Claim Missing Document
Check
Articles

How Legal Protection of Women in Home Workers Improving Family Welfare? Sulistianingsih, Dewi; Prabowo, Muhammad Shidqon; Martitah, Martitah
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v3i1.40721

Abstract

Homeworkers are work that is done at home either on the basis of orders from others or doing on the basis of oneself. This type of work is referred to as informal workers, which is clearly difficult to obtain legal protection. Labor laws in Indonesia provide legal protection for both formal and informal workers, but the practice for informal workers is difficult to obtain legal protection. This program aims to describe and analyze the legal protections of women homeworkers in Semarang City in their efforts to make their families prosperous. This program uses socialization methods, interviews, observation and documentation. This program is conducted in the city of Semarang. The results of this program can be seen that the protection of homeworkers is still very minimal, especially for independent homeworkers. The implementation of statutory regulations has not been optimal, especially in manpower laws. The government is still not optimal in providing legal protection for informal workers, especially for homeworkers. Low wages, long working hours and the absence of health insurance are among the elements that homeworkers need to improve and increase in their efforts to make their families welfare. In the effort to achieve welfare for homeworkers' families, it is necessary to carry out supervision and guidance for homeworkers. Supervision and guidance can be carried out by the central government, local governments, non-governmental organizations, the academic community, observers of labor.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI BERTOLERANSI DALAM KEHIDUPAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI SISWA SMK DI KOTA SEMARANG PUJIONO, PUJIONO; FIDIYANI, RINI; SUGIARTO, LAGA; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.27735

Abstract

Agama merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Keberagaman ini memiliki potensi konflik. Pencegahan perlu untuk dilakukan agar konflik tidak sampai terjadi, meskipun sejaran di Indonesia telah membuktikan bahwa konflik agama pernah terjadi. Generasi muda merupakan generasi penting untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik beragama. Nilai toleransi menjadi salah satu cara untuk dipahami dan diterapkan agar dapat mencegah terjadinya konflik agama. Kegiatan ini dilakukan di SMK di Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama.
PELATIHAN KETRAMPILAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BATANG SULISTIANINGSIH, DEWI; PUJIONO, PUJIONO; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.28423

Abstract

Pembuatan kontrak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Kebutuhan akan kontrak semakin penting terutama dalam kehidupan bisnis. Pelaku usaha harus pandai membuat kontrak dan memahami isi dari kontrak yang diperjanjikannya. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut baik dari segi jaminan kepastian hukum, perlindungan akan janji yang telah disepakati bersama. Keuntungan memahami tersebut perlu ditumbuh kembangkan terutama melalui pelatihan keterampilan dalam pembuatan kontrak dan memahami isi dari kontrak yang telah dibuat.
PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN M. Shidqon Prabowo
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 15 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.34 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v15i1.72

Abstract

This research is discussed and criticised Al-Hajj rights which has been regulated by Undang-Undang No.13 2008 about Hajj implementation held by government (ministry of religion). Al-Hajj as consumer has minimum law protection, service and guidance either in Indonesia (especially in semarang) nor Arab Saudi. From this point of view, Al-Hajj can understand their rights that should have been fulfilled by the ministry. Keywords: Law Protection; Consument Right.
PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA M. SHIDQON PRABOWO
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.73 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.52

Abstract

A developed country typically signed by transformation from manufacturing society to service society and it will influenced the role of law. Many problem will be faced in the third world such as education, cultural, welfare and law enforcement. Meanwhile, economic development depends on essensial items  such as predictability, procedural ability, codification against goals, balance of akomodation dan definition status. Indonesian economic development in new orde era that impressed an increasing level of prosperity continously makes lowfare society hopes a lot. But in the long term prospect, it will make an economic suffer in a sistemic way. This can be seen as a moneteric crisis in the 1998. Economic development in a country will never be happened without law policy whether in the domestic and foreign country as well as from rapid influence globalisation era. Through the progressive approach, law economic development analisis will be deeply studied for furthermore.Keyword : Economic development; Progressive ABSTRAKTipikal negara berkembang ditandai dengan adanya transformasi dari masyarakat buruh menjadi masyarakat madani dan hal ini berpengaruh pada peran hukum itu sendiri. Berbagai masalah akan timbul pada negara dunia ketiga seperti pendidikan, budaya, kesejahteraan dan hukum. Sementara itu, perkembangan ekonomi bergantung pada hal-hal esensial seperti prediktabilitas, kemampuan prosedural, codification against goals, keseimbangan akomodasi dan definisi status. Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru yang mengesankan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan dan bertahap, telah menjadikan harapan bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, pada prospek jangka panjang justru menyisakan tangisan dan penderitaan ekonomi secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari krisis moneter yang bergejolak pada tahun 1998. Perkembangan Ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari kebijakan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan pengaruh arus deras globalisasi. Melalui pendekatan progresif inilah analisis pembangunan hukum ekonomi dikaji lebih mendalam.Kata Kunci:  Pembangunan Ekonomi; Progresif                      
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999 M Shidqon Prabowo; Lulu’ul Karimah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07

Abstract

The purpose of the research entitled "Legal Protection for Consumers Who Are Lost in Fintech Lending Online Money Lending Transactions" is to talk about the role of technology which plays a significant role in determining people's welfare and in triggering actions that are contrary to the law. With the existence of online businesses, especially those engaged in financial services (fintech), it is therefore also an important task for the Government in responding to forms of legal protection. Therefore, it is very important in this paper, the author raises issues related to what form of legal protection is for fintech lending consumers who are disadvantaged in online money lending transactions and how the validity of illegal online loans is. The research method used in this research is normative juridical research, namely legal research based on its analysis of laws and regulations related to the problem that is the focus of research. In this study, the authors use primary legal materials and secondary legal materials. To be further analyzed using a descriptive analytical approach and using a statutory approach (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). Tujuan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online” adalah membicarakan tentang peran teknologi yang sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya keberadaan bisnis online khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan (fintech) oleh karena itu juga menjadi tugas penting Pemerintah dalam merespon bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat penting dalam penulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen fintech lending yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara online dan bagaimana keabsahan pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PENYELENGARAAN HAJI DI INDONESIA (Prespektif Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli) Muhammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2011): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v5i1.604

Abstract

The implementation of Indonesian Hajj pilgrimage has been arranged throughthe State Constitution Law No. 17 Year 1999 about the implementation of hajj,which has generated by the Indonesian House of Representatives through thecommission VIII. Improvement initiative that deserves its appreciation from allparties in order to achieve optimal service hajj operation as one of manifestationof state accountability in ensuring the independence of each of its citizens to runtheir religion and belief, as has been mandated by the Constitution 45.However, the provisions in the bill as it has generated by the House is stillmaintaining the paradigm that in order to guarantee protection of the state mustmanifested in the from of dual functions of regulation and functionimplementation by the government. Monopolisme management which has beenrun at least sufficient to provide the information that such a pattern has resulted inthe implementation of the pilgrimage is not optimal and there should beharmonization between the government as the organization of the pilgrimage withthe private sector so that the good cooperation established.Keywords: Competition, Implementation of Hajj in Indonesia.
Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah M. Shidqon Prabowo; Reni Yuli Astuti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif  dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan  maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.
PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA Dewi Sulistianingsih; Mumammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i2.3135

Abstract

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan tersebut ada para para pihak yang bersengketa. Ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga untuk sengketa hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak paten, Khusus untuk sengketa rahasia dagang didaftarkan di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode socio legal dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan problematic penyelesiaan sengketa hak keyaan intelektual yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI menyelesaiakan sepulub kasus sengketa hak kekayaan intelektual dan tidak semua kasus sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI. Syarat sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI yaitu adanya kewenangan BANi yang tertera dalam akta de kompromitendo atau akta kompromis. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Badan Arbitrase
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM LIKUIDASI BANK Muhammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v4i1.597

Abstract

-