Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.403
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Badamai Law Journal Khairun Law Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Banua Law Review KHAIRUN LAW JOURNAL Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Strata Law Review Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science LamLaj
Yulia Qamariyanti
Faculty Of Law Lambung Mangkurat University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : LamLaj

 1 
The Contextual of Waqf in Philosophy of Islamic Law Based on the Qur’an and Hadith Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.9

Abstract

The Islamic law is the command of God revealed to the Prophet Muhammad. Islamic legal thought can be a discussion about the purpose of Islamic law (al- ahkaammaqaashid). Islam gives comprehensive guidance to human life covering all aspects of life towards the achievement of happiness, physical, spiritual, social, individual and the world hereafter. The philosophy of Islamic law is the rule, principle, Mabda’ rules which are used to control the Islamic community. These rules can be in the forms of the verses the Qur’an, Hadith, or can be the opinions of the Prophet’s friends and tabi’in, and may also be the opinion developed at a time in the life of the community of Muslims or Islam. In the history of Islam, endowments known since the time of the Prophet Muhammad as endowments were prescribed after the Prophet Muhammad was in Medina.
Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah Merlani, Agnes Livia; Qamariyanti, Yulia; Mahyuni, Mahyuni
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 1 No. 1 (2016): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v1i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentiikasi dan menilai bagaimana pemerintah menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tanah adat di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 UU Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 2009. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari literatur penelitian. Jenis penelitian adalah sinkronisasi hukum, yaitu penelitian tentang sinkronisasi dan korelasi antara penerapan UUPA dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009, dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini ingin mengetahui apakah Pemerintah melalui ketentuan Pasal 3 dari UUPA dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hak atas tanah adat di Provinsi Kalimantan Selatan.
AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Yuliyanti, Islina; Qamariyanti, Yulia; Mahyuni, Mahyuni
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.72

Abstract

alam proses pembuatan akta peralihan maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. Apabila jangka waktu tersebut diabaikan maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum terhadap akta peralihan tersebut.Maka untuk lebih terjaganya ketertiban dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan juga agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak di rugikan harus adanya sanksi tegas agar PPAT di Kota Banjarmasin tidak melakukan lagi pelanggaran tersebut, karena didalam peraturan itu sendiri sudah mengatakan bahwa hal tersebut adalah “wajib” bagi PPAT. Karena hal di atas menyangkut masalah pelaksanaan dari suatu ketentuan hukum, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.
PEROLEHAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN BADAN HUKUM SWASTA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL Hufni Ramadhani, Muhammad; Effendy, Mohammad; Qamariyanti, Yulia
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 1 (2019): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i1.81

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal dan untuk mengkaji status kepemilikan tanah badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal. Kegunaan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul mengenai perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah Preskriptif Analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara tepat dari sifat-sifat suatu individu, kondisi/gejala keleompok tertentu/untuk menentukan penyebaran dari suatu gejala untuk menentukan ada dan tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat kita. Hasil Penelitian: Pertama Prosedur dan mekanisme perolehan tanah untuk kepentingan badan hukum swasta dalam rangka penanaman modal adalah mengatur mengenai tatacara yang sesuai dengan aturan dalam hal badan usaha memperoleh hak atas tanah, maka akan meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian khususnya yang dilakukan oleh badan hukum swasta. Ini tentu saja akan membawa pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian nasional kita. Status kepemilikan tanah oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah khususnya badan usaha swasta yang bergerak menjalankan perekonomian negara, ketika sudah memiliki status kepemilikan yang jelas maka tanah tersebut terdaftar sehingga akan mudah bagi badan hukum swasta untuk dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.’
RIGHT OF ACCESS TO AREA OF DEPRECIATED LAND REGULATION WITH THE LAW PERSPECTIVE OF LAND REGISTRY IN INDONESIA Wulansari, Rizky Juliani; Qamariyanti, Yulia; Erlina, Erlina
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.92

Abstract

A Holder of Right has rights and obligation in using his/her land. One of the obligations of a Holder of Right is providing access right to an area of land depreciated which borders with his/her land. The obligation is one manifestation of social function basis. In the social reality, a legal issue pertaining to access to the area of land depreciated bordering with the land ownership. The emerging law issue is the cancelation of Certificate of Right to Own with the issuance basis by taking for granted access right of area of land depreciated and violation of access to area of depreciated land deemed to be an act contradicting the law. The present study is a normative law research. The law research conducted began with inventorization of laws and regulations, judicial decree, governance or other references concerning right of access to an area of depreciated land to be further applied in the relevant cases. There are some legal vacuums (rechtsvacuum) concerning the obligation of Certificate of Right to Own to provide right of access to the area of land depreciated in accordance with the law perspective of land registry in Indonesia. The governance of right of access to area of land depreciated in the laws and regulations in Indone­sia is merely stated in Article 13, 31 and 50 of The Government regulation Number 40 of 1996 concerning Right To Cultivate, Building Rights on Land and Right Over Land. The legal solution that can be applied in the relevant issues concerning the obligation of Certificate of Right to Own Holder to provide right of access to an area of depreciated land in Indonesia in by making a separate governance stated in the Laws of Right to Own. In some cases of area of land depreciated cases which have been decided by court, Judge has different consideration and multi-interpretations on the dispute settlement
PENGGUNAAN ASURANSI TERHADAP RISIKO PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS Asufie, Khairunnisa Noor; Qamariyanti, Yulia; Usman, Rachmadi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 5 No. 2 (2020): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v5i2.110

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berperan dalam bidang hukum keperdataan. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yangberwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Perlunya perlindungan hukum bagi Notaris terhadap risikotersebut maka diperlukan adanya asuransi/pertanggungan jabatan Notaris sebagai salah satu cara pengalihan risiko. Permasalahan hukum yang terjadi adalah belumadanya produk asuransi/pertanggungan jabatan Notaris dan bentuk asuransi/pertanggunganjabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan bentuk dari asuransi/pertanggungan Jabatan Notaris. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadapsistem hukum. Penelitian hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Urgensi penggunaan perlindungan asuransi/pertanggungan jabatan Notaris merupakan suatu yang penting sebagai salah satu cara mengalihkan risikoyang dihadapi Notaris dan sebagai bentuk perlindungan hukum secara maksimaluntuk Notaris dalam pelaksanaan jabatan. Penggunaan asuransi/pertanggungan terhadap risiko pelaksanaan Notaris dapat berupa Professional insurance lebihspesifik dalam bentuk Notary insurance yang merupakan bagian dari asuransi/pertanggungan umum yang merupakan asuransi/pertanggungan kerugian dalambentuk produk baru yang dibuat oleh perusahaan asuransi/pertanggungan sebagai pemenuhan kebutuhan asuransi/pertanggungan untuk Notaris dalam pelaksanaanjabatan Notaris.
Co-Authors Achmad Faishal Agnes Livia Merlani, Agnes Livia Ahmad Syaufi Ajwah, Ajwah Al Farizi, Muhammad Refi Al-Ghifari, Muhammad Farhan Asufie, Khairunnisa Noor Aufa, Muhammad Fikri Diana Rahmawati Diana Rahmawati Djumadi Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Faisal Faisal* Faisal*, Faisal Farghana, Nur Muhammad Zulyan Farghana Fathul Achmadi Abby Gozali, Djoni S Hufni Ramadhani, Muhammad Ichsan Anwary, Ichsan Istiana, Nana Jannati, Fia Karuniawati, Retno Trie Kasehung, Gloria Stefanna Laksono Trisnantoro Lubis, Tegar Abma Putra Mahyuni Mahyuni Mohammad Effendy Muhammad Irfan Mulyani Zulaeha nisa afifa Oktavianti Oktavianti Paulinah Paulinah Pratiwi Citra Kurnia Wilujeng Putri*, Dita Tatiana Putri, Dita Tatiana Rachmadi Usman Rachmadi Usman, Rachmadi Rahmat Budiman Ramadhani, Muhammad Hufni Raudhatul Jannah Rifdah, Ayudia Nur Saifuddin, Sendy Salsabila Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin Saprudin, Saprudin Syahrida Syahrida Syahrida, Syahrida Tavinayati Tavinayati, Tavinayati Wulansari, Rizky Juliani Yuliyanti, Islina Zaidir, Firman Dzakir Zakiyah Zakiyah