Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Badamai Law Journal

PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS nisa afifa; Abdul Halim Barkatullah; Yulia Qamariyanti
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15305

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk dapat menganalisis dan mengkritisi eksistensi komisaris independen dalam peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis dan mengkritisi apakah dengan adanya komisaris independent di dalam perseroan dapat menjamin terlaksananya prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yaitu preskriptif suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menganalisa bahan hukum deduktif ke induktif. Hasil penelitian adalah: Pertama. Komisaris Independen di dalam perseroan akan menciptakan perimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minortas, dan stakeholder serta melakukan pengawasan terhadap direksi, dan dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga adanya pengangkatan Komisaris Independen dalam perseroan menjadi wajib, hal ini telah diatur sebagaimana pada salah satu peraturan OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksidan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.Kata Kunci : Pengangkatan Komisaris Independen, Good Corporate Governance, Perseroan Terbatas
Perubahan Status Karena Tukar Menukar Tanah Wakaf Untuk Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Karuniawati, Retno Trie; Qamariyanti, Yulia
Badamai Law Journal Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i2.20936

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perubahan status karena tukar menukar tanah wakaf untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  dimana dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Hasil Penelitian: Salah Satu pertimbangan pemberian izin perubahan status harta benda wakaf adalah perhitungan nilai dan manfaat harta benda penukar, dimana nilai dan manfaatnya paling sedikit sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf