Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.907
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) JURNAL ISTINBATH Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro Law Review Al-Mustashfa Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI International Journal of Social Science and Business JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Jurnal Yudisial Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Abdimas UNWAHAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat UNWAHAS Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang DEDIKASI PKM LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Iqtisaduna Research Horizon Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Muchammad Shidqon Prabowo
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Legal Aspects in the Development of Tourism Villages in Wonogiri Regency Based on Local Wisdom Martitah, Martitah; Sumarto, Slamet; Yudhanti, Ristina; Prabowo, Muhammad Shidqon
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i2.58176

Abstract

Tourism development in rural areas often encounters various legal challenges, especially concerning adherence to local regulations and respect for traditional values. This paper explores the legal aspects involved in the development of tourism villages within Wonogiri Regency, focusing on the integration of local wisdom. Wonogiri, a regency in Central Java, Indonesia, boasts a rich cultural heritage and a strong tradition of community-based governance. Through a comprehensive review of existing literature and legal documents, this study examines the legal framework governing tourism village development in Wonogiri, highlighting the incorporation of local wisdom into relevant regulations and policies. Additionally, it analyzes the role of legal mechanisms in safeguarding indigenous knowledge, protecting cultural heritage, and ensuring equitable benefits for local communities. By evaluating case studies and empirical data, this research identifies best practices and challenges in aligning legal frameworks with local values, offering insights for policymakers, practitioners, and stakeholders involved in sustainable tourism development. Ultimately, this study underscores the importance of harmonizing legal norms with indigenous principles to promote responsible tourism that respects the cultural integrity and socio-economic well-being of rural communities in Wonogiri Regency and beyond.
Edukasi Publik Tentang Pinjaman Online dalam Dinamika Pelayanan dan Regulasi di Desa Jati Kabupaten Magelang Ningsih, Ayup Suran; Rasdi, Rasdi; Niravita, Aprila; Anitasari, Rahayu Fery; Wedhatami, Bayangsari; Prabowo, Muhammad Shidqon; Ramli, Asmarani; Prayogo, Bagus Edi
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.36570

Abstract

Perkembangan keuangan digital saat ini harus sejalan dengan peningkatan pengetahuan khususnya masyarakat yang berada di daerah. Untuk itu pengabdian ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan lierasi keuangan digital. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan analisis masalah terlebih dahulu agar materi sosialisasi dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kali ini ada meningkatnya pemahaman tentang perkembangan perusahaan pinjaman daring, aturan hukum tentang pinjaman daring dan risiko yang mungkin muncul dari penggunaan pinjaman daring.
Program Sekolah Penggerak dan Peran Guru Penggerak Berdasarkan Kurikulum Merdeka Bagi Guru Yayasan Asshodiqiyah Kota Semarang: - Irawaty, Irawaty; Suran Ningsih, Ayup; Prabowo, Muchammad Shidqon; Setyasto, Novi; Wardani, Novia Wahyu; Munawaroha, Eem; Hanuma, Holy Latifah; Farlina, Iin; Indriyani, Widia; Lestari, Endriyani
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : LOSARI DIGITAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53860/losari.v5i1.123

Abstract

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SP IT) yang merupakan bagian dari Yayasan Asshodiqiyah Semarang, yang berlokasi di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka (KM) yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kurikulum Merdeka (KM) hadir sebagai respon baik Pemerintah atas dampak Pandemi Covid 19 yang berdampak pada dunia pendidikan. Program utama untuk mewujudkan KM adalah melalui Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Program Guru Penggerak diharapkan memiliki peran menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya. Salah satu tujuan yang diharapkan tercapai oleh Guru Penggerak adalah menjadi bagian dalam mewujudkan Digitalisasi Sekolah. Digitalisasi Sekolah yaitu sekolah dan guru diharapkan mulai menggunakan platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized. Media Pembelajaran yang inovatif memiliki peran penting dalam proses digitalisasi sekolah. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dari tim pengusul adalah SMP IT dan SD IT Yayasan Asshodiqiyah Semarang belum menjadi Sekolah Penggerak dan guru-guru didalam belum menjadi guru penggerak. Melalui pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat kepada guru SMP dan SMK Yayasan Asshodiqiyah Semarang, baik sekolah maupun guru mengenal dan mengikuti Program Sekolah Penggerak dan Program Guru Penggerak.
Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah Prabowo, M. Shidqon; Astuti, Reni Yuli
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif  dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan  maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.
Legal Protection for Consumers Against Food Products that are not Halal Certified Based on Law Number 33 of 2014 Widiono, Ribut; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49601

Abstract

This study aims to analyze the legal protection provided to consumers against the circulation of food products that are not halal certified based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The certification process involves three main institutions: the Halal Product Assurance Organizing Agency as the organizing authority, the Halal Inspection Institute as the inspection and testing institution, and the Indonesian Ulema Council as the institution that issues fatwas on halal product certification. Legal protection for Muslim consumers is reflected in the principles of protection, responsibility, and transparency of information, which are strengthened by reporting mechanisms and the imposition of sanctions on violating business actors. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis of legal norms to examine the provisions, enforcement mechanisms, and implications of the Halal Product Assurance Law for consumer protection. The results show that although the Halal Product Assurance Law provides a strong legal basis, its implementation is still hampered by weak supervision, lack of socialization, and limited coordination between institutions. Therefore, it is necessary to strengthen Halal Product Assurance Organizing Agency, increase public awareness, and align halal policies with consumer protection regulations to ensure legal certainty and public trust.
Freelancer Auditor Practices from a Legal Perspective: Risk and Compliance Analysis in the Indonesian Regulatory Framework Muzamil, Ahmad; Prabowo, M. Shidqon; Azami, Takwim
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48498

Abstract

The audit profession plays a vital role in ensuring transparency, accountability, and reliability of financial information. Globally, the emergence of freelance auditors reflects market demand for flexible and cost-efficient audit services. However, in Indonesia, audit services are strictly regulated and legally limited to licensed public accountants and public accounting firms, creating tension between regulatory requirements and market needs. This study aims to analyze the legal framework governing audit practices in Indonesia, examine the implementation challenges related to freelance auditor practices, and formulate regulatory strengthening mechanisms to ensure legal certainty and professional accountability. The study employs a normative juridical research method, using qualitative descriptive analysis of primary legal materials, including Law Number 5 of 2011, Government Regulation Number 20 of 2015, and Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023, supported by secondary literature and comparative studies. The findings indicate that freelance auditor practices have no legal basis in Indonesia and arise primarily due to the limited capacity of licensed public accountants relative to market demand. This situation poses risks to legality, audit quality, and accountability. Freelance auditing is an unrecognized legal practice arising from market demand that must be addressed through stronger regulation and professional capacity.
The Role of Legal Knowledge in Strengthening Consumer Protection and Access to Justice Prabowo, M. Shidqon
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 3 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i3.46983

Abstract

Consumers’ low level of legal awareness regarding their rights remains a significant factor contributing to their weak ability to seek protection when violations occur. Although consumer protection is firmly regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and its implementing regulations, many consumers still do not fully understand or exercise their rights. This study examines how consumers’ knowledge influences their awareness and behavior in utilizing legal protection mechanisms, as well as evaluates the effectiveness of existing regulations. Using a qualitative approach with a normative legal research method, primary data is derived from statutory provisions, while secondary data is collected through literature reviews of books, journals, academic articles, and legal documents. The findings indicate that consumers with higher levels of legal knowledge are more proactive in defending their rights through authorized institutions such as Community-Based Consumer Protection Organizations and Consumer Dispute Resolution Agency. In contrast, those with limited legal knowledge tend to be passive and view violations as common occurrences. Key challenges include low legal literacy, insufficient access to dispute resolution bodies, and inadequate dissemination of consumer protection regulations. To strengthen consumer protection, comprehensive legal education, improved institutional performance, and collaborative efforts among stakeholders are essential in enhancing public legal awareness and access to justice.
Co-Authors Andry Setiawan Andry Setiawan, Andry Anitasari, Rahayu Fery Anto Kustanto Anto Kustanto Aprila Niravita, Aprila Arif Hidayat Astuti, Reni Yuli Azami, Takwim Bahrul Fawaid Derita Prapti Rahayu Dewi Sulistianingsih Dewi, Ery Arsita Faisal Faisal Farikhah Amaniyah Fatkhur Rohim Fiorentina, Prita Firdaus, Indriana Hanuma, Holy Latifah iin Farlina, iin Indriyani, Widia Indung Wijayanto Irawaty Irawaty Komariyah, Maulida Nurul Lestari, Endriyani Lulu’ul Karimah Marno Nugroho Martitah Martitah Masrur Ridwan Mawahib, Mawahib Miftakhul Ihwan Munawaroha, Eem Muzamil, Ahmad Ningsih, Ayup Suran Ningsih, Familla Dwi Noerdjaja, Himawan Nurma Fatmawati Pambudi, Gumilang Eka Prayogo, Bagus Edi Pujiono Pujiono Rahardjo, Tanti Malaka Sari Ramli, Asmarani Rasdi Rasdi Rasdi, Rasdi Ratih Pratiwi Rini Fidiyani Ristina Yudhanti Slamet Sumarto SUGIARTO, LAGA Sumiyati Supriyanto UMAMI, YURIDA ZAKYY Wardani, Novia Wahyu Wedhatami, Bayangsari Widiono, Ribut Windi Novia Ratri Wardhani Windi Novia Ratri Wardhani