batasan dlarurat menurut Yusuf al-Qardlawi, utamanya aplikasi dlarurat terhadap hukum aborsi. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan data kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan historis, filosofis dan kritis analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dlarurat menurut Yusuf al-Qardlawi adalah sesuatu yangmengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda yang dapat menimbulkan dampak buruk secara personal maupun sosial. Menurut Yusuf al-Qardlawi dampak kehamilan akibat perkosaan berupa dampak psikologis (depresi berat), dampak sosial (status anak dan pergaulan), dan lain-lain merupakan kondisi dlarurat yang memperbolehkan aborsi, kecuali bila janin telah berusia 120 hari
Pandangan Ulama Terhadap Dampak dari Akad Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Ekonomi Syariah Dayangku Ummy; Fatma Agustin; Muhamad Rudi Wijaya
Journal Tafkirul Iqtishodiyyah Vol. 3 No. 1 (2023): JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/10.63761/.2023.v3.i1.a76

Abstract

Dalam bank syariah baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun produk jasa. Bank syariah di dasarkan pada satu prinsip yang sangat mendasar yaitu tidak diperkenankan adanya riba . Kemampuan Bank Syari’ah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelembagaannya ditentukan oleh seberapa besar Bank Syari’ah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.Untuk memahami relisasi akad mudharabah di Bank syari’ah di tinjau dari segi syariat Islam ( Hukum Islam ) dan permasalahan yang di hadapi Bank Syari’ah dalam merealisasikan Akad Mudharabah. Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut dilakukan dengan akad Mudharabah. Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Pembuatan Akad Mudharabah sebagai bagian dari Muamalah dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian pembuatan akad mudharabah dalam perbankan syariah harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah
PENDIDIKAN PRE-NATAL DALAM TAFSIR TARBAWI UNTUK MEMBENTUK INSAN KAMIL Muhammad Gus Nur Wahid; Muhamad Rudi Wijaya; Subekti
Journal of Islamic Education and Learning Vol. 1 No. 02 (2021): Journal of Islamic Education and Learning
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/jiel.v1i02.15

Abstract

This pre-natal period occurs from the start of fertilization of the sperm to the egg until birth, normally this period lasts according to the average gestational age in general, which is around nine months. Pre-natal education to form human beings insan kamil is to interpret Nur Nabi Muhammad SAW, as the source of Akhlakul Karimah, but must be adapted to the conditions of the essence and soil, therefore good habits are needed. According to the Qur'an several verses relating to the responsibility of education are Qs: At-Tahrim (66): 6, QS. Al-Isra (17): 31, Qs. Al-Anam. (6): 151, Qs. At-Taubah (9) : 122. Qs. Al-A'raf (7): 179, Qs. Ali-Imran, (3): 104, QS. Al-Isra (17): 36, Qs. Ali-Imran, (3): 191, Qs. Al-Furqan (25): 74, and Qs. Al-Baqarah (2) : 128.
ISLAM BERKEMAJUAN DAN MASA DEPAN FILANTROPI ISLAM: REKONSTRUKSI TEORETIK UNTUK PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN UMAT Muhamad Rudi Wijaya
Journal of Community Development Vol. 4 No. 3 (2025): Desember 2025
Publisher : Najah Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi strategis dalam mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Di Indonesia, filantropi Islam telah berkembang secara kelembagaan, regulatif, dan digital, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan sosial. Namun demikian, praktik filantropi Islam masih didominasi oleh pendekatan karitatif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan dan kemandirian umat secara berkelanjutan. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma filantropi Islam menuju pendekatan yang lebih transformatif dan berorientasi pada perubahan struktural. Islam Berkemajuan sebagai paradigma pemikiran Islam progresif menawarkan kerangka teoretik yang relevan untuk membaca ulang arah dan orientasi filantropi Islam. Paradigma ini menekankan integrasi antara iman dan rasionalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, serta orientasi kemajuan sebagai satu kesatuan nilai. Dengan pendekatan studi pustaka kritis, artikel ini bertujuan merekonstruksi filantropi Islam melalui perspektif Islam Berkemajuan agar berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian umat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam Berkemajuan memberikan landasan teologis, etis, dan epistemologis bagi pengembangan filantropi Islam yang tidak berhenti pada praktik karitas, tetapi bergerak menuju penguatan kapasitas individu dan komunitas, pengembangan ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi digital, serta integrasi agenda keberlanjutan sosial dan lingkungan. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa filantropi Islam dapat diposisikan sebagai instrumen perubahan sosial yang progresif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern di Indonesia
DARI STIGMA KE MEDIASI BUDAYA: KONFLIK SOSIAL SOUND HOREG DALAM WACANA MEDIA DIGITAL Muhammad Diak Udin; Muhamad Rudi Wijaya
An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No. 2 (2026): Maret 2026
Publisher : Najah Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan media digital telah mengubah cara praktik budaya lokal diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai dalam ruang publik. Artikel ini mengkaji fenomena sound horeg sebagai praktik budaya populer berbasis komunitas yang mengalami eskalasi konflik sosial akibat proses pelabelan, moral panic, dan sekuritisasi budaya dalam wacana media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sound horeg dikonstruksi sebagai persoalan sosial melalui mekanisme labeling dan moral panic, serta bagaimana media digital memediasi konflik dan stigma melalui negosiasi makna budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan desain netnografi dan analisis wacana kritis terhadap konten media sosial dan pemberitaan daring pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, media digital berperan ambivalen, di satu sisi memperluas visibilitas, pembentukan identitas kolektif, dan peluang ekonomi komunitas sound horeg, namun di sisi lain mengamplifikasi stigma, polarisasi wacana, dan legitimasi kontrol institusional melalui regulasi dan fatwa. Kedua, Viralitas platform mendorong dekontekstualisasi praktik budaya dan memperkuat representasi problematik yang menempatkan sound horeg sebagai ancaman ketertiban dan moral publik. Konflik sound horeg merefleksikan perebutan otoritas makna antara budaya populer, kekuasaan simbolik, dan kebijakan publik dalam masyarakat yang semakin termediasi secara digital.
Empowerment from Within: A Grounded Theory of the Minangkabau Community-Based Empowerment Model Through the Kaum System Muhamad Jamil; Muhamad Rudi Wijaya; Anas Habibi Ritonga; Azhar Jaafar
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jpm.2025.092-02

Abstract

This study examines the Kaum system as an indigenous model of community empowerment within Minangkabau society, focusing on Nagari Tabek Patah, West Sumatra. Addressing the limitations of dominant Western-centric empowerment frameworks, this research employs a grounded theory approach to explore how locally rooted social structures and cultural values foster sustainable empowerment mechanisms. Data were collected through participant observation, in-depth interviews with key customary leaders (Ninik Mamak), and document analysis. The findings reveal a cyclical four-stage empowerment model embedded within Minangkabau local wisdom: tahu di nan ampek (awareness), sauak aie mandikan diri (internalization), karajo ba pokok (actualization), and ingek jo jago (social control). These stages demonstrate how empowerment organically emerges through the integration of reason, religion, nature, and custom; is internalized within communal social spaces; is actualized through participatory practices such as deliberation and mutual cooperation; and is sustained by community-based social control mechanisms grounded in customary law. The study demonstrates that empowerment within the Kaum system is not merely economic or externally driven but is deeply rooted in cultural identity, social capital, and collective agency. By situating local Minangkabau perspectives in dialogue with global theories such as Freire’s critical consciousness, Bourdieu’s habitus, and Sen’s capability approach, this research contributes to the broader discourse on community empowerment. It underscores the importance of culturally grounded, participatory, and sustainable development models, offering an alternative framework for understanding empowerment in non-Western and indigenous contexts.