Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.561
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Scientia Law Review Literasi Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum GANEC SWARA Transparansi Hukum Jurnal Abdidas Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal hukum IUS PUBLICUM Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Journal of Comprehensive Science Bacarita Law Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) JURNAL CIVIC EDUCATION: MEDIA KAJIAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Jurnal Riset Ilmiah Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Waode Mustika
Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Literasi Hukum

 1 
STATUS STATELESS WARGA NEGARA INDONESIA Eks-ISIS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL Waode Mustika
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.568 KB)

Abstract

HAM dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal menjamin stabilitas internal suatu negara. HAM menjadi pembatas untuk negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM internasional dan bentuk tanggung jawab negara sehubungan dengan pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS yang berstatus Stasteless. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan HAM Internasional dalam upaya melindungi hak-hak orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 serta upaya untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan yang tertuang dalam Konvensi 1961 belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang berusaha untuk memenuhi HAM WNI eks-ISIS yang berstatus stateless. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran yang terjadi akan menghasilkan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM yaitu: (1) pemberlakuan prinsip exhaustion of local remedies; (2) pembentukan hybrid court; (3) penggunaan yurisdiksi International Criminal Court
PEREMPUAN, JILBAB, DAN MAYORITARIANISME AGAMA SEKOLAH NEGERI DALAM PERSPEKTIF HAM Mustika, Waode; Nasiru, La Ode Gusman; Hasima, Rahman
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7513

Abstract

Perempuan dan jilbab adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Jilbab menjadi identitas dan simbol keislaman bagi perempuan muslim sebagai bagian dari kelompok mayoritas Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.100/C/Kep/D/1991 yang membolehkan para siswi mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya menjadi dasar patokan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan. Sejak saat itu, laju pemakaian jilbab mengalami peningkatan. Beberapa sekolah negeri bahkan ada yang mewajibkan semua siswi, baik yang  muslim maupun non-muslim, untuk memakai jilbab. Tindakan intoleransi salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sentimen mayoritarianisme yang selanjutnya menjadi tirani. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana negara menjamin hak individu warga negaranya dalam keberagamaan dan juga untuk mengetahui bagaimana perempuan dan jilbab dalam relasinya dengan kebebasan ekspresi individu dalam perspektif HAM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia. Hasil studi menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap hak individu warga negaranya dalam keberagamaan tertuang dalam dokumen HAM internasional, UUD 1945 Pasal 28e dan hak ini merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jilbab sejatinya adalah kewajiban bagi setiap perempuan muslim akan tetapi dalam konteks HAM, jilbab adalah bentuk kebebasan ekspresi keagamaan yang wajib dihormati.
Co-Authors Ahmad, Rafliyanto Akuna, Sandrawati Anis Bajrektarevic Dian Ekawaty Ismail Due, Faizal Dungga, Weny Almovarid Dwitama Bagaskara Modjo, Rizky Erman I. Rahim Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fikri, Nurul Fazri El Fitran Amrain Hana Yunita Wagimin Hatu, Mohamad Akbar R Hatu, Mohamad. Akbar R. Jamila Juniarti, Gita Juwita Widya Mahmud Kau, Paramita Lisnawaty W. Badu Mamu, Karlin Maudi A. Djibu Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Moh. Rusdianto U. Puluhulawa Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa Mohamad Farhan Harun Mohamad. R. U Puluhulawa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutiara I. Kadir Nasiru, La Ode Gusman Nirwan Junus Nur Mohamad Kasim Nur Mohammad Kasim Nurul Fahirah Nurul Fazri Elfikri Prala Ney PUTRI HANDAYANI Rahman Hasima Rizky Dwitama Bagaskara Modjo Salim Alidrus Salim Alidrus Salwia Malu Sarson, Moh Taufiq Zulfikar SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Sulingo, Elpin Susan Bau Suwitno Yutye Imran Teli Lestari Gonibala Thalib, Muthia Cherawaty Tiyarah Primasari Ahmad Umar, Mohamad Gusnal Weny Almoravid Dunga Weny Almoravid Dungga Widhia Astuti Manoppo Yasin, Husain N Zamroni Abdussamad