Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.658

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Buletin Al-Turas Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Jurnal Kebijakan Pemerintahan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)

Ermaya Suradinata

1) Kelurahan Majaran Distrik Salawati Kabupaten Sorong Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3439524

Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA) Reza Adi Sucipto Damopolii; Ermaya Suradinata; Irawan
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus yang mengkaji kinerja aparatatur di Sekretariat Daerah serta merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah pasca pemindahan Ibu Kota. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskripsi dan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui obervasi, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual meterial. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermas. Penentuan Strategi peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pascapemindahan ibu kota peneliti menggunakan analisis ASOCA (ability, strength, opportunities, culture, dan agility). Masuknya unsur budaya dalam strategi inilah yang membuatnya cocok dengan karakteristik Bangsa Indonesia yang didalamnya tumbuh dan berkembang beragam budaya. Hasil penelitian yang didasarkan pada lima dimensi yakni kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerja sama menunjukan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah pasca pemindahan ibu kota mengalami degradasi yang cukup signifikan, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah fasilitas kerja, lingkungan kerja, sistem reward and punishment, insentif, jarak tempat tinggal aparatur dengan ibu kota kabupaten, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, serta standar kerja yang belum secara penuh dijadikan sebagai acuan dalam berkerja. Adapun strategi yang terumuskan untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penelitian ini adalah penerapanteknologi informasi secara maksimal, pendidikan lanjutan bagi ASN, penegakan disiplin secara ketat, pemanfaatan rumah susun untuk tempat tinggal ASN, Asessment bagi seluruh ASN, pelatihan teknologi informasi, membangun reward system melalui pemberian bonus (bonus pay) bagi ASN berprestasi, membangun tata kelola pemerintahan 4.0, komitmen peningkatan kinerja, membangun kekompakan dan etos kerja berdasarkan kearifan budaya masyarakat lokal yang menjunjung sikap saling memperbaiki (mototompiaan) dan saling menyayangi (mototabian) dibingkai dengan sikap saling menghormati (mooaheran) dan bahasa yang santun (mobobahasaan).

EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PERUBAHAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Helty Marcelina Lengkong; Ermaya Suradinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pengurangan struktur pada BKPPD Kota Bitung dengan tipologi C. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BKKPD Kota Bitung dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari produktivitas kerja, kepuasan kerja yang dirasakan pegawai serta sumber daya yang masih kurang. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Richard M. Steers antara lain rentang kendali, ukuran organisasi, ukuran unit kerja, ketertarikan pada pekerjaan, serta komunikasi dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagaimana yang telah dianalisis dalam ASOCA antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, (2) Peningkatan manajemen sistem kepegawaian yang berkualitas melalui inovasi-inovasi baru, (3) Memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment, (4) Memaksimalkan kemampuan dan kecerdasan berinovasi SDM untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi BKPPD seiring dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, serta (5) Melakukan evaluasi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang dapat menunjang penyelenggaraan organisasi secara efektif.

KINERJA DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Zheren Anggita Sumakul; Ermaya Suradinata; Bambang Supriyadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah person (orang), place (tempat), paper (data). Untuk pengambilan data dan informasi dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, observasi, wawancara dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperOleh 1) Produktivitas (input dan output), Kualitas layanan (pemberian informasi dan kualitas Sumber Daya Manusia), Responsivitas (daya tangkap dan keinginan masyarakat), Responsibilitas (tanggung jawab dan kerja sama), Akuntabilitas (tingkat kesesuaian dan tindakan) sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum maksimal 2) faktor penghambat Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia berlatar belakang pendidikan Pariwisata, kurangnya anggaran, kerja sama dengan pihak lain, sarana prasarana, promosi objek wisata 3) Upaya yang dilakukan secara jangka pendek, yaitu bekerja sama dengan pihak lain, mengusulkan anggaran yang memadai, mencari sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pariwisata dan melengkapi sarana dan prasarana objek wisata. Sedangkan upaya jangka panjang menjadikan bahan evaluasi terhadap RIPPDA selanjutnya.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Betty Stevera Masihin; Ermaya Suradinata; Halilul Khairi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam Undang-undang Desa Pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai 7 sumber pendapatan,yaitu: 1. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 2. Dana Desa (DD) yang berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara/APBN; 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; 4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana desa perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; 6. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan; 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa, mendeskripsikan kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Gunungputri dalam pengelolaan dana desa dan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dapat dikategorikan cukup efektif, di mana Dana Desa yang bersumber dari pemerintah dapat dikelola dengan baik, di mana dalam pengelolaan Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan program Dana Desa yang disusun sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, yakni Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan desa yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat desa sehingga manfaat dari pengelolaan Dana Desa dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT R. Haitami Lutfiatus Sahlah; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur) Petrus Nero; Ermaya Suradinata; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijaksanaan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam memberdayakan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, serta menemukan solusi yang bermanfaat dalam upaya melakukan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan efektivitas aparatur pemerintahan kabupaten sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijaksanaan publik di daerah. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura sebagaimana di atur dalam perundangundangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengombinasikan antara wawancara dengan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat masih lemahnya peranan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten belum melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kepala kampung dan perangkat kampung dalam proses sosialisasi itu. Pemerintah masih berkesan bekerja dengan mengandalkan kekuasaan hierarki birokrasi, di mana orientasi dan Workshop hanya melibatkan pejabat struktural di tingkat distrik. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Program Strategi Pembangunan Kampung, setiap tahun harus ada kelanjutan karena masyarakat kampung yang semakin baik, dapat memperbaiki, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu untuk menyejahteraan masyarakatnya harus diswadayakan dan dalam dana Program Strategi Pembangunan Kampung dikhususkan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Kabupaten Jayapura.

Analysis of Maritime Welding Policy in the Development of Global Hub Bandar Kayangan in North Lombok, Indonesia Joko Susilo Raharjo; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman; Lalu Wildan
International Journal of Science and Society Vol 1 No 2 (2019): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

This study aims to find the development of new models, using qualitative research designs with descriptive research types. The research informants were carried out by means of interviews, observations and literature studies as the techniques used in collecting data. While data reduction, data retrieval and conclusion drawing became the technical analysis of qualitative data used in this study. The analysis used in this study is an analysis of the implementation of the public policy model of Grindle (1980) and continued with analysis of ASOCA strategies. The results of this study are 1) Implementation of the global development policy Bandar Kayangan Hub can not be implemented optimally 2) Required strategies for problem solving in decision making. From the results of the analysis of the implementation of public policy based on Empirical Findings of ASOCA strategy analysis, a new concept of implementation strategy model 7 P JSRW was obtained, namely: 1) Government role (delegation process), 2) Zoning regulations, 3) Media role in making public opinion 4) The use of local labor, 5) The role of universities in printing experts, 6) Business actors (attracting investors) 7) Fair legal enforcement.

Bureaucratic Reform Analysis through Performance of Hospital Employees Suardi; Ermaya Suradinata; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
International Journal of Science and Society Vol 1 No 3 (2019): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

This study examines the influence of bureaucratic reformation toward employee performance of the area general hospital Dr. R. Soedjono Selong in East Lombok Regency NTB Province with the number of respondents 270 employees, with stratified random sampling method. This research uses mixed method which combine quantitative and qualitative approach. Mixed method is used because in this research produce two kinds of data, taht is quantitative data and qualitative data. Mixed method is a research approach that combines or associates qualitatif forms, which is basically a combination of both qualitative and quantitative approach, so using a mixed can produce a comprehensive fact in researching the research problem, because in research the researcher has the freedom to use all data collection tool in accordance with the type of data required. Based the results of the study show that bureaucratic reformation variables significantly influence the employee performance (p value = 0,000 atau < 0,05) with a large value of the middle influence of 0,422 , which preves that the higher the level of bureaucratic reformation the better the employee performance. The work culture variables has a sigificant effect toword the employee performance (p value 0,001 atau < 0,05) with a large value of the low influence of 0,211, which preves that the higher the level of bureaucratic reformation the better the employee performance. The new findings generated from this research are the ARITMATIC model (Ability, Responsibility, Innovation, Team Work, Motivation, Agility, Technology, Information and Culture) abtained from the results of ASOCA analysis. Keywords: bureaucratic reformation, government, employee performance.

The Influence of Socio-Economic Welfare on Stress Levels and Work Commitment of Personnel at the 1st Fleet Command of the Navy Sigit Dandung Utomo; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman; Ika Sartika
International Journal of Science and Society Vol 2 No 4 (2020): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

The Indonesian Navy is part of the TNI military organization which has the high discipline and work commitment. However, it is not uncommon to find so many obstacles to personnel performance caused by mental stress or stress. The influence of social and economic welfare is one of the main factors causing increased stress which also affects the work commitment of Indonesian Navy personnel, Mako Koarmada I. This study aims to analyze the effect of socio-economic welfare on stress levels and work for commitment of Mako Koarmada I TNI AL personnel. This research uses quantitative methods. The quantitative approach itself uses the estimation technique of Structural Equation Modeling (SEM) and a literature review to explain the quantitative findings of this study. The results showed that the Social Welfare economy does not have a significant effect in reducing stress levels and increasing the work commitment of Indonesian Navy personnel at the 1st Fleet Command of the Navy.

Implementation of the Policy on the Construction of Cheap Houses for Low-Income Communities in Palembang City, South Sumatera Province Hamdi Darmawan; Ermaya Suradinata; Rossy Lambelanova; Sampara Lukman
International Journal of Science and Society Vol 3 No 2 (2021): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

As one of the oldest cities in Indonesia, Palembang City is included in the ranks of the most populated cities in Indonesia. It should pay attention to the social life of its people, especially in terms of place of residence and residence. Since the issuance of Law Number 1 of 2011 and Government Regulation Number 64 of 2016 concerning low-cost housing, it has not been running optimally. Therefore, researchers are interested in researching implementing low-cost housing policies in the city of Palembang. This research uses qualitative methods with observation techniques, in-depth interviews with informants supported by various related documents. This study uses the concept of wisdom, the process of implementing wisdom, the factors that influence the implementation of wisdom. The results of this study indicate that the performance of low-cost housing for the people in Palembang City has not been optimal due to various dominant factors, namely communication and conflicts of interest between agencies so that it requires a strategy by carrying out different incremental policies such as regulatory reform, increasing resources, forming public opinion, and cooperation. With private parties.

Co-Authors A. Mius Baharudin Thahir Bambang Supriyadi Betty Stevera Masihin Deti Mulyati Dolfinus Ayomi H. M. Aries Djaenuri Hamdi Darmawan Hamdi Darmawan Helty Marcelina Lengkong Ika Sartika Irawan Ismail Nurdin Ismin Kogaya Joko Susilo Raharjo Joko Susilo Raharjo Khairi, Halilul Kusworo Kusworo Lalu Wildan Lalu Wildan M. Irwan Tahir Mansyur Achmad Marullah Matali Muh. Ilham Muhi, Ali Hanafiah Petrus Nero R. Haitami Lutfiatus Sahlah Reza Adi Sucipto Damopolii Rossy Lambelanova Rossy Lambelanova Sampara Lukman Sampara Lukman Sampara Lukman Sampara Lukman Sigit Dandung Utomo Sigit Dandung Utomo Suardi Suardi Ucok Pardosi Wirman Syafri Zheren Anggita Sumakul

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search