Claim Missing Document
Check
Articles

TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) Dewi Sulistianingsih; Miftakhul Ihwan; Andry Setiawan; Muchammad Shidqon Prabowo
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.97-106

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata mengelola perlindungan data pribadi di era metaverse. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan dan privasi yang mengakibatkan kebocoran data, interaksi sosial yang tidak ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data.
REFORMULATION OF CONSUMER PROTECTION LEGAL POLICIES IN THE DIGITAL BUSINESS ERA IN INDONESIA Muchammad Shidqon Prabowo; Dewi Sulistianingsih
Diponegoro Law Review Vol 8, No 1 (2023): Diponegoro Law Review April 2023
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.8.1.2023.14-24

Abstract

This study discusses the Reformulation of Consumer Protection Legal Policies in the Digital Business Era in Indonesia. The purpose of this study is to understand and analyze the reformulation of consumer protection legal policies in the digital business era in Indonesia. The research method used is descriptive analytical method, normative juridical problem approach, primary and secondary legal materials. Descriptive data analysis qualitative deductive thinking. The result of the study is the current condition of consumer protection in Indonesia is measured through Law Number 8 of 1999 which regulates the behavior of business actors with the ultimate goal of providing protection to consumers. However, there are things that are considered so that this UUPK can be reformulated with the aim of perfecting the law. Consumers need to get protection not only from producers but also from the market place. These rules must be clear and firm so that consumers are truly protected.
Peningkatan Literasi Digital dan Kemanusiaan Melalui Powerpoint sebagai Media Pembelajaran bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Rasdi; Suran Ningsih, Ayup; Niravita, Aprila; Prabowo, Muchammad Shidqon; Wijayanto, Indung; Fiorentina, Prita; Komariyah, Maulida Nurul
AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2023): DECEMBER 2023
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ajad.v3i3.214

Abstract

People's lack of understanding of digital media results in misuse which has consequences for personal and social life. Social media is present as part of internet development. Its presence offers easy and new ways of interacting, communicating, and socializing with the support of interesting features. The number of social media users in Indonesia is dominated by teenagers, so the impact is felt by teenagers. Good use can improve achievement, whereas bad use can have negative consequences for children and adolescents. We need to respond to technological developments that are bringing us to the Industrial Revolution 4.0 wisely. This is what makes Digital Literacy very necessary. Self-understanding of digital technology movements requires us to learn more deeply about material related to digital literacy. To be able to use the internet well, everyone, including students, must have good digital literacy. To be able to use the internet well, it is necessary to strengthen the literacy of students. Apart from that, there needs to be protection so that the internet is used only for good, and teachers must direct students to filter negative things from the internet. After learning about Digital Literacy and Humanity, Santri will be given training on how to prepare PowerPoint as a learning medium. Improving skills in preparing learning media based on digital literacy is an important thing for students to develop.
Analysis of Differences in Legal Protection Towards Consumers in Business Transactions Based on Different Types of Contracts Ningsih, Familla Dwi; Dewi, Ery Arsita; Mawahib, Mawahib; Prabowo, Muhammad Shidqon; Kustanto, Anto
Research Horizon Vol. 4 No. 3 (2024): Research Horizon - June 2024
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.4.3.2024.262

Abstract

This research aims to analyze differences in legal protection for consumers based on the type of contract in business transactions. Primary data was obtained through unstructured interviews with 385 respondents, and secondary data was collected from various related sources. Data analysis was carried out using the ANOVA test to evaluate the average difference in legal protection between sales, rental, and service contracts. Analysis results ANOVA shows a significant difference in legal protection for consumers based on contract type. Is known that sales and purchase contracts provide significantly higher legal protection compared to rental and service contracts. These findings indicate that the type of contract has a significant impact on the level of legal protection received by consumers. The implication of this research is the need for special attention to regulations and legal protection standards in rental and service contracts to ensure fairness for consumers.
Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS Prabowo, M. Shidqon; Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Firdaus, indriana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10119

Abstract

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.
KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9971

Abstract

Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal.
Consumer Protection Legal Frameworks in Indonesia: The Challenges of E-Commerce and Data Privacy Supriyanto; Rahardjo, Tanti Malaka Sari; Sumiyati; Noerdjaja, Himawan; Pambudi, Gumilang Eka; Prabowo, M. Shidqon
Research Horizon Vol. 5 No. 2 (2025): Research Horizon - April 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.2.2025.491

Abstract

Consumer protection law in Indonesia, primarily governed by Law No. 8 of 1999, aims to safeguard consumer rights amidst the complexities of a growing economy. While this law has helped address power imbalances between consumers and businesses, it faces limitations in dealing with challenges arising from the digital economy, particularly in the realms of e-commerce and data privacy. The main objective of this study is to evaluate the effectiveness of Indonesia’s consumer protection framework in the context of these modern challenges. Using a juridical-normative approach, the research analyzes relevant legal provisions through qualitative techniques, focusing on the applicability of existing laws to digital transactions. The study reveals significant gaps, particularly in the protection of personal data, cybersecurity, and privacy in e-commerce. Although various regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law and the Trade Law, provide some safeguards, they remain insufficient in fully addressing the risks posed by rapid technological advancements. The enforcement mechanisms are also weak, leaving consumers vulnerable to issues like fraud and data breaches. The study concludes that Indonesia’s consumer protection laws must be revised to address these new challenges, with a more comprehensive and centralized framework that aligns with international standards on data protection and digital transactions.
LEGALITY AND IMPACT ON SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES IN MANAGING SAVINGS FROM NON-MEMBERS Prabowo, M. Shidqon
Diponegoro Law Review Vol 9, No 2 (2024): Diponegoro Law Review October 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.9.2.2024.315-331

Abstract

The writing of this research aims to explain the legality or validity when the Savings and Loan Cooperative raises funds from members outside the cooperative, describes the authority and supervision measures by the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Small and Medium Enterprise Cooperatives (KUKM) for cooperatives that collect savings funds outside of cooperative members and to clarify the legal consequences if the Savings and Loan Cooperatives collect savings funds outside cooperative members. This article uses a normative juridical approach method. For secondary data sources, the study of original legal texts, secondary legal literature, and non-legal sources can conclude that: 1. There is a legal basis used in raising funds for non-cooperative members, which is based on Article 44 of the Cooperative Act No. 25 of 1992. 2. OJK and KUKM have authority over cooperatives that collect savings funds outside cooperative members.3. There are legal consequences if the Savings and Loan Cooperative collects savings funds outside the cooperative members.
Harmonization of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in the Preservation of Cultural Heritage Objects of Semarang City Prabowo, M. Shidqon; Kustanto, Anto
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.22801

Abstract

The Semarang City Government has been criticized by the community because it is considered to allow the demolition of ancient and historic buildings to be replaced with new buildings that are economically more profitable. The city has ancient buildings of high historical and architectural value, especially in the Old City cultural heritage area. Blenduk Church, for example, which was built in 1742, is a landmark of the Old City. Therefore, the following problems can be formulated: (1) What is the existence of Cultural Heritage objects in the city of Semarang? (2) What about Law No. 11 of 2010 in providing protection for Semarang City Cultural Heritage Property?, (3) What are the obstacles in implementing the preservation of Cultural Heritage objects in Semarang City? The method used in the socialization and dissemination of law regarding Law No.11 of 2010 concerning Cultural Heritage conducted at the activity participants is a lecture, question and answer, and discussion model. The results of the community service activities show that there is an increase in understanding and knowledge of the community service participants, which is indicated by the results of tests conducted by the community service team. From the results of this dedication, it can be concluded that the existence of cultural heritage objects in the city of Semarang can still be maintained, by creating cultural heritage zones, and protection of cultural heritage objects in addition to using laws, will be more effective when using local regulations and empowering society in the economic field. Then the advice given is that the Semarang City government should make a policy that protects cultural heritage objects from business interests. Besides that, it is necessary to conduct socialization about the importance of cultural heritage objects for improving the welfare of the community.
How Legal Protection of Women in Home Workers Improving Family Welfare? Sulistianingsih, Dewi; Prabowo, Muhammad Shidqon; Martitah, Martitah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 3 No. 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v3i1.23029

Abstract

Homeworkers are work that is done at home either on the basis of orders from others or doing on the basis of oneself. This type of work is referred to as informal workers, which is clearly difficult to obtain legal protection. Labor laws in Indonesia provide legal protection for both formal and informal workers, but the practice for informal workers is difficult to obtain legal protection. This program aims to describe and analyze the legal protections of women homeworkers in Semarang City in their efforts to make their families prosperous. This program uses socialization methods, interviews, observation and documentation. This program is conducted in the city of Semarang. The results of this program can be seen that the protection of homeworkers is still very minimal, especially for independent homeworkers. The implementation of statutory regulations has not been optimal, especially in manpower laws. The government is still not optimal in providing legal protection for informal workers, especially for homeworkers. Low wages, long working hours and the absence of health insurance are among the elements that homeworkers need to improve and increase in their efforts to make their families welfare. In the effort to achieve welfare for homeworkers' families, it is necessary to carry out supervision and guidance for homeworkers. Supervision and guidance can be carried out by the central government, local governments, non-governmental organizations, the academic community, observers of labor.