Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas
I Gusti Ayu Puspawati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KREDIT TANPA AGUNAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT BANK OVERSEAS CHINEESE BANKING CORPORATION (OCBC) NISP TBK CABANG DENPASAR I Putu Agus Sukyantara; I Gusti Ayu Puspawati; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.12 KB)

Abstract

Studied empirically in the banking institutions give priority to the mortgage loans not only in the form of a moving object or objects do not move, but the bank can also provide loans without collateral on the basis of belief in providing bank credit to provide loans without collateral on the basis of trust. Collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor.. However, the collateral of the debtor only an additional guarantee submitted by the debtor to the creditor. This is to convince the creditor if the debtor can not perform its obligations in the future and rescue efforts unsecured loans can be made through alternative handling rescheduling, return requirements and restructuring.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR Made Putri Pradnya Parahita; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan yang memproduksi atau mengolah air, sangat membutuhkan konsumen sebagai pelanggan. Dalam hubungan konsumen dengan produsen, konsumen sebagai pihak yang lebih lemah sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan hukum. permasalahan yang akan dibahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen atas layanan air minum di PDAM kota Denpasar serta apakah faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen dalam mendapatkan air minum. penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas layanan air minum di PDAM Kota Denpasar adalah perlindungan hukum preventif serta faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen disebabkan dua faktor yaitu sumber air baku terbatas dan pendistribusian air minum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA Anak Agung Gede Mahendra; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.935 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan dan serta tanggung jawab dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabahnya. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran aturan yang di buat oleh perusahaan pialang dapat mengakibatkan pencabutan ijin perusahaan oleh lembaga Negara dan karena modal dari nasabah yang ada pada perusahaan pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan ijin ini dapat merugikan pihak nasabah ataupun masyarakat. Dengan mengunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan menganalisa terhadap peraturan undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi serta melakukan pendekatan dengan penilitian di lapangan ditujukan pada penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan merupakan hak dari setiap nasabah ataupun masyarakat yang diberikan oleh Negara dan dijalankan oleh lembaga Negara dalam hal perdagangan berjangka komoditi yaitu badan pengawas perdagangan berjangka dan komoditi (BAPPEBTI) yang secara aktif mengeluarkan berbagai regulasi dan peraturan untuk menjaga kepentingan para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka dan komoditi, dengan wewenang yang diberikan kepada bappebti maka masyarakat atau nasabah mendapatkan perlindungan secara represif dan preventif.
PENERBITAN BROSUR PERUMAHAN OLEH PENGEMBANG YANG MERUGIKAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BALI) Made Mintarja Triasa; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.908 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang penerbitan brosur perumahan oleh pengembang yang merugikan konsumen ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terkait kerugian yang ditimbulkan akibat penerbitan brosur perumahan oleh pengembang serta sanksi yang dapat diberikan kepada pengembang dalam kaitannya dengan penerbitan brosur perumahan yang merugikan konsumen. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris, Penelitian ini bersifat deskriptif (Penggambaran). Penelitian ini menggambarkan tentang penyelesaian sengketa antar konsumen dengan pihak pengembang. Berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen ada dua upaya penyelesaikan sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, serta ada tiga sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pengembang yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Ayu Komang Sari Merta Dewi; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.222 KB)

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that require exceptional legal instrumentto combat its existence anyway. Of proof systems are specific rules established by thegovernment through the issuance of the provisions of Act No. 31 of 1999 which, asamended in Act No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. Because of the system ofproof applied in criminal acts of corruption is different from the one employed in theprocedural law in general, this paper will explain how the application system in theprocess of evidence of proof at court. In addition, this paper also explains howsystematically the role of proof against the imposition of the ruling by Judge.
KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DIKAITKAN DENGAN MONEY LAUNDERING I Gde Prim Hadi Susetya; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.138 KB)

Abstract

One function of banks is to collect funds from the public, so that people want to save their money, it takes confidence to the bank with one of the bank's actions to maintain bank secrecy. People who become customers of a bank must perform actions such as making financial transactions. The problem that then arises is whether the depositor gets the transfer of more than Rp. 100,000,000, will be protected from the bank and how the application of sanctions against violations of bank secrecy? Depositors are protected confidentiality if they do not deal suspicious financial transactions; it is associated with money laundering. A bank liability is reported that if found indications money laundering. As for the application of sanctions against violators of bank secrecy will be conducted by Bank Indonesia after conducting in-depth examination of the report of a violation of bank secrecy. Therefore, the protection of bank secrecy laws does not apply if depositors do money laundering and the imposition of sanctions against offenders classified by Bank Indonesia after inspection. Therefore, it is expected the bank to find out all that was done by the customer to prevent money laundering. The application of sanctions has been running well but needs to improve again in supervision.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN DI KOTA DENPASAR MENURUT UNDANG – UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DAN PERDA NO.9 TAHUN 2008 I Made Sudarmayasa; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.863 KB)

Abstract

Indonesian is a sovereign independent state and local governments is an area whereintegritalnya. Therefore large and the number of government affairs, it is not possibleentirely in the care of its own by the central government based in Jakarta. In regard to thesetwo districts were formed in each district or city in Indonesia, position and authority districtsin the city of Denpasar as the local district or city. Where the purpose of the study is toexamine the status and authority of the district governments in accordance with thenormative method, which refers to Law 32 of 2004 on Regional Government and Regulation9 of 2008 concerning Organization and Work Denpasar District and Sub-District. Denpasarsubdistrict government authority under the Act 32 of 2004 wherein, Head in carrying outtheir duties in aid by the districts and accountable to the Regent and the Mayor through thesecretary. Implementation of Denpasar subdistrict government authority in relation to thegovernment of Denpasar where the implementation of the common tasks in the districtadministration. Form of guidance on kamtibmas village or village, community empowerment,fostering public welfare and development.
ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN BERSERIKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK Made Dian Supraptini; I Gusti Ayu Puspawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.172 KB)

Abstract

The regulation regarding freedom of association as a right of every Indonesian citizens as stipulated within the Constitution of Republic Indonesia in 1945. Due to that, a problem had arisen regarding restriction of civil servant (here in after shall be abbreviated as “PNS”) who are Indonesian citizens to have freedom of association in political parties, meanwhile Indonesia had guaranteed its citizens freedom of association. Method that used in this research is the normative research method. Freedom of association existed as a right of Indonesian citizens remarks civil servant has the right to do it because civil servant are also Indonesian citizens, however there is the restriction of civil servant became member or official of political parties. The restriction as stipulated in Article 3 paragraph (3) Act No. 43 Year 1999 and further regulated through Article 2 paragraph (1) Government Regulation No. 37 Year 2004.
PELAKSANAAN MODEL PEMBELAJARAN EKSPOSITORY DENGAN MEMANFAATKAN PERMAINAN TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR OLAHRAGA DAN KESEHATAN I Gusti Ayu Puspawati
Daiwi Widya Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.222 KB) | DOI: 10.37637/dw.v1i2.106

Abstract

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas di SD Negeri 4 Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar pada Kelas IV Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 yang bertujuan untuk mengetahui apakah Model Pembelajaran Ekspository dengan Pemanfaatan Permainan Tradisional dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Anak Kelas IV Semester II SD Negeri 4 Tulikup Tahun Pelajaran 2011/2012. Metode pengumpulan datanya melalui prestasi belajar yang dilaksanakan saat berlangsungnya proses pembelajaran.Untuk memaknai data hasil penelitian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan menyajikan rata-rata, modus, median, dan prosentase ketuntasan belajar. Data hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: pada awalnya rata-rata sebesar 61.36, median 60, modus 60, dengan persentase ketuntasan belajar 22.73%. Setelah diberikan tindakan pada siklus I prestasi belajar anak mengalami peningkatan menjadi rata-rata 66.59, median 70, modus 70 dengan ketuntasan belajar 54.55%. Selanjutnya pada siklus II terjadi peningkatan rata-rata sebesar 75.45, median 75, modus 75, sehingga ketuntasan belajar mencapai 100%. Hasil yang diperoleh pada siklus II ini telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan sehingga penelitian tidak dilanjutkan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Model Pembelajaran Ekspositori dengan Memanfaatkan Permainan Tradisional dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Siswa Kelas IV Semester II SD Negeri 4 Tulikup Tahun Pelajaran 2011/2012
Co-Authors Ade Setyawan Nugroho Aditya Putra Thama Adnyani, Ni Luh Putu Sri Aminuyati Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Gede Mahendra Ari Agung Satrianingsih Ayu Komang Sari Merta Dewi Dewa Gde Rudy Gede Geya Aditya Rachman I Gde Prim Hadi Susetya I Gede Komang Agus Wirajaya I Gusti Agung Putra Handayana I Gusti Ayu Ratih Pradnyani I Gusti Bagus Wijaya Negara I Made Arya Wira Maha Putra I Made Darmayasa I Nyoman Mudana I Putu Agus Sukyantara Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Ketut Marita Widyasari Puspita Made Dian Supraptini Made Mintarja Triasa Made Putri Pradnya Parahita Ni Putu Purwanti Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Randy Sujateruna Suatra Putrawan Yohanna Feryna Yulius Addy Agus Wijayanto